Abstrak: Tesis ini membahas bagaimana penyusunan SPO di departemen PT Medikaloka Hermina Tbk dan persepsi pengguna SPO di RS Hermina Kemayoran. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlunya menstandarkan atau membakukan panduan penyusunan SPO di departemen PT Medikaloka Tbk sesuai prinsip penyusunan SPO agar terdapat acuan bagi tim penyusun di departemen menghasilkan SPO sesuai dengan prinsip penyusunan SPO yaitu efisiensi dan efektifitas, berorientasi pada pelanggan, kejelasan dan kemudahan, keselarasan, keterukuran dan dinaamis; mengembangkan Document Management System yang sudah ada (Alfresco) agar lebih informatif dalam menyajikan informasi dan data produk SPO yang berlaku yang selalu diperbarui.

Abstrak: Pada awal bencana pandemi COVID-19 menyebabkan banyak Rumah Sakit tidak siap, terutama saat terjadi lonjakan kapasitas. Adanya kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit dalam menghadapi pandemi dan penetapan sebagai RS Rujukan COVID-19 membuat RSUD Kabupaten Bekasi harus mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan RSUD Kabupaten Bekasi dalam menghadapi pandemi COVID-19, faktor-faktor apa yang berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan, bagaimana peran pimpinan dan pelaksananya, bagaimana kebijakan dan strategi yang dilaksanakan. Metode: penelitian ini adalah desain deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan validitas dengan Triangulasi sumber melalui observasi, telaah dokumen dan cross-check dengan penilaian terhadap 12 komponen kunci menggunakan checklist Monev Kesiapan RS yang diadaptasi dari WHO. Penelitian dilakukan pada Februari-Mei 2022. Hasil: penelitian ini adalah RSUD Kabupaten Bekasi mendapatkan hasil skor 96% pada saat penilaian kondisi triwulan 4 Tahun 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Faktor Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi terkait, serta Karakteristik dan kapabilitas pimpinan dan pelaksana. Kesimpulan penelitian bahwa RSUD Kabupaten Bekasi siap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas para pelaksana. Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menjalankan strategi.

Abstrak:

Tesis ini membahas dan bertujuan menyusun Renstra sistem Diklit di RSP Otak Nasional Jakarta 2014 ? 2018 untuk mencapai Visi menjadi RS Neurologi berkualitas Internasional dan diakui secara Global. Metode penelitian adalah Kualitatif Riset Operasional dengan pendekatan analisis TOWS dan Consensus Decision Making Grup.

Penelitian ini menyimpulkan RSP Otak Nasional dalam posisi Growth dengan strategi terpilih adalah Product Development dalam bentuk RS Pendidikan dan Penelitian terakreditasi disertai unit Institut Neuro Sains Indonesia (INSI). Penelitian menyarankan kerjasama Kemenkes dan Kemendikbud dalam mengembangkan produk Diklit untuk menunjang pelayanan dan pemerataan kesehatan Neurologi.

The purpose of this study is to develop Strategic Planning of Education & Research System in RSP Otak Nasional Jakarta period 2014 ? 2018 in achieving the Vision as the International Accredited Hospital. This Qualitative Operational Research using TOWS analysis and Consensus Decision Making Group.

This research conclude that RSP Otak Nasional is in growth position with a chosen strategy, that is Product Development as Education & Research Hospital include Indonesian Neuro Science Institute (INSI) unit. The researcher suggest that the Ministry of Health must coordinate with Ministry of Education and Cultural in developing education & research product to support the Neurology health service.

Abstrak: Di Indonesia sampai tahun 2018 tercatat ada 300 Rumah Sakit Islam, 40 Rumah Sakit Isalam sudah menjadi rumah sakit syariah, 5 Rumah Sakit pemerintah juga sudah menjadi rumah sakit syariah, Manajemen Syariah dulu dikenal hanya pada jasa keuangan perbankkan namun saat ini sudah masuk pada pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, perusahaan obat makanan, pusat perbelanjaan, rumah makan, perhotelan, transportasi dan lain-lain, Rumah sakit pemerintah yang sudah terakreditasi SNARS berpeluang mengusulkan untuk menjadi rumah sakit syariah. Tujuan: Penelitian ini untuk melihat komitmen pemangku kepentingan RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Sarolangun Jambi untuk menuju rumah sakit syariah Metode: kualitatif, Data dikumpul dengan wawancara mendalam kepada informan yang terdiri dari pemangku kepentingan RSUD- CQ Sarolangun Jambi, dokter spesialis, komite medik, kepala ruangan, petugas kerohanian. Pemilihan informan pada penelitian ini berdasarkan prinsip kesesuaian (appropriate) dan kecukupan (adequacy). Kesimpulan: Langkah awal dari pelaksanaan syariah di rumah sakit pemerintah adalah komitmen pemangku kepentingan.

Abstrak:

ABSTRAK Rumah Sakit Hermina Kemayoran merupakan rumah sakit baru yang dibangun pada tahun 2016 dan merupakan bagian dari Hermina Hospital Group yang saat ini merubah status dari rumah sakit ibu dan anak menjadi rumah sakit umum. Gedung yang baru, lokasi, status yang baru memerlukanstrategi pemasaran untuk merubah image masyarakat dan memasarkan rumah sakit sebagaiRumah Sakit Umum Hermina Kemayoran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif analitik dengan menggunakan data sekunder berupa data kunjungan pasien dari Januari – Maret 2018 dan observasi fasilitas kesehatan yang ada untuk menganalisa karakteristik pasien dan kebutuhan pasien untuk sebagai riset pasar untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas pasien merupakan perempuan dan anak usia 4-15 tahun dan tingginya angka batal berobat. Dari hasil ini, telah ditetapkan strategi pemasaran yang berorientasi untuk menarik konsumen yang lebih bervariasi dan dapat bersaing dengan kompetitor. Evaluasi kepuasan pasien dan keluhan pasien dilakukan untuk umpan balik pelayanan kesehatan. Kata kunci: strategi pemasaran, riset pasar, RS Hermina Kemayoran

---

ABSTRACT Hermina Kemayoran Hospital is a new hospital built in 2016 and is a part of Hermina Hospital Group, a hospital group that has changed its status from a mother and child hospital to a general hospital. A new hospital, location, and status needs a marketing strategy to change the public’s perception and to market this new hospital as a general hospital. This research uses the analytical descriptive quantitative method using secondary data and observation of available facilities in the hospital to analise patient characteristics and needs as a form of market research to formulate a marketing strategy for this hospital. The results show that most patients were 4-15 years old children and women with a high number of patients cancelling. From this result, the marketing strategy is oriented to attract more variations of costumers and to compete with the competitors. Evaluation of patients’ satisfaction level and complaints should be done for hospital services feedback. Key words: marketing strategy, market research, Hermina Kemayoran Hospital

Abstrak: ABSTRAK Pengelolaan rumah sakit yang efisien dengan tetap memperhatikan kendali mutu dan biaya menjadi kunci agar mampu bertahan di era Jaminan Kesehatan Nasional saat ini khususnya bagi RS yang berstatus BLUD yang dituntut untuk dapat mengelola operasional rumah sakit dengan prinsip efisiensi dan produktifitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efisiensi rumah sakit BLUD di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2017. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian adalah seluruh RS Pemerintah yang telah berstatus BLUD di Provinsi Sulawesi Selatan. Sampel RS penelitian sebanyak 25 RS. Unit analisis adalah kinerja tahunan RS selama 4 tahun (2014-2107). Untuk mengembangkan indikator efisiensi RS digunakan metode wawancara Delphi dan Uji Stabilitas dan Sensititifitas Indikator dengan stepwise modelling melalui pendekatan backward menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Penilaian Efisiensi dan Produktifitas RS dianalisis dengan menggunakan metode DEA dan Malmquist Productivity Index. Dalam menilai faktor yang berpengaruh terhadap tingkat efisiensi RS digunakan Regresi Tobit. Selanjutnya potensi pengembangan efisiensi RS dianalisis dengan menganalisis total potential Improvement RS, wawancara mendalam dan Matriks Analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan indikator input dan output yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi RS BLUD di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas indikator input yakni luas bangunan, Total Asset, Total Biaya Operasional dan Total Biaya Farmasi sedangkan indikator output terdiri atas jumlah pasien, jumlah pemeriksaan laboratorium, tindakan operasi, total pendapatan operasional, Av-LOS dan TOI. Skor efisiensi RS selama periode penelitian (2014-2017) sebesar 1,023 (2.3%) dan produktifitas rumah sakit tumbuh sebanyak 4% namun hasil penelitian menunjukkan dari tahun ketahun tingkat efisiensi dan produktifitas RS cenderung terus menurun. Selanjutnya ditemukan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat efisiensi rumah sakit dengan kelas RS, status BLUD, Akreditasi rumah sakit, jumlah RS sekitar dan jumlah penduduk. Untuk mencapai tingkat efisiensi yang optimal RS perlu mengoptimalisasikan penggunaan input RS seperti asset, bangunan, biaya operasional dan biaya farmasi rumah sakit. Selanjutnya RS masih harus meningkatkan kapasitas outputnya agar optimal yakni untuk jumlah pasien sebesar 10,05%, pemeriksaaan laboratorium sebesar 18,2%, tindakan operasi sebesar 11,73%, pendapatan operasional RS sebesar 8,45% serta menjaga tingkat Av-LOS RS agar tidak terjadi peningkatan melebihi 20,39% dari ratarata saat ini dan 21,59% untuk TOI. Kata Kunci: Efisiensi, RS, BLUD, DEA, Indonesia, Sulawesi Selatan ABSTRACT Managing the hospital with concern to quality control and costs is the key to survive in the current era of National Health Insurance, especially for hospitals with BLUD status that are required to be able to manage with the principle of efficiency and productivity. The purpose of this study was to analyze the level of efficiency of BLUD hospitals in South Sulawesi Province in 2014-2017. This study used a cross sectional design with quantitative and qualitative approaches. The study population was all government hospitals that had BLUD status in South Sulawesi Province. The samples were 25 hospitals. The unit of analysis were the annual performance of hospitals (years 2014-2107). To develop hospital efficiency indicators, we used the Delphi interview method and Stability and Sensitivity Test with stepwise modeling through a backward approach using the Data Envelopment Analysis (DEA). The hospital efficiency and productivity assessment were analyzed using the DEA and the Malmquist Productivity Index. In assessing the factors that influence the level of efficiency of the hospital, tobit regression is used. Furthermore, the strategy to improve the efficiency of hospitals was analyzed with DEA, in-depth interviews with hospital managers and SWOT Analysis Matrix. The results showed that the indicators that can be used to measure the efficiency of the BLUD Hospital in South Sulawesi Province consisted building area, Total Assets, Total Operating Costs and Total Pharmaceutical Costs as input indicators, while the output indicator consisted of the number of patients, number of laboratory examinations, number of operations procedures, total income of hospital, Av-LOS and TOI. Hospital efficiency scores during the study period (2014-2017) were 1.023 (2.3%) and hospital productivity grew by 4% but the results of the study showed that from year to year the level of efficiency and productivity of hospitals tended to decline. Furthermore, it was found that there was an influence between the level of efficiency of the hospital and the hospital class, BLUD status, hospital accreditation, number of hospitals around and population density. To achieve the optimal level of efficiency, the hospital needs to optimize the use of hospital inputs such as assets, buildings, operational costs and hospital pharmacy costs. Furthermore, the hospital still has to increase the output capacity to be optimal, by improve the number of patients at 10.05%, laboratory examination by 18.2%, operating procedure by 11.73%, hospitals income at 8.45% and maintaining the level of Av-LOS should be not increase more than 20.39% of the current average and 21.59% for TOI. Keywords: Efficiency, Hospital, BLUD, DEA, Indonesia, South Sulawesi Province

Abstrak: RS BaliMed Karangasem merupakan RS Swasta pertama di Kabupaten Karangasem yang terbukti layak didirikan berdasar pada analisa situasi yang telah menetapkan posisi RS BaliMed Karangasem berada pada Future quadrant (Strength-Opportunities) untuk matriks TOWS dan Tumbuh dan Kembangkan (Grow andBuild) pada Matriks IE. Selaras dengan tujuan penelitian untuk menetapkan alternative strategi (Product Development, Market Development dan Panetration/Market penetration) dan selanjutnya menetapkan strategi pilihan yang dijabarkan menjadi produk unggulan yang menjadi bagian dari sebuah rencana bisnisyang memuat langkah-langkah intervensi pada aspek Manajemen RS mulai dari Visi-Misi, Produk Pelayanan, Manajemen dan Organisasi, Manajemen SDM, Manajemen Fasilitas, Rencana Pemasaran, SIM RS, dan Keuangan. Kata Kunci : RS BaliMed Karangasem, Rencana Bisnis

---

BaliMed Karangasem Hospital is the first private hospital in Karangasem regency that feasible to established based on situational analysis that has determined the position of the BaliMed Karangasem Hospital is at Future quadrant (Strength-Opportunities) for the TOWS matrix and Grow and Grow (Grow and Build) in IEMatrix. In harmony with the purpose of this study to establish alternative strategies(Product Development, Market Development and Panetration / Market penetration)and then set the option strategy and then implemented into superior products that are part of a business plan that includes intervention measures on Hospital Management aspects from Vision -Mission, Product Services, Organization and Management,Human Resource Management, Facilities Management, Marketing Plans, HospitalInformation System, and Finance. Keywords: BaliMed Karangasem Hospital, Business Plan

Abstrak: Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneia Nomor 44 Tahun 2018, PKRS merupakan hal yang wajib diselenggarakan oleh rumah sakit, termasuk RS Hermina Bogor. RS Hermina Bogor sebagai wujud komitmen terhaap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan akreditasi, maka diselenggarakannya PKRS di RS Hermina Bogor. Kendala yang terjadi berkaitan dengan penyelenggaraan PKRS di RS Hermina Bogor adalah kurangnya penyuluhan internal, penyediaan leaflet yang terlihat oleh pengunjung rumah sakit, dan belum dilaksanakannya PKRS cecara optimal karena masih hanya sebatas persyaratan akreditasi. Kendala lain adalah belum sesuainya pelaksanaan PKRS di RS Hermina Bogor sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018, seperti bentuk organisasi PKRS yang seharunya berbentuk instalasi PKRS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai implementasi penyelenggaraan PKRS di RS Hermina Bogor pada tahun 2019, khususnya pada triwulan I. Hal tersebut akan dikaji berdasarkan teori sistem, dimulai dari input (kebijakan atau regulasi PKRS, ketenagaan PKRS, dana, serta sarana dan prasarana). Process dalam penelitian ini berupa manajemen PKRS (pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi). Output dari penelitian adalah pelaksanaan PKRS sesuai 4 standar PKRS. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedure (RAP). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa telaah dokumen, observasi, dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut seperti dari unsur input belum adanya revisi pedoman penyelenggaraan PKRS, belum adanya SPO khusus PKRS, masalah ketenagaan yang khusus mengelola PKRS, belum adanya syarat khusus untuk menjadi anggota Tim PKRS, belum adanya pelatihan khusus PKRS, dan belum optimalnya pemanfaatan ruangan PKRS. Permasalahan dari unsur process yaitu belum adanya pengkajian kesehatan SDM secara keseluruhan, perencanaan serta monitoring dan evaluasi yang belum diikuti oleh seluruh anggota Tim PKRS, serta pelaksanaan internal seperti pendistribusian leaflet yang belum terlihat banyak oleh pasien dan peran kurang optimalnya edukasi dengan media sosial. Permasalahan dari unsur output adalah belum adanya instrumen 4 standar PKRS sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018.
Kata kunci: PKRS, teori sistem, manajemen PKRS, standar PKRS, RS Hermina Bogor

Abstrak: ABSTRAK Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku lembaga yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum, menjalankan reformasi birokrasi di bidang pelayanan kesehatan khususnya yang dilaksanakan oleh RS Bhayangkara kepada masyarakat menjadi bagian yang terintegrasi dari reformasi birokrasi Polri. Dengan terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2005 serta Perkap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai titik tolak pembentukan Satker BLU di lingkungan Polri (Rumkit Bhayangkara). Tujuan penelitian ini untuk menganalisa implementasi kebijakan tata kelola Badan Layanan Umum di Rumah Sakit Bhayangkara Polri. Penelitian dilakukan melalui analisis data sekunder dan wawancara mendalam dengan kepala rumah sakit dari perwakilan 3 RS yaitu RS Bhayangkara Tk. II Sartika Asih Bandung, RS Bhayangkara Tk. III Bengkulu, dan RS Bhayangkara Tk IV Sespima Ciputat,dan pembina layanan kesehatan Kepolisian Pusat, perwakilan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, perwakilan Ditjen Yankes Kementerian Kesehatan, dan perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi telaah dokumen Dan didapatkan hasil bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Polri yang sudah BLU memberikan efek positif, dimana RS menjadi lebih fleksibel untuk mengembangkan layanannya, sehingga terjadi peningkatan pendapatan rumah sakit, implementasi tata kelola BLU di RS Bhayangkara telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun pada telaah dokumen masih ditemukan beberapa ketidaklengkapan berupa bukti evaluasi dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh pengawas internal maupun dewan pengawas, PPK-BLU yang diterapkan di RS Bhayangkara sesuai dengan UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 20 ayat 3, dan implementasi tata kelola BLU Di RS Bhayangkara menurut 10 unsur yang terkait secara garis besar sudah berjalan baik sesuai dengan asas BLU. Hal-hal yang harus dipersiapkan RS Bhayangkara untuk menjadi BLU yaitu meningkatkan layanan, sehingga terjadi peningkatan pendapatan rumah sakit, melakukan persiapan seperti persyaratan substantif, teknis, dan adminitratif seperti yang tercantum pada PP Nomor 23 tahun 2005 pada pasal 4, memberi pemahaman dan edukasi kepada seluruh personil rumah sakit akan pelaksanaan BLU di Rumah Sakit Bhayangkara Polri. Kata kunci : Badan Layanan Umum, RS Bhayangkara Polri, implementasi, tata kelola Public Service Agency (BLU) is a government agency established to provide services to the public in the form of providing goods and / or services sold without prioritizing profit and in carrying out its activities based on efficiency and productivity principles. The Police of the Republic of Indonesia as an institution in charge of enforcing the law, carrying out bureaucratic reforms in the field of health services especially implemented by Bhayangkara Hospital to the community become an integrated part of the reform of the police bureaucracy. With the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2005 and Regulation of Chief of Police Number 3 Year 2010 on Hospital Financial Management System in the Police Environment of the Republic of Indonesia is the starting point of the formation of BLU Work Unit within Polri(Rumkit Bhayangkara).The purpose of this research is to analyze the implementation of governance policy of Public Service Board at Bhayangkara Polri Hospital. The study was conducted through secondary data analysis and in-depth interviews with the head of the hospital from a representative of 3 RS, Bhayangkara Tk. II Sartika Asih Bandung, Bhayangkara Hospital Tk. III Bengkulu and Bhayangkara Tk IV Sespima Ciputat Hospital, and the Central Police healthcare supervisor, the Directorate General of Treasury at the Ministry of Finance, the Directorate General of Yankes of the Ministry of Health, and representatives of the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. This research used qualitative method through in-depth interview technique and observation of document review And it was found that Bhayangkara Polri Hospital which has BLU give positive effect, where the hospital become more flexible to develop its service, so that there is an increase of hospital's income, the implementation of BLU governance in Bhayangkara Hospital has been run in accordance with the provisions of the laws and principles applicable to the BLU. Although in the document review still found some incompleteness in the form of evidences of evaluation of the implementation of monitoring and evaluation activities conducted by internal supervisors and supervisory boards, PPK-BLU applied in Bhayangkara Hospital in accordance with laws and regulations as in Law No. 44 of 2009 about hospitals in article 20, paragraph 3, and implementation of BLU governance In Bhayangkara Hospital according to 10 related elements in outline has been running well in accordance with the principle of BLU. The things that must be prepared by Bhayangkara Hospital to become BLU is to improve the service, so that there is an increase of hospital income, perform preparation such as substantive, technical, and administrative requirements as stated in PP No. 23 year 2005 on article 4, giving understanding and education to all hospital personnel will implement the Financial Management of Public Service Board at Bhayangkara Polri Hospital Keywords : Public Service Agency (BLU), Bhayangkara Polri Hospital, implementation, governance