Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Harimat Hendarwan
368.42 HAR
[s.l.] : Idsmed, 2017
Buku (pinjaman 1 minggu)   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Via Dolorosa Halilintar; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Ascobat Gani, Ede Surya Darmawan, Faiq Bahfen, Rien Pramindari
T-5641
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Adib Jauharin; Pembimbing: Hasbullah Thabrany; Penguji: Prastuti Soewondo, Atik Nurwahyuni, Mike Kaltarina, Syahrul Amri
B-1652
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Praitno Margomgom; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Jaslis Ilyas, Febriansyah Budi Pratama
Abstrak: Sejak diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 1Januari 2014, telah ditemukan banyaknya indikasi fraud yang dilakukan olehberbagai pihak, terutama pihak fasilitas kesehatan. Sebagai respon atas haltersebut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, menerbitkanPermenkes Nomor 36 Tahun 2015 yang mengatur tentang pencegahan fraud.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan pakardalam bidang fraud sebagai narasumber. Tujuan dari penelitian ini adalah untukmeramalkan efektivitas dari Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dalammemberantas fraud yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan. Hasil daripenelitian menunjukan bahwa Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belumakan efektif dalam memberantas fraud di fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkankarena komitmen Dinas Kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan yang masihmeragukan, dasar hukum pembentukan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 yangmasih belum kuat, dan terakhir Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belumkomprehensif bila dijadikan sebagai strategi anti fraud.
Kata Kunci: Fraud, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kebijakan, Kecurangan, Permenkes Nomor 36 Tahun 2015
Indonesia National Health Insurance (JKN) program has officially started onJanuary 1, 2014. Right after that the indication of fraud arise which done byvarious party, especially by the healthcare providers. As the response, Ministry ofHealth Indonesia has issued Minister of Health Decree Number 36/2015 that rulesabout fraud prevention. This type of research is a descriptive-qualitative whichask the fraud experts to forecast the effectiveness of that fraud prevention policy.The aim of this research is to review the prospect of the implementation of fraudprevention policy in order to combat fraudulent act in healthcare providers inIndonesia. The result of this study shows that fraud prevention policy tend to lesseffective in combating fraudulent act. This could happen, according to fraudexperts, because of the decree design is not enough comprehensive as a counterfraud strategy, also there is no clear cause of action, and the last to concern is thelack of commitment of District Health Offices and healthcare providers tocooperate.
Keywords: Fraud, Fraudulent Act, Indonesia National Health Insurance (JKN),Minister of Health Decree Number 36/2015, Policy.
Read More
S-9052
Depok : FKM UI, 2016
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Andriya Syaputri; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Jaslis Ilyas, Akhmad Fauzan Zen
Abstrak: ABSTRAK
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha di BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional melalui pendekatan kuantitatif serta didukung informasi kualitatif dari narasumber pada pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa badan usaha yang tidak patuh membayar iuran ada sebesar 44,9%. Sementara itu, didapatkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara riwayat kesehatan dalam jaminan kesehatan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha.
 

 
ABSTRACT
 
 
This study aims to discover the factors associated with firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Contribution Payment in Central Jakarta Main Branch Office of BPJS Kesehatan in 2014. This study uses cross-sectional study design with quantitative study and supported by qualitative information from informants. Based on the result of the study, it is known that there are 44,9% firms that do not comply contribution payment. Beside that, there is significant difference between membership history in health insurance with the firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) contribution payment.
Read More
S-8624
Depok : FKM-UI, 2015
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Savira Zain Laeli; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Laksmi Damaryanti
Abstrak:
Gagal Ginjal Kronik merupakan penyakit katastropik yang progresif dan irreversible dengan beban biaya tinggi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran biaya serta faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan penyakit GGK di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan desain studi non-eksperimental kuantitatif yang dengan data sekunder dari data sampel BPJS Kesehatan tahun 2024. Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat non-parametrik menggunakan uji Spearman, Mann-Whitney, dan Kruskal wallis dengan total sampel sebanyak 22.619 peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total beban biaya pelayanan GGK di DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp555.265.832.525 dengan biaya per peserta sebesar Rp3.250.400. Variabel jenis kelamin laki-laki, usia 15-59 tahun, status perkawinan belum kawin, segmentasi kepesertaan PBI APBN, hak kelas rawat II, frekuensi RJTL, frekuensi RITL, dan lama hari rawat memiliki hubungan atau perbedaan median yang signifikan terhadap biaya pelayanan kesehatan (p-value<0,001). Kesimpulannya, seluruh variabel yang diteliti menunjukkan hubungan atau perbedaan median yang signifikan terhadap biaya pelayanan kesehatan penyakit GGK pada peserta JKN di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023.


Chronic Kidney Disease (CKD) is a progressive and irreversible catastrophic illness with a high financial burden in the National Health Insurance (JKN) program. This study aims to describe the cost and identify factors affecting healthcare costs for CKD services among JKN participants in DKI Jakarta Province in 2023. This research employed a non-experimental quantitative design using secondary data from the 2024 BPJS Kesehatan sample dataset. Data were analyzed using univariate and non-parametric bivariate tests, including Spearman, Mann-Whitney, and Kruskal-Wallis tests, with a total sample of 22,619 participants. The results showed that the total healthcare expenditure for CKD in DKI Jakarta in 2023 was IDR 555,265,832,525, with an average cost per participant of IDR 3,250,400. The variables of male gender, age 15–59 years, unmarried status, PBI APBN membership segment, class II inpatient rights, frequency of outpatient and inpatient visits, and length of stay were significantly associated with differences in healthcare costs (p-value < 0.001). In conclusion, all studied variables showed a statistically significant relationship or difference in median costs for CKD healthcare services among JKN participants in DKI Jakarta in 2023.
Read More
S-12034
Depok : FKM UI, 2025
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Savira Zain Laeli; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Laksmi Damaryanti
Abstrak:
Gagal Ginjal Kronik merupakan penyakit katastropik yang progresif dan irreversible dengan beban biaya tinggi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran biaya serta faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan penyakit GGK di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan desain studi non-eksperimental kuantitatif yang dengan data sekunder dari data sampel BPJS Kesehatan tahun 2024. Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat non-parametrik menggunakan uji Spearman, Mann-Whitney, dan Kruskal wallis dengan total sampel sebanyak 22.619 peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total beban biaya pelayanan GGK di DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp555.265.832.525 dengan biaya per peserta sebesar Rp3.250.400. Variabel jenis kelamin laki-laki, usia 15-59 tahun, status perkawinan belum kawin, segmentasi kepesertaan PBI APBN, hak kelas rawat II, frekuensi RJTL, frekuensi RITL, dan lama hari rawat memiliki hubungan atau perbedaan median yang signifikan terhadap biaya pelayanan kesehatan (p-value<0,001). Kesimpulannya, seluruh variabel yang diteliti menunjukkan hubungan atau perbedaan median yang signifikan terhadap biaya pelayanan kesehatan penyakit GGK pada peserta JKN di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023.


Chronic Kidney Disease (CKD) is a progressive and irreversible catastrophic illness with a high financial burden in the National Health Insurance (JKN) program. This study aims to describe the cost and identify factors affecting healthcare costs for CKD services among JKN participants in DKI Jakarta Province in 2023. This research employed a non-experimental quantitative design using secondary data from the 2024 BPJS Kesehatan sample dataset. Data were analyzed using univariate and non-parametric bivariate tests, including Spearman, Mann-Whitney, and Kruskal-Wallis tests, with a total sample of 22,619 participants. The results showed that the total healthcare expenditure for CKD in DKI Jakarta in 2023 was IDR 555,265,832,525, with an average cost per participant of IDR 3,250,400. The variables of male gender, age 15–59 years, unmarried status, PBI APBN membership segment, class II inpatient rights, frequency of outpatient and inpatient visits, and length of stay were significantly associated with differences in healthcare costs (p-value < 0.001). In conclusion, all studied variables showed a statistically significant relationship or difference in median costs for CKD healthcare services among JKN participants in DKI Jakarta in 2023.
Read More
S-12087
Depok : FKM UI, 2025
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Slamet Budiarto; Promotor: Anhari Achadi; Kopromotor: Sutanto Priyo Hastono, Pujiyanto; Penguji: Purnawan Junadi, Andi Arus Vector, Syafiq A. Mughni, Mahlil Ruby, Hasbullah Thabrany
Abstrak:
Stunting anak 0-23 bulan di Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor langsung dan tidak langsung. Penelitian menggunakan data Riset Kesehatan Dasar, Survey Sosial Ekonomi Nasional dan Produk Domestik Regional Bruto per kapita tahun 2018 dengan pendekatan potong lintang bertujuan mengetahui model jalur hubungan langsung dan tidak langsung berbagai faktor risiko stunting dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota. Pengolahan data sekunder dilakukan pada Januari-April 2022. Sampel adalah 106 kabupaten/kota prevalensi stunting <20% dan 403 kabupaten/kota prevalensi stunting ≥20% (20%-<30%, 30%-40% dan >40%) yang diagregratkan pada tingkat kabupaten/kota dari 32.095 data individu anak usia 0-23 bulan yang diukur panjang badannya. Pemodelan menggunakan analisis jalur. Model jalur pencegahan risiko stunting memperlihatkan akses terhadap makanan (r=-0,31) dan pemeriksaan kehamilan (r=-0,29) berhubungan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting <20%. Keluarga Berencana (r=-0,15), pemeriksaan kehamilan (r=-0,13) dan cuci tangan pakai sabun (r=-0,11) berhubungan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting ≥20%. Tablet tambah darah ibu hamil (r=-0,02) dan inisiasi menyusu dini (r=-0,03) berhubungan tidak langsung melalui ASI eksklusif dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting 20%-<30%. ASI eksklusif (r=-0,15) berhubungan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting 20%-<30%. Cuci tangan pakai sabun berhubungan signifikan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting 30%-40% (r=-0,22) dan >40% (r=-0,45). Model jalur menyimpulkan bahwa kabupaten/kota dapat memainkan peran penting dalam upaya pencegahan risiko stunting dengan memodifikasi sejumlah faktor risiko terutama pada keluarga anak 0-23 bulan.

Stunting in children 0-23 months in Indonesia is a public health problem caused by various direct and indirect factors. This study uses data from Basic Health Research, National Socio-Economic Survey and Gross Regional Domestic Product per capita in 2018 with a cross-sectional approach. Secondary data processing was carried out in January-April 2022. The samples were 106 districts/cities with stunting prevalence <20% and 403 districts/cities with stunting prevalence 20% (20%-<30%, 30%-40% and >40%) Aggregated at the district/city level from 32,095 individual data for children aged 0-23 months, whose body length was measured. The modeling uses path analysis. The stunting risk prevention pathway model shows that access to food (r=-0.31) and prenatal care (r=-0.29) is directly related to the prevalence of stunting at the district/city level in districts/cities with stunting prevalence <20%. Family planning (r=-0.15), pregnancy check-ups (r=-0.13) and hand washing with soap (r=-0.11) were directly related to the prevalence of stunting at the district/city level in districts/cities stunting prevalence 20 %. Blood supplement tablets for pregnant women (r=-0.02) and early initiation of breastfeeding (r=-0.03) were indirectly related through exclusive breastfeeding with the prevalence of stunting at the district/city level in districts/cities stunting prevalence of 20%-<30% . Exclusive breastfeeding (r=-0.15) was directly related to the prevalence of stunting at the district/city level in the district/city stunting prevalence of 20%-<30%. Hand washing with soap is directly related to stunting prevalence at district/city level in districts/cities, stunting prevalence is 30%-40% (r=-0.22) and >40% (r=-0.45). The pathway model concludes that districts/cities can play an important role in preventing stunting risk by modifying a number of risk factors, especially in families of children 0-23 months.
Read More
D-474
Depok : FKM UI, 2023
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Annissa Fariidah Nur Ainni; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Ayuningtyas Dumilah, Rena Octora Pasuria
Abstrak: Peningkatan jumlah penyakit kronis mengakibatkan terjadinya peningkatan pada biaya kesehatan, termasuk biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan sejak berdirinya pada tahun 2014, menyelenggarakan Program Rujuk Balik (PRB) sebagai upaya efisiensi biaya kesehatan serta memudahkan peserta penderita penyakit kronis dalam memperoleh akses ke pelayanan kesehatan demi terwujudnya efektivitas dalam pengelolaan peserta penderita penyakit kronis. Dalam pelaksanaan PRB masih belum berjalan dengan optimal, faktor yang dapat memengaruhi diantaranya ialah kolaborasi antar profesi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kolaborasi antar profesi yang terlibat dalam pelaksanaan Program Rujuk Balik Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengunakan metode wawancara mendalam kepada beberapa informan, observasi dilapangan, dan telaah dokumen terkait pelaksanaan PRB di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PRB di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok masih jauh di bawah target dimana capaian peserta yang berhasil di rujuk balik pada bulan Januari dan Februari tahun 2019 hanya mencapai 0,06% dari target peserta PRB tahun 2019. Seluruh profesi yang terlibat dalam pelaksanaan PRB menyadari bahwa kerjasama antar profesi penting untuk diterapkan demi tercapainya optimalisasi PRB. Kolaborasi antar profesi dalam pelaksanaan PRB belum berjalan dengan efektif karena adanya kendala pada faktor-faktor yang memengaruhi kolaborasi yang efektif: pertimbangan sosial, pertimbangan intrapersonal, lingkungan fisik, organisasional dan institusional, faktor perilaku, dan faktor interpersonal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kolaborasi antar profesi yang belum efektif dalam pelaksanaan PRB berdampak pada angka rujukan balik rendah sehingga tidak tercapainya target perserta PRB di tahun 2019.
Read More
S-10053
Depok : FKM UI, 2019
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Nur Inda Fadhlika Qoyum; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Anhari Achadi, Adib Abdullah Yahya, Syanti Ayu Agraini
Abstrak: Kepatuhan merupakan bentuk kinerja individu dalam organisasi, dipengaruhi olehfaktor internal dan eksternal. Terhambatnya pengajuan klaim akibat tidaklengkapnya resume medis menjadi masalah serius di era JKN. Ketidaklengkapanpengisian ini cerminan dari kinerja dokter yang tidak patuh. Penelitian inimenganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dokter dalammengisi resume medis pasien JKN tahun 2016. Digunakan desain cross sectionaldengan pendekatan kuantitatif dilanjutkan pendekatan kualitatif. Hasil penelitianmenunjukkan hubungan yang bermakna antara jenis pendidikan dengan kepatuhandokter. Sedangkan faktor umur, jenis kelamin, masa kerja, status kepegawaian,format resume medis, reward dan sanksi, serta dukungan manajemen tidakberhubungan. Dari pendekatan kualitatif didapatkan peran staf lain seperti perawatdan petugas administrasi penting. Saran untuk RS: evaluasi berkala, penilaiankinerja, sosialisasi saat rapat, dan melibatkan dokter dalam membuat formatresume medis.Kata kunci:Resume medis, kepatuhan dokter, kinerja, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Read More
B-1835
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive