Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Indirawati Tjahja Notohartojo, Olwin Nainggolan
BPK Vol.47, No.2
Jakarta : Balitbangkes Depkes RI, 2019
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Puji Lestari; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Anhari Achadi, Ati Sarasati
Abstrak:
Skripsi ini membahas tentang manajemen program kesehatan jiwa di Kota Bandung. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, perolehan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan empat Puskesmas di wilayah kerja dinas, dengan menggunakan kerangka sistem yang berfokus pada input (kebijakan, SDM, dana, sarana) dan proses manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanan, pengawasan dan evaluasi). Hasil penelitian menyarankan agar seluruh pemangku (pemerintah daerah, dinas, puskesmas, lintas sektor) menyamakan persepsi terkait program kesehatan jiwa untuk disepakati oleh seluruh pihak, sehingga setiap pihak mengetahui jelas batas kewenangannya masingmasing dalam pelaksanaan program kesehatan jiwa. Sinkronisasi kebijakan terkait ketersediaan dan kewenangan pemberian obat Psikofarma di Puskesmas khususnya diagnosa masalah kesehatan jiwa ringan-sedang. Segera dan rutin melakukan pelatihan SDM, membentuk TPKJM sehingga koordinasi antar lintas sektor dapat berjalan secara berjenjang dan lebih terfokus, intensif melakukan pengawasan dan evaluasi baik Dinas Kesehatan maupun Puskesmas, serta meningkatkan komunikasi serta motivasi bagi pelaksana program oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas. Kata Kunci: Kesehatan Jiwa, Manajemen, Puskesmas This study discusses about the mental health program management in Bandung City. This study used qualitative approach, data collection is done by in-depth interviews and document review. This research was conducted at the Dinas Kesehatan and four Puskesmas in Bandung City, using system approach framework, focusing on input (policy, man, money, facilities) and managerial processes that begin by planning, organizing, implementing and then monitoring and evaluating. The results of the study suggest that all stakeholder (Local government, Health Office, Puskesmas, Social Office Affair, and others that could involve) to share common perception related to mental health programs to be agreed upon by all parties involved, so that each party knows clearly the role and authority in the implementation of mental health programs, there shpuld be synchronization of policies related to the availability and authority of Psychopharmaceutical drugs in Puskemas, especially the diagnosis of mild-to-moderate mental health problems. Training for program implementers (program coordinator) needs to be conducted immediately. The team of mental health (TP-KJM) need to be formed, so that coordination between sectors can run in stages and be more focused. The government should meet the needs of the facilities be more intensive in conducting monitoring and evaluation, improve communication and motivation to program coordinators by head of health office and Puskesmas Bandung City. Key words: Management, Mental Health, Puskesmas
Read More
S-9703
Depok : FKM-UI, 2018
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Silvie Arie Kartika; Pembimbing: Tri Krianto; Penguji: Dwi Budi Satrio, Dien Anshari, Mohamad Rezasyah, Ede Surya Darmawan
Abstrak:
Read More
Latar Belakang: Jumlah orang dengan gangguan jiwa semakin meningkat di Indonesia, merujuk pada Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, prevalensi orang gangguan jiwa berat (skizofrenia/psikosis) meningkat dari 0,15% menjadi 0,18%, untuk menangani masalah kesehatan jiwa yang ada di lingkungan masyarakat, perlu adanya tenaga potensial yang ada di masyarakat yaitu kader kesehatan jiwa. Tujuan: untuk menguraikan peran kader kesehatan jiwa dalam program kesehatan jiwa di masyarakat. Metode: penelitian kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi dengan metode wawancara dan FGD. Hasil penelitian terhadap 20 orang informan didapatkan bahwa kader telah menjalankan peran kader kesehatan jiwa di masyarakat meliputi peran pencegahan primer yaitu pendataan, memotivasi keluarga dan pasien ODGJ, serta memberikan pendidikan kesehatan. Peran kader dalam pencegahan sekunder ialah deteksi dini dan sosialisasi. Pencegahan tersier yaitu memotivasi ODGJ minum obat, pendampingan minum obat dan melakukan rujukan. Saran: adanya pelatihan rutin secra berkala bagi kader kesehatan jiwa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada di masyarakat.
Background: The amount of people with mental disorders is increasing in Indonesia. Referring to National Health Survey conducted by the Ministry of Health in 2018, the prevalence of people with severe mental disorders (schizophrenia / psychosis) increased from 0.15% to 0.18%. to determine mental health issues in the community, there is an urgency for potential workers in the community, namely mental health cadres. Objective: This study aims to describe the role of mental health cadres in mental health programs within the community. Method: Qualitative method with a phenomenological design comprises interview and FGD were used in this research. Result: Of 20 informants, we found that cadres have performed their roles including the role in primary prevention namely person with mental issues data collection (screening), motivating families and people with mental disorders, and providing health education. Subsequently, roles in detection and outreach as a secondary prevention. Tertiary prevention is to motivate people with mental disorders so they will take prescriptions, mentoring to take medication and make a referrals. Conclusion: 2 mental health cadres have performed their roles, however there are still many obstacles in society that cadres need to overcome.
T-5949
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Novi Anggraini Ginting; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Anhari Achadi, Ascobat Gani, Elly Marliyani, Rinie Indah Chandra Wirasti
Abstrak:
Read More
"Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa merupakan salah satu dukungan pemerintah Jawa Barat bagi pelayanan kesehatan jiwa, setelah keluarnya Undang-Undang No18 tahun 2018 tentang Kesehatan Jiwa. Namun dalam pelaksanaannya, sistem perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini masih belum cukup banyak membantu dalam hal peningkatan upaya layanan kesehatan jiwa. Kota Bandung yang merupakan bagian dari Kab/Kota Jawa Barat memilliki angka prevalensi depresi tertinggi ke dua, dan memiliki angka cakupan pengobatan yang paling rendah diantara Kab/Kota lainnya. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganaslisis implementasi Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa. Metode: penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan pada penelitian. Penelitian ini juga menggunakan teori Van Meter Van Hotern sebagi teori pendukung analisis implementasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung dengan informan Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung, Puskesmas, dan Organisasi Pelayanan Sosial. Metode yang digunaan dalam pengumpulan data ialah dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen terkait. Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan belum dapat berjalan secara optimal, adanya perbedaan standar dan sasaran yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja instansi. Masih terdapat sumber daya yang belum mencukupi untuk mendorong implementasi pelayanan kesehatan jiwa dasar bagi masyarakat Kota Bandung. Kualitas Hubungan antar instansi pelaksana kebijakan sudah terlaksana cukup baik ditunjukan dengan adanya koordinasi yang aktif dilakukan untuk pelayanan kesehatan jiwa baik secara formal maupun informal. Sudah tersedianya SOP pelayanan ODGJ bagi sektor kesehatan sehingga memudahkan dalam hal perujukan. Lingkungan eksternal yaitu masyarakat yang sudah mulai aktif melaporkan jika adanya kasus ODGJ di masyarakat. Namun terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditinjau kembali yaitu aspek sumberdaya terkait anggaran dan SDM. Perlunya sosialisasi Kembali terkait Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 Tahun 2018 dan SOP yang digunakan dalam perujukan ODGJ kepada instansi terkait diluar sektor kesehatan, sehingga adanya kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dasar."
Introduction: West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Mental Health Services is one of the West Java government's support for mental health services, after the issuance of Law No. 18 of 2018 concerning Mental Health. However, in practice, the regulatory system that has been in effect so far has not been of much assistance in terms of improving mental health service efforts. The city of Bandung, which is part of the West Java Regency/City, has the second highest depression prevalence rate, and has the lowest treatment coverage rate among other Regencies/Cities. Purpose: This study aims to analyze the implementation of the basic mental health service system in West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Mental Health Services. Method: this research is a qualitative analytic research which is expected to be able to answer research questions. This study also uses Van Meter Van Hotern's theory as a supporting theory for implementation analysis. This research was conducted in the city of Bandung with informants from the West Java Health Office, the Bandung City Health Service, the Bandung City Social Service, Community Health Centers, and Social Service Organizations. The method used in collecting data is by in-depth interviews and review of related documents. Results: The results of the study show that policy implementation has not been able to run optimally, there are differences in standards and targets used in the selection of agency performance indicators. There are still insufficient resources to encourage the implementation of basic mental health services for the people of Bandung City. The quality of the relationship between policy implementing agencies is quite good as indicated by the existence of active coordination for mental health services both formally and informally. The SOP for ODGJ services is already available for the health sector to make it easier in terms of referrals. The external environment is the community that has started to actively report cases of ODGJ in the community. However, there are several aspects that need to be reviewed, namely the aspect of resources related to budget and human resources. The need for socialization again regarding West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 and the SOP used in referring ODGJ to related agencies outside the health sector, so that there is a comfortable understanding in implementing basic mental health services
T-6539
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Efrida Sirait; Pembimbing: Budi Utomo; Penguji: Kemal N. Siregar, Artha Prabawa, Weni Muniarti, Fransisca Handy Agung
Abstrak:
Penyebab gangguan jiwa pada remaja adalah multifaktor, tidak hanya satu penyebab, namun disebabkan oleh berbagai faktor yang perlu pengkajian lebih dalam. Untuk mengetahui penyebab masalah gangguan kesehatan jiwa pada remaja, salah satu cara yang efektif adalah dengan melakukan skrining dan follow up. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan eskrining kesehatan jiwa dalam mendeteksi masalah gangguan jiwa sehingga dapat ditindaklanjuti dengan segera, baik oleh guru maupun tenaga kesehatan. Instrumen skrining menggunakan Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Pengembangan sistem ini dilakukan di puskesmas panunggangan Barat, Kota Tangerang dengan menggunakan metode pendekatan prototyping untuk menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penjaringan ke sekolah selama ini masih menggunakan kertas dan mengolah data secara manual. Hasil uji-coba pada siswa menggunakan kuesioner dengan mengacu pada model Technology Accceptance Model (TAM) menunjukkan bahwa respon user terhadap pengembangan sistem sebesar 77.89% dengan potensi gangguan jiwa sebesar 12.04% dengan gangguan emosional cenderung pada SMP dan SMK.Hasil uji fungsional menggunakan black box testing berhasil diterima.Hasil akhir penelitian ini berupa prototype yang mampu menjaring siswa sekaligus dengan hasil akurat, menyediakan konseling pada siswa,guru dan petugas puskesmas.Prototipe sistem ini berbasis website responsive online yang dapat diakses dimanapun. Sistem ini akan terhubung ke tenaga PKPR untuk menerima hasil skrining dan laporan dari guru. Rekomendasi yang ditawarkan dalam pengembangan ini adalah perlunya kerjasama oleh pemerintah setempat, guru, dan tenaga kesehatan dalam memberdayakan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk mendapatkan pembinaan kesehatan jiwa pada remaja. Perlu pelatihan pada pengguna untuk mendapatkan manfaat yang diharapakan pada pengembangan sistem ini.
The cause of mental disorders in adolescents is multifactorial, not only one cause, but caused by various factors that need further study. To find out the causes of mental health problems in adolescents, one of the most effective way is to do screening and follow-up. This study aims to produce mental health e-screening to detect mental disorders so follow up can be done timely by both teachers and health workers. The screening instrument was utilizing the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). The development of this system is carried out at the Panunggangan Barat Public Health Center in Tangerang City using a prototyping approach method to produce a system that suits user needs. The results showed that all this time, screening activities in schools were still using paper and processed data manually. The results of trials on students using a questionnaire refer to the Technology Acceptance Model (TAM) model which showed that the user's response to system development was 77.89% with a potential mental disorder of 12.04% with mental emotional problems more pronounced in junior-senior high school students.The final result of this research is a prototype able to capture many students at the same time with accurate results, providing counseling to students to conduct by teacher and health center staff. This system prototype is based on online responsive web which can be accessed anywhere and will be connected to youth care health service officers (PKPR) in order to receive screening results and reports from teachers. The recommendation offered in this development is the need for local government cooperation, teachers, and health workers in empowering school health unit (UKS) to get mental health guidance for adolescents. User training is required to get the benefits expected from developing this system
Read More
The cause of mental disorders in adolescents is multifactorial, not only one cause, but caused by various factors that need further study. To find out the causes of mental health problems in adolescents, one of the most effective way is to do screening and follow-up. This study aims to produce mental health e-screening to detect mental disorders so follow up can be done timely by both teachers and health workers. The screening instrument was utilizing the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). The development of this system is carried out at the Panunggangan Barat Public Health Center in Tangerang City using a prototyping approach method to produce a system that suits user needs. The results showed that all this time, screening activities in schools were still using paper and processed data manually. The results of trials on students using a questionnaire refer to the Technology Acceptance Model (TAM) model which showed that the user's response to system development was 77.89% with a potential mental disorder of 12.04% with mental emotional problems more pronounced in junior-senior high school students.The final result of this research is a prototype able to capture many students at the same time with accurate results, providing counseling to students to conduct by teacher and health center staff. This system prototype is based on online responsive web which can be accessed anywhere and will be connected to youth care health service officers (PKPR) in order to receive screening results and reports from teachers. The recommendation offered in this development is the need for local government cooperation, teachers, and health workers in empowering school health unit (UKS) to get mental health guidance for adolescents. User training is required to get the benefits expected from developing this system
T-6081
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ekasafitri A.S. Sangadji; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Anhari Achadi, Vetty Yulianty Permanasari, Enny Ekasari, Widyawati
Abstrak:
Kota Depok merupakan kota pertama ditemukan kasus terinfeksi COVID-19. Akibat meningkatnya jumlah kasus, Pemerintah Kota Depok menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok. Penerapan kebijakan tersebut juga memengaruhi kesehatan kesehatan jiwa dan psikososial.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok, Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Van Meter & Van Horn, serta keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober sampai Desember 2020.
Hasil penelitian menunjukkan beberapa kegiatan pelaksanaan kesehatan jiwa tidak terlaksana karena adanya pembatasan sosial, ukuran dan tujuan kebijakan dipahami dan telah dilaksanakan, kurangnya koordinasi lintas sektor, minimnya ketersediaan sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, komunikasi antar organisasi berjalan baik, disposisi pelaksana baik, serta adanya pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Kesimpulannya implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan baik dikarenakan pembatasan sosial, minimnya sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Rekomendasinya perlu dibuat Surat Edaran maupun Rencana Aksi Daerah tentang pelaksanaan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi termasuk upaya mitigasi
Depok is the first city to find cases of COVID-19 infection, until 19 October 2020 there have been 6,661 people were confirmed positive. Due to the increasing number of cases, the Depok City Government implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The implementation of these policies also affects mental and psychosocial health.
The purpose of this study is to find out the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic in Depok City, West Java Province. The research method used a qualitative approach through in-depth interviews with informants and document review with the Van Meter & Van Horn framework, and the validity of the data used triangulation of sources and methods. This research was conducted from October to December 2020.
The results showed that some mental health implementation activities were not carried out due to social restrictions, policies and objectives were understood and implemented, lack of cross-sector coordination, lack of availability of human resources and competence in mental health, communication between organizations is running well, the disposition of the executor is good, as well as the influence of the economic, social and political environment.
In conclusion, the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic has not been going well due to social restrictions, lack of human resources and mental health competence, and lack of cross-sector coordination. The recommendations need to formulate neither Circular Letter nor Regional Action Plan on the implementation of mental and psychosocial health during the pandemic including mitigation efforts
Read More
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok, Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Van Meter & Van Horn, serta keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober sampai Desember 2020.
Hasil penelitian menunjukkan beberapa kegiatan pelaksanaan kesehatan jiwa tidak terlaksana karena adanya pembatasan sosial, ukuran dan tujuan kebijakan dipahami dan telah dilaksanakan, kurangnya koordinasi lintas sektor, minimnya ketersediaan sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, komunikasi antar organisasi berjalan baik, disposisi pelaksana baik, serta adanya pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Kesimpulannya implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan baik dikarenakan pembatasan sosial, minimnya sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Rekomendasinya perlu dibuat Surat Edaran maupun Rencana Aksi Daerah tentang pelaksanaan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi termasuk upaya mitigasi
Depok is the first city to find cases of COVID-19 infection, until 19 October 2020 there have been 6,661 people were confirmed positive. Due to the increasing number of cases, the Depok City Government implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The implementation of these policies also affects mental and psychosocial health.
The purpose of this study is to find out the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic in Depok City, West Java Province. The research method used a qualitative approach through in-depth interviews with informants and document review with the Van Meter & Van Horn framework, and the validity of the data used triangulation of sources and methods. This research was conducted from October to December 2020.
The results showed that some mental health implementation activities were not carried out due to social restrictions, policies and objectives were understood and implemented, lack of cross-sector coordination, lack of availability of human resources and competence in mental health, communication between organizations is running well, the disposition of the executor is good, as well as the influence of the economic, social and political environment.
In conclusion, the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic has not been going well due to social restrictions, lack of human resources and mental health competence, and lack of cross-sector coordination. The recommendations need to formulate neither Circular Letter nor Regional Action Plan on the implementation of mental and psychosocial health during the pandemic including mitigation efforts
T-6063
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Mentari Kirana Firdaus; Pembimbing: Masyitoh; Penguji: Ede Surya Darmawan, Selpi Pratiwi
Abstrak:
Kesehatan jiwa merupakan salah satu isu kesehatan global dengan kasus yang terus meningkat ditiap tahunnya. Pada tahun 2019 masalah kejiwaan merupakan penyebab kedua kecacatan diseluruh dunia dengan total 970 juta kasus. Penelitian ini merupakan sebuah studi perbandingan yang betujuan untuk mengetahui perbedaan antara pelayanan ODMK di Puskesmas Pasar Baru dengan pelayanan ODMK di Puskesmas Pabuaran Tumpeng. Pada penelitian ini digunakan teori Black & Gruen, teori Donabedian, serta kerangka kerja sistem kesehatan (building blocks), dengan variabel yang dianalisis meliputi variabel input (masukan), proses, dan output (keluaran). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sementara pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa pada variabel input (masukan), SDM kesehatan di Puskesmas Pabuaran Tumpeng memiliki beban kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan SDM kesehatan di Puskesmas Pasar Baru. Pada variabel proses, jenis pelayanan yang diberikan di Puskesmas Pasar Baru dan Puskesmas Pabuaran Tumpeng relatif sama, namun Puskesmas Pasar Baru mampu melaksanakan kegiatan inovatif untuk meningkatkan pelayanan ODMK di masa pandemi, yaitu dengan memasukan kegiatan skrining kesehatan jiwa ke dalam kegiatan vaksinasi Covid-19. Pada variabel output (keluaran) ditemukan bahwa kualitas pelayanan di Puskesmas Pasar Baru lebih baik dibandingkan dengan Puskesmas Pabuaran Tumpeng, selain itu cakupan pelayanan ODMK di Puskesmas Pasar Baru pada tahun 2021 mencapai 128% sedangkan di Puskesmas Pabuaran Tumpeng hanya mencapai 77%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa puskesmas yang memiliki SDM memadai serta mampu menyesuaikan pemberian pelayanan dengan situasi yang ada, dapat menghasilkan pelayanan yang lebih berkualitas serta mencapai target cakupan pelayanan.
Mental health is one of the global health issues with cases that continue to increase every year. In 2019, psychiatric problems were the second leading cause of disability worldwide with a total of 970 million cases. This research is a comparative study that aims to determine the difference between the services of People with Mental Problems (ODMK) at Pasar Baru Health Center and ODMK services at the Pabuaran Tumpeng Health Center. This research uses Black & Gruen theory, Donabedian theory, and the health system framework (building blocks), with the variables analyzed include input, process, and output variables. This research uses a qualitative approach with a case study method, while data collection is carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study found that in the input variable, health human resources at Pabuaran Tumpeng Health Center had a higher workload than health human resources at Pasar Baru Health Center. In the process variable, the types of services provided at the Pasar Baru Health Center and the Pabuaran Tumpeng Health Center are relatively the same, but the Pasar Baru Health Center is able to carry out innovative activities to improve ODMK services during the pandemic, namely by incorporating mental health screening activities into Covid-19 vaccination activities. In the output variable, it was found that the quality of service at the Pasar Baru Health Center was better than the Pabuaran Tumpeng Health Center, besides that the coverage of ODMK services at the Pasar Baru Health Center in 2021 reached 128% while at the Pabuaran Tumpeng Health Center it only reached 77%. This study concludes that puskesmas with adequate human resources and able to adapt service delivery to the existing situation can produce higher quality services and achieve service coverage targets.
Read More
Mental health is one of the global health issues with cases that continue to increase every year. In 2019, psychiatric problems were the second leading cause of disability worldwide with a total of 970 million cases. This research is a comparative study that aims to determine the difference between the services of People with Mental Problems (ODMK) at Pasar Baru Health Center and ODMK services at the Pabuaran Tumpeng Health Center. This research uses Black & Gruen theory, Donabedian theory, and the health system framework (building blocks), with the variables analyzed include input, process, and output variables. This research uses a qualitative approach with a case study method, while data collection is carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study found that in the input variable, health human resources at Pabuaran Tumpeng Health Center had a higher workload than health human resources at Pasar Baru Health Center. In the process variable, the types of services provided at the Pasar Baru Health Center and the Pabuaran Tumpeng Health Center are relatively the same, but the Pasar Baru Health Center is able to carry out innovative activities to improve ODMK services during the pandemic, namely by incorporating mental health screening activities into Covid-19 vaccination activities. In the output variable, it was found that the quality of service at the Pasar Baru Health Center was better than the Pabuaran Tumpeng Health Center, besides that the coverage of ODMK services at the Pasar Baru Health Center in 2021 reached 128% while at the Pabuaran Tumpeng Health Center it only reached 77%. This study concludes that puskesmas with adequate human resources and able to adapt service delivery to the existing situation can produce higher quality services and achieve service coverage targets.
S-11076
Depok : FKM-UI, 2022
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nova Riyanti Yusuf, Marleni Desnita, Surahman
JPPP Edisi 6
Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 2016
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dinar Ayu Saraswati; Pembimbing: Bambang Sutrisna; Penguji: Yovsyah, Pipi Hikmawati
Abstrak:
Kesehatan jiwa merupakan salah satu komponen yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Mahasiswa adalah salah satu sumber daya manusia yang rentan mengalami gangguan kesehatan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase dan proporsi dari faktor sosiodemografi, faktor biologis, dan faktor sosiokultural pada klien mahasiswa Badan Konseling Mahasiswa Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain studi Case-series. Sampel penelitian ini adalah seluruh klien mahasiswa BKM UI yang melakukan konseling di tahun 2013-2014 dan didiagnosis mengalami gangguan kesehatan jiwa dan memiliki catatan konseling lengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan, selama tahun 2013-2014, sebanyak 449 klien mengalami gangguan kesehatan jiwa, 49,4% klien berasal dari fakultas yang mempelajari ilmu pengetahuan sosial, 113 klien merupakan mahasiswa tahun akademik 2010, dan 90,87% dilatarbelakangi oleh faktor sosiokultural. Kata kunci : Karakteristik, Mahasiswa, Gangguan Kesehatan Jiwa
Mental health is one of components that determine the quality of human resources. University or college student is one of human resources that susceptible with mental illness or disorder. This study aims to know the percentage and proportion of client Badan Konseling Mahasiswa Universitas Indonesia with mental disorder in three aspects : sociodemography, biologic and sociocultural factors. This study is a case-series study and sample in this study was all student who came to BKM UI within 2013-2014 and have complete variable data research. The result showed that within 2013 and 2014, there was 449 clients with mental disorder at BKM UI, 49,4% clients are from social studies, 25,2% clients are students academic year 2010, and 90,87% cases are affected by sociocultural factors. Keywords: Characteristic, College Student, Mental Disorder
Read More
Mental health is one of components that determine the quality of human resources. University or college student is one of human resources that susceptible with mental illness or disorder. This study aims to know the percentage and proportion of client Badan Konseling Mahasiswa Universitas Indonesia with mental disorder in three aspects : sociodemography, biologic and sociocultural factors. This study is a case-series study and sample in this study was all student who came to BKM UI within 2013-2014 and have complete variable data research. The result showed that within 2013 and 2014, there was 449 clients with mental disorder at BKM UI, 49,4% clients are from social studies, 25,2% clients are students academic year 2010, and 90,87% cases are affected by sociocultural factors. Keywords: Characteristic, College Student, Mental Disorder
S-8922
Depok : FKM-UI, 2016
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Haniyyah Tafsha Syahidah; Pembimbing: Popy Yuniar; Penguji: Rico Kurniawan, Nurdianty
Abstrak:
Read More
Kesehatan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang memiliki tantangan signifikan, termasuk keterbatasan tenaga profesional, pendanaan yang tidak memadai, dan tingginya kesenjangan pengobatan. Dalam pelaksanaan program kesehatan jiwa, Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat primer menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Jiwa (SIMKESWA) untuk pencatatan dan pelaporan data. Namun, SIMKESWA hanya mencakup input data dari program kesehatan jiwa dan berjalan terpisah dari Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS), yang digunakan untuk pengelolaan layanan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara SIMKESWA dengan standar interoperabilitas SATUSEHAT yang dikembangkan Kementerian Kesehatan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya duplikasi data antara SIMKESWA dan SIMPUS, yang menyebabkan tenaga kesehatan harus melakukan input ganda, sehingga menambah beban kerja. Selain itu, pencatatan data kesehatan jiwa saat ini belum sepenuhnya selaras dengan standar data dan struktur interoperabilitas yang ditetapkan oleh SATUSEHAT. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menghasilkan rancangan awal panduan interoperabilitas (playbook) untuk program kesehatan jiwa, yang mencakup pemetaan elemen data, struktur resource FHIR yang relevan, serta rekomendasi integrasi antar sistem yang diharapkan menjadi langkah awal menuju sistem informasi kesehatan jiwa yang lebih terintegrasi dan efisien.
Mental health is one of the major public health issues in Indonesia, facing significant challenges such as a shortage of professionals, insufficient funding, and a high treatment gap. In implementing mental health programs, Puskesmas utilize the Mental Health Information System (SIMKESWA) for data recording and reporting. However, SIMKESWA only covers data input specific to mental health programs and operates separately from the Puskesmas Management Information System (SIMPUS), which is used for overall healthcare service management. This study aims to identify the gaps between SIMKESWA and the SATUSEHAT interoperability standards developed by the Ministry of Health. A qualitative descriptive method was used through document analysis and in-depth interviews with relevant informants. The findings reveal data duplication between SIMKESWA and SIMPUS, which requires healthcare workers to perform double data entry, increasing their workload. Additionally, the current state of mental health data recording is not yet fully aligned with the data standards and interoperability structures outlined by SATUSEHAT. Based on these findings, the study produces an initial draft of an interoperability playbook for the mental health program, including a mapping of key data elements, relevant FHIR resource structures, and system integration recommendations. This playbook draft is expected to serve as a preliminary step toward a more integrated and efficient mental health information system.
Mental health is one of the major public health issues in Indonesia, facing significant challenges such as a shortage of professionals, insufficient funding, and a high treatment gap. In implementing mental health programs, Puskesmas utilize the Mental Health Information System (SIMKESWA) for data recording and reporting. However, SIMKESWA only covers data input specific to mental health programs and operates separately from the Puskesmas Management Information System (SIMPUS), which is used for overall healthcare service management. This study aims to identify the gaps between SIMKESWA and the SATUSEHAT interoperability standards developed by the Ministry of Health. A qualitative descriptive method was used through document analysis and in-depth interviews with relevant informants. The findings reveal data duplication between SIMKESWA and SIMPUS, which requires healthcare workers to perform double data entry, increasing their workload. Additionally, the current state of mental health data recording is not yet fully aligned with the data standards and interoperability structures outlined by SATUSEHAT. Based on these findings, the study produces an initial draft of an interoperability playbook for the mental health program, including a mapping of key data elements, relevant FHIR resource structures, and system integration recommendations. This playbook draft is expected to serve as a preliminary step toward a more integrated and efficient mental health information system.
S-12073
Depok : FKM UI, 2025
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉