Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Rista Yunanda; Pembimbing: Martya Rahmaniati Makful; Penguji: Kartika Anggun Dimar Setio, Wahyu Septiono, Titeu Herawati, Siti Sugih Hartiningsih
Abstrak:
Read More
Kekerasan seksual pada remaja usia 13–17 tahun adalah tindakan seksual terhadap remaja yang berusia dibawah usia hukum dan belum matang secara psikososial, yang terjadi akibat eksploitasi kerentanan, dan tanpa persetujuan yang sah. Pelaporan kekerasan seksual pada remaja semakin meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti determinan kekerasan seksual pada remaja di wilayah perkotaan dan pedesaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori sosio-ekologi. Sumber data menggunakan data SNPHAR tahun 2021. Jumlah sampel sebanyak 4.903 remaja usia 13-17 tahun. Analisis yang digunakan adalah univariat, bivariat dan multivariabel. Temuan hasil penelitian ini menunjukan prevalensi kekerasan seksual di wilayah perkotaan sebesar 6,09% dan di pedesaan sebesar 5,84%. Determinan kekerasan seksual di perkotaan mencakup jenis kelamin (AOR: 2,57 95% CI: 1,69-3,90), sikap terhadap gender (AOR : 1,52 95%CI: 1,02-2,27), pekerjaan (AOR : 1,78 95% CI: 1,12-2,86) dan dukungan keluarga (AOR: 2,68 95%CI : 1,89-3,81). Kemudian, determinan kekerasan seksual di pedesaan mencakup disabilitas (AOR: 2,55 95%CI: 1,22-5,31), jenis kelamin (AOR: 2,35 95%CI: 1,39-3,97), dukungan keluarga (AOR: 2,56 95%CI: 1,78-3,68), pekerjaan (AOR : 1,85 95%CI : 1,13-3,01) dan paparan informasi kesehatan reproduksi (AOR: 0,54 95%CI: 0,31-0,94). Berdasarkan hasil penelitian ini maka diperlukan pencegahan primer, sekunder dan tersier agar kekerasan seksual pada remaja di Indonesia dapat ditangani.
Sexual violence against adolescents aged 13–17 years is a sexual act against adolescents who are under the legal age and psychosocially immature, which occurs as a result of exploitation of vulnerability and without true consent. Reports of sexual violence against adolescents are increasing every year. This study aims to investigate the determinants of sexual violence against adolescents in urban and rural areas of Indonesia. The study employs a socio-ecological theory. Data sources utilize the 2021 SNPHAR data. The sample size comprises 4,903 adolescents aged 13–17 years. The analyses employed include univariate, bivariate, and multivariable analyses. The findings of this study show that the prevalence of sexual violence in urban areas is 6.09% and in rural areas is 5.84%. Determinants of sexual violence in urban areas include gender (AOR: 2.57, 95% CI: 1.69-3.90), attitudes toward gender (AOR: 1.52, 95% CI: 1.02–2.27), occupation (AOR: 1.78, 95% CI: 1.12–2.86), and family support (AOR: 2.68, 95% CI: 1.89–3.81). Furthermore, determinants of sexual violence in rural areas include disability (AOR: 2.55, 95% CI: 1.22–5.31), gender (AOR: 2.35, 95% CI: 1.39–3.97), family support (AOR: 2.56, 95% CI: 1.78–3.68), occupation (AOR: 1.85, 95% CI: 1.13–3.01), and exposure to reproductive health information (AOR: 0.54, 95% CI: 0.31–0.94). Based on the results of this study, primary, secondary, and tertiary prevention measures are needed to address sexual violence among adolescents in Indonesia.
T-7243
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nadia Shaffira Aulia; Pembimbing: Lhuri Dwianti Rahmartani; Penguji: Trisari Anggondowati, Syafirah Hardani
Abstrak:
Latar Belakang: Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan sosial pada korban. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keberlangsungan kekerasan seksual adalah rape myth acceptance (RMA), yaitu penerimaan terhadap keyakinan yang menyalahkan korban, membenarkan tindakan pelaku, atau meminimalkan terjadinya kekerasan seksual. Penelitian mengenai RMA pada mahasiswa kesehatan masyarakat di Indonesia masih terbatas, padahal kelompok ini merupakan calon tenaga kesehatan masyarakat yang berperan dalam upaya promotif, preventif, dan edukasi terkait pencegahan kekerasan seksual. Tujuan: Mengetahui gambaran pengetahuan mengenai kekerasan seksual dan tingkat rape myth acceptance pada mahasiswa aktif S1 Reguler Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun ajaran 2025/2026. Metode: Penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Sebanyak 305 responden dipilih menggunakan teknik convenience sampling dan mengisi kuesioner daring pada April 2026. Pengetahuan mengenai kekerasan seksual diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan peneliti, sedangkan rape myth acceptance diukur menggunakan Updated Illinois Rape Myth Acceptance Scale (uIRMA) versi 22 item dengan rentang skor teoretis 22-110. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi, rerata, median, dan simpangan baku.. Hasil: Sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai kekerasan seksual (74,1%). Meskipun demikian, masih ditemukan kesenjangan pengetahuan mengenai marital rape serta pelecehan seksual verbal dan digital. Rerata skor rape myth acceptance sebesar 43,27 dari rentang skor teoretis 22-110, yang menunjukkan tingkat rape myth acceptance relatif rendah. Dimensi He Didn't Mean To memiliki rerata skor tertinggi, sedangkan dimensi It Wasn't Really Rape memiliki rerata skor terendah. Kesimpulan: Mahasiswa S1 Reguler Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai kekerasan seksual dan tingkat rape myth acceptance yang relatif di bawah nilai tengah teoretis (55). Meskipun demikian, masih terdapat bentuk mitos tertentu yang berkaitan dengan minimisasi tanggung jawab pelaku serta kesenjangan pengetahuan mengenai beberapa bentuk kekerasan seksual. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan edukasi mengenai kekerasan seksual yang secara eksplisit membahas konsep persetujuan (consent), perspektif kekerasan berbasis gender, dan pembongkaran mitos pemerkosaan di lingkungan perguruan tinggi.
Read More
Background: Sexual violence is a major public health issue with significant physical, psychological, social, and reproductive health consequences for survivors. One factor contributing to its persistence is rape myth acceptance (RMA), which refers to beliefs that blame victims, excuse perpetrators, or minimize acts of sexual violence. Research examining RMA among public health students in Indonesia remains limited, despite their future role in health promotion, prevention, and education related to sexual violence. Objective: To describe knowledge of sexual violence and the level of rape myth acceptance among undergraduate students of the Faculty of Public Health, Universitas Indonesia, in the 2025/2026 academic year. Methods: A descriptive quantitative study with a cross-sectional design was conducted among 305 respondents recruited through convenience sampling. Data were collected using an online questionnaire in April 2026. Knowledge of sexual violence was assessed using a researcher-developed questionnaire, while rape myth acceptance was measured using the 22-item Updated Illinois Rape Myth Acceptance Scale (uIRMA), with a theoretical score range of 22 to 110. Data were analyzed descriptively using frequency distributions, means, medians, and standard deviations. Results: Most respondents demonstrated good knowledge of sexual violence (74.1%). However, gaps in understanding remained regarding marital rape and verbal and digital sexual harassment. The mean RMA score was 43.27 out of a theoretical range of 22 to 110, indicating a relatively low level of rape myth acceptance. The highest mean score was observed in the He Didn't Mean To dimension, whereas the lowest was found in the It Wasn't Really Rape dimension. Conclusion: Undergraduate students of the Faculty of Public Health, Universitas Indonesia demonstrated good knowledge of sexual violence and a relatively low level of rape myth acceptance. Nevertheless, misconceptions related to minimizing perpetrator responsibility and gaps in understanding certain forms of sexual violence remain. These findings highlight the importance of strengthening university-based education that explicitly addresses consent, gender-based violence, and the deconstruction of rape myths.
S-12465
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Amelia Dyah Kartika Sari; Pembimbing: Sabarinah; Penguji: Ella Nurlaella Hadi, Evi Martha, Anggi Osyka, Nanang Aminudin Rachman
Abstrak:
Read More
Kekerasan seksual pada anak merupakan silent health emergency yang mempengaruhi status kesehatan dan kesejahteraan anak sepanjang hidupnya. Berdasarkan data SIMFONI PPA pada tahun 2023, kasus kekerasan seksual di Indonesia tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan dan lebih dari 30% terjadi pada anak usia 13 – 17 tahun. Anak di bawah 17 tahun memiliki kerentanan dasar, namun status disabilitas membuat anak menjadi 2-4 kali lebih berisiko mengalami kekerasan seksual dibandingkan dengan anak tanpa disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berkontribusi pada kejadian kekerasan seksual pada anak dengan disabilitas usia 13 – 17 tahun di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kerangka Teori Dependensi Ganda yang menganalisis faktor internal (jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengetahuan kesehatan reproduksi, dan status pekerjaan) dan faktor eksternal (tingkat ekonomi, keberadaan orang tua kandung, tempat tinggal, status pasangan, dukungan keluarga, dan dukungan teman) terhadap kekerasan seksual pada anak dengan disabilitas berusia 13 – 17 tahun. Penelitian ini menggunakan data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) di Indonesia pada tahun 2021 dengan desain studi potong lintang dan sampel sebanyak 1.213 anak disabilitas berusia 13 – 17 tahun, yang dianalisis menggunakan uji regresi logistik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 13,4% anak disabilitas mengalami kekerasan seksual, dengan 72,4% merupakan kekerasan seksual kontak dan 42,9% adalah kekerasan seksual non-kontak. Faktor yang berkontribusi pada kekerasan terhadap anak adalah jenis kelamin (aOR: 1,50; 95% CI: 1,04-2,13), status pasangan (aOR: 1,98; 95% CI: 1,41-2,78) yang merupakan faktor dominan, dan dukungan keluarga (aOR: 1,73; 95% CI: 1,23-2,43). Anak disabilitas yang memiliki pasangan hampir 2 kali lebih berisiko mengalami kekerasan seksual dibandingkan anak disabilitas yang tidak memiliki pasangan, setelah dikontrol oleh jenis kelamin dan dukungan keluarga. Diperlukan peningkatan kesadaran, penguatan intervensi, dan deteksi dini dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dengan disabilitas.
Sexual violence against children is a silent health emergency that affects the health and well-being of children throughout their lives. According to SIMFONI PPA data in 2023, cases of sexual violence in Indonesia from 2019 to 2023 have continued to increase, with more than 30% occurring in children aged 13-17 years. Children under 17 have inherent vulnerabilities, but having a disability makes them 2-4 times more likely to experience sexual violence compared to children without disabilities. This study aimed to analyze the factors contributing to the occurrence of sexual violence in children with disabilities aged 13-17 years in Indonesia. This study used the Double Dependency Theory framework to analyze internal factors (gender, education level, reproductive health knowledge, and employment status) and external factors (economic level, presence of biological parents, place of residence, relationship status, family support, and peer support) affecting sexual violence in children with disabilities aged 13-17 years. This study used data from the 2021 National Survey of Children's and Adolescents' Life Experiences (SNPHAR) in Indonesia with a cross-sectional study design and a sample of 1,213 children with disabilities aged 13-17 years, analyzed using logistic regression tests. Results of this study indicated that 13.4% of children with disabilities experience sexual violence, with 72.4% being contact sexual violence and 42.9% being non-contact sexual violence. Factors contributing to violence against children include gender (aOR: 1.50; 95% CI: 1.04-2.13), relationship status (aOR: 1.98; 95% CI: 1.41-2.78), which is a dominant factor, and family support (aOR: 1.73; 95% CI: 1.23-2.43). Children with disabilities who have partners are almost twice as likely to experience sexual violence compared to children with disabilities who do not have partners, after controlling for gender and family support. Increased awareness, strengthened interventions, and early detection are needed to prevent sexual violence against children with disabilities.
T-6978
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Wina Al Syifa; Pembimbing: Ella Nurlaella Hadi; Penguji: Dian Ayubi, Rita Damayanti, Mimi Mariani Lusli, Noridha Weningsari
Abstrak:
Read More
Perempuan disabilitas merupakan kelompok yang rentan untuk mengalami kekerasan seksual akibat kondisi disabilitas dan stigma di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stigma dan coping strategy perempuan disabilitas penyintas kekerasan seksual di ranah personal dengan menggunakan Transactional Stress and Coping Model Lazarus & Folkman (1984) di HWDI Jakarta tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, desain studi kasus pada 4 orang perempuan disabilitas penyintas kekerasan seksual dan 8 informan kunci dari keluarga penyintas, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, UPT Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta serta konselor HWDI Jakarta. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dilakukan pada bulan Mei-Juli 2023 dan dianalisis secara konten. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas penyintas merasa tidak berdaya, tidak berharga, tidak percaya diri, menarik diri dari lingkungan hingga berpikir untuk bunuh diri. Meski telah mengantisipasi stigma dengan menyembunyikan kekerasan seksual yang dialami, semua penyintas tetap menerima stigma hingga diskriminasi karena kekerasan dan kondisi disabilitas yang dialami. Mayoritas penyintas mendapatkan dukungan keluarga dan komunitas. Pada jenis problem-foused coping, umumnya penyintas mencari bantuan ke keluarga dan/atau profesional, sedangkan emotion-focused coping, mayoritas penyintas berolahraga dan beribadah untuk mengelola emosi, hanya sebagian penyintas mengembangkan humor dan pemaknaan positif. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada lembaga yang menangani kasus kekerasan terkait kebijakan dan hak disabilitas, cara pelaporan dan penanganan kasus. Sosialisasi kepada masyarakat terkait stigma dan kekerasan seksual diperlukan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan disabilitas.
Women with disabilities are one amongst the groups who are vulnerable to become the target of sexual violence due to their condition and stigma from the public. This research aims to uncover the stigma and coping strategy of women with disabilities who survived personal sexual violence using the Transactional Stress and Coping Model proposed by Lazarus & Folkman (1984) at Indonesian Women with Disabilities Organization (HWDI) Jakarta in 2023. This research uses a qualitative approach with a study case design on 4 women with disabilities who survived sexual violence and 8 key informants which consists of the survivors' families, Jakarta Health Agency, Technical Implementation Unit (UPT) of the Women and Children Protection Centre in Jakarta as well as the counselor of HWDI Jakarta. The data are collected through in-depth interview which was conducted in May-July 2023 and are being analyzed using content analysis. The result shows that the majority of the survivors feel a sense of helplessness, unworthiness, lack of self confidence, forfeit themselves from the society to the extent of even having suicidal thoughts. Even after anticipating the stigma by hiding the sexual violence they have experienced, all of the survivors still received the stigma and discrimination due to the violence and disability condition that they are in. The majority of the survivors received support from their families and community. On the problem-focused coping type, the survivors are generally seeking help to their families and/or professionals, while on the emotion-focused coping, the majority of the survivors do exercises and pray to process their emotions, only a number of survivors develop a sense of humor and positive mindset. Therefore, the government needs to provide and hold socialization to agencies that handle violence concerning the policy and the rights of people with disabilities, how to report and handle cases regarding the issue. Socialization to the public about stigma and sexual violence is also urgent in order to protect and fulfill the rights of women with disabilities
T-6807
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fentia Budiman; Pembimbing: Martya Rahmaniati Makful; Penguji: Sabarinah, Kusuma Dini
Abstrak:
Read More
Kekerasan seksual merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak pada kondisi fisik, psikologis, sosial, dan kualitas hidup penyintas. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan bagi penyintas. Namun, implementasi regulasi di Provinsi Maluku Utara masih menghadapi berbagai tantangan akibat karakteristik wilayah kepulauan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor input, proses, dan output dalam implementasi regulasi penanganan penyintas kekerasan seksual di Provinsi Maluku Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive sebanyak 15 orang yang terdiri atas unsur DP3A, Dinas Kesehatan, UPTD PPA, fasilitas pelayanan kesehatan, Kepolisian, lembaga bantuan hukum/organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan penyintas kekerasan seksual. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan NVivo dengan triangulasi sumber, metode, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor input telah mendukung implementasi regulasi melalui tersedianya regulasi, program, pedoman teknis, SOP, kelembagaan, dan sumber daya, meskipun masih terdapat keterbatasan SDM, pendanaan, dan sarana prasarana. Faktor proses telah berjalan melalui komunikasi, koordinasi lintas sektor, mekanisme pelayanan, sistem rujukan, serta monitoring dan evaluasi, namun belum optimal akibat kondisi geografis dan koordinasi antarinstansi. Faktor output menunjukkan adanya peningkatan keterlaksanaan layanan, aksesibilitas, kualitas pelayanan, dan pengalaman positif penyintas, meskipun pemerataan layanan di wilayah kepulauan masih menjadi tantangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi regulasi di Provinsi Maluku Utara telah berjalan, tetapi efektivitasnya masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, pemerataan sumber daya, koordinasi lintas sektor, serta pengembangan layanan yang mampu menjangkau wilayah kepulauan.
Sexual violence is a public health issue that has significant physical, psychological, social, and quality-of-life impacts on survivors. The Government of Indonesia has enacted several regulations, including Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence, as the legal foundation for providing protection and services to survivors. However, the implementation of these regulations in North Maluku Province continues to face various challenges due to its archipelagic geographical characteristics. This study aimed to analyze the input, process, and output factors influencing the implementation of regulations for the management of sexual violence survivors in North Maluku Province. This study employed a qualitative approach with a case study design. Fifteen informants were purposively selected, comprising representatives from the Provincial Office of Women's Empowerment and Child Protection, the Provincial Health Office, the Regional Technical Implementation Unit for Women's and Children's Protection (UPTD PPA), health service facilities, the Indonesian National Police, legal aid institutions/civil society organizations, academics, and survivors of sexual violence. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document reviews, and analyzed using thematic analysis supported by NVivo software with source, method, and document triangulation. The findings indicate that input factors supported regulatory implementation through the availability of regulations, supporting programs, technical guidelines, standard operating procedures, institutional arrangements, and resources, although limitations in human resources, funding, and infrastructure remain. Process factors were reflected in communication, cross-sectoral coordination, service mechanisms, referral systems, and monitoring and evaluation; however, their effectiveness was constrained by geographical conditions and interagency coordination. Output factors demonstrated improvements in service implementation, accessibility, service quality, and survivors' experiences, although equitable service provision across the archipelagic areas remains a challenge. This study concludes that the implementation of regulations in North Maluku Province has been carried out; however, its effectiveness requires strengthening institutional capacity, equitable resource distribution, enhanced cross-sectoral coordination, and the development of accessible services capable of reaching remote island communities.
T-7694
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dwi Octa Amalia; Pembimbing: Ella Nurlaella Hadi; Penguji: Kemal Nazaruddin Siregar, Sabarinah, Lies Rosdianty, Weni Kusumaningrum
Abstrak:
Read More
Kekerasan terhadap anak merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berpengaruh pada kesehatan dan kesejahteraan anak di sepanjang hidupnya. Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada tahun 2022, lebih dari separuh kasus kekerasan terjadi pada anak dan 34,27% pada anak berusia 13-17 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berkontribusi pada kejadian kekerasan terhadap anak usia 13-17 tahun di Indonesia. Penelitian menggunakan kerangka model sosio-ekologi yang menganalisis faktor individu (jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan), interpersonal (status domisili, status orang tua kandung, pengalaman menyaksikan kekerasan, dan status pernikahan), dan komunitas (tempat tinggal) terhadap kekerasan anak berusia 13-17 tahun. Penelitian ini menggunakan data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) di Indonesia tahun 2021 dengan studi cross sectional dan sampel sebanyak 4.903 anak berusia 13-17 tahun, yang dianalisis menggunakan uji regresi logistik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari anak-anak usia 13-17 tahun mengalami kekerasan, dengan tingkat prevalensi sebesar 46,2% (95% CI: 43,6%-48,8%). Kekerasan ini terjadi pada anak perempuan sebanyak 50,6% dan anak laki-laki sebanyak 42,1%. Bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik (13,8%), kekerasan emosional (41,6%), dan kekerasan seksual (6,9%). Faktor yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak adalah status pekerjaan anak (OR: 1,852; 95% CI: 1,478-2,320), status domisili (OR: 1,253; 95% CI: 1,018-1,541), dan pengalaman anak menyaksikan kekerasan (OR: 6,784; 95% CI: 5,778-7,966) yang merupakan faktor paling dominan. Anak yang berpengalaman menyaksikan kekerasan berisiko hampir 7 kali untuk mengalami kekerasan dibanding yang tidak memiliki pengalaman, setelah dikontrol oleh status pekerjaan dan status domisili. Diperlukan peningkatan kesadaran, penguatan intervensi, dan deteksi dini dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.
Violence against children is a public health concern that has long-term impacts on their health and well-being. In 2022, the Online System for the Protection of Women and Children (SIMFONI PPA) reported that more than half of the violence cases involved children, with 34.27% of these cases affecting children aged 13-17 years. This study aims to identify the factors contributing to violence against children aged 13-17 years. Using a socio-ecological model framework, it analyzes individual factors (sex, education level, and employment status), interpersonal factors (living arrangement, biological parents' status, witnessing violence, and marital status), and community factors (place of residence), related to child abuse among 13-17 years olds. The study used data from the National Survey on Children and Adolescent’ Life Experience (SNPHAR) conducted in Indonesia in 2021. It employed a cross-sectional design, which involved a sample of 4,903 children aged 13-17 years, and conducted data analysis using logistic regression. The research findings indicate that nearly half of children aged 13-17 experience violence, with a prevalence rate of 46.2% (95% CI: 43,6%-48,8%). This violence occurs in 50,6% of girls and 42,1% of boys. The forms of violence include physical violence (13.8%), emotional violence (41.6%), and sexual violence (6.9%). The factors associated with violence against children include the child's employment status (OR: 1.852; 95% CI: 1.478-2.320), living arrangement (OR: 1.253; 95% CI: 1.018-1.541), and witnessing violence (OR: 6.784; 95% CI: 5.778-7.966), with witnessing violence being the most dominant factor. Children who have witnessed violence are at nearly 7 times higher risk of experiencing violence compared to those without such experiences, after controlling for employment status and living arrangement. There is need for increased awareness, strengthened interventions, and early detection in the prevention of violence against children.
T-6672
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉