Kolaborasi interprofesional melibatkan berbagai profesi kesehatan secara bersama-sama berkumpul untuk menyediakan layanan komprehensif dengan bekerja bersama pasien, keluarga mereka, dan masyarakat untuk memberikan perawatan dengan kualitas terbaik. Nusantara Sehat (NS) berbasis tim dikirimkan untuk memberikan penguatan pelayanan kesehatan dasar perlu menerapkan kolaborasi interprofesional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan faktor riwayat pendidikan interprofesional (IPE), pemahaman peran profesi dan kohesivitas tim dengan kolaborasi interprofesional setelah variabel jenis kelamin, jenis profesi; lama/pengalaman bekerja; dan usia responden dikendalikan. Desain penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan pendekatan sequensial explanatory, jumlah sampel 301 responden diambil dengan menggunakan Total Sampling. Analisis data menggunakan Uji Chi Square dan regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara peran profesi (p value=0,032) dan kohesivitas tim (p value=0,0001) dengan kolaborasi interprofesional. Setelah dikontrol variabel usia responden yang memiliki kohesivitas tim baik berpeluang 14 kali lebih besar melakukan kolaborasi interprofesional, dan pemahaman peran baik berpeluang 2 kali lebih besar melakukan kolaborasi interprofesional. Rekomendasi dari penelitian ini diperlukan suatu payung hukum yang mengikat terkait penerapan IPC di Indonesia; perlu penguatan pendidikan interprofesional (IPE) di institusi pendidikan; peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan dengan mendorong penugasan tenaga kesehatan berupa tim-tim kesehatan yang berkerja secara kolaboratif dan memiliki kohesivitas yang kuat; perlu mendorong terlaksananya koordinasi lintas organisasi profesi, kementerian, lembaga dalam membudayakan kolaborasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.

---

Nusantara Sehat (NS) team, whom practices interprofessional collaboration, in the future predicted as a solution of retention and deficiency problems of health professional in remote areas. This study aims to determine the perception and relationship of various factors with interprofessional collaboration. Mixed methods research design with explanatory sequential, samples using total sampling. Data were obtained from the Collaborative Practice Assessment Tool (CPAT) questionnaire and through interviews. There were 301 responses that eligible. The CPAT mean score was 264 from maximum value 318. Continued in-depth interviews with 8 informants from various health professions. Data analysis with Chi Square Test and multiple logistic regression, and compiling a matrix. The results showed that there was a relationship between the role of the profession (p value = 0.032) and team cohesiveness (p value = 0.0001) with interprofessional collaboration. The multivariate results, after controlling confounder, respondents who had good cohesiveness were 14 times more likely to do interprofessional collaboration, and roles had 2 times greater chance of doing interprofessional collaboration. Conclusion: regulations about IPC in Indonesia have not been drafted yet, IPE in Indonesia needs strengthening, encouraging the collaborative and cohesive health teams, it’s necessary to encourage coordination across professional organizations, educational institutions and government.

Penelitian ini membahas peran kolaborasi lintas sektor terhadap kinerja program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan penelitian mix method dengan design cross sectional dan kualitatif dengan Rapid Assessment Procedur. Pengukuran kolaborasi P2 HIV-AIDS dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengembangan indikator proses kolaborasi melalui pendekatan kualitatif dengan melakukan indepth interview pada berbagai pemangku kepentingan yaitu KPAN, kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan, telaah dokumen dan diskusi pakar. Hasil wawancara dianalisis melaui analisis tematik. Tahap kedua dilakukan uji coba kuesioner yang telah dikembangkan dengan uji Alpha Cronbach dan confirmatory factor analysis. Tahap ketiga melakukan perbaikan instrument dari hasil ujicoba yang telah dilakukan melalui diskusi pakar. Tahap terakhir dilakukan pengukuran kolaborasi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan melibatkan 328 responden yang mewakili lembaga yang berkolaborasi. Pegukuran menggunakan analisis uji beda mean untuk mengetahui perbedaan rata-rata proses kolaborasi antar kelompok wilayah, kepentingan lembaga, keberadaaan KPA dan peran pemda dan uji beda proporsi untuk mengetahui hubungan antar pemerintah daerah dengan keberadaan KPA serta mengetahui hubungan antara output kolaborasi dan kinerja temuan kasus ODHA. Dilakukan juga analisis regersi logistic untuk melihat pengaruh peran kolaborasi lintas sektor terhadap kinerja program P2 HIV-AIDS. Penelitian ini menghasilkan 29 indikator dari 5 dimensi proses kolaborasi. Hasil peneitian juga menunjukkan terdapat perbedaan rerata skor proses kolaborasi antar ketiga kelompok fokus wilayah, kelompok kepentingan lembaga dan kelompok keberadaan KPA. Terdapat hubungan antar peran sekretariat KPA dengan berjalannya proses kolaborasi serta ada hubungan yang kuat antar perhatian pemerintah daerah dengan keberadaan sekretariat KPA. Terdapat hubungan antar proses kolaborasi dengan output kolaborasi dan juga antar output kolaborasi dengan kinerja temuan kasus ODHA. Dimensi kolaborasi yang berpengaruh terhadap peningkatan temuan kasus ODHA adalah dimensi output yaitu penguatan kebijakan, program, dana dan SDM. Peran output kolaborasi dalam hal ini program, dana dan SDM memiliki kontribusi yang besar terhadap temuan kasus ODHA. Studi ini merekomendasikan perlu peran kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan kinerja pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.

Pada era transformasi digital di dunia kerja, teknologi turut berkembang dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif serta mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK). Penerapan teknologi K3, seperti perangkat wearable, virtual reality (VR), dan sistem pelaporan digital, telah banyak digunakan dalam pelatihan dan manajemen keselamatan di tempat kerja. Pemanfaatan teknologi ini memerlukan pemahaman dan penerimaan dari pekerja, yang dapat berbeda antar generasi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis faktor yang memengaruhi perbedaan persepsi terhadap K3 serta adaptasi teknologi K3 di tempat kerja antara Generasi Z, Y, dan Senior (Generasi X dan Baby Boomers). Penelitian menggunakan metode campuran (mixed methods) melalui penyebaran kuesioner dan wawancara lanjutan terhadap sebagian responden. Analisis data menggunakan uji Kruskal-Wallis menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam kolaborasi antar generasi, namun tidak terdapat perbedaan signifikan pada persepsi K3, sikap, maupun adaptasi terhadap teknologi K3. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Generasi Z cenderung lebih cepat beradaptasi terhadap teknologi K3. Oleh karena itu, penting bagi pekerja untuk mengikuti pelatihan, serta bagi tempat kerja untuk mendukung adaptasi teknologi K3 melalui strategi komunikasi dan pelatihan yang sesuai dengan karakteristik setiap generasi.

---

In the era of digital transformation in the workplace, technology has evolved in the implementation of Occupational Health and Safety (OHS) to create a safe and productive work environment while preventing occupational accidents and diseases. The application of OHS technologies, such as wearable devices, virtual reality (VR), and digital reporting systems that has been widely adopted in safety training and management programs. The effective use of such technologies requires understanding and acceptance from workers, which may vary across generations. This study aims to compare and analyze the factors influencing differences in OHS perceptions and the adaptation of OHS technology in the workplace among Generation Z, Generation Y, and Seniors (Generation X and Baby Boomers). A mixed methods approach was employed, beginning with a questionnaire distributed across generational groups, followed by in-depth interviews with selected respondents. Data were analyzed using the Kruskal-Wallis test, which revealed significant differences in intergenerational collaboration. However, no significant differences were found in OHS perceptions, attitudes, or technology adaptation across generations. Interview results indicated that Generation Z tends to adapt more quickly to OHS technologies compared to other generations. Therefore, it is important for workers to participate in training, and for workplaces to support the adaptation of OHS technology through communication and training strategies tailored to the characteristics of each generation.

Rendahnya cakupan imunisasi polio di Indonesia menimbulkan kembalinya penyakit polio dengan 12 kasus terkonfirmasi. Munculmya kasus tersebut ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), terdapat 32 provinsi dan 399 kabupaten/kota berisiko tinggi terhadap polio. Salah satu hambatan utama adalah keraguan masyarakat terhadap status kehalalan vaksin, khususnya di wilayah dengan tingkat pengaruh islam yang kuat. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi hambatan dan tantangan promosi vaksinasi polio serta bentuk kerjasama multisektoral dalam mengatasi keraguan terhadap vaksin halal. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan desain fenomenologi, melalui wawancara mendalam terhadap tiga belas informan yang berasal dari kementerian dan lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, perusahaan vaksin, peneliti, dan pegiat media sosial. Data dianalisis menggunakan analisis isi dengan pendekatan Social Ecological Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat individu, muncul sikap penolakan vaksin, hoaks, dan keraguan terhadap ketidakpastian status halal. Pada level interpersonal budaya patriarki dan ritual keagamaan bepengaruh terhadap penerimaan vaksinasi, sedangkan tokoh agama memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan. Pada level komunitas, interaksi antar organisasi dan Lembaga sudah menunjukkan tren yang baik meskipun masih ditemukan tantangan. Pada level institusi dan sistem, tantangan mencakup kurangnya transparansi proses sertifikasi halal, diseminasi informasi yang belum merata, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Penelitian ini menyarankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam strategi promosi vaksinasi, penguatan komunikasi berbasis budaya dan agama, serta transparansi sertifikasi halal yang mudah dipahami masyarakat. Diharapkan hasil ini dapat menjadi rekomendasi bagi perumusan kebijakan promosi vaksin dan pengembangan vaksin halal yang lebih efektif dan inklusif.

The low coverage of polio immunisation in Indonesia has led to the re-emergence of polio, with twelve confirmed cases. These cases have been classified as an outbreak, with 32 provinces and 399 districts/cities identified as high-risk areas. A key barrier is public hesitancy regarding the halal status of vaccines, particularly in regions with high levels of religiosity. This study aims to explore the barriers and challenges in promoting polio vaccination and to examine forms of multisectoral collaboration in addressing halal-related concerns. A qualitative phenomenological design was employed, involving in-depth interviews with thirteen informants from ministries and governmental agencies, religious organisations, vaccine companies, researchers, and social media advocates. Data were analysed using content analysis, framed by the Social Ecological Model (SEM). The findings reveal that at the individual level, vaccine rejection, misinformation, and uncertainty about halal certification were prevalent. At the interpersonal level, patriarchal cultural norms and religious rituals influenced vaccine acceptance, while religious leaders played a strategic role in building public trust. At the community level, inter-organisational interactions have shown promising developments, despite persistent challenges. At the institutional and systemic levels, obstacles included lack of transparency in the halal certification process, uneven information dissemination, and suboptimal inter-agency coordination. The study underscores the importance of stakeholder synergy in vaccination promotion strategies, the reinforcement of culturally and religiously tailored communication, and the provision of clear and accessible information regarding halal certification. These findings offer critical recommendations for formulating more effective and inclusive vaccine promotion policies and developing halal-certified vaccines.