Abstrak: Keinginan membeli ulang adalah salah satu faktor yang memengaruhi kepuasan konsumen terhadap suatu pelayanan jasa. Faktor yang dapat membuat konsumen berkeinginan membeli ulang sebuah jasa adalah kualitas pelayanan jasa tersebut. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan metode SERVQUAL dengan dimensi tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Penelitian ini membahas hubungan antara kualitas pelayanan asuransi kesehatan dengan skema Coordination of Benefit terhadap keinginan membeli ulang asuransi kesehatan dengan skema Coordination of Benefit pada tenaga pendidik dan kependidikan FKM UI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Populasi penelitian ini adalah tenaga pendidik dan kependidikan FKM UI yang merupakan peserta dari asuransi kesehatan skema CoB dengan sampel 65 responden. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner secara daring. Uji Mann Whitney digunakan untuk melihat hubungan antara variabel dependen dan independen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 96,9% dari responden (n = 63) berkeinginan membeli ulang asuransi kesehatan dengan skema CoB. Terdapat hubungan yang bermakna antara dimensi assurance dengan keinginan membeli ulang asuransi kesehatan dengan skema CoB (p value = 0,044). Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberi saran kepada AKT untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan agar peserta CoB tetap membeli ulang produknya. Kata kunci: kualitas pelayanan, coordination of benefit, minat beli ulang Urge to repurchase is one of the factors affecting consumer satisfication towards services. The factor that can make consumers want to repurchase the service is the quality of the service itself. Quality of a service can be measured with the SERVQUAL method with dimensions of tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. This research discusses the relationship between quality of service in health insurance with coordination of benefits scheme towards intention to repurchase health insurance with coordination of benefits scheme for teachers and educational staffs of FKM UI. This research is using a quantitive method with a study design using cross-sectional. The population in this research are teachers and educational staffs of FKM UI who are participants of CoB scheme health insurance with 65 respondents. Samples are gathered using a purposive sampling technique. The instrument used in this research is an online questionnaire. Mann Whitney Test was conducted to determine the relationship between dependent and independent variables. The result of this research shows that 96,9% of respondents (n = 63) wanted to repurchase CoB scheme health insurance. There is a significant correlation between assurance dimension with the intention to repurchase health insurance with CoB scheme (p value = 0.044). According to the result of this study, we suggest insurance companies to maintain and increase the quality of their service so that CoB participants will repurchase their products. key words: quality of service, coordination of benefits, repurchase intention

Abstrak: Kepemilikan double insurance telah membuka peluang praktik Coordination of Benefit (CoB) di Indonesia, terlebih dalam era JKN saat ini. Yang mana setiap orang selain memiliki asuransi yang bersifat wajib mereka pun memiliki asuransi kesehatan tambahan yang kepesertaanya bersifat tidak wajib. Pada praktiknya CoB terkadang masih belum sesuai dengan prinsip universal asuransi. Penelitian ini mencoba menganalisis praktik CoB dan besaran biaya CoB yang terjadi di Indonesia baik antara BPJS Kesehatan dengan AKT maupun antara AKT dengan AKT. Metode yang digunakan adalah rancangan studi observasional dengan desain cross sectional. Pemodelan menggunakan pendekatan ekonometrik yaitu two-part model yang memisahkan proses antara praktik CoB dengan besaran biaya CoB. Hasil penelitian menyatakan kovariat usia, LOS dan penyakit sistem sirkulasi menunjukkan efek yang signifikan dalam pengujian secara statistik. Kurangnya koordinasi antar provider dengan asuradur atau asuradur dengan asuradur menyebabkan meningkatnya potensi moral hazard yang dilakukan baik oleh peserta maupun provider sehingga peserta berpotensi mendapatkan cakupan ganda. Saran dari penelitian ini adalah perlunya dibuat Badan/Organisasi yang khusus mengelola CoB dan dibuatnya regulasi CoB. Kata kunci : Coordination of Benefit, Regulasi CoB, Two-Part Model Nowadays, some people may have double insurance. Besides having compulsory insurance that regulated by government, they also have additional health insurance which is not mandatory. This condition has opened up opportunities for Coordination of Benefit (CoB) in Indonesia, especially in JKN era. Unfortunately, in practice CoB still not executed according to the principle of general rules of insurance. This research seeks to analyze the practice of the COB and COB fee scale that occurred between BPJS with AKT and between AKT to AKT. The method used is the observational study with cross sectional design. The modeling uses an econometric approach, that is a two-part model which separates the process between the CoB practice and the CoB funds. The result of the research states that age covariate, LOS, and circulatory system diseases show significant effects in statistical testing. Lack of coordination between providers and assurer or between assurer and assurer, causes increasing potential moral hazard by both participants and providers so that participants may get double coverage. The suggestions of this research are first the need to create an independent agency or organization that manages CoB and second the need to made regulation of CoB. Keyword: Coordination of Benefit, CoB Regulation, Two-Part Model

Abstrak: Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menganut Social Health Insurancesalah satu cirinya adalah kepesertaan wajib. Oleh karena itu seluruh penduduk Indonesiadiwajibkan untuk menjadi peserta program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.Selain menjadi peserta BPJS Kesehatan, masyarakat dapat menjadi peserta jaminan kesehatan lainnya yang dikelola asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya. Untuk menanggulangi dampak dari asuransi rangkap atau over insurance tersebut makadiperlukan coordination of benefit.Tesis ini mengkaji mengenai tata laksana, manfaat yang diharapkan, dan potensi dampak yang bisa terjadi akibat pelaksanaan Coordination of Benefit (COB) antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa COB yang akan dilaksanakan di programJKN berbeda dengan COB di Amerika. Tata laksana COB di JKN dibedakan menurutfasilitas kesehatan rujukan yang sudah dan belum kerjasama dengan BPJS Kesehatan.Manfaat dari COB diantaranya adalah membantu mempercepat pencapaian Universal health Coverage, memberikan manfaat lebih kepada peserta COB, efisiensi, dana suransi kesehatan komersial masih dapat survive. Sedangkan potensi dampaknya salah satu diantaranya adalah adanya fraud yang dilakukan rumah sakit.Saran dari penelitian ini perlunya mempertimbangkan pemberlakuan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan tarif INA CBGs di seluruh rumah sakit atau integrasi data klaim antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/badan penjamin lainnya berbasis teknologi informasi, sosialisasi kepada peserta dan provider COB, dan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai implementasi COB tersebut. Kata kunci: Kepesertaan wajib, Over insurance, Coordination of Benefit

---

National Health Insurance programme that adheres to the Social HealthInsurance one character is mandatory participation. Therefore, the entire population ofIndonesia are required to participate in a JKN programme administered by BPJSKesehatan. In addition to being participants BPJS Kesehatan, the public can becomeinsured member who managed by commercial health insurance/other guarantee agency.To mitigate the impact of double coverage or over insurance required the coordinationof benefit.Tihis thesis examines the governance, expected benefits, and the potentialimpacts that could occur as a result of the implementation of the Coordination ofBenefits (COB) between BPJS Kesehatan with commercial health insurance/ otherguarantee entities. This study is a qualitative research.The study states that the COB programme that will be implemented in JKN isdifferent with COB in America. COB governance in JKN differentiated according to thereferral health facilities that have and have not been cooperative with BPJS Kesehatan.Benefits of COB there is to help accelerate the achievement of universal healthcoverage, provide more benefits to participants COB, efficiency, and commercial healthinsurance can still survive. While the one of potential impact is a fraud committedhospital.Suggestions from this study need to consider the implementation of health carereferral based CBGs INA rates across hospitals or claim data integration between BPJSKesehatan with commercial health insurance / other guarantor entities based oninformation technology, socialization COB to participants and providers, and the needfor further research on the implementation of the COB.Keywords: Mandatory participation, Over insurance, coordination of benefits

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang Gambaran Respon Asuransi KesehatanKomersial terhadap Kebijakan Coordination of Benefit (CoB) dalam JaminanKesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini didasarkan pada beberapa aspek dalamPeraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentangPetunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program JaminanKesehatan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah agar diketahuinya gambaranrespon asuransi kesehatan komersial terhadap pembaruan kebijakan CoB sehinggadapat memperbaiki pelaksanaan kerjasama CoB untuk kedepannya. Penelitian inidilakukan dengan menggunakan studi kualitatif. Hasil dari penelitian inimenjelaskan terdapat beberapa aspek dari dalam kebijakan seperti mekanisme CoB,kompetensi pihak terkait dalam pelaksanaan CoB, pemahaman materi sosialisasi,perjanjian dengan pihak fasilitas kesehatan dalam menjalankan mekanisme CoByang masih perlu diperhatikan terkait dengan adanya kebijakan baru CoB yangmenjadi alasan asuransi kesehatan komersial menjalin kerjasama CoB dengan BPJSKesehatan.Kata Kunci:Coordination of Benefit, CoB, BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional,Asuransi Kesehatan Komersial

---

Focus of this study is Description of Commercial Health InsuranceResponse to Coordination of Benefit (CoB) Policy in Jaminan Kesehatan Nasional(JKN). This study is based on several aspects in Peraturan Badan PenyelenggaraJaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis PenyelenggaraanKoordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. The purpose ofthis study is to know description of commercial health insurance response toCoordination of Benefit (CoB) policy in Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Thisresearch used qualitative research method. The results of this study explain thatthere are several aspects of the policy such as mechanism of CoB, the competenceof related parties for the implementation of CoB, the understanding of socializationmaterials, the agreement with the health facility in carrying out the mechanism ofCoB which still needs to be considered related to the new policy of CoB thatbecome the reason of the commercial health insurance in cooperating CoB withBPJS Kesehatan.Key Words:Coordination of Benefit, CoB, BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional,Commercial Health Insurance

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik coordination of benefit yang terjadi dienam negara, yaitu Prancis, Swedia, Belanda, Turki, China, dan Indonesia. Metode yang digunakan adalah literature review dengan sumber data pada penelitian ini berasal dari website, buku, grey literature dari Library Universitas Indonesia, dan database online melalui Google Scholar, ProQuest, Science Direct, Sage Publications, Scopus, SpringerLink, Oxford Journals. Pengkajian penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tahapan metode PRISMA

Abstrak: PT Asuransi X merupakan satu dari 52 perusahaan asuransi komersial yang menandatangani PKS CoB dalam program JKN dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2015, peserta produk managed care dari perusahaan ini mengalami penurunan hingga mencapai 41,27%. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang praktik dan kendala pelaksanaan skema CoB antara BPJS Kesehatan dan PT Asuransi X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan skema CoB di Indonesia secara umum belum berjalan baik akibat adanya kendala mayoritas perusahaan asuransi komersial menerapkan sistem indemnity. Sementara itu, pelaksanaan skema CoB khusus antara BPJS Kesehatan dengan PT Asuransi X telah berjalan cukup lancar yaitu mencakup kegiatan koordinasi kepesertaan, koordinasi manfaat pelayanan kesehatan, dan koordinasi penagihan klaim. Adapun kendala khususnya meliputi skema CoB hanya berlaku untuk pelayanan rawat inap tingkat lanjut, beberapa peraturan BPJS Kesehatan tidak berlaku nasional, flagging peserta CoB terbatas untuk dua penjamin, dan masalah terkait aplikasi penagihan klaim. BPJS Kesehatan diharapkan segera mengevaluasi implementasi yang telah berjalan dan menetapkan peraturan final tentang skema CoB dalam program JKN. Sementara PT Asuransi X sebaiknya melakukan evaluasi internal terkait capaian koordinasi kepesertaan, kepuasan peserta CoB, daya saing produk CoB di pasar, capaian koordinasi klaim, dan cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan skema CoB. Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama (PKS), Coordination of Benefit (CoB), Implementasi, Kendala, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)