Abstrak: Program Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmen peserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Uji validitas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwa implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalan dengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja, namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap. Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masih mengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaan pedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin dengan baik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksana kurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum sepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan: implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala. Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM, sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.
Kata kunci : implementasi kebijakan; Kader JKN-KIS; sektor informal

---

The JKN-KIS Cadre Program was established to increase membership growth and increase the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. The purpose of this research is to analyze the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 with in-depth interview technique, observation and document review using Van Meter and Van Horn policy implementation theory. Test validity through a source and method triangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standards and targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximized and the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems, application technology systems, and information dissemination are still constrained. Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not been maximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN-KIS Human Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementers is not supportive and the economic, social and political environment has not fully supported the implementation of the KKD-KIS Cadre program. Conclusion: The implementation of JKN-KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The need for improvement of standards and targets, information systems, communication, human resources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIS cadre program.
Keywords: policy implementation; JKN-KIS Cadre; the informal sector

Abstrak: Jumlah tenaga kerja informal lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja formal di Indonesia. Cakupan kepemilikan jaminan kecelakaan kerja masih sangat rendah sedangkan angka kecelakaan kerja masih cenderung tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jaminan kecelakaan kerja pada tenaga kerja informal di Indonesia. Variabel yang diamati yaitu, wilayah, umur, jenis kelamin, status pernikahan, status kesehatan, pendidikan, tingkat resiko pekerjaan, lama bekerja, Kepemilikan JKN, rawat jalan dan pendapatan tenaga kerja informal. Data yang digunakan adalah Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2017 diolah menggunakan stata dengan uji logit serta dianalisis dengan pendekatan model ekonometri. Hasil penelitian dengan p value <0,05 menunjukkan adanya hubungan antara wilayah, umur, jenis kelamin, status kesehatan, pendidikan, tingkat resiko pekerjaan, Kepemilikan JKN, dan pendapatan tenaga kerja informal terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja di Indonesia. Sedangkan variabel umur, status pernikahan, rawat jalan tidak berhubungan secara statistik dengan kepemilikan JKK. Nilai Ods Ratio (OR) tertinggi antara lain variabel pendapatan (OR 6,37), pendidikan tinggi (OR 2,99) dan kepemilikan JKN (OR 2,44) sedangkan yang terendah adalah variabel jenis kelamin (0,71).

Abstrak: Perilaku manusia yang berhubungan dengan keselamatan merupakan sebuahpendekatan untuk menganalisis apa yang dibutuhkan untuk membuat perilakuaman lebih dimungkinkan dan mengurangi perilaku yang berisiko (Geller, 2001).Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku bekerja aman sangat pentinguntuk diketahui sehingga faktor-faktor tersebut dapat diperbaiki dan terusditingkatkan agar terhindar dari kecelakaan kerja, baik injury maupun near miss.Aspek keselamatan pada bengkel servis mobil yang bergerak dalam industrisektor informal, merupakan aspek penting karena terdapat banyak kondisi ataukeadaan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja karena kondisi industriinformal saat ini masih sangat kurang memadai dan juga kurang mendapatperhatian dari instansi terkait, tidak sesuainya rancangan tempat kerja, kurangbaiknya prosedur atau pengorganisasian kerja, rendahnya kesadaran para pekerjauntuk berperilaku aman dalam bekerja serta minimnya peralatan pelindung bagipekerja.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain crosssectional dimana informasi dan data dikumpulkan pada satu waktu yang samamelalui penyebaran kuesioner, observasi dan wawancara pada 22 bengkel servismobil di Depok. Sampel pada penelitian ini berjumlah 106 responden. Analisisbivariat dilakukan dengan uji Chi Square.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui 51,9% pekerja berperilaku amandan 48,1% pekerja yang berperilaku tidak aman. Faktor-faktor yang tidak mempengaruhi perilaku aman adalah pengetahuan. Sedangkan, faktor-faktor yangterbukti mempengaruhi perilaku aman adalah sikap, pengalaman bekerja,ketersediaan SOP, ketersediaan APD, peran pengawas dan peran rekan kerja.Kata kunci : perilaku aman, sektor informal, bengkel servis mobil

---

Human behavior related to safety is an approach to analyzing what isneeded to make the behavior more likely to be safe and reduce risk of behavior(Geller, 2001). Factors affecting work safety behavior are very important to beknown so that these factors can be repaired and improved continuously in order toavoid accidents, whether injury or near miss.Safety aspects of the car service station engaged in the informal sectorindustries, is an essential aspect because there are a lot of conditions orcircumstances that can lead to accidents due to the conditions of informal industryis still highly inadequate and also received less attention from the authorities, theincompatibility plans of employment, poor procedures or organizing work, lack ofawareness of the workers to behave safely at work and also lack of protectiveequipment for workers.This research is a quantitative study with cross-sectional design whereinformation and data collected at the same time through the distribution ofquestionnaires, observations and interviews in 22 car service stations in Depok.The sample in this research are 106 respondents. Bivariate analysis performed byChi Square test.Results of the study, 51,9% of workers behave safely and 48,1% others donot behave safely. Factors that do not affect safety behavior is knowledge.Meanwhile, factors that shown to affect safety behavior are the attitude, workingexperience, availability of SOP (Standar Operating Procedure), availability ofPPE (Personal Protective Equipment), role of supervisor and role of co-worker.Keywords : safety behavior, informal sector, car service station

Abstrak: Dalam rangka pencapaian universal health coverage, mekanisme asuransi kesehatan wajib merupakan satu langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai hal tersebut. Namun, ditemukan permasalahan yang terjadi di berbagai negara, yaitu sulitnya mengintegrasikan sektor informal dalam program yang akhirnya menghambat negara dalam pencapaian UHC. Selain itu, tidak adanya lembaga yang menaungi sektor informal serta tidak adanya mekanisme efektif yang memaksa. sektor informal untuk bergabung dalam program merupakan kondisi yang memprihatinkan karena sektor informal rentan terhadap bahaya kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan status kepesertaan aktif dalam program asuransi kesehatan wajib pada kalangan sektor informal serta untuk menelaah inovasi yang dilakukan diberbagai negara ketika mengintegrasikan sektor informal dalam kepesertaan program. Literature review merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data diperoleh dari 5 online database yaitu, PubMed, ProQuest, ScienceDirect, Scopus, dan WileyOnline Library. Terdapat 12 studi yang terinklusi dalam penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas studi menggunakan asuransi kesehatan sosial dalam menerapkan program asuransi kesehatan wajib. Fungsi financial protection pada seluruh negara temuan kurang adekuat karena tingkat out-of-pocket masih diatas ambang batas WHO. Ditemukan 5 determinan yang berhubungan dengan enrollment dan 7 determinan terkait kepesertaan aktif. Terdapat 4 determinan yang dapat diberikan intervensi, yaitu pengetahuan, tingkat pendidikan, sosialisasi oleh pihak penyelenggara serta metode pembayaran. Ditemukan inovasi seperti menerapkan kajian wajib untuk program, pemberian insentif dan mengembangkan strategi komunikasi efektif

Abstrak: Sektor informal di Indonesia menyerap begitu banyak tenaga kerja dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari sektor informal. Usaha mikro pembuatan batu bata diketahui membutuhkan tenaga fisik yang besar dan bekerja di lingkungan yang tidak ideal. Postur janggal, udara tercemar oleh asap karbon, terik matahari dan kebiasaan merokok menjadi ancaman para pengrajin batu bata selama bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor informal khususnya usaha mikro. Implementasi K3 diukur dari hasil observasi di lapangan, ditunjang dengan kuesioner untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku K3 para pengrajin batu bata (n=60), kuesioner Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) untuk melihat gambaran keluhan gangguan otot rangka pada pengrajin batu bata dan wawancara dengan instansi pemerintah untuk memvalidasi hasil observasi dan kuesioner. Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, dan perilaku pengrajin batu bata terkait K3 masih rendah dan tidak adanya Pos UKK di Desa Panggisari. Keluhan gangguan otot rangka terbanyak ada pada bagian punggung bawah (91,6%), bahu (71,7%) dan punggung atas (71,7%). Instansi pemerintah memiliki kendala dan keterbatasan dalam mendukung berjalannya implementasi K3 yang baik di sektor usah mikro. Perlu adanya komitmen kuat untuk menjalankan K3 baik dari pengrajin batu bata maupun dari pemerintah

Abstrak: Perlindungan kesehatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni setiap upaya pembangunan harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk mencapainya, pemerintah telah mengupayakan suatu Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Salah satu bentuk UKBM untuk pekerja sektor informal adalah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK). Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Pos UKK di wilayah kerja 6 puskesmas Kota Tangerang tahun 2016 mulai dari pembentukan organisasi, kegiatan pembinaan oleh puskesmas, hingga pemberian pelayanan kesehatan oleh kader. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mendorong aktifnya penyelenggaraan Pos UKK diperlukan membentuk kerjasama yang kuat dengan lintas sektor terkait, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penanggung jawab program Pos UKK serta kader, dan pengelolaan sumber keuangan. Kata kunci : UKBM, pos upaya kesehatan kerja, Pos UKK, sektor informal, puskesmas. Health protection and effort to improve public health has been regulated in Law Number 36 year 2009 on Health, that every effort should pay attention to the development of public health, and is the responsibility of both government and society. To achieve that, the government has sought an Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). One form of UKBM for informal sector workers is Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK). This study focus on the implementation of Pos UKK in the workplace of 6 Health Centers Tangerang City in 2016, ranging from the establishment of the organization, develompment activities, to the provision of occupational health services by the cadres.the results of this study suggest that to encourage active implementation of Pos UKK needed to form strong alliances with across relevant sectors, increase skills and knowledge of the person incharge and cadres of Pos UKK, and management of financial resources Keyword : UKBM, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Pos UKK, informal sector, health centers.

Abstrak: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu bentuk perlindungansosial dibidang kesehatan. Sektor informal atau pekerja bukan penerima upahmemiliki persentase paling rendah dibandingkan dengan peserta lainnya. Tujuanpenelitian ini mengetahui determinan willingness to pay iuran jaminan kesehatanpada pengemudi ojek pangkalan di Kota Depok. Penelitian ini merupakanpenelitian kuantitatif dengan design potong lintang. Metode pemilihan ojekpangkalan dilakukan dengan sistem random sampling, sedangkan pemilihanresponden dilakukan secara accidental. Hasil penelitian diperoleh, umur,pendapatan keluarga, dan pengetahuan mempengaruhi kesediaan membayar iuran.Rerata kesediaan membayar iuran pada kelas III sebesar Rp. 19.364,-, kelas II Rp.27.439,- dan kelas I Rp 37.159,-Kata Kunci : WTP, sektor informal, JKN, ojek pangkalan.