Abstrak: Pengukuran kinerja program pengawasan pangan olahan saat ini hanya berfokus pada keamanan produk yaitu persentase makanan yang memenuhi syarat. Di sisi lain, terdapat pula indikator indeks pengawasan pangan olahan, yang baru mencakup elemen kegiatan pengawasan, laboratorium dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), namun belum mencakup elemen lainnya yang tertuang dalam pedoman FAO dan WHO tentang Food Control System Assessment Tool tahun 2019. Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan kebijakan dalam penilaian sistem pengawasan pangan olahan mengacu pedoman tersebut. Penelitian ini bertujuan mengembangkan indeks pengawasan pangan olahan di Indonesia. Adapun tujuan khusus penelitian adalah: (1) memperoleh indikator untuk mengembangkan model indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi di Indonesia; (2) mendapatkan model yang dapat digunakan untuk menentukan indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi di Indonesia; (3) mendapatkan indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi di Indonesia; (4) mengetahui hubungan kepemimpinan terhadap indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi di Indonesia sebagai penentu penerimaan indeks pengawasan pangan olahan; dan (5) memperoleh indikator untuk mengembangkan indeks pengawasan pangan olahan di tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada konteks desentralisasi dengan fragmentasi kewenangan pengawasan pangan olahan. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan pendekatan mixed method. Tahapan penelitian dimulai dari proses penyusunan dan penajaman indikator dalam bentuk expert panel interviews dengan metode Delbecq-Nominal Group Technique (NGT). Analisis faktor sebagai pengujian validitas konstruk dilakukan untuk memperoleh model indeks pengawasan pangan olahan. Rata-rata nasional indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi adalah 55,64, dan terdapat variasi besaran indeks di berbagai provinsi. Uji hubungan kepemimpinan dengan indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi menunjukkan korelasi kecil. Dalam konteks desentralisasi yang berlaku di Indonesia, berimplikasi fragmentasi kewenangan yang berpengaruh dalam sistem pengawasan pangan olahan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kapasitas kepemimpinan. Berdasarkan model indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi dan juga memperhatikan fragmentasi kewenangan di tingkat kabupaten/kota, maka disusunlah rancangan indikator untuk model indeks pengawasan pangan olahan di tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini berhasil menyusun model indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi dan rancangan indikator di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan perlunya pengawalan untuk pengawasan pangan olahan siap saji, penguatan jejaring keamanan pangan dan analisis risiko, asesmen kepemimpinan yang lebih spesifik serta komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pangan olahan.

Abstrak:

Abstrak: Kajian sektor kesehatan 2018 dengan topik "Pengawasan Obat dan Makanan, termasuk Keamanan Pangan" merupakan terobosan baru dalam kajian analisis sektor kesehatan 2018 mengingat dalam kajian analisis sektor kesehatan 2014, pengawasan obat dan makanan merupakan bagian dari tematik farmasi dan teknologi kesehatan.

Abstrak: Permasalahan kesehatan yang berulang sejak dulu menimbulkan pertanyaan apakah program kesehatan yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini telah tepat atau belum. Disini fungsi dari Komisi IX sebagai lembaga pengawas diharapkan berjalan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI terhadap mitra kerjanya yang berasal dari pemerintah terus dilakukan dengan berbagai macam cara. Akan tetapi, belum pernah ada sebuah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah berbagai aktivitas pengawasan tersebut telah efektif atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Komisi IX DPR RI memiliki staf yang khusus menangani media sosial dan ahli terhadap permasalahan kesehatan yang spesifik, membangun komunikasi yang intensif dengan akademisi dan berbagai stakeholder kesehatan, dan merapikan dokumentasi dari setiap mekanisme pengawasan yang dilakukannya kepada mitra. Bagi pemerintah, dalam menjalankan programnya sebaiknya selalu berpegang pada hasil kesepakatan dengan Komisi IX DPR RI, hendaknya selalu memperhatikan alokasi anggaran dan peraturan yang terkait, proaktif pada rekomendasi yang diberikan oleh Komisi IX DPR RI. Bagi peneliti lain, dapat mengembangkan penelitian tentang fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI dengan menggunakan studi kasus lainnya dan dapat mengembangkan penelitian tentang peran lain dari Komisi IX DPR RI, misalnya fungsi legislasi ataupun fungsi anggaran.

Abstrak: Pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas masih menemui hambatan di Indonesia. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan akreditasi puskesmas. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berperan penting dalam penyelenggaraan akreditasi puskesmas sebagai pendamping yang bertugas untuk menyiapkan puskesmas dalam menghadapi survei akreditasi oleh Komite Akreditasi. Kegiatan pendampingan akreditasi merupakan bagian dari kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang menjadi tugas pokok Suku Dinas Kota. Sayangnya kegiatan ini banyak menemui hambatan karena penjadwalan, pencatatan dan pelaporan manual menyebabkan kesulitan dalam hal koordinasi, penyimpanan, pengawasan dan penentuan rencana tindak lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk merancang prototipe aplikasi E-Binwasdal akreditasi puskesmas yang mampu menjamin ketersediaan data dan informasi kegiatan pendampingan yang berkualitas secara cepat dan mudah diakses sehingga mempermudah upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap status akreditasi puskesmas. Penelitian terdiri dari analisis kebutuhan sistem, perancangan prototipe dan uji penerimaan pengguna. Hasil penelitian adalah prototipe E-Binwasdal akreditasi puskesmas dengan platform berbasis web. Sistem informasi yang dikembangkan dapat memberikan kemudahan mengakses informasi akurat, relevan dan terkini; menghemat kebutuhan biaya; menjamin pengendalian penyimpanan dan keamanan data; fleksibel, mudah dan nyaman digunakan oleh pengguna dalam kegiatan pendampingan akreditasi. Sistem informasi memberikan solusi dalam mengidentifikasi informasi capaian status akreditasi puskesmas di Jakarta Pusat

---

Quality basic health services are still facing obstacles in Indonesia. One of the efforts that can be done is to carry out accreditation of puskesmas. The District/City Health Office plays an important role in implementing the accreditation of puskesmas as a companion in charge of preparing puskesmas to face the accreditation survey by the Accreditation Committee. Accreditation assistance activities are part of the guidance, supervision and control activities which are the main tasks of the City Service Office. Unfortunately, this activity encountered many obstacles because manual scheduling, recording and reporting caused difficulties in terms of coordination, storage, monitoring and determining follow-up plans. This study aims to design a prototype of the E-Binwasdal application for puskesmas accreditation which is able to ensure the availability of quality data and information on mentoring activities that are quickly and easily accessible so as to facilitate efforts to develop, supervise and control the accreditation status of puskesmas. The research consists of system requirements analysis, prototype design and user acceptance test. The result of the research is a prototype of E-Binwasdal accreditation of puskesmas with a web-based platform. The developed information system can provide easy access to accurate, relevant and up-to-date information; save costs; ensure the control of data storage and security; flexible, easy and convenient for users to use in accreditation assistance activities. The information system provides a solution in identifying information on the achievement of the accreditation status of puskesmas in Central Jakarta