Abstrak:

ABSTRAK

Voluntary Counseling and Testing (VCT) merupakan pintu masuk ke seluruh layanan HIV AIDS. Target VCT di Rutan Klas IIA Jakarta Timur 38%. Untuk peningkatan utilisasi VCT, disahkanlah Peraturan MenkumHAM RI berupa Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV AIDS. Tujuan penelitian mengetahui faktor-faktor dalam kebijakan VCT, yaitu proses tahapan, SDM, dan sarana-prasarana, desain studi kuantitatif dan semi kualitatif dengan responden WBP, dan informan birokrat/petugas klinik. Hasil penelitian (106 orang) diketahui proses tahapan dan SDM berhubungan signifikan, sedangkan sarana prasarana tidak. Terjadi kesenjangan antara target dengan capaian utilisasi VCT . Disarankan melibatkan rutan dalam pembuatan kebijakan, perubahan alur, serta pembenahan SDM dan sarana prasarana.

ABSTRACT

Voluntary Counseling and Testing (VCT) is a key point to enter comprehensive HIV AIDS service. Target of VCT utilization at East Jakarta Prison Class IIA is 38%. To increase VCT utilization, Indonesian Ministry of Law and Human Rights approved policy which is called National Planned Action Countermeasures of HIV AIDS. The aim is to know factors of VCT policy, such as process, human resources, and infrasturctures, by used quantitative and semi-qualitative method and used WBP as respondents, policy makers and clinic officers as informants. The study (from 106 respondents) revealed that VCT utilization associated significantly with process and human resources, but not assosiated significantly with infrasturctures. There is gap between target and attainment of VCT utilization. It is recommended to involve prison in making policy, changing step, and improving human resources and infrasturctures.

Abstrak:

---

Abstrak: Latar Belakang: Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Tanjung Priok merupakan perangkat Kementerian Kesehatan dalam menerapkan IHR (2005) dan UU No.6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan untuk mencegah Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) di pintu masuk Negara Indonesia. Kebijakan pembatasan perjalanan sebagai turunan Undang-undang Karantina Kesehatan dalam kondisi pandemi Covid-19 selama tahun 2020 dirasa kurang efektif karena banyak terjadi perubahan dalam waktu singkat. Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Pembatasan Perjalanan Tahun 2020 Dalam Upaya Penanggulangan Covid-19 Di KKP Kelas I Tanjung Priok dilihat dari mudah atau tidaknya masalah teknis dikendalikan dalam implementasi, kemampuan kebijakan dalam menstrukturisasi proses implementasi, faktor lain di luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat implementasi. Metode penelitian: menggunakan metode kualitatif fenomenologi dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada 10 informan dengan mengaplikasikan model analisis implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1980) Hasil: Dalam proses implementasi kebijakan pembatasan perjalanan tahun 2020 dalam upaya penanggulangan Covid-19 di KKP Kelas I Tanjung Priok diidentifikasi setidaknya ada 4 ( empat) kondisi teknis yang belum terpenuhi yaitu Ketersediaan SDM dan teknologi yang tepat, Kejelasan Tujuan dan manfaat kebijakan, Aturan pelaksaan di tingkat implementator dan kondisi Sosio-ekonomi teknologi. Kesimpulan: Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan Covid-19 di KKP Kelas I Tanjung Priok seperti sosialisasi kebijakan kepada sasaran, pemenuhan SDM, peningkatan kapasitas petugas, serta perbaikan arsip dokumen SOP.

Abstrak: Seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) merupakan periode fundamental dalam kehidupan manusia karena pada masa ini anak berkembang dengan sangat pesat dan tidak bisa diulang lagi. Kekurangan nutrisi pada 1000 HPK dapat menyebabkan stunting. Stunting memiliki dampak pada mutu sumberdaya manusia. Di masa depan anak yang stunting akan kesusahan dalam belajar, kualitas kerja rendah dan rentan terhadap penyakiit tidak menular. Untuk mengatasi masalah stunting pemerintah Indonesia meluncurkan strategi nasional penurunan stunting terintegrasi. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah intervensi gizi spesifik. Intervensi ini dilakukan untuk mengatasi penyebab langsung stunting berupa kekurangan gizi dan masalah kesehatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pada implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik di Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn 1975 dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian dilakukan secara kualitatif, melalui wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Lokasi penelitian di Kabupaten Padang Lawas. Hasil penelitian adalah pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan sudah ditemukan ada ada perbup dan indikator gizi sebagai dasar dan ukuran kebijakan. variabel kinerja implementasi kebijakan ditemukan prevalensi stunting masih diatas target indikator dan sebagian besar capaian kinerja gizi sudah tercapai. Variabel sumber daya masih terkendala dengan fasilitas yang masih kurang lengkap dan insentif khusus yang belum ada. Variabel karakteristik lembaga belum ada SOP khusus namun sudah ada SOP pelayan terkait intervensi gizi di puskesmas, fragmentasi yang baik namun SDM masih kurang. Variabel komunikasi, sosialisasi kebijakan sudah dilakukan dengan jelas dan konsisten disampaikan. Variabel disposisi pelaksana kebijakan sudah baik. Dan variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik cukup baik. Hal yang menghambat kebijakan adalah variabel sumberdaya; kinerja kebijakan; sumber daya manusia; dan lingkungan ekonomi sedangkan yang mendukung kebijakan ini adalah variabel disposisi pelaksana; komunikasi organisasi dan dukungan ekonomi, sosial dan politik.

Abstrak:

---

Abstrak:

Stunting merupakan permasalahan serius di seluruh dunia. Prevalensi stunting di Indonesia tahun 2023 sebesar 21,5% menurun 0,1% dari tahun 2022. Prevalensi stunting di DKI Jakarta sebesar 17,6% meningkat 2,8% dari tahun 2022 sedangkan Jakarta utara memiliki kenaikan prevalensi stunting terendah dari 4 Kota Administrasi di DKI Jakarta yaitu 1,3% dari tahun 2022 dengan prevalensi stunting sebesar 19,8%. Jakarta utara memiliki kebijakan berupa modul aksi cegah stunting yaitu Jakarta Utara menuju Zero Stunting. Berdasarkan data BPS tahun 2023, terdapat 13,33% perempuan usia 10 tahun ketas di Jakarta Utara yang tidak menyelesaikan pendidikannya dan terdapat 7,24% penduduk miskin di Jakarta Utara. Berdasarkan Perpres RI No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, target prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 14%. Jakarta Utara masih memiliki gap sebesar 5,8% untuk mencapai target 14% prevalensi stunting di tahun 2024. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai analisis implementasi kebijakan stunting di Jakarta Utara dari aspek ekonomi berupa program pemberian susu, telur untuk balita bermasalah gizi, makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan aspek pendidikan melalui edukasi stunting kepada ibu hamil dan orang tua balita sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Model implemntasi kebijakan yang digunakan adalah model Van Meter Van Horn. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data melalui wawancara mendalam kepada 15 informan dari instansi pemerintah, orang tua balita dan ibu hamil serta FGD kepada kader posyandu di wilayah Cilincing dan Tanjung priok sebagai lokasi penelitian. Hasil penelitian dari aspek ekonomi pemberian susu dan telur bagi balita bermasalah gizi pada tahun 2023 berkontribusi terhadap pencegahan dan penanganan balita stunting di Jakarta Utara. Hal ini dapat dilihat dari 72,11% balita weight faltering mengalami kenaikan berat badan, 59,01% balita under weight sudah tidak under weight, 54,9% balita gizi kurang sudah tidak gizi kurang  dan 45,34% gizi buruk sudah tidak menjadi gizi buruk serta 149 balita stunting sudah tidak menjadi stunting berdasarkan status gizi. Dari aspek pendidikan pemberian edukasi mengenai stunting kepada ibu hamil kurang optimal karena hanya 9,93% ibu hamil mendapatkan edukasi melalui kelas ibu yang dianggarkan oleh puskesmas di Jakarta Utara, namun semua orang tua balita bermasalah gizi sudah mendapatkan edukasi mengenai stunting. Diperlukan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan stunting secara masif kepada ibu hamil dan orang tua balita serta perlu adanya regulasi mengenai pemberian pangan tinggi protein hewani bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi dan bagi balita dari keluarga dengan penghasilan di bawah UMP

---

 

Stunting is a serious problem throughout the world. The prevalence of stunting in Indonesia in 2023 is 21.5%, a decrease of 0.1% from 2022. The prevalence of stunting in DKI Jakarta is 17.6%, an increase of 2.8% from 2022, while North Jakarta has the lowest increase in stunting prevalence of the 4 Administrative Cities in DKI Jakarta, namely 1.3% from 2022 with a stunting prevalence of 19.8%. North Jakarta has a policy in the form of an action module to prevent stunting, namely North Jakarta towards Zero Stunting. Based on BPS data for 2023, there are 13.33% of women aged 10 years and above in North Jakarta who have not completed their education and there are 7.24% of poor people in North Jakarta. Based on RI Presidential Decree No. 72 of 2021 concerning the Acceleration of Reducing Stunting, the target for stunting prevalence in 2024 is 14%. North Jakarta still has a gap of 5.8% to achieve the target of 14% stunting prevalence in 2024. Therefore research was conducted regarding the analysis of the implementation of stunting policies in North Jakarta from an economic aspect in the form of programs providing milk, eggs for toddlers with nutritional problems, additional food. for pregnant women with Chronic Energy Deficiency (KEK) and educational aspects through stunting education for pregnant women and parents of toddlers as an effort to prevent and overcome stunting. The policy implementation model used is the Van Meter Van Horn model. This research is qualitative research with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with 15 informants from government agencies, parents of toddlers and pregnant women as well as FGDs with posyandu cadres in the Cilincing and Tanjung Priok areas as research locations. The results of research from the economic aspect of providing milk and eggs to toddlers with nutritional problems in 2023 will contribute to the prevention and handling of stunting toddlers in North Jakarta. This can be seen from 72.11% of underweight toddlers experiencing weight gain, 59.01% of underweight toddlers are no longer underweight, 54.9% of underweight toddlers are no longer underweight and 45.34% of underweight toddlers are no longer underweight. malnutrition and 149 stunted toddlers were no longer stunted based on nutritional status. From an educational aspect, providing education about stunting to pregnant women is less than optimal because only 9.93% of pregnant women receive education through maternal classes budgeted for by the community health center in North Jakarta, but all parents of toddlers with nutritional problems have received education about stunting. Massive education regarding the prevention and handling of stunting is needed for pregnant women and parents of toddlers and there is a need for regulations regarding providing food high in animal protein for pregnant women and toddlers with nutritional problems and for toddlers from families with incomes below the UMP

Abstrak: Puskesmas memerlukan SDM kesehatan sebagai motor penggerak. Salah satu SDM kesehatan adalah dokter umum. Ketersediaan dokter umum dalam segi jumlah harus memadai dan terdistribusi secara merata. Kebijakan pendayagunaan dokter umum puskesmas yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta memberikan keluluasaan bagi puskesmas kecamatan selaku instansi pelaksana dalam melakukan manajemen SDM. Salah satu variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan adalah kapabilitas instansi pelaksana. Kapabilitas ini ditunjukkan dengan kemampuan manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pendayagunaan dokter umum puskesmas di Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Penelitian menggunakan mixed method yang menggabungkan hasil kualitatif dengan hasil kuantitatif. Gambaran implementasi kebijakan adalah masih terjadi ketidakseimbangan beban kerja dokter umum antara puskesmas kelurahan dan puskesmas kecamatan. Hal ini disebabkan karena tidak ada aturan yang baku mengenai penempatan dokter umum sampai dengan tingkat puskesmas kelurahan dan kemampuan manajemen puskesmas kecamatan masih kurang. Salah satu rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah perbaikan manajemen dengan menggunakan model simulasi distribusi dokter umum berdasarkan penyeimbangan forecasting beban kerja dokter umum di puskesmas wilayah Kemayoran. Kata kunci : implementasi kebijakan, pendayagunaan dokter umum, forecasting, model simulasi.

Abstrak: Puskesmas memerlukan SDM kesehatan sebagai motor penggerak. Salah satu SDM kesehatan adalah dokter umum. Ketersediaan dokter umum dalam segi jumlah harus memadai dan terdistribusi secara merata. Kebijakan pendayagunaan dokter umum puskesmas yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta memberikan keluluasaan bagi puskesmas kecamatan selaku instansi pelaksana dalam melakukan manajemen SDM. Salah satu variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan adalah kapabilitas instansi pelaksana. Kapabilitas ini ditunjukkan dengan kemampuan manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pendayagunaan dokter umum puskesmas di Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Penelitian menggunakan mixed method yang menggabungkan hasil kualitatif dengan hasil kuantitatif. Gambaran implementasi kebijakan adalah masih terjadi ketidakseimbangan beban kerja dokter umum antara puskesmas kelurahan dan puskesmas kecamatan. Hal ini disebabkan karena tidak ada aturan yang baku mengenai penempatan dokter umum sampai dengan tingkat puskesmas kelurahan dan kemampuan manajemen puskesmas kecamatan masih kurang. Salah satu rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah perbaikan manajemen dengan menggunakan model simulasi distribusi dokter umum berdasarkan penyeimbangan forecasting beban kerja dokter umum di puskesmas wilayah Kemayoran. Kata kunci : implementasi kebijakan, pendayagunaan dokter umum, forecasting, model simulasi.

Abstrak:

---