Abstrak: Komunikasi adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan dan program pemerintah. Untuk itu peneliti akan menganalisis formulasi kebijakan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Indonesia. Beberapa temuan dari riset nasional seperti Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, dan Riset Kesehatan Dasar 2013, diperkuat dengan sejumlah penelitian lainnya serta pemberitaan di media yang menunjukkan bahwa masih terdapat kebijakan dan program kesehatan yang belum berhasil mencapai target yang antara lain disebabkan tidak berjalannya fungsi komunikasi secara optimal sehingga masyarakat belum bisa memahami dan mendukung kebijakan dan program kesehatan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, focus group discussion (FGD) dan telaah dokumen.

Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa fungsi komunikasi yang dijalankan unit hubungan masyarakat di Kementerian Kesehatan belum berjalan optimal oleh karena belum adanya pedoman yang mengatur fungsi komunikasi secara terintegrasi dan komprehensif dalam hal kelembagaan, kegiatan, tata laksana kerja dan sumber daya.

Peneliti menyarankan kepada sejumlah pihak terkait terutama Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan agar segera menyusun pedoman komunikasi atau kehumasan yang dapat mengatur seluruh aspek komunikasi yang diperlukan dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi selaku hubungan masyarakat, selain itu juga memperkuat sumber daya agar lebih memadai. Peneliti juga merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi agar menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat posisi dan peranan hubungan masyarakat dalam pembangunan nasional.

Abstrak: Pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 dilaporkan sebanyak 88,1 juta, 75 juta diantaranya adalah pengguna smart-phone. Adanya fitur aplikasi memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Perkembangan yang sangat pesat dibidang teknologi informasi tentu saja berdampak terhadap dunia kesehatan, Telemedis merupakan metode baru dalam pelayanan kesehatan. Telemedis adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa sementara dan perencanaan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh, sistem ini membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara, dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time. Telemedis sangat bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya selain dapat langsung berkonsultasi secara online juga menghemat waktu, efisiensi biaya transportasi dan operasional. Manfaat telemedis sangat dirasakan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan. Telemedis juga bermanfaat dakam mengurangi angka rujukan maupun penanganan langsung oleh dokter spesialis, sehingga penanganan pertama bisa dilakukan oleh dokter umum sebagai gate-keeper pelayanan kesehatan. Namun ada permasalahan hukum dari telemedis ini, yakni belum adanya regulasi permenkes yang mengatur pelayanan serta standarisasi pelaksanaannya. Informed consent, kerahasiaan data pasien, dan rekam medis menjadi hal yang sangat serius diperhatikan dalam pelayanan Telemedis sesuai acuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya telemedis, harapannya mutu pelayanan kesehatan lebih baik dikarenakan telemedis bukanlah upaya kuratif yang menegakkan diagnosa maupun sebagai upaya pemberian resep (tele-prescription) namun Telemedis memperkuat upaya konsultasi, edukatif, promotif dan preventif kesehatan seseorang, sehingga seseorang akan mendapatkan umpan balik self-care dan follow up-care. Kata kunci: Telemedis, Peraturan Menkes, konsultasi online, promotif & preventif Internet users in Indonesia in 2014 was reported as 88.1 million, 75 million of them are smart-phone users. Their application feature allows people to access information and the fulfillment of their daily needs. The rapid development of information technology in the field of course affect the health of the world, Telemedicine method is new in health care. Telemedicine is the use of information and communication technologies combined with the expertise of medical staff to provide health services, start from consultation, suspect diagnosis and how to planning of medical action, without being confined space or conducted remotely, the system requires a communication technology that enables the transfer of data such as video, voice and images interactively performed in real time. Telemedicine may have beneficial for the community, including in addition to directly online consultation and also saves much time, transportation costs are cheaper and the operational being more efficiency. Telemedicine have many benefits, such as for the people who live at remote areas which so far from health facilities. Telemedicine is also very useful in reducing the number of reference and handling of directly by specialist doctors, so the first treatment can be performed by a general practitioner as the gate-keeper of health services. However, there are legal issues of this telemedicine, that telemedicine does not have any regulations and standardized implementation services. Informed consent, confidentiality of patient data and medical records into a very serious thing to be considered in accordance reference Telemedicine service regulations and legislation in force. With the telemedicine, hopefully more better quality of health care, because it is not curative that can give the absolutely diagnosis and attempt prescribing (tele-prescription). But Telemedicine can be strengthen the efforts of consultation, education for patients, promotive and preventive health, that person will get feedback like self- care and follow-up care. Keywords: Telemedicine, Regulation of the Minister of Health, online consultation, promotive and preventive.

Abstrak: Kesehatan adalah merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia, suatu saat pasti akan mengalami resiko sakit sehingga membutuhkan biaya besar. Banyak metode untuk mengatasi resiko, tetapi asuransi adalah cara yang paling tepat untuk dipergunakan dalam mengatasi resiko pembiayaan kesehatan.Baru sekitar 18 persen masyarakat Indonesia yang ikut asuransi kesehatan. PT. Askes adalah penyelenggara asuransi social, namun dalam perjalanannya PT. Askes juga menyelenggarakan program asuransi sukarela. Peserta PT Askes saat ini baru mencapai 15,38 juta orang terdiri dari 13,98 juta peserta wajib dan 1,4 juta peserta sukarela. PT.Askes cabang Bogor adalah salah satu cabang PT.Askes yang ada diseluruh Indonesia. Jumlah peserta asuransi sukarela PT.Askes cabang bagor sampai saat ini mencapai ………………………, Untuk pelayanan gigi berlubang peserta askes sukarela PT. Askes cabang Bogor berkerja sama dengan dokter gigi keluarga dengan system pembayaran Fee For Service (FFS). Sampai saat ini belum ada mekanisme dan tenaga verifikator untuk melakukan antisipasi terjadinya over utilisasi dalam pelayanan kesehatan gigi berlubang, sehingga belum diketahui jumlah kerugian PT.Askes Cabang Bogor akibat over utilisasi pelayanan gigi berlubang. Yang menjadi pertanyaan penelitian adalah berapa besar over utilisasi dalam pelayanan kesehatan gigi berlubang dan berapa besar kerugian PT.Askes akibat over Utilisasi. Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitik dengan desain penelitian menggunakan crsoss-sectional, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan univariat dan bivariat. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap dokumen klaim selama periode Januari – Juni 2005 terdapat 1354 kunjungan dengan over utilisasi 129 kali atau 9,53 %. Sementara PT.Askes Cabang Bogor telah melakukan pembayaran klaim sebesar Rp. 46.592.000,00 dari jumlah tersebut kerugian akibat over utilisasi adalah sebesar Rp. Rp.4.307.500,00 atau 9,25 %. Setelah diadakan uji statistik, dokter gigi laki-laki lebih banyak melakukan over utilisasi yaitu 68,99% , dengan kerugian PT.Askes sebesar Rp. 3.100.000. Sedangkan perempuan 31,01 % dengan kerugian PT.Askes sebesar Rp. 1.207.500.Dokter yang praktek di luar kota lebih banyak melakukan over utilisasi yaitu 58,91 % dengan jumlah kerugian PT.Askes sebesar Rp. 2.745.000. Dari segi lulusan dokter gigi tidak terjadi perbedaan terhadap over utilisasi baik dokter gigi yang lulusan PTN mapun PTS. Dokter gigi dengan umur > 50 tahun lebih banyak melakukan over utilisasi yaitu 72,09 dengan jumlah kerugian PT.Askes sebesar Rp. 3.170.000 Namun setelah diadakan uji statistik antara perbedaan rata-rata karakteristik dokter gigi keluarga ( Umur, Gender, Lokasi Praktek dan Lulusan) terhadap Over Utilisasi dan Kerugian PT.Askes Cabang Bogor tidak signifikan pada taraf signifikansi 0.05. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan, PT.Askes Cabang Bogor perlu mengembangkan suatu siatem dan mendidik tenaga verifikator guna mendeteksi terjadinya Over Utilisasi, sehingga kerugian PT.Askes Cabang Bogor akibat over utilisasi dapat di cegah. Daftar Pustaka : 23 ( 2000-2005)

Abstrak: Penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI atau RuangASI merupakan salah satu upaya meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusifyang cenderung menurun. Tata cara penyediaan Ruang ASI diatur denganPermenkes No 15 tahun 2013 yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah No33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.Permenkes No 15 tahun 2013 mengharuskan semua tempat kerja dantempat sarana umum menyediakan Ruang ASI sesuai standar atau menurutkemampuan. Saat ini, satu tahun berjalan Permenkes tersebut masih banyaktempat kerja dan tempat sarana umum belum menyediakan Ruang ASI, Hal inimenunjukkan implementasi Permenkes belum berjalan baik. Implementasi suatukebijakan dipengaruhi proses-proses kebijakan sebelumnya, yaitu agenda setting,formulasi dan adopsi.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis agenda setting, formulasi,adopsi dan implementasi Permenkes tentang Tata cara Penyediaan fasilitasKhusus Menyusui dan/atau Memerah ASI dari sisi konteks, aktor dan contentkebijakan. Hasil penelitian menunjukkan Permenkes diinisiasi Pemerintah denganmelibatkan berbagai pihak. Proses penyusunan sesuai dengan tata carapenyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. Isi Permenkesditinjau dengan Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan masih perlu perbaikan. Implementasi Permenkesbelum bisa diukur secara kuantitatif, tetapi bisa dilihat, tidak semua tempat kerjadan tempat sarana umum telah menyediakan fasilitas khusus menyusui dan/ataumemerah ASI.Kata Kunci: Fasilitas Khusus Menyusui, Ruang ASI, Permenkes 15 tahun 2013.