Abstrak: Rumah Sakit Badan Layanan Umum (RS BLU) Kementerian Kesehatan mempunyai fungsi yang unik, yaitu sebagai pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan, serta penelitian. RS BLU juga mempunyai sumber pendapatan khusus di luar rupiah murni APBN, yang didapatkan dari hasil pelayanan dan non pelayanan. Sumber pendapatan BLU ini termasuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dapat dikelola sendiri oleh RS BLU. Antara tahun 20112015 terjadi peningkatan terhadap pendapatan RS BLU namun bantuan APBN juga mengalami peningkatan. Untuk itu perencanaan anggaran sampai kepada pemanfaatan anggaran belanja RS BLU harus diupayakan sebaik mungkin, sehingga efektivitas dan efisiensi pemanfaatan APBN dapat lebih optimal. Penelitian ini membahas tentang analisis pemanfaatan anggaran belanja Rumah Sakit Badan Layanan Umum di wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang tahun 2014 dengan menggunakan data kuantitatif yang diolah dengan cara tabulasi silang dan data kualitatif berupa hasil wawancara mendalam dan telaah dokumenhasil penelitian menyatakan bahwa karakteristik RS serta sumber dana memiliki kontribusi terhadap pemanfaatan anggaran belanja RS BLU

---

The Ministry of Health's Public Service Agency Hospital (BLU RS) has a unique function, namely as a health care center, education center, as well as research center. RS BLU also has special revenue sources beyond APBN budget, which is obtained from the service and nonservice unit. BLU source of income is included in the Non-Tax Revenues and can be managed by the RS BLU itself. Between the years of 2011-2015 there was an increase to the income of RS BLU, but subsidy of APBN was also increasing. In order to optimize the effectiveness and efficiency of APBN's utilization, RS BLU's budget planning and utilization should be pursued as good as possible. This study discusses the analysis of budget's utilization of MoH's Public Service Agency Hospitals in Jakarta, Bogor, and Tangerang during the year of 2014 by using quantitative data that is processed by cross-tabulation technique and qualitative data from indepth interviews and document analysis. The study states that the characteristics of the RS BLU and funding sources have contributed to the budget utilization of RS BLU

Abstrak: ABSTRAK Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku lembaga yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum, menjalankan reformasi birokrasi di bidang pelayanan kesehatan khususnya yang dilaksanakan oleh RS Bhayangkara kepada masyarakat menjadi bagian yang terintegrasi dari reformasi birokrasi Polri. Dengan terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2005 serta Perkap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai titik tolak pembentukan Satker BLU di lingkungan Polri (Rumkit Bhayangkara). Tujuan penelitian ini untuk menganalisa implementasi kebijakan tata kelola Badan Layanan Umum di Rumah Sakit Bhayangkara Polri. Penelitian dilakukan melalui analisis data sekunder dan wawancara mendalam dengan kepala rumah sakit dari perwakilan 3 RS yaitu RS Bhayangkara Tk. II Sartika Asih Bandung, RS Bhayangkara Tk. III Bengkulu, dan RS Bhayangkara Tk IV Sespima Ciputat,dan pembina layanan kesehatan Kepolisian Pusat, perwakilan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, perwakilan Ditjen Yankes Kementerian Kesehatan, dan perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi telaah dokumen Dan didapatkan hasil bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Polri yang sudah BLU memberikan efek positif, dimana RS menjadi lebih fleksibel untuk mengembangkan layanannya, sehingga terjadi peningkatan pendapatan rumah sakit, implementasi tata kelola BLU di RS Bhayangkara telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun pada telaah dokumen masih ditemukan beberapa ketidaklengkapan berupa bukti evaluasi dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh pengawas internal maupun dewan pengawas, PPK-BLU yang diterapkan di RS Bhayangkara sesuai dengan UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 20 ayat 3, dan implementasi tata kelola BLU Di RS Bhayangkara menurut 10 unsur yang terkait secara garis besar sudah berjalan baik sesuai dengan asas BLU. Hal-hal yang harus dipersiapkan RS Bhayangkara untuk menjadi BLU yaitu meningkatkan layanan, sehingga terjadi peningkatan pendapatan rumah sakit, melakukan persiapan seperti persyaratan substantif, teknis, dan adminitratif seperti yang tercantum pada PP Nomor 23 tahun 2005 pada pasal 4, memberi pemahaman dan edukasi kepada seluruh personil rumah sakit akan pelaksanaan BLU di Rumah Sakit Bhayangkara Polri. Kata kunci : Badan Layanan Umum, RS Bhayangkara Polri, implementasi, tata kelola Public Service Agency (BLU) is a government agency established to provide services to the public in the form of providing goods and / or services sold without prioritizing profit and in carrying out its activities based on efficiency and productivity principles. The Police of the Republic of Indonesia as an institution in charge of enforcing the law, carrying out bureaucratic reforms in the field of health services especially implemented by Bhayangkara Hospital to the community become an integrated part of the reform of the police bureaucracy. With the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2005 and Regulation of Chief of Police Number 3 Year 2010 on Hospital Financial Management System in the Police Environment of the Republic of Indonesia is the starting point of the formation of BLU Work Unit within Polri(Rumkit Bhayangkara).The purpose of this research is to analyze the implementation of governance policy of Public Service Board at Bhayangkara Polri Hospital. The study was conducted through secondary data analysis and in-depth interviews with the head of the hospital from a representative of 3 RS, Bhayangkara Tk. II Sartika Asih Bandung, Bhayangkara Hospital Tk. III Bengkulu and Bhayangkara Tk IV Sespima Ciputat Hospital, and the Central Police healthcare supervisor, the Directorate General of Treasury at the Ministry of Finance, the Directorate General of Yankes of the Ministry of Health, and representatives of the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. This research used qualitative method through in-depth interview technique and observation of document review And it was found that Bhayangkara Polri Hospital which has BLU give positive effect, where the hospital become more flexible to develop its service, so that there is an increase of hospital's income, the implementation of BLU governance in Bhayangkara Hospital has been run in accordance with the provisions of the laws and principles applicable to the BLU. Although in the document review still found some incompleteness in the form of evidences of evaluation of the implementation of monitoring and evaluation activities conducted by internal supervisors and supervisory boards, PPK-BLU applied in Bhayangkara Hospital in accordance with laws and regulations as in Law No. 44 of 2009 about hospitals in article 20, paragraph 3, and implementation of BLU governance In Bhayangkara Hospital according to 10 related elements in outline has been running well in accordance with the principle of BLU. The things that must be prepared by Bhayangkara Hospital to become BLU is to improve the service, so that there is an increase of hospital income, perform preparation such as substantive, technical, and administrative requirements as stated in PP No. 23 year 2005 on article 4, giving understanding and education to all hospital personnel will implement the Financial Management of Public Service Board at Bhayangkara Polri Hospital Keywords : Public Service Agency (BLU), Bhayangkara Polri Hospital, implementation, governance

Abstrak: Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) di RSUP Dr. Kariadi tahun 2006-2012. Materi penelitian ini terdiri dari proses-proses penganggaran termasuk perencanaan, implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Disamping itu penelitian ini juga menggambarkan faktor-faktor regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan kinerja keuangan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran.

Dalam penelitian kualitatif ini, data diperoleh dengan setting alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan paradikma diskriptif.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Penganggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum yang ideal belum tercapai, dan para pegawai dan pimpinan kurang begitu memahami makna Penganggaran Berbasis Kinerja BLU. Faktor-faktor regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan kinerja keuangan berpengaruh secara koordinatif, sehingga terdapat beberapa kesalahan dalam tahapan proses penganggaran termasuk perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Penerapan Kurangnya komunikasi dan sistem aplikasi komputer yang sudah terintegrasi menjadi penyebab kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan anggaran berbasis kinerja BLU.

This study aims to understand the implementation of Performance-Based Budgeting Public Service Agency (BLU) in Dr. Kariadi years 2006-2012. The research material consists of budgetary processes including planning, implementation, measurement and evaluation of performance and reporting. Besides, this study also describes the regulatory factors, human resources, commitment and financial performance, as well as the constraints faced in the budgeting process.

In this qualitative study, the data obtained with the natural setting. Data was collected through observation, interviews and documentary studies. Results were analyzed by the method of data collection using qualitative descriptive paradigm.

The findings of this study indicate that the overall Performance-Based Budgeting Public Service Board that ideal has not been achieved, and the employees and leaders understand the significance less BLU Performance Based Budgeting. Regulatory factors, human resources, commitment and financial performance in coordination effect, so there are some errors in the stages of the budgeting process, including planning, implementation, measurement and evaluation, and reporting. Lack of communication and application of computer application systems which are integrated into the causes of the problems and constraints faced in the implementation of performance based budgeting BLU.

Abstrak:

---

Abstrak: Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terus berkembang seiring denganmeningkatnya tingkat pendidikan dan status kehidupan sosial. Untuk meningkatkanpelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman, dan berorientasi pada kepuasan konsumen,pemerintah sebagai penyedia layanan kesehatan dituntut untuk membenahi sistempelayanan yang bersifat layanan publik. Untuk mendukung program pembangunankesehatan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dibentuk BadanLayanan Umum (BLU) di setiap Puskesmas. Di kabupaten Bogor pada tahun 2017sudah ditetapkan 19 puskesmas untuk dilakukan penilaian adminsitratif sebagai syaratpenetapan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penelitian ini bertujuanuntuk melihat kesiapan Puskesmas dari segi masukan yaitu sumber daya yang dimiliki,yaitu sumber daya manusia, anggaran, sarana, serta peraturan untuk ditetapkan menjadiBLUD. Selain itu, dilakukan juga analisis untuk mengetahui bagaimana manajemenpuskesmas berupa proses pengaturan organisasi dan penetapan tujuan dalam persiapanpenetapan BLUD. Faktor luar puskesmas juga mempunyai pengaruh dalam kesiapanpuskesmas dalam penerapan BLUD. Dari hasil penelitian ini akan diketahui informasimendalam tentang kesiapan administratif penerapan BLUD Puskesmas, serta faktor apasaja yang menjadi penghambat dalam proses persiapan dalam penerapan BLUDPuskesmas di Kabupaten Bogor.

---

Public awareness of the importance of health continues to grow along with increasinglevels of education and social life status. To improve the quality of health services,comfortable, and consumer-oriented, the government as a healthcare provider isrequired to fix the service system that is public service. To support health developmentprograms by improving services to the community, a Local Public Service (BLU) isestablished in every Public Health (Puskesmas). In Bogor regency in 2017, there are 19public health centers have been set up for administrative assessment as a condition ofdetermination to become the Local Public Service Agency (BLUD). This study aims tosee the preparedness of Puskesmas in terms of input that is resources, namely human,budget, facilites, and regulations to be established into BLUD. In addition, analysis isalso conducted to find out how the management of puskesmas in the form oforganizational arrangement process and goal setting in preparation of the determinationof BLUD. The outside factors of the puskesmas also have an influence in the puskesmasreadiness in applying BLUD. From the results of this study will be known in-depthinformation about the administrative readiness of the application BLUD Puskesmas, aswell as any factors that hamper the preparation process in the application of BLUDPuskesmas in Bogor Regency.

Abstrak: Abstrak

Tesis ini membahas analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Instalasi Rawat Inap Di RSUD Kabupaten Ciamis Sebelum Dan sesudah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah di Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih.

Hasil penelitian menunjukkan dari aspek SPO, SDM, sarana prasarana pada instalasi rawat inap sesudah menjadi BLUD lebih lengkap dari segi kuantitas maupun kualitas meskipun dari aspek SPO masih ada tindakan yang tidak sesuai dengan SPO, sedangkan dari aspek SDM masih kekurangan dokter spesialis, dan dari aspek sarana dan prasarana masih kurang dalam sistem pemeliharaannya. Kesimpulannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di instalasi rawat inap belum dilaksanakan secara maksimal, karena keadaan rumah sakit yang masih mempunyai kelemahan dan kekurangan.

Saran peneliti bagi RSUD Kabupaten Ciamis diharapkan dapat lebih bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah agar dapat dicarikan solusi yang terbaik, dan diperlukan evaluasi berkala SPM agar pelaksanaannya lebih baik.

This thesis studied an analysis of the implementation of Hospital Minimum Service Standards of Ciamis District General Hospital at Inpatient Care Unit which was held before and after becoming Local Public Service Institution in 2013. This research used a qualitative approach by conducting detailed interview to selected interviewees.

The result of the research showed that aspects of SPO, Human Resources, infrastructures at Inpatient Care Unit, viewed after the hospital's becoming Local Public Service Institution are more quantitatively and qualitatively complete although if viewed from SPO there are still acts which are not appropriate with SPO, meanwhile viewed from Human Resources, it is still lack of specialists, and from its infrastructures, it’s maintenance system is regarded still inadequate. The Minimum Service Standards implementation at Inpatient Care Unit has not been maximally implemented because of the hospital's weaknesses and lack.

The researcher suggestion for Ciamis District General Hospital is that hopefuly there will be more cooperative good coordination with the local government in order to find the best solution, and the Minimum Service Standards periodic evaluations is required so that the implementation will be better conducted.

Abstrak: Demi meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit di Indonesia, salah satu upaya Pemerintah adalah memberlakukan sistem Badan Layanan Umum (BLU), sehingga Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia dituntut untuk menerapkan sistem badan layanan umum ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari identifikasi aspek persyaratan BLU, penjabaran regulasi, SDM dan kinerja Rumah Sakit. Penelitian ini adalah jenis penelitian observatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui teknik wawancara, telaah dokumen dan kuesioner. Penelitian dilakukan di tiga Rumah Sakit TNI AD dengan sepuluh orang sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga Rumah Sakit pernah mempersiapkan persyaratan dan siap untuk menjadi BLU ditinjau dari persyaratan substantif, teknis dan administratif serta SDM. Kinerja pelayanan dan keuangan mengalami peningkatan pada tahun 2014 dengan berjalannya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penjabaran kebijakan internal terkait BLU belum jelas dan realisasi pelaksanaannya belum ada. Penelitian ini menyarankan Rumah Sakit TNI AD dapat diajukan untuk mendapatkan status BLU penuh. Secara bertahap dimulai dari Rumah Sakit Tingkat II Dustira dan diikuti oleh ke dua Rumah sakit lainnya dengan cara belajar dan mencontoh dari Rumah Sakit yang sudah mendapatkan status BLU. Kata Kunci : Rumah Sakit TNI AD, Badan Layanan Umum, Era Jaminan Kesehatan Nasional

Abstrak: Abstrak
Penelitian ini menguji hubungan antara variabel indikator kinerja mutu pelayanan, kepedulian kepada masyarakat, dan kepedulian terhadap lingkungan dengan kepuasan pelanggan terhadap 14 rumah sakit vertikal di indonesia. Untuk melihat kinerja dan hubungan di antara indikator-indikator tersebut, digunakan analisis deskriptif dan uji korelasi regresi dengan bootstrapping. Selain itu, dilakukan pula pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Dari hasil penilaian kinerja, didapatkan sebagian dari sasaran strategik belum mencapai nilai optimum.Sementara dari hasil analisis bivariat, didapatkan tidak ada hubungan antara variabel indikator kinerja mutu pelayanan, kepedulian kepada masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan yang berkolerasi dengan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, diperlukan adanya perbaikan manajemen dan sistem di internal rumah sakit, maupun Kementrian Kesehatan sebagai regulator terkait indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian BLU, termasuk indikator sasaran strategik di dalamnya.

---

This study examines relationship between the variables of service quality performance indicators, public awareness and concern for the environment and customer satisfaction among 14 vertical hospitals in Indonesia. To see the performance and the relationship between these indicators, used descriptive analysis and correlation regression with bootstrapping. In addition, a qualitative approach through in-depth interviews was also applied. Performance evaluation resultes obtained from a portion of the strategic objectives have not yet reached the optimum value.The results of the bivariate analysis, found no association between the variables of service quality performance indicators, public awareness, environmental awareness is correlated with customer satisfaction. Thus, it is necessary improve management and internal systems in hospitals, and the Ministry of Health as a regulator on the performance indicators used in the hopsital autonomy (BLU) assessment, including its strategic targets.