Abstrak:

---

Introduction: The Provincial Government of West Java has issued Governor of West Java Decree Number: 443/Kep.350-BUMD DAN INVESTASI/2021 concerning Oxygen Command center. An oxygen command center was formed to deal with oxygen emergencies at the peak of the Covid-19 variant of the delta in West Java July-September 2021. Evaluation is very important as lesson learning to prepare for handling emergency medical oxygen needs in the future. Purpose: Evaluate the implementation of the implementation of the oxygen command post based on the tasks contained in the Decree of the Governor of West Java Number 443/Kep.350-BUMD AND INVESTASI/2021 concerning the oxygen command post, especially at the peak of the delta variant. Methods: This research is a non-experimental research with a qualitative case study approach which is expected to answer research questions. This study uses the theoretical approach of George C. Edward III's Policy Implementation Model and William Dunn's Theoretical Decision Evaluation. The methods used in data collection were in-depth interviews with informants and document review. Result: The research shows that the oxygen command center does its job well but not optimal. In the aspect of communication, good communication has been established within the oxygen command center, more consistent communication is needed with partners outside the command center. In the aspect of resources, staff have been fulfilled and given authority, the available budget is sufficient to meet the needs of facilities in the field. The aspect of the bureaucratic structure runs optimally, the mechanism is made very detailed and routine coordination. The disposition aspect is well implemented. In evaluating the task of preparing a needs plan that is running well enough, seen from the availability of data to prepare a needs plan, distribution control by appointing a BUMD is the right choice with a yield of 12.44 tons/day of liquid oxygen and ownership of 1,634 oxygen cylinders. The coordination and synchronization that is carried out must build a common understanding of oxygen so that there are no communication errors that hinder coordination. The command center to form a secretariat/warehouse with centralized information management on the West Java Province Pikobar service is appropriate in accordance with the mandate of the governor's regulations. The monitoring carried out is also quite good and it is better to involve partners outside the oxygen command center so that they can also find out the current situation and condition of oxygen emergencies. So it can be concluded that the oxygen command center carried out its duties properly.Pendahuluan: Pemerintah Prvinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.350-BUMD DAN INVESTASI/2021 Tentang Pos Komando Oksigen. Pos komando oksigen dibentuk untuk mengatasi kedaruratan oksigen pada puncak covid-19 varian delta di Jawa Barat Juli-September 2021. Evaluasi menjadi sangat penting sebagai pembelajaran dalam rangka mempersiapkan penanganan kebutuhan darurat oksigen medis dimasa depan. Tujuan: Mengevaluasi implementasi pelaksanaan pos komando oksigen berdasarkan tugas yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.350-BUMD DAN INVESTASI/2021 tentang Pos Komando oksigen khususnya pada puncak varian delta. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan metode kualitatif pendekatan studi kasus yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III dan Evaluasi Keputusan Teoritis William Dunn. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen. Hasil: Penelitian menunjukkan pos komando oksigen menjalankan tugas dengan baik namun belum optimal. Aspek komunikasi, sudah terbangun komunikasi yang baik didalam pos komando oksigen, diperlukan komunikasi yang lebih konsisten dengan mitra di luar posko. Aspek sumber daya, sudah terpenuhi staf dan diberikan kewenangan, anggaran yang tersedia cukup memenuhi kebutuhan fasilitas dilapangan. Aspek struktur birokrasi berjalan cukup optimal, mekanisme yang dibuat sangat detail dan koordinasi rutin. Aspek disposisi diimplementasikan dengan baik. Pada evaluasi tugas penyusunan rencana kebutuhan yang berjalan sudah cukup baik dilihat dari ketersediaan data untuk menyusun rencana kebutuhan, pengendalian pendistribusian dengan menunjuk BUMD adalah pilihan tepat dengan hasil 12,44 ton/hari oksigen cair dan kepemilikan 1.634 tabung oksigen. Pengkoordinasian dan pensikronan yang dilakukan harus membangun kesamaan pemahaman tentang oksigen sehingga tidak terjadi kesalahan komunikasi yang menghambat koordinasi. Pos komando membentuk sekretariat/gudang dengan pengelolaan informasi terpusat pada layanan Pikobar Provinsi Jawa Barat sudah tepat sesuai dengan amanat peraturan gubernur. Monitoring yang dilakukan juga cukup baik dan sebaiknya melibatkan mitra diluar pos komando oksigen agar juga dapat mengetahui situasi dan kondisi terkini kedaruratan oksigen. Sehingga dapat disimpulkan pos komando oksigen melaksanakan tugas dengan baik.

Abstrak: In an effort to improve the quality of health services at First Level Health Facilities (FKTP) in the implementation of the National Health Insurance Program in Indonesia, the government has issued a policy, namely a performance-based capitation payment (KBK) policy at the FKTP. This study aims to determine how to evaluate performance-based capitation policies (CBC) in Merial Health clinics by looking at aspects of effectiveness, efficiency, facilities and infrastructure, availability of human resources, adequacy, and legal compliance. Data collection techniques in this study were in-depth interviews and document review. The results showed that the effectiveness of the policy has been optimal but is still constrained by the socialization of the KBK policy and visits to health numbers for BPJS Kesehatan participants. The efficiency of the KBK policy has been running optimally in increasing the capitation income of the Merial Health Clinic. The adequacy of the policy is as expected because it improves the quality of health services. The availability of human resources is in accordance with the BPJS Health provider standards. Facilities and infrastructure are in accordance with the rules of cooperation as a provider of BPJS Health. Legal compliance has been running optimally because it has met the applicable requirements. The conclusion of this study is that the implementation of the performance-based capitation policy at the Merial Health clinic has been running optimally

Abstrak: Tata kelola yang menggunakan alat praktis dalam menilai kinerja program sangat penting yang dapat membantu lebih memahami bagaimana implementasi program diarahkan serta untuk mengidentifikasi perbaikan untuk proses pengambilan keputusan. Penulis mengembangkan alat penilaian baru untuk mengukur kinerja program Model ISTA (Instrument of Sustainability Assessment) yang dirancang secara konseptual dan praktis dengan pendekatan kriteria Malcolm Baldrige. Instrumen ini memungkinkan untuk meninjau dan menilai kinerja program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH) DKI Jakarta. Metode penelitian mix method dengan jumlah responden 205 petugas KPLDH. Instrumen yang dikembangkan terdiri dari 7 kriteria dan 67 pertanyaan. Analisis data penelitian dengan menggunakan Structural Equation Modelling (SEM). Hasil tahap Design dilakukan uji validitas dan reliabilitas memiliki status valid, nilai rhitung (Corrected Item-Total Correlation) > rtabel (0,3061) dan untuk uji reliabilitas memiliki Alpha Croncbach > 0,90 dinyatakan sangat reliabel. Hasil penelitian pada tahap Design yang dinyatakan memenuhi syarat, dilanjutkan pada tahap Development dan dilakukan SEM. Seluruh kriteria dan pertanyaan yang dikembangkan oleh peneliti memiliki T value >1,96 (tingkat Sig 5% atau Confident Interval 95%) dinyatakan valid dan seluruh kriteria yang dikembangkan dinyatakan memenuhi syarat model fit (Nilai X2 /df ≤3,00, NFI ≥0,90, NNFI ≥0,90, CFI ≥0,90). Menilai proses perumusan implementasi program dari perspektif tata kelola sangat penting untuk perbaikan. Model ISTA yang dikembangkan memenuhi syarat dalam perancangan suatu instrumen penilaian kinerja program dan diharapkan dapat sebagai alat praktis yang bermanfaat untuk pembuat kebijakan saat digunakan dalam penilaian kinerja program.

Abstrak: Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.17 Tahun 2006 Tentang PenyelenggaraanKetertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah bentuk turunan dari Undang-UndangNo.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kabupaten Lebak masih berada di posisitertinggi kedua yang memiliki persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengankebiasaan merokok (29,4%), sehingga untuk menurunkan angka perokok diKabupaten Lebak dengan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Penelitianini menggunakan Triangulation mix methode, pengumpulan data dilakukan denganpendekatan kualitatif dan kuantatif. Hasil penelitian mendapatkan sebagian kecilKawasan Tanpa Rokok patuh terhadap kebijakan (28%), perilaku positif (58%) danpengetahuan tinggi (58%), tidak ada hubungan perilaku dengan pengetahuan (p value= 0,075). Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum efektif karena masihadanya gap antara implementasi dan pedoman dalam penggunaan Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Pemerintah daerahbelum responsive terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan belumditerbitkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, pembentukan timpengawas dan sosialisasi Perda. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah penerbitanPeraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan penyamaan persepsi tentangpenggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada penentu kebijakan.Kata Kunci : Kawasan Tanpa Rokok, evaluasi, kebijakan, Kab.Lebak.

---

Lebak District Regulation No.17 Year 2006 on the Implementation Order,Cleanliness and Beauty is a derivative form of Laws 23 of 1992 About Health. Lebakstill remain the second highest percentage of population aged 10 years and over withsmoking (29.4%), so as to reduce the number of smokers in Lebak to implement theNo Smoking policy. This study uses the Triangulation mix of methods, datacollection is done with qualitative and quantitative approaches. The results of thestudy to get a small portion No Smoking policy-compliant (28%), positive behavior(58%) and high knowledge (58%), there was no connection with the behavior ofknowledge (p value = 0.075). No Smoking policy implementation has not beeneffective because of the persistence of the gap between the implementation and theguidelines in the use of Sharing Fund Tobacco Excise issued by the Ministry ofHealth RI. The local government has not been responsive to the policy of NoSmoking by not issuing the Provincial Regulation on No Smoking, team building andsocialization supervisory regulations. Recommendations that can be raised is thepublication of the Provincial Regulation on No Smoking, and harmonization of theuse of DBH in the Tobacco Excise policy makers.Key Words : No Smoking Area, evaluation, policy, district Lebak

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kinerja pelaksanaan dimensikegiatan monitoring dan evaluasi dalam National Composite Policy Index (NCPI)di DKI Jakarta dengan pendekatan balanced scorecard. Evaluasi kinerja kegiatanmonitoring dan evaluasi diteliti berdasarkan kerangka balanced scorecard yaituperspektif proses internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, perspektifpelanggan dan perspektif finansial dimana masing-masing perspektif mempunyaikomponen tersendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dankuantitatif dengan wawancara mendalam, telaah data sekunder dan survei denganmenggunakan kuesioner.Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan NCPI sudah tidak berlakusekarang disebabkan karena banyak faktor. Banyak pegawai yang tidakmengetahui tentang keberadaan kebijakan tersebut. Secara umum dapatdisimpulkan bahwa kinerja kegiatan monitoring dan evaluasi berdasarkanBalanced Scorecard yang dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDSNasional dan Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi DKI Jakarta masih belumoptimal pada keterbatasan keterampilan dan keahlian pegawai dalam pengolahandata, keterbatasan kemampuan pegawai dalam analisis data, keterlambatanpengiriman laporan monev oleh daerah, kurangnya pelatihan yangdiselenggarakan untuk menunjang pekerjaan, dan belum adanya evaluasi internalbagian monev setelah melaksanakan berbagai kegiatan setiap tahunnya. Hal-haltersebut merupakan tantangan yang dihadapi. Akan tetapi beberapa dari tantangantersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik. Hasil penelitian dilihat dari hasilwawancara mendalam,pedoman telaah data sekunder, dan hasil survey denganmenggunakan kuesioner.Kata Kunci:Evaluasi kinerja, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, Kebijakan NationalComposite Policy Index (NCPI), Balanced Scorecard.

---

This study discusses the performance evaluation of the implementation ofthe monitoring and evaluation dimension in the National Composite Policy Index(NCPI) in Jakarta with a balanced scorecard approach . Evaluation of performancemonitoring and evaluation framework based on a balanced scorecard examined ieinternal processes perspective, learning and growth perspective, customerperspective and the financial perspective in which each component has its ownperspective . This study uses qualitative and quantitative research with in-depthinterviews , review of secondary data and survey using a questionnaire.Research shows that the policy does not apply now NCPI has been causedby many factors . Many employees are not aware of the existence of the policy. Ingeneral it can be concluded that the performance monitoring and evaluation basedon the Balanced Scorecard implemented by the National AIDS Commission andthe Commission of DKI Jakarta Provincial AIDS is still not optimal in the limitedskills and expertise of employees in the processing of data, limited capabilities ofstaff in data analysis, report delivery delays monitoring and evaluation by thecounty , the lack of training provided to support the work, and the lack of internalevaluation M & E section after carrying out various activities each year . Thesethings are the challenges faced. However, some of these challenges can befollowed up with either . The results seen from the results of the study in-depthinterviews , secondary data review of the guidelines , and the results of a surveyusing a questionnaire.Key words:Performance evaluation, Monitoring and Evaluation Activities, Policy NationalComposite Policy Index (NCPI), Balanced Scorecard.