Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia. Pengobatan TBC merupakan salah satu bentuk dari pengendalian dan penanggulangan penyakit TBC. Pengobatan TBC bertujuan untuk menyembuhkan pasien dan mencegah kematian/kecatatan akibat TBC serta menurunkan risiko penularan TBC. Pada tahun 2023 Kota Jakarta Selatan menjadi kota dengan urutan ketiga dalam penemuan kasus TBC SO di Provinsi DKI Jakarta. Angka Penemuan Kasus sebesar 11.278 kasus (99% dari estimasi 11.411 kasus). Namun angka penemuan kasus yang tinggi belum sejalan dengan Angka keberhasilan pengobatan TBC. Angka Keberhasilan pengobatan TBC dari kasus yang ditemukan dan diobati belum mencapai target nasional yaitu 80,89%. Penelitian ini bertujuan gambaran masalah serta faktor yang memengaruhi keberhasilan pengobatan pada pasien TBC di Kota Jakarta Selatan Tahun 2023menggunakan desain kohort retrospektif. Variabel yang dianalisis meliputi Usia, jenis kelamin, status pekerjaan, riwayat pengobatan sebelumnya, Status HIV, Komorbid DM, Paduan OAT dan jenis fasilitas Kesehatan. Dari 4542 pasien yang dianalisis, 65% berhasil dalam pengobatan TBC SO, probabilitas survival kumulatif di akhir pengamatan sebesar 4,36% dan median survival keseluruhan 6 bulan. Dua variabel yang menjadi prediktor keberhasilan pengobatan TBC SO adalah jenis fasilitas kesehatan dan komorbid DM.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat pelaksanaan program pengendalian TBC, khususnya dalam pengelolaan pasien dengan komorbiditas seperti diabetes melitus. Temuan yang diperoleh juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang bertujuan mengeksplorasi lebih dalam hubungan antara penyakit penyerta dan keberhasilan pengobatan TBC, serta mendorong integrasi layanan kesehatan yang lebih efektif.

---

Tuberculosis (TB) is an infectious disease that remains a significant public health problem globally, including in Indonesia. TB treatment is a key component of TB control and elimination efforts, aiming to cure patients, prevent death or disability due to TB, and reduce the risk of transmission. In 2023, South Jakarta ranked third in the number of drug-sensitive TB (DS-TB) case detections in DKI Jakarta Province, with a total of 11,278 cases detected (99% of the estimated 11,411 cases). However, the high case detection rate has not been matched by the treatment success rate. The treatment success rate among those who were diagnosed and treated has not yet reached the national target, standing at only 80.89%.This study aims to provide an overview of the problem and identify factors influencing treatment success among TB patients in South Jakarta in 2023, using a retrospective cohort design. Variables analyzed included age, sex, employment status, history of previous treatment, HIV status, comorbid diabetes mellitus (DM), type of anti-TB drug regimen, and type of health facility. Among the 4,542 patients analyzed, 65% successfully completed TB treatment, with a cumulative survival probability at the end of follow-up of 4.36%, and a median overall survival of 6 months. Two variables were identified as significant predictors of TB treatment success: type of health facility and comorbid diabetes mellitus. The findings of this study are expected to contribute to strengthening TB control programs, particularly in the management of patients with comorbidities such as diabetes mellitus. Furthermore, these results may serve as a reference for future research exploring the relationship between comorbid conditions and TB treatment outcomes, as well as supporting the integration of more effective health services.

Banjir di Daerah Khusus Jakarta memicu krisis kesehatan lingkungan akibat terganggunya akses air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, dan peningkatan vektor penyakit. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan kesiapsiagaan masyarakat dalam aspek kesehatan lingkungan menghadapi banjir antara Kelurahan Jati Padang (rawan banjir) dan Kelurahan Kebagusan (tidak rawan banjir). Desain penelitian adalah komparatif potong lintang (cross-sectional) dengan teknik purposive sampling pada 30 rumah tangga (15 per kelompok). Data dikumpulkan melalui kuesioner dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan indeks LIPI-UNESCO/ISDR serta uji Mann-Whitney U. Hasil menunjukkan karakteristik sosiodemografis relatif seimbang, namun tingkat pendidikan di Kelurahan Kebagusan lebih tinggi. Indeks pengetahuan dan sikap (KA) termasuk kategori siap (77,04 vs 78,89); rencana tanggap darurat (EP) sangat siap (81,94 vs 85,83); sistem peringatan dini (WS) belum siap (48,48 vs 52,42); mobilisasi sumber daya (RMC) belum siap (29,09 vs 27,27). Skor kesehatan lingkungan Kelurahan Jati Padang (81,1%) lebih tinggi dari Kelurahan Kebagusan (75,4%). Indeks kesiapsiagaan final tidak berbeda signifikan (p=0,059) dan skor kesehatan lingkungan juga tidak berbeda signifikan (p=0,543). Kesimpulannya, klasifikasi administratif zona rawan banjir tidak otomatis menjamin kesiapsiagaan yang lebih baik. Intervensi peningkatan WS, RMC, dan pengendalian vektor diperlukan di kedua kelurahan.

Flooding in Jakarta's Special Capital Region triggers an environmental health crisis due to disrupted access to clean water, sanitation, waste management, and increased disease vectors. This study analyzes differences in community preparedness for floods between Jati Padang (flood-prone) and Kebagusan (non-flood-prone). A comparative cross-sectional study used purposive sampling of 30 households (15 per group). Data from questionnaires and observations were analyzed using the LIPI-UNESCO/ISDR index and Mann-Whitney U test. Results show balanced sociodemographics, but higher education in Kebagusan. The knowledge and attitude (KA) index was “prepared” (77.04 vs. 78.89); emergency response plans (EP) “highly prepared” (81.94 vs. 85.83); early warning systems (WS) “not yet prepared” (48.48 vs. 52.42); resource mobilization (RMC) not ready (29.09 vs. 27.27). The environmental health score was higher in Jati Padang (81.1%) than Kebagusan (75.4%). The final preparedness index (p=0.059) and environmental health scores (p=0.543) were not significantly different. Administrative flood-prone classification does not automatically guarantee better preparedness. Interventions to improve WS, RMC, and vector control are needed in both subdistricts.

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan serius di perkotaan, termasuk di Jakarta Selatan yang memiliki tingkat pajanan polusi udara Particulate Matter (PM 2,5) yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara konsentrasi PM 2,5 dengan kejadian hipertensi, serta hubungannya berdasarkan faktor individu (usia, jenis kelamin, dan obesitas) di Jakarta Selatan selama tahun 2024. Penelitian menggunakan desain studi ekologi tipe by place dengan unit analisis 10 kecamatan. Data sekunder diperoleh dari jaringan pemantauan kualitas udara Nafas dan data surveilans Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan periode Januari–Desember 2024. Analisis korelasi Spearman dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dengan jumlah kunjungan hipertensi. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa rata-rata konsentrasi PM 2,5 di seluruh kecamatan melampaui baku mutu udara ambien tahunan. Secara statistik, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara konsentrasi PM 2,5 dengan total kejadian hipertensi (p > 0,05), maupun pada pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status obesitas. Namun, terdapat variasi spasial di mana Kecamatan Jagakarsa menunjukkan hubungan yang kuat dan signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, meskipun hubungan statistik pada tingkat agregat tidak signifikan, strategi pengendalian kualitas udara dan deteksi dini hipertensi tetap diperlukan, serta disarankan penelitian lanjutan dengan desain studi kohort menggunakan data individu untuk menangkap dampak pajanan jangka panjang secara lebih akurat.

Hypertension is a non-communicable disease posing a serious health issue in urban areas, including South Jakarta, which experiences high exposure to Particulate Matter (PM 2.5) air pollution. This study aims to analyze the relationship between PM 2.5 concentration and hypertension incidence, as well as its relationship based on individual factors (age, gender, and obesity) in South Jakarta during 2024. The study employed an ecological study design (by place) with 10 districts as the unit of analysis. Secondary data were obtained from the Nafas air quality monitoring network and the South Jakarta Health Office surveillance data for the period of January–December 2024. Spearman correlation analysis was conducted to examine the relationship between independent variables and hypertension visit counts. Bivariate analysis results indicated that the average PM 2.5 concentration in all districts exceeded the annual ambient air quality standards. Statistically, no significant relationship was found between PM 2.5 concentration and total hypertension incidence (p > 0.05), nor in groupings based on age, gender, and obesity status. However, spatial variation was observed, with the Jagakarsa district showing a strong and significant relationship. Based on these results, although the statistical relationship at the aggregate level was not significant, air quality control strategies and early hypertension detection remain necessary, and future research using a cohort study design with individual data is recommended to more accurately capture the effects of long-term exposure.

Akreditasi fasilitas kesehatan merupakan langkah strategis dalam menjamin mutu pelayanan, namun proses pasca akreditasi memerlukan tindak lanjut berupa pelaporan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pelaporan PPS pasca akreditasi klinik di wilayah Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam terhadap lima informan dari Suku Dinas Kesehatan dan klinik yang telah serta belum melaporkan PPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan PPS masih rendah, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti pemahaman terhadap regulasi, komitmen pimpinan, dan kompetensi sumber daya manusia; serta faktor eksternal seperti pembinaan oleh dinas kesehatan, sistem pelaporan, pelatihan, dan insentif. Ditemukan bahwa penguatan budaya mutu internal dan dukungan pembinaan eksternal secara simultan dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan PPS. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki strategi pengawasan dan pembinaan pasca akreditasi secara sistematis.

Health facility accreditation is a strategic step to ensure service quality, but the post-accreditation process requires follow-up in the form of reporting Strategic Improvement Plans (PPS). This study aims to analyze compliance with PPS reporting after clinic accreditation in South Jakarta. A case study method with a qualitative approach was used, involving in-depth interviews with five informants from the Health Sub-department and clinics that had and had not submitted PPS reports. The findings reveal that the compliance rate is still low, influenced by internal factors such as regulation comprehension, leadership commitment, and human resource competence, as well as external factors including supervision by the health office, reporting systems, training, and incentives. Strengthening internal quality culture and external guidance simultaneously is essential to improve PPS reporting compliance. This study provides recommendations for policymakers to enhance systematic post-accreditation monitoring and supervision strategies.