Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Jamkesda Tahun 2012- 2014 di Propinsi Kepulauan Riau. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis input (peraturan, informasi, dana, tenaga dan peserta Jamkesda), proses (sosialisasi program, pengajuan klaim dan kelancaran pembayaran klaim) dan output (pemanfaatan pelayanan kesehatan dan pemanfaatan dana). Rancangan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sosialisasi program Jamkesda belum maksimal, 2. Dana Jamkesda tahun 2014 tidak habis terserap karena banyak peserta Jamkesda yng pindah menjadi peserta BPJS, 3. Belum ada tenaga verifikator khusus Jamkesda di rumah sakit, 4. Pendataan masyarakat miskin belum akurat, 5. Masih banyak kelemahan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Diusulkan agar pemerintah daerah, rumah sakit dan puskesmas melakukan sosialisasi program Jamkesda secara lebih efektif, puskesmas meningkatkan fungsinya dengan melengkapi fasilitas pelayanan, bila mungkin menambah dokter spesialis tertentu dan melakukan pendataan masyarakat miskin yang lebih akurat.
Kata kunci : Evaluasi, Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah

---

The objective of this study is to evaluate the implementation of the Regional Health Insurance program (Jamkesda) 2012-2014 in the Riau Islands Province by analyzing the input (regulations, information, funds, personnel and participants), the process (socialization program, claims ) and the output (utilization of health services and the utilization of the funds). The study used qualitative and quantitative research design. The findings were : 1. The socialization of Jamkesda program is not maximum, 2. The 2014 Jamkesda fund was not fully absorbed due to many Jamkesda users moved and registered to the National Insurance Scheme (JKN).3. At the hospital,there is verificator for handling the Jamkesda claims, 4. Data of the poor are not accurate, and 5. Weak monitoring and evaluation activities. This study proposed that the regional government, including hospitals and health centres of the Riau Islands Province to conduct more effective socialization on the Jamkesda program, improve functions of the health centres by completing health care facilities to avoid d unneccessary referrals, if posible adding on doctors with certain specializations and collect more accurate data of the poor.
Keywords: Evaluation, Regional Health Insurance Program Implementation

Abstrak: Dalam kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 (Innakesda) merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Hal menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut perbedaan hasil implementasi dari kebijakan Innakesda yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya. Keberhasilan dalam implementasi ini dilihat dari adanya ketersediaan anggaran di daerah serta terlaksananya realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhasil mengimplentasikan kebijakan ini dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serta kajian literatur. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan Analisis dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Innakesda dari dimensi aktor, konten, kontek dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu daerah yang berhasil melaksanakan implementasi kebijakan Innakesda yaitu Kota Tangerang Selatan. Kesimpulan penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat faktor konteks situasional penanganan pandemi bertumpu pada peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan serta faktor struktural pada azas desentralisasi penyelenggaran pemerintah daerah dan faktor kemanusiaan, konteks ini turut mempengaruhi Political Will pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi kebijakan Innakesda. Konten kebijakan Innakesda dalam keharmonisasi peraturan prinsipnya sudah saling selaras dan serasi dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mempayung hukum kebijakan Innakesda dan berbagai upaya evaluasi implementasi kebijakan juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam membuat penyempurnaan konten kebijakan dalam upaya percepatan realisasi Innakesda di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Political Will Walikota Tangerang selatan merupakan peran kunci dalam proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Integrasi dan koordinasi refocusing dan realokasi anggaran tetap menjaga kesesuaian/keselarasan pencapaian target RPJMD dan tetap fokus dalam program penanganan COVID-19 serta Innakesda dengan melihat kemampuan penganggaran. Untuk tahap pelaksanaan dan penatausahan tetap memperhatikan azas tertib dan patuh dalam pengelolaan keuangan daerah di dukung dengan sistem pelaporan realisasi dengan memanfaatkan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL). Penelitian merekomendasikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penyempurnaan pada Perda Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah di Indonesia membuat Perda tentang penangulangan bencana non alam dengan merinci terkait penganggaran, pencatatan dan pelaporan serta memaksimalkan peran APIP. Dalam penetapan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kementerian Keuangan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Pemerintah Daerah untuk Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan baik. dan untuk penelitian selanjutnya penelitian bersifat sumatif dimana fokus penelitian akan lebih diposisikan tataran Outcome, benefit dan impact/dampak dari diimplementasikannya kebijakan Innakesda

---

In the incentive policy for health workers in regions dealing with COVID-19 (Innakesda) it is part of the health budget for handling COVID-19 which must be budgeted by local governments sourced from the Refocusing 8% DAU/DBH fund in 2021. It becomes interesting to further study the differences in the results of the implementation of the Innakesda policy carried out by the Regional Government where there are local governments that have succeeded in implementing this policy and there are also regional governments that have not succeeded in doing so. The success in this implementation can be seen from the availability of the budget and the realization of the incentive budget for health workers in the area. Therefore, it is interesting to know the factors that influence a region's success in implementing this policy. This research was conducted with a qualitative approach using in-depth interviews with several key informants and literature review. The analysis was conducted to see the success of Innakesda policy implementation from the dimensions of actors, content, context and processes in regional financial management. The location of the research was conducted in one of the areas that have successfully implemented the implementation of incentive policies for health workers in the regions, namely South Tangerang City. The conclusion of the study illustrates that there are situational context factors for handling the pandemic that rely on the role of health workers as the frontline as well as structural factors on the principle of decentralization of local government administration and humanitarian factors, this context also influences Political Will of the South Tangerang City government in implementing the Innakesda policy. Innakesda policy content in the harmonization of regulations in principle is in harmony with higher regulations to underpin the law on Innakesda policies and various efforts to evaluate policy implementation are also carried out by the central government and the results are used as input in making improvements to policy content in an effort to accelerate the realization of Innakesda in the Government South Tangerang City Area. Political Will of the Mayor of South Tangerang is a key role in the policy implementation process in regional financial management from the planning and budgeting stages in the integration and coordination of refocusing and budget reallocation while maintaining conformity/alignment of achieving RPJMD targets and staying focused on the COVID-19 handling program and Innakesda by looking at budgeting ability. For the implementation and administration stages, the principles of order and compliance in regional financial management are supported by a realization reporting system by utilizing technology in the Planning, Budgeting and Reporting Management Information System (SIMRAL). The research recommends that the South Tangerang City Government make improvements to the Regional Regulation on Disaster Management. Local governments in Indonesia make local regulations on non-natural disaster management with details related to budgeting, recording and reporting as well as maximizing the role of APIP. In determining the provision of incentives for Health Workers, the Ministry of Finance continues to pay attention to regional financial capabilities and the Ministry of Home Affairs continues to encourage Regional Governments to implement the Regional Government Information System (SIPD) properly. Keywords: Health Worker Incentives, Regional Financial Management, COVID-19

Abstrak: Anemia adalah kondisi jumlah kebutuhan hemoglobin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Anemia merupakan indikator buruknya kondisi nutrisi ibu hamil. Anemia ibu hamil terjadi jika kadar hemoglobin <11 g/dl (WHO, 2011). Di Asia, anemia ibu hamil adalah penyebab utama kedua dari kematian ibu yang disebabkan karena perdarahan postpartum (Khaskheli et al., 2016). Di Indonesia, proporsi anemia ibu hamil pada tahun 2013 sebesar 37,1% dan tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar 48,9% (Kemenkes RI, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia ibu hamil dengan mengolah data Program Percepatan Pengentasan Daerah Tertinggal di Kabupaten Kupang. Desain yang digunakan adalah cross sectional dengan sampel sebanyak 708 ibu hamil. Hasil penelitian menunjukan prevalensi anemia ibu hamil sebesar 58,1%. Hasil model akhir multivariat adalah status KEK dan usia kehamilan trimester 3 berhubungan signifikan dengan anemia ibu hamil. Ibu hamil KEK berpeluang 2,155 kali lebih besar mengalami anemia. Usia kehamilan trimester 3 berpeluang 2,718 kali lebih besar mengalami anemia dan menjadi faktor yang paling dominan terhadap anemia ibu hamil.

Abstrak: Prevalensi stunting anak usia sekolah terjadi fluktuasi yaitu 32% tahun 2001, menjadi30% tahun 2004, meningkat menjadi 33,4% tahun 2007, menurun kembali tahun 2010menjadi 28,3%, namun kembali meningkat tahun 2013 menjadi 31,7%. Stunting banyakterjadi pada anak yang tinggal di daerah kumuh dengan asupan yang tidak adekuat daninfeksi penyakit berulang-ulang. Tingkat pendidikan ibu mempengaruhi pemberianmakanan, dimana ibu dengan pendidikan tinggi cenderung memilih makanan yangbergizi dibandingkan dengan ibu yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Penelitian inibertujuan mengetahui hubungan pendidikan ibu dengan stunting pada anak usia sekolahdi daerah kumuh data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dan desainpenelitian adalah cross sectional. Populasi adalah anak usia sekolah umur 5-18 tahun didaerah kumuh. Hasil analisis multivariat dengan cox regression, menunjukan anak usiasekolah dengan pendidikan ibu rendah memiliki peluang sebesar 1,327 (CI 95%, 1,246-1,414) kali mengalami kejadian stunting dibandingkan dengan anak usia sekolah denganpendidikan ibu tinggi setelah dikontrol oleh pekerjaan ayah dan pendidikan ibu yangberinteraksi dengan penyakit infeksi. Perlu dilakukannya program pendidikanpengasuhan dan pendidikan gizi masyarakat bagi ibu yang tinggal di daerah kumuhdengan cara melakukan penyuluhan dan kunjungan rumah.Kata kunci : Stunting, anak usia sekolah, daerah kumuh

---

Prevalence of school-age children stunting was 32% in 2001, to 30% in 2004, increasedto 33.4% in 2007, decreased again in 2010 to 28.3%, but increased again in 2013 to31.7%. Stunting occurs mostly in children who live in slums with inadequate intake andrecurrent disease infections. The level of maternal education affects provision of food,which mother whose higher education tend to choose nutritious foods compared withmothers whose low education. This study aims to know relationship the mother educationwith stunting in school-age children in slum area of Basic Health Research (Riskesdas)in 2013 and research design is cross sectional. The population is school-age children 5-18 years old in slums. The results of multivariate analysis with cox regression showedthat school-age children with low mothers education had a chance of 1,327 (95% CI,1,246-1,414) times of stunting incidence compared with school-aged children with highmaternal education after controlled by father's work and maternal education interact withinfectious diseases. Needs to do education programs for the care and education ofcommunity nutrition for mothers who live in slums by counseling and home visits.Keywords: Stunting, school-age children, slums.

Abstrak: Prevalensi stroke mengalami peningkatan pada tahun 2013 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (16,9%) dan Jawa Timur (16%) dibandingkan tahun 2007 (8,4%; 7,7%). Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan perbandingan determinan utama kejadian stroke di Provinsi DIY dan Jawa Timur pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013. Desain penelitian yang digunakan adalah desain studi cross-sectional. Sampel penelitian ini adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi di Provinsi DIY dan Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukan faktor yang berhubungan dengan kejadian stroke di Provinsi DIY adalah umur , hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, tingkat pendidikan, dan wilayah tempat tinggal. Sementara itu, faktor yang berhubungan dengan kejadian stroke di Provinsi Jawa Timur adalah umur, jenis kelamin, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, aktifitas fisik, kebiasaan merokok, dan tingkat pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam upaya pencegahan dan pengendalian stroke di Provinsi DIY dan Jawa Timur.
Kata kunci : Stroke, Determinan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur.

---

Stroke prevalence increased in 2013 in Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (16,9%) and Jawa Timur (16%) from 2007 (8,4%; 7,7%). This research was conducted to describe the comparison of the main determinant of stroke between DIY and Jawa Timur in 2013. This research used data from Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013. The design of this study is cross-sectional. The respondents of this research are resident from DIY and Jawa Timur who are qualified from inclusion and exclusion criteria. The results of this research showed that age, hypertension, diabetes mellitus, heart disease, education, and residence associated with stroke in DIY. Meanwhile, factors that have association with stroke in Jawa Timur are age, gender, hypertension, diabetes mellitus, heart disease, physical activity, smoking habit, and education. This research is expected to be a consideration in stroke prevention and control program in DIY and Jawa Timur.
Keywords :Stroke, Determinant, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan komunikasi suami istri , status dan otonomi wanita dengan penggunaan kontrasepsi modern pada pasangan usia subur di daerah perkotaan di Indonesia. Desain penelitian ini adalah cross sectional dan pengambilan sampel dengan teknik sampel jenuh. Hasil penelitian dengan chi square test didapatkan ada hubungan antara komunikasi suami istri diskusi 6 bulan terakhir p=0.017, OR=1.283 , diskusi 1 tahun terakhir p=0.043,OR=1.187 , persetujuan KB p=0.000, OR=2.117 , mengetahui jumlah anak yang diinginkan p=0.003,OR=0.664 , status wanita pendidikan p=0.000,OR=0.437 , pekerjaan p=0.000,OR=0.688 , perbedaan usia dengan pasangan p=0.038,OR=0.736 , keterpaparan media p=0.001,OR=0.774 , otonomi wanita sikap pada pemukulan istri p=0.008,OR=0.806 , mendapat izin mencari pengobatan p=0.048, OR=0.842 dengan penggunaan kontrasepsi modern pada pasangan usia subur di daerah perkotaan di Indonesia.

Abstrak: Pendahuluan : Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia sudah mengalami penurunan dalam lima belas tahun terakhir, namun belum mencapai target Rencana Kerja Pemerintah 2019. Salah satu upaya penurunan AKB adalah pemeriksaan antenatal lengkap, namun keterbatasan sumber daya menyebabkan terjadinya kesenjangan cakupan pemeriksaan antenatal di daerah rural dan urban. Tujuan : Mempelajari pengaruh pemeriksaan antenatal dengan kematian bayi pada daerah rural di Indonesia. Metode : Penelitian menggunakan desain studi cross sectional pada bayi lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita usia produktif pada tahun 2007-2012 yang bertempat tinggal di daerah rural. Peneliti menggunakan pemodelan multivariat dengan regresi logistik ganda untuk menentukan pengaruh pemeriksaan antenatal dengan kematian bayi pada daerah rural di Indonesia. Hasil : Pemeriksaan antenatal memberikan proteksi pada kejadian kematian bayi. Ada beda pengaruh pada ibu yang melakukan pemeriksaan antenatal dan tidak melakukan antenatal terhadap kematian bayi. Ibu yang tidak melakukan pemeriksaan antenatal berisiko 2,15 kali untuk mengalami kematian bayi. Tidak ada interaksi dan variabel confounder dalam model tersebut. Simpulan & Saran : Pemeriksaan antenatal lengkap pada ibu hamil merupakan upaya penting dalam menurunkan kematian bayi di Indonesia. Dibutuhkan pemaksimalan peran kader dan bidan desa serta pengintegrasian program Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

Abstrak:

---