Abstrak: Rumah sakit sebagai tempat bekerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit sehingga kesehatan pegawai rumah sakit perlu menjadi perhatian. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit maka RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi telah mengimplementasikan kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Panduan Pelayanan Kesehatan Kerja di RSUD R. Syamsudin,SH dan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pegawai rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai Analisis Implementasi Kebijakan terkait Kesehatan Kerja Pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assesment Procedure (RAP), pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan kerangka teori dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakterikstik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana dan dukungan lingkungan sosial ekonomi dan politik. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kendala berdasarkan enam variabel dari teori van meter dan van horn sehingga implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi belum optimal dilaksanakan. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di rumah sakit, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk kesehatan kerja pegawai, serta membuat mekanisme atau SOP terkait implementasi kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit.

---

Hospitals as workplaces that have a high risk to the safety and health of hospital human resources so that the health of hospital employees need to be a concern. With the issuance of Regulation of the Minister of Health No. 66 of 2016 on Occupational Health and Safety of Hospitals, RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi has implemented a work health policy for hospital staff with the issuance of Director Decree No. 88 of 2017 on Health Service Guidelines at RSUD R. Syamsudin, SH and conducting promotive, preventive, curative and rehabilitative activities for hospital staff. This study aims to obtain in-depth information on Policy Implementation related to Occupational Health of Employees in RSUD R. Syamsudin, SH. City of Sukabumi Year 2018. This research uses qualitative method with approach Rapid Assessment Procedure (RAP), data collecting by in-depth interview, observation and document review. This study uses the theoretical framework of Van Meter and Van Horn which consists of six variables, namely standard and policy objectives, resources, executing agency characteristics, inter-organizational communication, implementing disposition and support of socioeconomic and political environment. In this research, there are some obstacles based on six variables from van meter and van horn theory so that the implementation of employee health policy in RSUD R. Syamsudin, SH. The city of Sukabumi has not been optimally implemented. Suggestions recommended in this study include socializing and monitoring periodic evaluations of the implementation of health policy of employees in the hospital, local governments allocate special budgets for occupational health to worker, as well as establishing relevant mechanisms or SOPs implementation of occupational health policy for hospital staff.

Abstrak: Penyelenggaraan ibadah haji diatur oleh Pemerintah dalam UU 13 Tahun 2008. Pada Tahun 2015 penyelenggaraan kesehatan haji diatur dalam Kepmenkes 442 Tahun 2009. Pemerintahan yang terdesentralisasi, menyebabkan tarik menarik kepentingan dalam penyelenggaraan kesehatan haji, antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga penyelenggaraan kesehatan haji yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, seringkali tidak sejalan dan tidak memenuhi standar dan mutu pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tingginya morbiditas jemaah haji Indonesia disebabkan oleh tingginya jemaah risti dari Indonesia, yang disebabkan oleh kurang tajamnya penegakan diagnosis beberapa penyakit penyerta pada saat pemeriksaan awal di puskesmas, dan tidak dilakukan upaya pembinaan kesehatan terhadap jemaah haji sebelum berangkat ke Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assesment Procedures (RAP), pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan kesehatan haji di Embarkasi JKG Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Embarkasi JKG Tahun 2015 baik di implementor pusat maupun daerah, yaitu pada beberapa variabel seperti: NSPK, sumber daya, metode, dukungan, komunikasi, struktur birokrasi, kewenangan, anggaran, dan fasilitas. Beberapa saran direkomendasikan seperti revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, dan penggunaan Log Frame Analisis untuk implementor pusat serta saran rekomendasi untuk implementor daerah agar membentuk struktur birokrasi kesehatan haji di provinsi dan kabupaten/kota, sehingga penyelenggaraan kesehatan haji lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kata kunci : Embarkasi JKG; Implemetasi Kebijakan; Kesehatan Haji.

Abstrak: Posbindu PTM merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan mengendalikanpenyakit tidak menular melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam deteksi dinifaktor risiko penyakit tidak menular. Cakupan kunjungan masyarakat ke Posbindu PTMdi Kota Bogor pada tahun 2017 hanya 12,96% belum mencapai target yang diharapkanyaitu 30%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kegiatanPosbindu PTM di Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam,Focus Group Discussion (FGD), telaah dokumen dan observasi. Informan penelitianterdiri dari 11 informan wawancara mendalam dan 24 informan FGD. Observasidilakukan di 2 Posbindu PTM di Puskesmas Mekarwangi dan Puskesmas Cipaku. Hasilpenelitian berdasarkan aspek standar dan tujuan kebijakan sudah cukup mendukungnamun untuk sasaran peserta Posbindu PTM belum semua informan mengetahui, aspeksumber daya manusia tenaga dan kompetensi kader masih kurang, anggaran berasal daridana APBD dan BOK, sarana prasana sudah cukup memadai namun untuk media promosipreventif masih kurang, aspek komunikasi antar pelaksana kegiatan sudah terjalin namunbelum efektif terutama pada penyebaran informasi mengenai sasaran dan jadwal kegiatan,aspek karakteristik badan pelaksana untuk hubungan dan proses koordinasi sudah terjalinnamun belum optimal terutama kordinasi tugas antar kader, aspek sikap pelaksanapetugas sudah cukup baik namun sikap dan motivasi kader masih kurang belum semuanyaterlibat aktif pada kegiatan, aspek dukungan lingkungan sosial belum optimal hadirnyatokoh masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan, dukungan dana sudah cukupmendukung dari bantuan masyarakat, dan dukungan politik dari pemerintah daerah sudahcukup baik dengan dikeluarkannya SK Walikota. Rekomendasi perlu adanya refreshingkader dengan melakukan studi banding ke Posbindu terbaik, pelatihan secara berkala danperekrutan kader baru, pemberian reward atau pemilihan kader teladan dan PosbinduPTM terbaik, peningkatan kerja sama lintas sektor lembaga pendidikan, pemerintah danswasta.

---

Non Communicable Disease Integrated Service Post (NCDISP) is one of the efforts toprevent and control non-communicable diseases by using, will also change the language.The coverage of the community to NCDISP in 2017 only 12.96% has not reached theexpected target of 30%. This study aims to find out how the implementation of NCDISPactivities in the city of Bogor. The method used is in-depth interviews, Focus GroupDiscussion (FGD), study documents and observations. The research informants consistedof 11 informant interviews and 24 FGD informants. Observations were conducted at 2NCDISP at Mekarwangi Health Center and Cipaku Health Center. The results of researchbased on the aspects of standards and objectives that exist but still for the targetparticipants NCDISP not all information, resources and energy resources cadres are stilllacking, funds come from APBD and BOK funds, facilities are quite adequate yet forpreventive media campaign less, communication aspect between executor of activity hasnot been established but not yet effective especially at disseminating information abouttarget and schedule of activity, executor body aspect for relationship and process whichhave been intertwined but not optimal especially for duties among cadres, and others.good but the attitude and motivation of the cadres are still less actively involved activelyin the activities, the social environment is not optimally the presence of communityfigures at the time of implementation of activities, The amount of funds is enough supportfrom the public assistance, and funds from the local government is quite good with theissuance of SK Mayor. Suggestions need to be refreshed by doing cadres by conductingcomparative studies to the best NCDISP, online training and recruitment of new cadres,reward prizes or selecting best cadres and NCDISP, enhancing education, governmentand private sector cooperation.

Abstrak:

---

Abstrak: Terjadinya peningkatan jumlah kematian Ibu di Aceh Timur pada Tahun 2015 sebanyak 14 ibu menjadi 21 pada Tahun 2016, dan penurunan cakupan Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2016, juga merupakan masalah kesehatan yang harus dihadapi Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Angka Kematian Ibu Menurut Qanun No 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan Di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assessment Procedure (RAP), pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa logical framework sebagai kerangka berpikir logis dalam penelitian ini masih belum seluruhnya terlaksana ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilakukan seperti pendampingan ibu hamil, penempatan bidan desa dan masih ada desa yang belum memiliki polindes/poskesdes. Untuk implementasi kebijakan Qanun No 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan masih didapati kendala dalam Komunikasi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi Qanun No 4 Tahun 2010, meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan tercapainya tujuan logframe dalam upaya penurunan angka kematian ibu. Kata kunci: Penurunan Angka Kematian Ibu, Qanun No 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan, Implementasi Kebijakan The increasing of maternal deaths in East Aceh in 2015 by 14 mothers compared to 21 in 2016, and the decrease in coverage of Minimum Service Standards in 2016, is also a health problem faced by East Aceh District. This study aims to obtain in-depth information on Implementation Analysis of Mortality Rate Decrease Policy of Mother Based on Qanun No 4/2010 concerning Health in East Aceh Regency Year 2017. This research uses qualitative method with Rapid Assessment Procedure (RAP) approach, data collecting conducted through in-dept interview and documentation, the number of informants in this study as many as 5 people. Result of logical framework analysis showed health logical thinking in this research is still not fully implemented there are some activities that can not be done such as maternal assistant, placement of village midwife and there are still villages that do not have polindes / poskesdes. For the implementation of Qanun policy No 4 of 2010 on Health, there are still obstacles in Communication, Resources and Bureaucracy Structure. Some suggestions recommended in this study include socializing Qanun No 4 of 2010, improving cross-sectoral cooperation and achieving logframe goals in an effort to reduce maternal mortality. Key words: Decrease of Maternal Mortality Rate, Qanun No 4 Year 2010 About Health, Policy Implementation

Abstrak:

---