Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
ABSTRAK Family-work conflict (FWC) adalah salah satu bentuk inter role conflict yaitu tekanan atau ketidakseimbangan peran, antara peran di dalam keluarga dengan peran di pekerjaan. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari family-work conflict adalah penurunan hasil kinerja yang ditandai dengan indikator meningkatnya absensi perawat perempuan diluar cuti tahunan dengan alasan ketidakhadiran karena kepentingan keluarga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara family-work conflict yang terdiri dari time-based conflict, strain-based conflict dan behaviour-based conflict dengan kinerja pada perawat perempuan di RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Metode penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dengan sampel sebanyak 78 responden perawat perempuan di bagian rawat inap. Hasil analisis menunjukkan terdapat hubungan antara time-based conflict (p-value 0,007), strain-based conflict (p-value 0,007) dan behaviour based conflict (p-value 0,026) dengan kinerja pada perawat perempuan di RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. ABSTRACT Family-work conflict (FWC) is a form of inter-role conflict, namely the role of stress or imbalance, between the roles in the family with roles in the job. One impact of family-work conflict is characterized by reduction in performance with increased absenteeism indicators female nurse outside absences due to leave the family's interests. The purpose of this study was to determine the relationship between family-work conflict consisting of time-based conflict, strain-based conflict and behavior-based conflict with the performance of female nurses in hospitals Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Methods This study uses cross-sectional design with a sample of 78 respondents female nurse on the inpatient. The results show there is a relationship between time-based conflict (pvalue 0.007), strain-based conflict (p-value 0.007) and behavior-based conflict (pvalue 0.026) with the performance of the female nurses in hospitals Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.
Sejak penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 890/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan, di lingkungan Departemen Kesehatan (kini Kementerian Kesehatan) terdapat tiga puluh tiga (33) Politeknik Kesehatan. Dari kesemuanya yang tersebar di seluruh Indonesia, terdapat institusi pendidikan Jurusan Kesehatan Gigi atau disingkat JKG yang belum pelaksanaan implementasi nama jenis pendidikan Diploma bidang kesehatan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor:1192/MENKES/PER/X/2004 tertanggal 19 Oktober 2004 yaitu Jurusan Keperawatan Gigi dan bukan Jurusan Kesehatan Gigi -sebagaimana yang digunakan hingga kini-.Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi PerMenKes tersebut (faktor komunikasi,sumber daya dan disposisi) dan sebagaimana teori yang terkait sebagaimana peneliti George C.Edward III,2006 dalam riset implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan pendekatan studi deskriptif cross sectional terhadap Pejabat Pelaksana Jurusan Kesehatan Gigi pada 18 Poltekkes seluruh Indonesia. Dari 36 orang yang masing-masing Jurusan diambil data dari Ketua dan Sekretaris Jurusan. Teknik pengambilan sampelnya adalah nonprobability sampling. Pengolahan datanya menggunakan SPSS Complex Sample versi 13. Analisis datanya menggunakan chi square dan regresi linear ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua responden siap mengimplementasikan PerMenKes tersebut sedangkan menurut pernyataan Edward III(1984:P.1) bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan ouput atau outcomes bagi masyarakat. Variabel yang paling berpengaruh atau dominan terhadap implementasi kebijakan adalah pemberian wewenang Exp.(b) =Hasil penelitian menyarankan perlunya pemberian wewenang secara formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif, berkenaan pula dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik. Dengan demikian melakukan hubungan dan mengaktifkan berbagai saluran komunikasi secara baik, serta ketersediaan sumber daya dalam hal ini adalah Standar Operasional Prosedur sebagai petunjuk dan pedoman. Dan kesemuanya sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan untuk implementasi nama jenis institusi pendidikan Jurusan Keperawatan Gigi berlangsung lancar.
Since the publication of Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number: 890/MENKES/PER/VIII/2007 on Organization and Administration of Health Polytechnic, in the Ministry of Health (now Ministry of Health) there were thirty-three (33) Health Polytechnic. From all of which spread across Indonesia, there are educational institutions or abbreviated Dental Health Programs JKG but until now there has been implementation of the name of the type of education diploma in the field of health as contained in the Minister of Health number: 1192/MENKES/PER/X/2004 dated October 19, 2004 the Department of Nursing and Dental Health Programs Dental-not as used up to now-.This thesis discusses the factors that influence the readiness of the implementation of the Health Minister (individual factors, communication, resources and disposition) and as relevant as the researcher's theory that George C. Edward III, 2006, inresearch policy implementation. This study uses primary data in a cross-sectional descriptive study approach to Officer Executing Dental Health Programs in 18 polytechnic entire Indonesia.Dari 36 people who each retrieved data from the Department Chair and the Secretary of the Department. Sample collection techniques are nonprobability sampling. Processing the data using SPSS Complex Sample version 13. Analysis of the data using chi square and logistic regression.The results showed that not all respondents are ready to implement it while according to a statement Health Minister Edward III (1984: P.1) that policy implementation is an activity that looks after the legal directives issued from a policy that includes efforts to manage the inputs to produce outputs or outcomes for the community . Variables of the most influential or dominant over the readiness of policy implementation is the empowerment Exp. (b) = The results suggest the necessity of giving formal authority to command can be executed effectively, is also concerned with how policy is communicated to the organization and or the public. Thereby engage and activate a variety of communication channels are good, and the availability of resources in this regard is the Standard Operating Procedures as instructions and guidelines. And all of them indispensable in the implementation of policies for implementation type name Programs Nursing Dental education institutions takes place smoothly.
Peningkatan kinerja, produktivitas dan keefektifan perusahaan merupakan usaha yang sulit, memerlukan kerja sama antara manajemen, karyawan dan perusahaan. Puskesmas Perawatan Merlung merupakan sarana layanan kesehatan di wilayahnya yang tentunya sangat dibutuhkan masyarakat setempat. Bila dilihat dari hasil evaluasi penilaian puskesmas dari tahun 2009 sampai 2011, pencapaian indikator Puskesmas Perawatan Merlung mengalami penurunan yaitu dari 45,17% pada tahun 2009 menjadi 37,79% pada tahun 2011.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antara kepuasan kerja dan kepatuhan terhadap kinerja petugas layanan kesehatan di Puskesmas Perawatan Merlung.
Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan menggunakan cross sectional study. Populasi penelitian adalah seluruh petugas Puskesmas Perawatan Merlung berjumlah 40 orang yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan. Dimensi kepuasan kerja, kepatuhan petugas dan kinerja diukur dengan menggunakan semantic differential scale, selain mengukur sikap dan karakteristik juga mengukur 5 dimensi pelayanan seperti tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Keseluruhan analisis menggunakan program SPSS ver. 20.0 dengan tingkat kemaknaan uji p<0,05.
Hasil akhir dari keseluruhan analisis pada penelitian ini didapati regresi linier antara variabel kepuasan kerja terhadap variabel kinerja petugas, menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja sebagai prediktor untuk kinerja petugas. Oleh sebab itu perlu senantiasa perbaikan dan evaluasi dari kebijakan yang sudah ada untuk peningkatan kepuasan kerja dan kepatuhan petugas sehingga menghasilkan peningkatan kinerja yang baik terhadap pelayanan kesehatan.
This study is an observational research using cross sectional study. Population were all officers Merlung Service Health Care Centers are 40 people who are directly related to health care. Dimensions of job satisfaction, compliance officers, and performance was measured using semantic differential scale, in addition to measuring attitudes and characteristics were also measured 5 dimensions of service such as tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy. Overall analysis using SPSS ver. 20.0 with a significance level of test p <0.05.
The end result of all this research is the analysis of the linear regression was found between job satisfaction variable on the variable performance officer, indicated that job satisfaction variables as predictors for performance officer. Therefore it is necessary to constantly repair and evaluation of existing policies to increase job satisfaction and compliance officers resulting performance improvement is good for health care services.
Akses pelayanan kesehatan dianggap berkontribusi pada status kesehatan. Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi dengan unmet need yang tinggi, artinya banyak penduduk yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi mereka tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan data BPS (2003) terdapat 27,6% penduduk tanpa akses pelayanan kesehatan. Pada tahun 2003 ada sebanyak 16,90% penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan tidak diobati. Akses pelayanan kesehatan biasanya diukur dengan melihat tingkat penggunaan pelayanan kesehatan. Banyak faktor yang mempengaruhi akses pelayanan kesehatan, diantaranya adalah jenis kelamin, pendidikan, umur, pekerjaan, pendapatan, jaminan kesehatan, wilayah tempat tinggal, pengalaman kesehatan, keluhan kesehatan, tingkat keparahan penyakit, jarak fasilitas kesehatan, dan transportasi. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dan memahami akses penduduk Sumatera Barat ke pelayanan kesehatan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004 (SUSENAS 2004) yang terdiri dari kuesioner kor (VSEN2004K) dan dan kuesioner modul perumahan dan kesehatan (VSEN2004MPK). Populasi target dalam penelitian ini adalah penduduk Sumatera Barat. Sampel penelitian adalah individu yang menjadi sampel Susenas 2004 dalam hal ini adalah responden terpilih. Akses pelayanan kesehatan diukur dengan melihat penggunaan pelayanan kesehatan. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan akses pelayanan kesehatan. Uji statistik yang digunakan untuk analisis bivariat adalah uji kai kuadrat dan uji t. Analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui probabilitas dan rasio odds penggunaan pelayanan kesehatan. Uji statistik yang digunakan adalah uji regresi logistik. Hasil penelitian dibagi dalam dua kelompok yaitu penggunaan pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap. Penggunaan pelayanan rawat jalan sebesar 16,90% dan rawat inap sebesar 1,68%. Faktor-faktor yang berhubungan dengan akses pelayanan rawat jalan adalah jenis kelamin, pendidikan, umur, pekerjaan, pendapatan, jaminan kesehatan, wilayah tempat tinggal, pengalaman sakit, keluhan kesehatan, tingkat keparahan penyakit. Adapun faktor-faktor yang berhubungan akses pelayanan rawat inap adalah jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan wilayah tempat tinggal. Di dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa perempuan lebih rendah dalam penggunaan pelayanan rawat jalan dibandingkan laki-laki. Penduduk yang tinggal di kota lebih rendah dalam penggunaan pelayanan rawat jalan dibandingkan penuduk yang tinggal di desa. Jaminan kesehatan meningkatkan penggunaan pelayanan rawat jalan demikian juga dengan keluhan kesehatan (batuk, pilek, sakit lainnya) dan tingkat keparahan pennyakit meningkatkan penggunaan pelayanan rawat jalan. Jarak ke fasilitas kesehatan menjadi faktor penghambat penggunaan pelayanan rawat jalan. Pada pelayanan rawat inap, penduduk yang bekerja mempunyai peluang lebih rendah dibandingkan penduduk yang tidak bekerja dalam menggunakan pelayanan rawat inap. Penyakit asma merupakan keluhan utama untuk menggunakan pelayanan rawat inap. Saran yang dapat diberikan adalah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penyebaran tenaga kesehatan yang merata, memberikan kesempatan pelayanan kesehatan swasta untuk dapat berkembang, dan penyediaan fasilitas kesehatan pada perusahaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang mudah diakses seperti Puskesmas Pembantu, Polindes dan meningkatkan cakupan asuransi kesehatan kepada masyarakat yang belum tercakup dalam askes PNS, Jamsostek, dan askeskin.
The access to health services is considered contributing to health status. West Sumatra is one of provinces with high unmet need, which means that there are many people in the province needing health services but they are not able to have them. Based on data from BPS (Central Bureau of Statistics) (2003) there were 27.6% of the people without access to the services. In 2003, 16.90% of the people complained their health but they were not cured. The access to health services is generally measured by studying the level of health service utilization. A variety of factors affect the access to health services, among others, sex, education, age, occupation, income, health insurance, residence area, health experience, health complaints, severity of illness, distance to health facilities, and transportation. This research attempts to find out and understand the access of West Sumatra's people to health services using secondary data from National Social and Economic Survey (SUSENAS) 2004 which consist of core questionnaire (VSEN2004K) and questionnaire of housing and health module (VSEN2004MPK). The population is West Sumatra's people. The samples are selected respondents, which were the samples of Susenas 2004. The access was measured by observing the utilization of health services. Bivariate analysis was conducted to find out factors related to health service access. Statistical tests used in the bivariate analysis are chi-square test and t test. Multivariate analysis was conducted to find out the probability and odds ratio of health service utilization. Statistical test used is logistic regression test. The results of the research are divided into two groups, namely outpatient service and in-patient service. The utilization of outpatient service is 16.90% and of in-patient service is 1.68%. Factors related to the access of outpatient service are sex, education, age, occupation, income, health insurance, residence area, health experience, health complaints, and severity of illness. Factors related to in-patient service are sex, education, occupation, and residence. It was found that the utilization of outpatient service by women is lower compared to men. The utilization is lower for people who live in towns than those who live in villages. Health insurance increases the utilization of outpatient services and so do health complaints (cough, influenza, other illnesses) and severity of illness. The distance to health facilities is a constraint factor to the utilization of outpatient service. People who work have a lower probability to use the in-patient services compared to those who do not. Asthma is major complaint for the in-patient service utilization. What can be suggested are approaching health services to people, distributing health personnel equally, giving opportunity to private health service to develop, providing health facilities at company, improving the quality of health service which is easily accessed such as Puskesmas Pembantu (branch of conununity health center), Polindes (polyclinic in villages) and increasing the coverage of health insurance for people who have not been covered in the health insurance of PNS (civil servants), Jamsostek (social insurance for workforce), and Askeskin.
Sebanyak 22 dari 62 kabupaten daerah tertinggal (35,48%) belum mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana ditetapkan dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian IPM melalui program afirmasi kesehatan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT). Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis data sekunder dari laporan realisasi dan evaluasi program, serta wawancara mendalam dengan pengampu program afirmasi dari Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kesehatan, BKKBN, serta perwakilan dari daerah tertinggal yang telah dan belum mencapai target. Evaluasi dilakukan menggunakan enam kriteria dari teori evaluasi William N. Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pencapaian IPM meliputi ketidaksinkronan perencanaan dan penganggaran, rendahnya realisasi kegiatan, dan distribusi program yang belum merata. Sementara faktor pendukungnya mencakup kesesuaian program dengan prioritas nasional, pemanfaatan data ketertinggalan, serta komitmen lintas sektor. Kesimpulannya bahwa program afirmasi kesehatan berkontribusi positif terhadap peningkatan IPM, terutama melalui intervensi kesehatan dasar. Namun, efektivitas program belum optimal, efisiensinya terganggu oleh ketidaksinkronan perencanaan dan penganggaran, kecukupannya belum memenuhi kebutuhan riil di daerah, pemerataannya masih timpang, responsivitasnya sudah adaptif terhadap kebutuhan, serta ketepatannya sudah sesuai untuk mendukung IPM. Rekomendasi perbaikan yang disarankan mencakup penguatan perencanaan dan implementasi secara terpadu melalui sinkronisasi lintas sektor, penganggaran berbasis kebutuhan, serta sistem monitoring terintegrasi dalam upaya meningkatkan dampak program afirmasi kesehatan terhadap peningkatan IPM di daerah tertinggal.
Out of 62 underdeveloped regencies in Indonesia, 22 (35.48%) have not yet achieved the Human Development Index (HDI) targets set in the National Strategy for the Acceleration of Underdeveloped Regions Development 2020–2024. This study aims to evaluate the supporting and hindering factors affecting HDI improvement through the health affirmation program within the National Action Plan for the Acceleration of Underdeveloped Regions Development (RAN-PPDT). A qualitative approach was used, involving secondary data analysis from program realization and evaluation reports, as well as in-depth interviews with officials from the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration; the Ministry of Health; BKKBN; and representatives from underdeveloped regions that have and have not met the HDI targets. The evaluation is based on six criteria from William N. Dunn’s evaluation theory: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings indicate that key barriers include the lack of synchronization between planning and budgeting, low implementation realization, and uneven program distribution. Supporting factors include program alignment with national priorities, utilization of underdevelopment data, and cross-sectoral commitment. The health affirmation program contributes positively to HDI improvement, especially through basic health interventions, although not yet optimal. Recommended improvements involve strengthening integrated planning and implementation through cross-sectoral synchronization, needs-based budgeting, and an integrated monitoring system to enhance the program’s impact on HDI in underdeveloped regions.