Abstrak: Pada tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan mendistribusikan produk Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Provinsi namun pendistribusian dokumen mengalami keterlambatan.Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2014.Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2014 Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tidak menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan di tahun 2015 digunakan sebagai acuan namun data sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada antara lain dikarenakan sumber data Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2013 dan terjadi mutasi pegawai sehubungan dengan pembukaan RSU Kecamatan.Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan penyebab dari kurang tercapainya tujuan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 yaitu integrasi data belum dianggap penting.

---

In 2014 the Human Resources Planning and Utilization of Health distributes products Health Plan Document HR needs to be a reference in health human resource planning needs in the Provincial Office, but the distribution of the document has been delayed.This qualitative study aims to determine the implementation of the Health Human Resource Needs Plan Document 2014 Human Resources Planning and Utilization of Health in Jakarta Provincial Health Office of the Year 2014.The results showed in 2014 Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization not a reference in the preparation of the document HHR planning needs in the Jakarta Provincial Health Office and in 2015 was used as a reference but the data is not in accordance with the existing conditions, among others, because the data sources Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization of year 2013 and a mutation of employees in connection with the opening of the District Hospital.The conclusion of this study, the cause of the lack of achievement of the plan document HHR needs in Jakarta Provincial Health Office in 2015, namely the integration of the data has not been considered important.

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai perencanaan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggunakan pendekatan berbasis beban kerja dalam menghitung perhitungan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Namun, dalam implikasinya masih ditemukan ketidaksesuaian, terutama dalam menentukan angka dari variabelnya. Berdasarkan teori yang ditemukan, pendekatan yang paling efektif untuk menghitung kebutuhan SDM Kesehatan adalah needs-based (berbasis kebutuhan). Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui proses, faktor, dan kesenjangan dalam perencanaan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini berupa formula, langkah, dan pengaplikasian needsbased dalam perhitungan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan needs-based dianggap lebih cocok untuk diterapkan dalam perhitungan kebutuhan Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan tenaga kesehatan lain yang memberi pelayanan UKM. Pendekatan ini dapat dijadikan sebagai langkah lanjutan dari metode ABK Kesehatan yang sudah digunakan sebelumnya. Perhitungan needs-based dilakukan dengan menambahkan variabel target populasi dalam perhitungannya.
Kata kunci: Perencanaan Kebutuhan, SDM Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, needs-based

---

The focus of this study is about Health Human Resource Planning of Public Health Promotor in Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta services. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta use ABK Kesehatan method for calculating Health Promotor needs. However, we still found some errors dalam menentukan the variables. Based on the theory, that the most effective method for calculation Health Human Resource needs is the needs-based approach. The purpose of this study is to find out how the processes run, what factors influence the processes, and the gaps in Health Promotor Human Resource Planning in Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. This research uses qualitative method by utilizing secondary data from various sources. This study explains the formulas, steps, and the application of needs-based approach for calculating the needs of Health Promotor in Dinas Kesehatan DKI Jakarta. From this study it can be concluded that the needs-based approach is suitable for calculating the needs of other Public Health Workers. This approach can be used as a further step from the ABK Kesehatan method that has been used before. The needs-based calculation is performed by adding a target population variable to its calculation.
Key words : Human Resource Planning, Health Worker, Health Promotor, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Needs-Based

Abstrak: Perencanaan tenaga kesehatan disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan serta upaya kesehatan. Tahun 2015 Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan. Tahun 2016, kota Depok telah melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan Permenkes 33 Tahun 2015 tersebut, akan tetapi hasilnya belum dapat dijadikan pertimbangan dalam pengangkatan pegawai. Untuk itu peneliti melakukan analisis pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan SDM Kesehatan di Kota Depok untuk mendapatkan informasi mendalam bagaimana pelaksanaan penyusunan dokumen tersebut di tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa in-depth interview. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari satu informan dengan informan yang lain. Telaah terhadap dokumen yang dihasilkan, serta studi literatur dilakukan sebagai pembanding terhadap informasi yang telah di dapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan kota Depok tahun 2017 belum sesuai dengan tahapan yang terdapat dalam permenkes 33 tahun 2015 sehingga output belum menggambarkan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan kota Depok secara menyeluruh. Faktor komunikasi merupakan faktor yang berpengaruh ke semua tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di kota Depok tahun 2017 dan perlu ditingkatkan, khususnya komunikasi ke pemangku kebijakan tingkat kota untuk mendapakan dukungan dan komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, komunikasi kepada pelaksana di lapangan, serta komunikasi horisontal ke lintas sektor. Demikian juga faktor sumber daya khususnya kualitas dan kuantitas SDM dan dana, serta faktor disposisi khususnya komitmen dan insentif masih perlu ditingkatkan. Faktor Struktur Birokrasi perlu melibatkan sektor terkait, perlu adanya kejelasan tugas sebagai perencana SDM Kesehatan pada individu yang ditunjuk, serta perlu adanya SOP pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan yang singkat dan jelas. Kata kunci: Perencanaan; SDM Kesehatan; Permenkes 33/2015; Kota Depok Health workforce planning is organized in stages based on the availability of health workforce and the needs for development implementation as well as health efforts. In 2015 Ministry of Health issued Regulation of Minister of Health number 33 of 2015 on Guidelines for Preparation of Human Resource for Health (HRH) Needs Planning. In 2016, Depok has implemented the preparation of human resource of health needs planning documents based on Regulation of Minister of Health number 33 of 2015, but the results cannot be taken into consideration for recruitment. Therefore, the researcher conducted an analysis of the implementation of the preparation of HRH planning documents in Depok to obtain in-depth information about how the implementation of the preparation of the document in 2017. This research is a qualitative research with data collection techniques in the form of in-depth interview. Triangulation of sources was performed by comparing the data obtained from one informant to another informant. The study of the documents produced, as well as the literature study were used as the comparison to the information obtained. The result of the research indicates that the preparation of human resource of health needs planning documents of Depok in 2017 was not in accordance with the stages contained in Regulation of Minister of Health number 33 of 2015, so that the output has not depicted the human resource for health needs planning of Depok as a whole. Communication is an influencing factor to all stages of the implementation of preparation of HRH Needs planning document in Depok in 2017. It needs to be improved, especially for the communication to city-level stakeholders to get support and common commitment in the implementation of the activity of preparation of HRH needs planning document, as well as communication to the field executors, and horizontal to cross-sector communication. In addition, the factors of resources, particularly on the quality and quantity of human resources and funds, as well as disposition factors, especially the commitment and incentives should be improved. Bureaucratic Structure factors should involve the related sectors and it requires tasks clarity for HRH planner on the appointed individual. Moreover, SOPs of implementation of the preparation human resource for health needs planning document should be brief and clear. Key words: Planning; Human Resources for Health; Regulation of Minister of Health number 33 of 2015; Depok

Abstrak: Penyakit jantung adalah penyakit tidak menular yang merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, sehingga peningkatan kapasitas rumah sakit dalam memberikan layanan jantung menjadi prioritas nasional. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan di institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakrediatsi. Namun, belum semua pelatihan memberikan dampak langsung terhadap mampu laksanan rumah sakit secara merata. Penelitian ini menganalisis pengetahuan pasca pelatihan tenaga kesehatan dengan mampu laksana rumah sakit dalam melaksanakan pelayanan jantung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan data sekunder dari rekap pelatihan jantung nasional tahun 2024 dan rekap data rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan jantung tahun 2024. Data dianalisis berdasarkan model evaluasi pelatihan Kirkpatrik (Level 2 dan Level 4), serta distribusi geografis dan jenis pelatihan yang diikuti. Hasil menyatakan bahwa pelatihan seperti BTCLS, ACLS, dan Intensive care merupakan pelatihan yang paling banyak diikuti, terutama oleh rumah sakit di wilayah Indonesia bagian barat. Rumah sakit dengan strata Paripurna menyelenggarakan pelayanan jantung yang lebih lengkap dan mengikuti lebih banyak pelatihan lanjutan, sedangkan rumah sakit dengan strata Madya cenderung mengikuti pelatihan dasar. Ketimpangan regional ditemukan cukup besar, dengan dominasi peserta dari wilayah Pulau Jawa. Pelatihan dari institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakrediatsi terbukti berkontribusi terhadap peningkatan mampu laksanaan pelayanan jantung di rumah sakit. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan pemerataan pelatihan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur agar terjadi keadilan akses dan peningkatan kapasitas layanan secara nasional.Cardiovascular disease is a non-communicable disease and one of the leading causes of death in Indonesia. As a result, strengthening hospital capacity in delivering cardiac care has become a national health priority. One of the key strategies is enhancing the competence of healthcare professionals through training programs provided by accredited health training institutions. However, not all training programs have had a direct and equal impact on hospitals' ability to deliver cardiac services across the country. This study aims to analyze of post-training knowledge of healthcare workers on the ability to manage cardiac services implementation in hospital. This study uses a descriptive approach based on secondary data from the 2024 national cardiac training database and data from hospitals offering cardiac services in the same year. The data were analyzed using the Kirkpatrick training evaluation model, focusing on Level 2 and Level 4, as well as training types and geographic distribution. The most commonly attended training programs were BTCLS, ACLS, and Intensive Care, predominantly by hospitals located in western Indonesia. Paripurna-strata hospitals generally provided more comprehensive cardiac services and attended more advanced training, whereas Madya-strata hospitals tended to participate only in basic-level training. A significant regional disparity was identified, with a high concentration of participants from Java. Training delivered by accredited institutions has proven to contribute positively to the readiness of hospitals in providing cardiac services. To ensure equitable access and capacity building across the country, the government should strengthen policies and ensure more equitable distribution of cardiac training, particularly in central and eastern regions of Indonesia.

---

Abstrak: Penulisan ini memiliki fokus untuk mengetahui tingkat capaian pembangunan kesehatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dari aspek tata kelola pemerintahan (Governance).

Abstrak: Latar Belakang. Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset paling penting yang harusdimiliki oleh rumah sakit, karena Pertama, produk yang ditawarkan di rumah sakit adalah jasa,yang sangat padat karya, sehingga peranan tenaga sangat besar, Kedua, tenaga adalah salah satuyang pengadaannya tidak bisa seketika dan membutuhkan waktu, sehingga perencanaan tenagaharus dilakukan dengan baik. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di dapatkan bahwa Departemen SDM RS Haji Jakarta belum pernah melakukan perencanaan tenaga denganmenghitung beban kerja nyata dan belum pernah menggunakan metode WISN sebagai alatperhitungan ketenagaan, serta didapatkan juga bahwa petugas sub bagian rekam medikmerangkap beberapa job description, sehingga hal ini menjadi perhatian bagi rumah sakit untukdilakukan penelitian lebih dalam mengenai analisis kebutuhan tenaga di Sub Bagian RekamMedik RS Haji Jakarta. Metode Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan analisa data kuantitatif dan kualitatif.Data primer didapat dari pengamatan dengan menggunakan metode work sampling denganinterval pengamatan setiap waktu 5 menit selama tujuh hari kerja (kuantitatif) dan menggunakanwawancara terstruktur untuk mengcross check hasil penelitian terkait penggunaan waktu setiappola kegiatan staff dan hasil perhitungan jumlah kebutuhan tenaga dengan metode Workload Indicator Staff Need (WISN) kepada pihak terkait yaitu SDM dan Sub Bagian Rekam Medik(kualitatif). Sedangkan, data sekunder didapat dari telaah dokumen terkait uraian tugas setiapkategori SDM, standard operating procedure (SOP), data absensi (cuti, sakit dan ketidakhadiran)dan data pendidikan dan pelatihan untuk mengetahui waktu kerja tersedia.Hasil. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata penggunaan waktu setiap polakegiatan staff untuk lima kategori SDM adalah sebesar 50,39% untuk kegiatan produktiflangsung, sebesar 12,46% untuk kegiatan produktif tidak langsung, sebesar 18,83% untukkegiatan non produktif dan sebesar 18,33% untuk kegiatan pribadi. Berdasarkan hasil perhitungan WISN didapatkan jumlah kebutuhan staff pelaksana sub bagian rekam medik RS Haji Jakarta sebanyak 17 orang, staff pelaksana yang ada saat ini sebesar 23 orang, terjadikelebihan tenaga sebanyak 6 orang tenaga, dengan rasio WISN sebesar 1,35. Perlu diupayakan lebih lanjut mengenai pemindahan dan penempatan kelebihan tenaga pelaksana tersebut sehingga produktifitas staf pelaksana menjadi lebih meningkat.
Kata kunci:Sumber Daya Manusia (SDM), Perencanaan SDM Kesehatan, Work Sampling, WorkloadIndicator Staff Need (WISN).