Abstrak: Tesis ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 tahun 2012 yang menghendaki agar setiap komponen pertahanan negara terintegrasi menjadi satu kesatuan pertahanan dalam menghadapi ancaman militer dan nir militer. Dalam menghadapi ancaman nir militer yang sangat kompleks dan multidimensional, termasuk ancaman bidang kesehatan, maka Kementerian Kesehatan RI merupakan unsur utama dan lembaga pemerintah maupun swasta lainnya sebagai unsur pendukung. Ancaman bidang kesehatan ini diantaranya berupa penyakit infeksi menular HIV AIDS yang tak kunjung reda dan potensi tertularnya Ebola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi Permenhan ke dalam unsur utama dan pendukung dalam pengelolaan kedua jenis penyakit tersebut. Metodologi yang digunakan analitik kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkap adanya faktor penghambat baik pada unsur utama maupun pendukung dalam proses implementasi yaitu belum sepenuhnya tersosialisasi kebijakan ini, pembinaan sumber daya dan kewaspadaan dini masing-masing unsur sudah berjalan dengan baik namun masih terfragmentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disarankan perlunya Kementerian Pertahanan melakukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi kepada para pemangku kepentingan baik lintas program maupun sektor dari tingkat pusat hingga ke wilayah. Kata kunci: Ancaman nir-militer, komponen pertahanan negara, implementasi kebijakan.

Abstrak: Tesis ini melihat gambaran mengenai kesiapan implementasi kebijakan pelatihan bidang kesehatan dengan didasarkan pada UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 31 untuk terselenggaranya pelatihan kesehatan yang bermutu, dengan mengidentifikasi regulasi yang terkait dengan pelatihan bidang kesehatan, identifikasi faktor-faktor yang berperan, serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam kesiapan implementasi kebijakan bidang kesehatan. Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2017, berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pelatihan saat ini masih ada kendala dikarenakan penyiapan kebijakan turunan UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan masih dalam proses penyusunan, kendala lain terutama dalam hal SDM, kuantitas sosialisasi kebijakan terhadap pelaksana kebijakan, dan perlunya penyesuaian instrument/pedoman yang ada terhadap kebijakan yang berlaku saat ini.

---

This thesis conducted a review of UU 36/2014 about Health Workers Article 31 to perceive readiness of health training implementation for the implementation of quality health training, by identifying regulations related to health sector training, identification of contributing factors, and to know the obstacles and efforts made in the readiness of health policy implementation. This study is a descriptive study with qualitative analysis method by conducting in-depth interviews and document tracking. The research was conducted in June 2017, located in DKI Jakarta area. The result of the study concluded that the implementation of the current training policy is still a problem because the preparation of the operational policy of UU 36/2014 is still in the process of drafting, other obstacles in the matter of human resources, the quantity of policy socialization to the policy implementer, and the need for adjustment of the instrument/guidelines against current policies.

Abstrak: Masalah sumber daya manusia kesehatan sering dijumpai di daerah-daerah era desentralisasi, seperti rendahnya mutu tenaga kesehatan dan kesesuaian antara kompetensi dengan tuntutan pekerjaan. Insentif finansial baik berupa uang maupun tunjangan merupakan intervensi untuk menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis isu kebijakan insentif bagi sumber daya manusia kesehatan pegawai negeri sipil di daerah terpencil dan sangat terpencil Kabupaten Lebong meliputi prevalence, saverity, rate of increase, degree of unmeet, dan social benefit. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 4 orang informan dan 5 orang key informan sebagai sumber informasi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi isu utama dari masalah adalah tidak ada perhatian khusus dari pemerintah berupa insentif atau reward bagi sumber daya manusia kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan kajian-kajian kebijakan insentif serta mengusulkan isu kebijakan menjadi agenda setting dalam proses formulasi kebijakan daerah.

---

Human Resources issues actually found in decentralization era for instance low quality of health workers and there was a gap between skill and tasks. The incentives in cash or the benefits are the way to attract and retain them in remote area. This research analyzed about the incentive policies for civil servant in health sector in remote area in Lebong includes prevalence, severity, the rate of increase, the degree of unmeet, and social benefits, used qualitative study with four informant and five key informant. The results showed the major issues are no commitment and reward from government. Therefore, the government needs to conduct studies and propose incentive policies in the policy formulation.

Abstrak: Realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Kota Serang dari tahun 2014-2016 selalu mencapai 100% setiap tahun dan 30% digunakan untuk kegiatan KIA. Namun, capaian cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya kunjungan antenatal K4 menunjukkan penurunan dan belum mencapai target (75%). Penelitian kualitatif ini dilakukan di Dinas Kesehatan, 2 (dua) Puskesmas dengan cakupan K4 tinggi dan 2 (dua) Puskesmas dengan cakupan K4 rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk program KIA, dana operasional untuk kegiatan preventif dan promotif hanya mengandalkan dana BOK, pengawasan pencatatan pelaporan bidan masih lemah, serta frekuensi pergantian kader yang relatif tinggi. Kata Kunci: Bantuan Operasional Kesehatan, Puskesmas, Kunjungan Antenatal K4 The Health Operational Aid Fund (BOK) has been 100% absorped during 2014- 2016 in health centers in Serang city. Out of the total fund, 30% has been used for KIA program activities. However, coverage of maternal and child health services especially K4 antenatal visit tend to decrease and has not reached the target (75%). This qualitative research was conducted in District Health Office, 2 (two) health centers with high K4 coverage and 2 (two) Puskesmas with low K4 coverage. The result showed that Puskesmas has shortage in human resources and infrastructure facilities for KIA program, while funding to support preventive and promotive activities was only rely on BOK funds. In addition, midwife reporting was found insufficient, and high turn over of cadres has lead to poor performance. Key words : community health centre, health operational fund, K4 antenatal visit

Abstrak: Mulai Januari 2014, Indonesia telah menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraann Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dimulainya sistem jaminan kesehatan menyebabkan banyaknya antrian yang terjadi di kantor Cabang BPJS Kesehatan 2500 pengunjung perhari pada 2015 sehingga melatarbelakangi BPJS Kesehatan meluncurkan program inovasi yaitu aplikasi Mobile JKN pada November 2017. Saat ini peserta BPJS Kesehatan baru mencapai 1 % yang menggunakan aplikasi Mobile JKN dan juga masih banyaknya pengembangan fitur yang ada dalam aplikasi Mobile JKN. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelili untuk mengetahui gambaran implementasi penggunaan aplikasi Mobile JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama provider BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengguna aplikasi Mobile JKN menyatakan bahwa penggunaan aplikasi Mobile JKN sangat bermanfaat dan memudahkan peserta BPJS Kesehatan dalam mengakses informasi dan pelayanan BPJS Kesehatan dan masih banyak masukan saran untuk pegembangan aplikasi Mobile JKN, namun aplikasi Mobile JKN telah memberikan manfaat bagi peserta dan juga petugas BPJS Kesehatan.
Kata kunci : Aplikasi Mobile JKN, JKN, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

---

Starting in January 2014, Indonesia has implemented a National Health Insurance (JKN) system. JKN is organized by the National Health Insurance Agency (JKN). Starting of the health insurance system caused a lot of queues in the BPJS Kesehatan office 2500 visitors in a day in 2015 so that the background of BPJS Kesehatan launched the innovation program, there is the JKN Mobile application in November 2017. Currently BPJS Kesehatan participants reach 1% who use the Mobile JKN application and also there are still many feature developments in the JKN Mobile application. This background of the researcher to find out overview of implementation of the Mobile JKN application usage in the primary healthcare provider of BPJS Kesehatan South Jakarta. This research method is qualitative research. The method used in data collection is indepth interviews and observation. The results of this study are JKN Mobile application users stated that the use of the JKN Mobile application is very useful and makes it easier for BPJS Health participants to access BPJS Health information and services and there are still many suggestions for developing the JKN Mobile application, but the JKN Mobile application has provided benefits to participants and also BPJS Kesehatan officers
Key words : JKN Mobile Applications, JKN, Primary Healthcare

Abstrak: ANGKA KEMATIAN NEONATAL (AKN) MERUPAKAN SALAH SATU INDIKATOR DALAM MENENTUKAN DERAJAT KESEHATAN IBU DAN ANAK. DATA WHO MENUNJUKKAN AKN INDONESIA SEBESAR 13,7 DAN SDKI 2012 MENYATAKAN SEBESAR 19, YANG MANA MEMILKI KONTRIBUSI TERHADAP 59% KEMATIAN BAYI. AKB DI TAHUN YAN SAMA SEBESAR 32. KONDISI SELAMA KEHAMILAN MENJADI FAKTOR PENYEBAB UMUM KEMATIAN NEONATAL, SEHINGGA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL MENJADI PENTING DALAM MENURUNKAN AKN, SEPERTI PEMBERIAN TABLET BESI DAN SUNTIK ANTI TETANUS. AKN DISEBABKAN OLEH BEBERAPA HAL, SATU DIANTARANYA ADALAH BBLR. PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI APAKAH TERDAPAT ASOSIASI ANTARA KONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH DENGAN KEJADIAN BBLR DAN PADA KONSUMSI KEBERAPA AKAN BERPENGARUH TERHADAP PENURUNAN RISIKO BBLR. DIDAPATKAN DARI ANALISIS CHI SQUARE BAHWA KONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH SESUAI DENGAN ANJURAN PEMERINTAH YAITU MINIMAL 90, TIDAK MENUNJUKAN ADANYA HUBUNGAN, DENGAN P VALUE= 0,415 DAN NILAI OR 1,072 (95% CI 0,844- 1,366). PUN SETELELAH DIKONTROL DENGAN VARIABEL USIA IBU MELAHIRKAN, STATUS SOSIAL DAN EKONOMI, PENDIDIKAN IBU, PARITAS DAN KEHAMILAN GANDA, TETAP MENUNJUKKAN ASOSIASI NEGATIF. PENELITI MENCOBA MENGUBAH CUT OFF MENJADI 150, MAKA DIDAPATKAN KONSUMSI >150 ASOSIASI MENUNJUKAN POSITIF (P VALUE= 0,032) DAN OR 1,372 (95% CI 1,027-1,833). SETELAH DILAKUKAN ANALISIS DENGAN MEMASUKKAN VARIABEL KONTROL, ASOSIASI YANG DITUNJUKKAN MENJADI NEGATIF DAN NILAI OR MENUNJUKAN BAHWA KONSUMSI TABLET >150 MEMILIKI 0,8 ODDS LEBIH KECIL UNTUK TERKENA BBLR. SEHINGGA PERLU IBU HAMIL PERLU MENGONSUMSI SECARA RUTIN TABLET TAMBAH DARAH YANG DIBERIKAN OLEH PETUGAS KESEHATAN SETEMPAT SETIDAKNYA SELAMA 5 BULAN LEBIH DALAM RANGKA MENURUNKAN RISIKO TERJADINYA BBLR.
KATA KUNCI: ANGKA KEMATIAN NEONTAL, BERAT BADAN LAHIR RENDAH, TABLET TAMBAH DARAH

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Wilayah Kerja BPJS Kesehatan KCU Kota Bogor Tahun 2018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi dengan menggunakan pedoman wawancara serta daftar tilik observasi. Data sekunder diperoleh dari hasil telaah dokumen.
Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam sisi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan peraturan. Empat dari lima kegiatan Prolanis sudah rutin dilaksanakan pada FKTP wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Kota Bogor. Peneliti menyarankan agar BPJS membuat adanya peninjauan ulang dalam keuangan serta melibatkan peran serta peserta dalam megelola kekurangan dana, melengkapi SOP yang ada dengan rincian jadwal kegiatan pada masing-masing kegiatan prolanis, dan pembuatan sistem reward pada pencapaian target Prolanis.

Abstrak: Kasus penyebab kematian bayi dan anak balita di Indonesia masih tinggi dan menjadi permasalahan kesehatan disetiap kawasan provinsi, sehingga berdampak pada tingkat pembangunan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat yang rendah. Penelitian ini dengan pendekatan longitudinal untuk mengidentifikasi secara retrospektif hasil kematian dan penyebab kematian kelompok bayi dan anak balita menggunakan data laporan Feedback kesehatan keluarga Kemenkes RI tahun 2016-2018. Analisis univariat untuk mengetahui proporsi penyebab kematian, dan analisis bivariat untuk menilai perubahan kecenderungan penurunan dalam proporsi penyebab kematian berdasarkan kelompok kawasan tahun 2016-2018 menggunakan Chi Square for Trend dalam fungsi statcalc dari EpiInfo. Hasil analisis menunjukkan kasus kematian anak terbanyak di 34 provinsi Indonesia yaitu kematian masa neonatal yang terjadi pada usia 0-6 hari (masa neonatal dini). Kematian kelompok bayi dan anak balita terlihat bahwa kawasan I, II, III mengalami penurunan, sedangkan peningkatan terjadi pada kawasan IV dan kawasan V. Kawasan II,III, IV dan V masih menjadi permasalahan dalam menurunkan penyebab kematian kelompok bayi (asfiksia, BBLR, sepsis, kelainan kongenital, tetanus, pneumonia, diare, malaria, dan kelainan saluran cerna) dari tahun 2016 hingga 2018. Sedangkan, kawasan yang menjadi permasalahan dalam menurunkan penyebab kematian anak balita (diare, pneumonia, malaria, campak) yaitu kawasan V. Penelitian ini menyoroti perlunya adanya upaya komprehensif dengan kolaborasi multisektoral, peningkatan pelayanan kesehatan untuk mengurangi penyebab kematian bayi dan anak balita di Indonesia.

Abstrak: Skripsi ini membahas mengenai kegiatan penyusutan berkas rekam medis di RS Awal Bros Bekasi Tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan penyusutan rekam medis dan kendala yang dihadapi staf rekam medis di RS Awal Bros Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa RS Awal Bros Bekasi telah dua kali melaksanakan penyusutan rekam medis dengan data pasien yang digunakan adalah dimulai dari tahun 2015 hingga Desember 2018. Penyusutan berkas rekam medis yang dimulai dari penilaian, pemilahan, pemindahan, pengalih media (scanning), penyimpanan dan pemusnahan berkas rekam medis. Kendala yang dialami staf rekam medis terdapat pada pelaksanaan proses pemilahan, proses pemindahan, pengalih media (scan), proses penyimpanan berkas tidak bernilai guna dan tidak ada kendala pada proses penilaian dan pemusnahan. Hasil peneltian menyarankan bagi rumah sakit untuk membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) secara tertulis tentang sistematika penyusutan berkas rekam medis, melengkapi daftar pertelaan, jadwal retensi arsip, dan berita acara serta melaksanakannya sesuai peraturan yang telah ditetapkan.