Abstrak: n sakit dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan, dimana sakit yang merupakan suatu resiko yang ditransfer pada pihak lain yaitu asuransi. Undangundang SJSN No 40 tahun 2004 dan UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS mengamanatkan semua komunitas kesehatan untuk dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus dapat menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sampai ke daerah terpencil dan penduduk miskin.1 Januari 2014 Jaminan Sosial Kesehatan mulai dilaksanakan di Indonesia dan menggunakan model tarif INA CBGs untuk pembayaran klaim nya. Penelitian ini dilakukan untuk Gambaran Manajemen Klaim Rawat Inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Klaim dilakukan agar pihak ketiga dapat membayarkan seluruh pelayanan kesehatan yang telah diberikan rumah sakit kepada peserta BPJS. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan klaim yang cukup baik. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penulisan rekam medik agar mengurangi selisih klaim agar dapat meminimalisir resiko tersebut. Kata Kunci: Klaim, BPJS, INA CBGs

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang pengelolaan klaim rawat inap jaminan KJS di RSUD Pasar Rebo tahun 2013. Program KJS sendiri sudah berjalan sekitar bulan November 2012 dan baru menggunakan model tarif INA CBGs pada bulan April 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen.Klaim dilakukan agar pihak ketiga dapat membayarkan seluruh pelayanan kesehatan yang telah diberikan rumah sakit kepada peserta KJS. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan klaim yang cukup baik. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penulisan rekam medik agar mengurangi selisih klaim dan pihakmanajemen perlu menerapkan clinical pathway agar dapat meminimalisir resikotersebut.Kata Kunci: Klaim, KJS, INA CBGs

---

This study was conducted to describe about the claim management of inpatient forKJS insurance at General Hospital Pasar Rebo in year 2013. The KJS programitself has been implemented since November 2012 and has just been using theTariff Model of INA CBGs in April 2013. This study uses qualitative researchwith in-depth interviews, observation and document review.The General Hospital managed the in-patient claim to the third parties so they canreimburse back for any hospital services they did for the KJS insuranceparticipants. The result of this study shows the well-managed claim management.But it is still necessary to evaluate the medical records data entries to eliminateclaim difference and the hospital management needs to apply some clinicalpathways for the same purpose.Keywords: Claim, KJS, INA CBGs

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kelengkapan dan ketepatan diagnosis prosedur dan koding pada klaim pasien rawat inap JKN di RSU Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan model triangulasi. Hasil penelitian ditemukan ketidaktepatan koding dari 105 sampel klaim yang menyebabkan kerugian rumah sakit dengan selisih klaim kurang lebih 4 %. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan dokter spesialis mengenai aturan koding yang masih rendah, pelatihan koding yang masih kurang bagi dokter spesialis, koder dan verifikator, beban kerja verifikator yang tinggi, rekam medis yang masih manual, ketiadaan SIMRS, alokasi anggaran yang masih rendah untuk meningkatkan kualitas rekam medis dan koding. Manajemen harus menyusun alur klaim, melaksanakan monitoring dan evaluasi klaim, melakukan pelatihan koding rutin, menyediakan SIMRS terintegrasi dengan billing system, rekam medis elektronik, dan menyusun indikator penilaian kinerja untuk remunerasi, menerapkan reward dan punishment bagi yang terlibat dalam klaim.

Abstrak: Abstrak
RSKD Duren Sawit melayani kesehatan jiwa dan narkoba bagi masyarakat miskin, tidak mampu dan panti laras dengan BOR rata-rata 80%. Pendapatan rawat inap rumah sakit 77,8% berasal dari JPK Gakin dengan sistem pembayaran fee for service, namun tidak seluruh tarif klaim rawat inap dapat dibayarkan oleh JPK Gakin yang disebabkan beberapa hal yaitu pemberian obat tidak sesuai Juklak dan Juknis JPK Gakin, tarif pemeriksaan radiologi melebihi tarif PPE dan jumlah klaim yang melebihi Paket Pelayanan Essensial (PPE). Masalah tersebut mendorong direksi untuk melakukan strategi dan kebijakan internal rumah sakit dalam pengelolaan klaim rumah sakit.Dari hasil penelitian ditemukan kesenjangan tarif rumah sakit dengan tarif PPE JPK Gakin dan paket tarif INACBGs, selain itu MOU antara rumah sakit dan JPK Gakin sangat penting untuk dipahami oleh kedua belah pihak, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta kepatuhan dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan sesuai juklak dan juknis. Dengan diterapkannya sistem pembayaran paket tarif INA-CBGs pada April 2013 diharapkan rumah sakit dapat menyiapkan pelayanan yang efektif dan rasional serta melakukan costing pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai clinical pathway, bermutu dan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit.

---

The regulation of UU 40 in 2004 about Social Assurance National system SJSN) pushed the government to implemented the program for poor civilization, SJSN was health financial system for poor civilization to cure their health. Duren Sawit hospital was psycotic hospital that belongs of DKI Jakarta Government who gives mental health and drugs abuse for poor people with Bed occupancy rate was 80%. 77,8% hospital revenues from the JPK Gakin with paid system fee for service, but hospital claim can not paid from JPK Gakin couse of the problems was given generic drugs, limitation of prices (PPE), and price of Radiology more expensive than standard of PPE Prices. This problem push the top management to make internal strategy and implementation of the MOU in the right thing, so that implication on the claim regulation.The finding of this research showed that the different between hospital price and JPK Gakin Price and INA-CBGs price. Another hand that MOU, monitoring and evaluating, docters treatment was very important to handling hospital claim problems. In the future the hospital have to implement clinical pathways, efective and rasional treatment to make excellent service for patient and rasional payment.

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Weny Rinawati Program Studi : Kajian Administrasi Rumah Sakit Judul : Analisis biaya perawatan stroke berdasarkan Clinical Pathway di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta dalam pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional Latar belakang. Masalah yang sering dihadapi pada pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional adalah kesenjangan biaya perawatan pasien stroke dengan tarif INA-CBGs. Hal ini terkait dengan biaya perawatan dan Clinical Pathway. Tujuan. Mengetahui biaya perawatan pasien stroke di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Metoda. Penelitian kuantitatif deskriptif mengikutsertakan 277 subjek penyakit stroke yang diperoleh di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta selama Januari – Juni 2015. Biaya perawatan stroke dihitung berdasarkan biaya satuan (unit cost) dengan menggunakan metode activity based costing dan Clinical Pathway. Hasil. Biaya satuan perawatan stroke iskemik dan stroke hemoragik berdasarkan Clinical Pathway, dengan memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tanpa memperhitungkan jasa medis berturut-turut adalah Rp 311,860,860.83 dan Rp 585,083,610.01; dengan memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis berdasarkan tarif rumah sakit adalah Rp 321,682,940.73 dan Rp598,929,450.01; dengan memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis berdasarkan tarif IDI adalah Rp 318,360,860.73 dan Rp 594,333,610.01; tanpa memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis adalah Rp30,361,681.00 dan Rp25,698,199.46; tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tetapi memperhitungkan jasa medis berdasarkan tarif rumah sakit adalah Rp 40,183,761.00 dan Rp 39,544,199.46; tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tetapi memperhitungkan jasa medis berdasarkan IDI adalah Rp 36,861,681.00 dan Rp 34,948,199.46. Simpulan: Dijumpai selisih biaya perawatan berdasarkan biaya satuan dan Clinical Pathway, baik yang memperhitungkan biaya investasi, gaji, dan jasa medis, maupun tanpa memperhitungkan biaya investasi, gaji, dan jasa medis, dengan tarif layanan existing dan tarif INA-CBGs Kata kunci : biaya, Clinical Pathway, INA-CBGs, stroke

---

ABSTRACT Name : Weny Rinawati Study Program : Hospital Administration Title : Cost of stroke treatment based on Clinical Pathway in National Brain Center Hospital, Jakarta Background. Problem often encountered in patient care National Health Insurance is the gap between the cost of stroke treatment with INA-CBGs tariff. This is related to the cost of treatment and the Clinical Pathway. Aim. Knowing the cost of stroke treatment in the National Brain Center Hospital Jakarta. Methods. Descriptive quantitative study involving 277 subjects stroke obtained at the National Brain Center Hospital Jakarta during January - June 2015. The cost of stroke treatment are calculated based on the unit cost using activity-based costing method and Clinical Pathway. Results. The unit cost of ischemic stroke and hemorrhagic stroke treatment by Clinical Pathway, taking into account investment costs and salary costs, regardless of medical services is IDR 311,860,860.83 and IDR 585,083,610.01; taking into account investment cost, salary cost, and medical services tariff based hospital is IDR 321,682,940.73 and IDR 598,929,450.01; taking into account investment cost, salary cost, and medical services tariff based IDI is IDR 318,360,860.73 and IDR 594,333,610.01; without taking into account investment cost, salary cost, and medical services are IDR 30,361,681.00 and IDR 25,698,199.46; without taking into account the investment cost and salary cost, but taking into account medical services tariff based hospital is IDR 40,183,761.00 and IDR 39,544,199.46; without taking into account the investment cost and salary cost, but taking into account medical services tariff based IDI is IDR 36,861,681.00 and IDR 34,948,199.46. Conclusion. Found difference in the cost of stroke treatment is based on unit cost and Clinical Pathway, both of which take into account the investment, salaries, and medical services cost, and without taking into account investment, salaries, and medical services cost, with existing services and tariff rates INA-CBGs Keywords: Clinical Pathway, cost, INA-CBGs, stroke

Abstrak: Sejak awal pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, banyak sekali permasalahan yang timbul. Permasalah yang banyak menyita perhatian beberapa pihak terkait penyelenggaraan JKN adalah mengenai sistem tarif INA-CBGs. Sistem INA-CBGs diterapkan agar ada standar pengelompokan tarif RS yang akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dan mendorong efisiensi tanpa mengurangi mutu pelayanan. Terjadinya selisih negatif di beberapa kasus pada penggunaan sistem INA-CBGs membuat RS harus lebih pintar dalam mengelola biaya. Maka guna mencapai standar pengelompokan biaya dalam sistem INA-CBGs yang sesuai, ada beberapa faktor yang harus dikaji ulang dalam pembuatan sistem tersebut, seperti lama perawatan, tingkat perawatan, pemakaian obat, diagnosa maupun jenis RS. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisa perbedaan biaya riil dengan INA-CBGs pada perawatan pasien rumah sakit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang menggunakan data sekunder dari pencarian online yaitu google scholar, Neliti, dan GARUDA. Hasil pencarian literatur yang masuk dalam karakteristik inklusi berjumlah 8 artikel dari tahun 2013-2021 yang membahas perbandingan tarif riil RS dengan INA-CBGs yang didalamnya terdapat faktor-faktor pemungkin adanya selilih tarif. Hasil Penelitian didapatkan faktor kelas perawatan, lama perawatan, tingkat perawatan, diagnosa, jenis perawatan, pemakaian obat, clinical pathway, dan jenis RS. Kesimpulan yang didapatkan adalah beberapa faktor menunjukan signifikan berpengaruh, lama perawatan dan clinical pathway menjadi masalah utama meningkatnya biaya dan mengakibatkan adanya selisih negatif yang merugikan RS. Rekomendasi yang diberikan adalah dengan memperbaiki clinical pathway yang berjalan di RS dan juga mengkaji ulang pembentukan tarif INA-CBGs dilihat dari rata-rata lama perawatan di RS, sehingga INA-CBGs tidak lagi dibawah tarif RS.

---

Since the beginning of the implementation of the National Health Insurance, many problems have arisen. The problem that has attracted the attention of several parties regarding the implementation of JKN is the INA-CBGs tariff system. The INA-CBGs system is implemented so that there is a standard for classifying hospital rates to be paid by BPJS Health and to encourage efficiency without reducing service quality. The occurrence of negative differences in several cases in the use of the INA-CBGs system makes hospitals have to be smarter in managing costs. So in order to achieve the standard cost grouping in the appropriate INA-CBGs system, there are several factors that must be reviewed in the manufacture of the system, such as length of treatment, level of care, drug use, diagnosis and type of hospital. The purpose of this study was to determine the analysis of the difference in real costs with INA-CBGs in hospital patient care in Indonesia. This study uses a literature review method that uses secondary data from online searches, namely Google Scholar, Neliti, and GARUDA. The results of the literature search that are included in the inclusion characteristics are 8 articles from 2013-2021 which discuss the comparison of real hospital rates with INA-CBGs in which there are factors that allow for tariff differences. The results of the study obtained factors of treatment class, length of treatment, level of care, diagnosis, type of treatment, drug use, clinical pathway, and type of hospital. The conclusion obtained is that several factors show a significant effect, length of treatment and clinical pathways are the main problems increasing costs and resulting in a negative difference that is detrimental to the hospital. The recommendations given are to improve the clinical pathways that run in hospitals and also review the formation of INA-CBGs rates in terms of the average length of stay in hospitals, so that INA-CBGs are no longer below hospital rates.

Abstrak:

Tantangan yang dihadapi RSU GMC dalam mengelola biaya pelayanan kesehatan, khususnya pada tindakan operasi pterygium yang memiliki variasi rawat inap dan rawat jalan pada pelayanannya, di tengah sistem pembayaran berbasis INA-CBGs BPJS Kesehatan yang seringkali tidak mencerminkan biaya riil pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya satuan dan tingkat pemulihan biaya (Cost Recovery Rate/CRR) pada layanan operasi pterygium di RSU GMC, Pesawaran Lampung tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kuantitatif melalui analisis biaya menggunakan metode Double Distribution dan Relative Value Unit (RVU), serta pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan kunci di rumah sakit. Data yang dikumpulkan meliputi biaya investasi, operasional, dan pemeliharaan untuk seluruh unit terkait selama tahun 2024, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total biaya yang dikeluarkan RSU GMC untuk seluruh pelayanan rumah sakit pada tahun 2024 mencapai Rp18,4 miliar, dengan proporsi terbesar dialokasikan untuk biaya operasional (74%), diikuti investasi (25%) dan pemeliharaan (1%). Biaya satuan tindakan operasi pterygium rawat inap bervariasi menurut kelas, mulai dari Rp8.393.130 (VVIP) hingga Rp5.758.508 (kelas 3), sedangkan estimasi jika dilakukan rawat jalan sebesar Rp3.222.238 untuk metode konjungtival graft dan Rp2.680.442 untuk metode bare sclera. Terdapat selisih negatif yang signifikan antara unit cost aktual dan tarif INA CBGs, dengan tingkat pemulihan biaya (CRR) pada rawat inap hanya 80-87% dan rawat jalan 49-58%. Rekomendasi penelitian yaitu evaluasi ulang terhadap perjanjian KSO alat operasi, pengkajian ulang jasa medis, serta optimalisasi utilitas SDM dan ruang operasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tarif INA CBGs belum mampu menutupi biaya riil pelayanan operasi pterygium di RSU GMC, baik pada layanan rawat inap maupun rawat jalan, sehingga diperlukan evaluasi biaya rumah sakit dan efisiensi internal agar keberlanjutan dan mutu pelayanan tetap terjaga. 

---

 

The main challenge faced by RSU GMC in managing healthcare service costs is related to providing pterygium surgery, which includes both inpatient and outpatient care, within the limitations of the INA-CBGs payment system under BPJS Kesehatan that often does not reflect the actual service costs. This study aims to analyze the unit cost and cost recovery rate (CRR) of pterygium surgery services at RSU Gladish Medical Center (GMC) Pesawaran, Lampung, in 2024. The research applies a case study method with a quantitative approach using cost analysis based on the Double Distribution and Relative Value Unit (RVU) methods, supported by a qualitative approach through in-depth interviews with key hospital informants. The data collected include investment, operational, and maintenance costs for all related units in 2024, covering both direct and indirect costs. The results show that the total hospital expenditure in 2024 reached IDR 18.4 billion, with the majority allocated to operational costs (74%), followed by investment (25%) and maintenance (1%). The unit cost of inpatient pterygium surgery varied by class, from IDR 8,393,130 for VVIP to IDR 5,758,508 for Class 3. For outpatient procedures, the estimated cost was IDR 3,222,238 for the conjunctival graft method and IDR 2,680,442 for the bare sclera method. There is a significant negative gap between the actual unit cost and the INA-CBGs tariff. The CRR for inpatient care ranges from 80% to 87%, while for outpatient care it is lower, between 49% and 58%. Based on these findings, it is recommended that the hospital conduct a comprehensive review of the surgical equipment partnership agreement, reassess medical service fees, and optimize the use of human resources and operating room capacity. This study concludes that the INA-CBGs tariff does not sufficiently cover the actual costs of pterygium surgery at RSU GMC, for both inpatient and outpatient services. Therefore, regular cost evaluation and internal efficiency improvements are crucial to maintain the sustainability and quality of healthcare services.

Abstrak:

---