Abstrak: Student Centered E-Learning (SCeLE) merupakan media pembelajaran online yang mulai digunakan pada tahun 2008. Penggunaan SCeLE pada Rumpun Sosial dan Humaniora paling rendah dibandingkan dengan Rumpun Sains dan Teknologi serta Rumpun Ilmu Kesehatan di Universitas Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penerimaan teknologi yang memengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa sosial humaniora dalam menggunakan SCeLE. Penelitian ini menggunakan penggabungan antara teori information success model DeLone & McLean dan Technology Acceptance Model (TAM) dengan analisis menggunakan SEM-PLS. Hasil penelitian dari 9 hipotesis terdapat 7 hipotesis diterima dan 2 hipotesis yang ditolak. Hipotesis yang ditolak yaitu service quality berpengaruh terhadap perceived usefulness, dan system quality berpengaruh terhadap perceived usefulness. Hipotesis yang diterima adalah Service quality berpengaruh terhadap perceived ease of us, Information quality berpengaruh terhadap perceived ease of use, Information quality berpengaruh terhadap perceived usefulness, System quality berpengaruh terhadap perceived ease of use, perceived ease of use berpengaruh terhadap behavioural intention, perceived usefulness berpengaruh terhadap behavioural intention, behavioural intention berpengaruh terhadap user satisfaction.
Kata Kunci : SCeLE, SEM-PLS, Universitas Indonesia, information success model, dan Technology Acceptance Model (TAM)

---

Student Centered E-Learning (SCeLE) is an online learning media that was used in 2008. The use of SCeLE in the Social and Humanities Cluster was the lowest compared to the Science and Technology Cluster and the Health Sciences Cluster at the University of Indonesia. This study aims to determine the technology acceptance factors that affect the level of satisfaction of social humanities students in using SCeLE.This study uses a merger between DeLone & McLean's information success model and Technology Acceptance Model (TAM) with analysis using SEM-PLS. The results of the study of 9 hypotheses there are 7 hypotheses accepted and 2 hypotheses rejected. The rejected hypothesis is that service quality has an effect on perceived usefulness, and system quality has an effect on perceived usefulness. The most accepted hypothesis is Service quality affect the perceived ease of us, Information quality affect the perceived ease of use, Information quality affect the perceived usefulness, System quality affect the perceived ease of use, perceived ease of use influence on behavioral intention, perceived usefulness influential to behavioral intention, behavioral intention effect on user satisfaction.
Keywords : SCeLE, SEM-PLS, University of Indonesia, information success model, dan Technology Acceptance Model (TAM)

Abstrak: Tesis ini membahas analisis kelengkapan rekam medis rawat inap RSKO Jakartatahun 2014. Penelitian ini adalah penelitian mixed method yaitu penelitian secarakuantitatif dan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untunk mengetahui nilaikelengkapan rekam medis, dan penelitian kualitatif untuk menggali informasiterhadap input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilaikelengkapan rekam medis hanya 62,6% belum mencapai standard 100%. Padapenelitian kualitatif didapatkan hasil bahwa faktor input; sumber daya manusia,material, infrastruktur, dan prosedur, faktor proses; pengisian rekam medis danmonitoring evaluasi, dapat mempengaruhi kelengkapan rekam medis (faktoroutput). Rumah sakit harus membenahi faktor input dan proses agarneningkatkatkan nilai kelengkapan rekam medis sesuai standar sehingga dapatmeningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSKO Jakarta.Kata kunci: Kelengkapan rekam medis rawat inap.

Abstrak: Latar belakang: Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah satu-satunya rumah sakit di Provinsi Bali yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah rumah sakit milik pemerintah Provinsi Bali yang terletak di kabupaten Bangli. Rumah sakit ini melayani pasien dengan kategori pasien umum, pasien Askes PNS, BPJS Kesehatan, Pasien Jamsostek, Pasien JKBM. Prosedur pengajuan klaim BPJS di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mengalami masalah tidak lengkapnya berkas klaim pasien rawat inap sehingga hal ini merupakan masalah yang berpengaruh terhadap pendapatan rumah sakit. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian berbagai faktor permasalahan dalam kelemahan sistem klaim BPJS Kesehatan terhadap pasien rawat inap yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, Metode: Penelitian ini menggunakan metode campuran yakni kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif akan melakukan telaah berkas secara retrosepktif untuk menilai ketiga aspek yang berperan dalam penolakan berkas klaim yaitu kelengkapan berkas, ketepatan resume medis, dan kelengkapan resume medis. Analisis data dilakukan melalui estimasi rasio odds. Data kualitatif didapat melalui deep interview terhadap narasumber yang relevan terkait dengan pengajuan berkas klaim BPJS. Hasil: Penelitian ini menemukan berkas klaim tidak lengkap memiliki risiko 25 kali untuk mengalami klaim pending, resume medis yang tidak lengkap memiliki risiko 36 kali lebih besar untuk mengalami klaim pending, dan resume medis yang tidak tepat memiliki risiko 19 kali untuk mengalami klaim pending. Melalui analisis kualitatif didapatkan adanya bukti pendukung bahwa kelengkapan berkas merupakan hal yang sering terlewatkan dalam proses pengecekan sehingga menyebabkan penyerahan berkas klaim yang tidak lengkap dan berujung pada penolakan klaim dan membutuhkan revisi. Simpulan: Kelengkapan berkas klaim, ketepatan resume medis, kelengkapan resume medis sangat menentukan keberhasilan suatu klaim BPJS Kesehatan. Kata kunci: berkas klaim, BPJS, kelengkapan berkas Background: Mental Hospital of Bali Province is the only hospital in Bali Province that provides mental health services. Mental Hospital of Bali Province is a hospital owned by the government of Bali Province located in Bangli district. This hospital caters to patients with categories of general patients, Askes, BPJS Health, Patients Jamsostek, Patients JKBM. BPJS claims filing procedure at Bali Province Mental Hospital has problems with incomplete claims file of inpatient so that this is a problem affecting hospital income. Objective: This study aims to assess various problem faktors in BPJS Health claims system weaknesses to inpatients undergoing treatment at Mental Hospital of Bali Province, Method: This study used a mixed method that is quantitative and qualitative model. Quantitative data will retrospectively review the three aspects that play a role in the denial of claims files, the completeness of the files, the precision of medical resumes, and the completeness of medical resumes. Data analysis was done through estimation of odds ratio. Qualitative data is obtained through deep interviews with relevant sources related to the filing of BPJS claims file. Results: The study found that incomplete files had a 25 times fold risk for pending claims, an incomplete medical resume has 36 times greater risk for pending claims, and inappropriate medical resumes 19 times the risk for pending claims. Through qualitative analysis, there is evidence to support that the completeness of the file is often overlooked in the checking process, causing the submission of incomplete claims file and resulting in the rejection of claims and requiring revisions. Conclusion: Completeness of the claim file, the accuracy of medical resume, the completeness of medical resume are the three most decisive faktors to the success of a BPJS Health claim. Keywords: claim file, BPJS, file completeness

Abstrak: Informed consent bukanlah suatu pemberian tandatangan pada formulir, melainkan sebuah proses komunikasi di mana pasien diberi informasi tentang pilihannya untuk tes kesehatan, perawatan, atau prosedur, dan kemudian memilih opsi yang paling sesuai untuk tujuan dan nilainya. Informed consent sangat penting untuk hubungan terapeutik antara dokter dan pasien. Proses ini memungkinkan pasien, atau mereka yang bertanggung jawab secara hukum atas perawatan mereka, untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang perawatan atau prosedur yang dimaksud. Di RSUP Sanglah Denpasar pada tahun 2016, tingkat kepatuhan pengisian informed consent masih rendah yaitu 58%, tingkat ketidakpatuhan penulisan singkatan sebanyak 42%.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kelengkapan terhadap persetujuan setelah penjelasan (informed consent) pada tindakan bedah secara menyeluruh di ruang rawat inap bedah RSUP Sanglah Denpasar pada tahun 2017. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan retrospektif dan crossectional. Jumlah sampel dokter bedah yang menjadi subjek penelitian terdiri dari 57 dokter bedah, 647 informed consent dan tiga orang informan untuk pengumpulan data secara kualitatif.

Dari penelitian ini didapatkan bahwa kelengkapan informed consent tindakan bedah di ruang rawat inap bedah RSUP Sanglah pada tahun 2017 hanya mencapai 30%. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara jumlah kasus yang ditangani dan proses pemberian informed consent yang baik dengan kelengkapan pemberian informed consent tindakan bedah dengan p-value berturut-turut 0,02 dan 0,01. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kelengkapan pemberian informed consent berhubungan dengan jumlah kasus yang ditangani dan proses pemberian informed consent yang baik.

Kata kunci: faktor-faktor, kelengkapan, informed consent

---

Informed consent is not a signature on a form, but a communication process in which patients are informed of their choice for a health, care, or procedure test, and then choose the option that is most appropriate for its purpose and value. Informed consent is essential for therapeutic relationships between physicians and patients. This process allows patients, or those who are legally responsible for their care, to make informed decisions about the treatment or procedure in question. In RSUP Sanglah Denpasar in 2016, compliance level of informed consent is still low ie 58%, non-compliance rate of writing abbreviation as much as 42%.

The purpose of this study was to know the description of the completeness of informed consent to the overall surgical procedure in surgical hospitalization of Sanglah Hospital Denpasar in 2017. This research method was a quantitative and qualitative research with retrospective and crossectional approach. The number of samples of surgeons who were the subjects of the study consisted of 57 surgeons, 647 informed consents and 3 informan for qualitative study.

From this research it is found that the completeness of informed consent of surgery in surgical hospitalization of Sanglah Hospital in 2017 only reach 30%. The results of this study indicate a significant relationship between the number of cases handled and the process of providing good informed consent with the completeness of the surgical informed consent provision with p-value 0,02 and 0,01. From this study it can be concluded that the completeness of the informed consent provision relates to the number of cases handled and the process of providing good informed consent.

Keywords: factors, completeness, informed consent

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komponen data dalam resume medis RSAU yang tidak lengkap dan untuk mengetahui faktor penyebab ketidaklengkapan. Berdasarkan data awal ditemukan bahwa data rekam medis di setiap ruangan perawatan tidak mencapai 100%. Berdasarkan data awal tersebut, penelitian diteruskan untuk mengetahui data yang lebih spesifik yaitu komponen data dalam formulir resume yang telah disepakati. Penelitian ini merupakan penelitian mix methods atau penelitian kuantitatif yang dilakukan secara observasional pada data sekunder rekam medis yaitu formulir resume medis dan dilanjutkan dengan penelitian kualitatif untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kelengkapan resume medis melalui pendekatan sistem input- proses-output. Lokasi penelitian di RSAU dr. Esnawan Antariksa, dan sampel ditetapkan secara purposive, yaitu 100 data resume dari masing-masing ruangan mulai bulan februari 2016 sampai dengan april 2016. Untuk wawancara mendalam dipilih 4 informan yaitu satu dokter dengan persentase pengisian resume paling lengkap, satu dokter dengan persentase pengisian resume yang kurang lengkap (bukan terburuk), satu kepala ruangan, dan satu perwakilan manajemen. Hasil penelitian dari isian formulir resume medis yang dibagi menjadi 3 kelompok data, yaitu data identitas pasien, data klinis, dan data adminitrasi, menunjukkan bahwa terdapat beberapa komponen data resume medis yang diisi lengkap dan komponen data yang jauh dari standar persentase kelengkapan. Hanya 9 komponen data yang terisi lengkap dari total 28 komponen yang seharusnya diisi dalam formulir resume medis RSAU, meskipun tidak semua dari 9 data tersebut yang konstan terisi dengan lengkap. Sembilan komponen data tersebut adalah: Nama Pasien, Nomor Rekam Medis, Tanggal Masuk, Ruang Rawat, Diagnosa Primer, Diagnosa Sekunder, Indikasi Rawat, Tanda Tangan Dokter, Nama Dokter. Dari 9 data ini, hanya kolom nama pasien dan nomor rekam medis yang konstan selalu diisi oleh pengisi formulir. Adapun faktor penyebab terjadinya ketidaklengkapan adalah formulir resume yang terlalu kompleks, belum adanya SOP terperinci khusus pengisian resume medis, tidak adanya sosialisasi dan pelatihan, serta minimnya monitoring dan evaluasi oleh manajemen rumah sakit.

Abstrak: Penelitian ini membahas kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi di RSUD Koja Tahun 2018. Tujuan dari peneltian ini adalah untuk mendapatkan gambaran hasil analisis kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi. Jenis penelitian ini adalah mixed method dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan telaah dokumen formulir persetujuan tindakan operasi dan pengisian kuesioner oleh responden, penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian didapatkan rata-rata kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi RSUD Koja sebesar 76,54%. Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan formulir persetujuan tindakan operasi belum sesuai dengan standar RSUD Koja sebesar 100%. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya perbedaan persepsi dalam pengisian formulir, kurangnya sosialisasi SPO, belum efektifnya pemberian umpan balik, belum ditetapkannya kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi sebagai standar kinerja individu, serta belum adanya sistem reward punishment. Hal tersebut dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi di RSUD Koja.

Abstrak: Pendahuluan: Salah satu penilaian akreditasi adalah hak dan kewajiban pasien membuat keputusan medis. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mutu kelengkapan dan ketepatan pelaksanaan persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Royal Taruma sebagai bentuk hak pasien dan kewajiban rumah sakit. Metode: menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode cross sectional. Data primer wawancara 11 orang pihak rumah sakit. Data sekunder random sampling, 96 sampel rekam medis ditelaah didalamnya 4 jenis persetujuan tindakan medis (tindakan anestesi, operasi, darah dan produk darah, tindakan berisiko tinggi), didapatkan total 174 sampel persetujuan tindakan medis. Hasil dan kesimpulan: dari telaah dokumen pada 5 aspek dalam formulir persetujuan tindakan medis, yaitu bagian identifikasi pasien, identifikasi dokter, identifikasi pemberi persetujuan, informasi penting dan autentikasi masih ditemukan ada beberapa bagian dalam persetujuan tindakan medis yang terlewat dan tidak diisi dengan lengkap. Rata-rata identifikasi pasien terisi 86.59% dan tidak terisi 13.41%. Rata-rata identifikasi dokter terisi 83.91% dan tidak terisi 16.09%. Rata-rata 78.44% identifikasi pemberi persetujuan terisi dan 21.56% tidak terisi. Rata-rata 52.11% informasi terisi dan 47.89% tidak terisi. Rata-rata 86.98% bagian autentikasi terisi, namun masih terdapat 13.02% bagian yang tidak terisi. Regulasi serta desain formulir yang berlaku mengacu pada undang-undang dan standar akreditasi, namun masih perlu diperbaiki. Dokter dan karyawan rumah sakit royal taruma mengetahui dan bersikap positif terhadap persetujuan tindakan medis. Cara komunikasi dokter dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis sudah sesuai dengan aturan tata cara. Kendala yang dikeluhkan oleh dokter adalah tingkat pemahaman pasien dan penundaan pemberian keputusan oleh pasien atau keluarga pasien.

---

Introduction: one of accreditation judgement point is patient rights and obligations to make a medical decisions. this study done to know quality of completeness and implementation accuracy of medical informed consent in Royal Taruma Hospital as patient right and hospital obligation. Methode: this study use qualitative and quantitative approachment with cross sectional methode. primary data by interviewed 11 hospital employer. Secondary data done by random sampling, 96 medical records reviewed inside by 4 type of informed consent (anesthetic procedure, operation procedure, blood dan blood product, and high risk procedure) to total 174 sample of informed consent form. Result and conclusion: from 5 aspects in medical procedures approval form reviewed, identification of patients, identification of doctor , approver identification , important information and autentication was still not with completed. The average identification patients 86.59% filled and 13.41% not filled. The average doctor identification 83.91% filled and 16.09% not filled. The average identification approver occupied 78.44% filled and 21.56% did not filled. The average health information filled 52.11% and 47.89 % did not filled. The average 86.98% autentication filled but 13.02% did not filled. Regulation and form design made based on stated bills and accreditation standart, but still need to fix. Doctor and employer have knowledge and show positif reaction toward informed consent regulation. Doctors communication on implementation informed consent are refer to hospital regulation. Obstacles that are complained by doctors are patients level of understanding and postponement decision by the patient or the patient family