Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Gunawan Widjaja; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Adang Bachtiar, Anhari Achadi, Budi Sampurna, Akhiar Salmi
Abstrak: Malpraktik dalam bidang kesehatan, meskipun seringkali digunakan dan disebut dalamkehidupan sehari-hari, secara formal tidak pernah mempunyai definisi yang jelas dantegas. Bahkan dari kalangan ahli hukum maupun ahli kesehatan, penggunaan istilahmalpraktik dalam bidang kesehatan ini masih diperdebatkan. Tesis ini melakukanpenelusuran literatur dan wawancara ahli untuk mencari tahu dan memberikan definisimalpraktik dalam bidang kesehatan. Tesis ini juga mencari tahu kriteria, jenis,penyebab, pembuktian dalam malpraktik, dan pilihan forum penyelesaian sengketamalpraktik dalam bidang kesehatan. Tesis ini memberikan masukan bahwa padadasarnya hubungan dalam pemberian jasa pelayanan kesehatan harus dilihat sebagaihubungan kontraktual. Kata kunci: malpraktik, kedokteran, kesehatan, hukum perdata, hukum perikatan,hukum perjanjian.
Malpractice in healthcare, eventhough was widely used and spoken in daily life,formally no clear and pricise definition has been made. Even from the point of view oflaw and healthcare expert, the utilisation of malpractice in healthcare term is stilldebatted. This tesis condutcs literatures review and experts interview in order to findout and determine the definition of malpractice in healthcare. This tesis also tries tofind the criteria, kinds, causes, evidence to be used in malpractice suits, and forumselection in settling malpractice disputes in helathcare. This tesis provides input that inprinciple the legal relation in providing medical service shall be seen as contractualrelation. (xiv + 107)Bibliography: 124.Key words: malpractice, medical, healthcare, private law, law of obligation, conractlaw.
Read More
T-4034
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Roberth B. Smith
361.1 SMI m
[s.l.] : Springer science + Business Media, 2011
Buku (pinjaman 1 minggu)   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Komnas Perempuan
341.48 IND h
Jakarta : Kementerian Hukum dan Ham RI, 2006
Buku (pinjaman 1 minggu)   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Suharmiati, Lestari Handayani, Tilly A.A. Hutapea Rampen
Bulitsiskes Vol.16, No.3
Surabaya : Balitbangkes Depkes RI, 2013
Indeks Artikel Jurnal-Majalah   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Anindya Naila Sabahat; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Untung Suseno Sutarjo, Anhari Achadi
Abstrak:

Obesitas merupakan salah satu tantangan utama dalam kesehatan masyarakat di Indonesia, dengan prevalensi yang terus meningkat, terutama pada kelompok usia produktif di wilayah perkotaan. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas hidup, peningkatan risiko penyakit tidak menular (PTM), serta beban ekonomi terhadap sistem kesehatan nasional. Jepang berhasil menurunkan prevalensi obesitas melalui kebijakan Metabo Law, yaitu program skrining tahunan dan intervensi gaya hidup berbasis risiko metabolik yang terintegrasi dalam sistem asuransi nasional.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan adopsi kebijakan Metabo Law ke dalam sistem kebijakan kesehatan Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan desain studi kebijakan, yang didukung oleh kerangka teori Policy Cycle (pada tahap adopsi kebijakan) dan Diffusion of Innovation. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan dari sektor akademik, pembuat kebijakan, dan praktisi klinis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian obesitas di Indonesia masih bersifat terfragmentasi dan belum terintegrasi dalam sistem skrining kesehatan nasional secara berkelanjutan. Di sisi lain, kebijakan di Jepang terbukti efektif berkat dukungan regulasi, pendanaan, serta komitmen multisektoral yang kuat. Potensi adopsi kebijakan serupa di Indonesia cukup besar, khususnya dalam konteks reformasi sistem kesehatan, bonus demografi, dan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan penyesuaian terhadap konteks lokal, penguatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan politik dan lintas sektor.
Kesimpulannya, kebijakan skrining tahunan berbasis risiko metabolik seperti Metabo Law memiliki potensi sebagai strategi nasional pengendalian obesitas di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup integrasi skrining ke dalam kebijakan nasional, penguatan peran pemerintah daerah, serta pengembangan pendekatan edukatif dan regulatif yang berkelanjutan, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

Obesity is one of the major public health challenges in Indonesia, with a steadily increasing prevalence, particularly among the productive-age population in urban areas. This condition contributes to a decline in quality of life, a higher risk of non-communicable diseases (NCDs), and imposes a significant economic burden on the national health system. Japan has successfully reduced obesity prevalence through the Metabo Law, a policy of annual health screening and lifestyle interventions based on metabolic risk, integrated into the national insurance system. This study aims to analyze the potential adoption of the Metabo Law into Indonesia’s health policy system. A qualitative approach was employed using a policy study design, supported by the Policy Cycle theory (focusing on the adoption stage) and the Diffusion of Innovation framework. Data were collected through document analysis and in-depth interviews with key informants from academia, policymakers, and clinical practitioners. The findings indicate that Indonesia’s current obesity control policies are still fragmented and not yet integrated into a sustainable national screening system. In contrast, Japan’s policy has proven effective due to strong regulatory support, sustainable financing, and multisectoral commitment. The potential for adopting a similar policy in Indonesia is considerable, particularly in the context of ongoing health system reform, demographic bonus, and growing awareness of early detection. However, implementation requires contextual adaptation, institutional capacity building, and political and cross-sectoral support. In conclusion, a risk-based annual health screening policy such as the Metabo Law could serve as a national strategy for obesity prevention in Indonesia. The study recommends integrating screening into national policies, strengthening the role of local governments, and developing sustainable educational and regulatory approaches in line with the vision of Indonesia Emas 2045.

 

Read More
T-7369
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Hotmaria Hertawati Sijabat; Pembimbing: Hasbullah Thabrany; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Yusti Rustina, Shinta Prawitasari
Abstrak: Hukum dan etika adalah dua norma yang hidup berdampingan dalam masyarakat,yang mengatur perilaku manusia dalam mengambil keputusan. Dalam asuhankeperawatan yang dilakukan oleh perawat, khususnya perawat pelaksana di rumahsakit, pengambilan keputusan harus didasarkan pada hukum dan etika. Penelitianini dilakukan dengan mencari tahu konsep dan perkembangan asuhankeperawatan, hubungan dalam asuhan keperawatan, baik antara perawat denganpasien, dokter, sesama perawat, tenaga kesehatan lainnya atau dengan rumah sakitdi mana perawat bekerja, dan kegiatan asuhan keperawatan yang bersumber padakompetensi, otonomi dan kewenangan perawat, dan keberadaan hubungan .Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunderyang dilengkapi dengan wawancara informan. Penelitian ini menunjukkan bahwakompetensi, otonomi dan kewenangan, yang pada akhirnya melahirkan pertanggung jawaban profesi ners atau perawat adalah sumber dari segala macamaspek etika yang harus diperhatikan oleh perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan dalam semua hubungan yang ada, baik antara perawat denganpasien, dokter, sesama perawat, tenaga kesehatan lainnya atau dengan rumah sakitdi mana perawat bekerja. Tidak dilaksanakan aspek etika dengan baik akanmembawa akibat pada pertanggung jawaban hukum, baik secara pidana maupunperdata. Penelitian ini menyarankan agar Rancangan Undang-Undang Keperawatan dapat segera disahkan. (xv + 128) Kepustakaan: 185 Kata kunci: Ners, etika, hukum, asuhan keperawatan, tanggung jawab
Law and ethics are two norms that live side by side in a society, which regulatehuman behavior in decision making. In nursing care, especially nurse working ina hospital, all decision making must be made based on law and ethics. Thisresearch begins with the concept and development of caring, the relation in nursecaring, between nurse and the patient, medical doctors, co-workers, other healthcare professionals, and the hospital where the nurse works, based on competency,autonomy and authority. This is a qualitative research using secondary data,equipped with necessary interview with relevant informant. The research provesthat competency, autonomy, and authority, which finally arisen professionalliability (accountability) for nurse, are the sources from all ethical aspects thatmust be applied by the nurse in doing her care, in all kind of relation, eitherbetween nurse and the patient, medical doctors, co-workers, other health careprofessionals, or the hospital where the nurse works. Non-compliance to theethics will arise legal responsibility to the nurse, either criminal liability or civilaccountability. This research suggests that the draft of the Nursing Law shall bepromulgated soon. (xv + 128).Bibliography: 185Key words: Nurse, ethics, law, nursing care, liability
Read More
T-4145
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Eki Jaki Nuriman; Pembimbing: Hidayat, Budi; Penguji: Pujiyanto, Agus Windiarto, Anita Megayanti
T-6360
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Salty Lazuardini; Pembimbing: Masyitoh; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Ede Surya Darmawan, Muhammad Kamal, Sri Maslihah
Abstrak:
Keberadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam melakukan pembinaan, pengasuhan dan pelayanan kesehatan anak binaan bertujuan untuk mengembangkan resliliensi anak dan mendorong terciptanya perawatan kesehatan fisik dan jiwa serta kesejahteraan yang baik. Tujuan penelitian adalah didapatkannya efektivitas pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa LPKA Kelas II Bandung tahun 2024. Metodologi  penelitian secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa kegiatan skrining SDQ, konseling serta psikoedukasi anak binaan telah berdampak positif pada ketertiban, keamanan serta reintegrasi sosial di LPKA. Tantangan meliputi keterbatasan SDM, anggaran, literasi petugas pemasyarakatan serta lemahnya dokumentasi laporan kegiatan serta koordinasi antar mitra eksternal. Kesinambungan program menghadapi tantangan struktural akibat faktor politik, perubahan kebijakan kelembagaan dan peran keluarga anak binaan. Keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal memperkuat efektivitas program. Diperlukan peningkatan deteksi dini, intervensi psikologis, literasi petugas, dan ruang khusus konseling. Ditjenpas diharapkan memperkuat kolaborasi lintas sektor, memperbarui SOP layanan kesehatan jiwa, digitalisasi materi, serta penempatan psikolog klinis secara prioritas. 

The existence of the Child Special Development Institution (LPKA) in providing guidance, care and health services for fostered children aims to develop children's resilience and encourage the creation of physical and mental health care and good welfare. The research objective is to obtain the effectiveness of the implementation of the mental health prevention and control program of LPKA Class II Bandung in 2024. The research methodology is qualitative with a case study approach. The results showed that SDQ screening activities, counseling and psychoeducation of foster children had a positive impact on order, security and social reintegration in LPKA. Challenges include limited human resources, budget, literacy of correctional officers and weak documentation of activity reports and coordination between external partners. The sustainability of the program faces structural challenges due to political factors, changes in institutional policies and the role of families of foster children. The involvement of internal and external stakeholders strengthens program effectiveness. Improved early detection, psychological interventions, officer literacy and dedicated counseling spaces are needed. The Directorate General of Corrections is expected to strengthen cross-sector collaboration, update SOPs for mental health services, digitize materials, and prioritize the placement of clinical psychologists.
Read More
T-7301
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Arie Ayudya Novinier; Pembimbing: Adik Wibowo; Penguji: Umar Fahmi Achmadi, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Akhiar Salmi, Budi Irawan
Abstrak: Tesis ini membahas proses penanganan pengaduan disiplin kedokteran di MKDKI dengan faktor yang berperan dalam lamanya proses. Faktor-faktor ini dianalisismelalui wawancara mendalam kepada Anggota MKDKI, Pengadu dan Teradu.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan studi eksplorasi kasusdari 1 Januari 2012-1 Januari 2014. Faktor yang paling berpengaruh terhadap lamanya proses adalah faktor internal dan yang paling berperan adalah sumber dayamanusia, panitera. Diharapkan hasil penelitian menjadi bahan kepada Anggota MKDKI untuk memperbaharui Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Penanganan Pengaduan.
Kata Kunci: Disiplin kedokteran, disiplin, hukum, MKDKI, faktor, dokter, pasien,perkonsil, KKI
This thesis aimed to analyze the process of and identify the factors related to thehandling of medical complaint cases by the Indonesia Medical Displinary Board(MKDKI). Qualitative research method was implied using indepth interview toIMDB members, Complainants and Doctors. 87 cases from January 1 2012 to January1, 2014 were also studied. The most contributing factor was the human resourcesnamely the MKDKI members and the admin officer. It is expected the findings to beused as input for MKDKI to improve the Standard Operational Procedure (SOP) inhandling the medical complaint cases, which to include better management ofMKDKI members and the admin officer.
Keywords: medical, discipline, board, ethic, factor, doctor, patient, law,discipline board, medical council, KKI, MKDKI.
Read More
T-4139
Depok : FKM UI, 2014
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Misas Muchlas Hamid; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Aliyah Cendanasari, Yenny Sulistyowati
Abstrak:
Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter spesialis merupakan aspek krusial dalam menjamin legalitas dan mutu pelayanan kesehatan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan signifikan terhadap kebijakan perizinan, salah satunya adalah penghapusan kewajiban memperoleh rekomendasi dari organisasi profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan kebijakan pembuatan SIP dokter spesialis di DKI Jakarta dengan peraturan terbaru tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif komparatif melalui wawancara mendalam terhadap informan dari DPR RI, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, rumah sakit, dan dokter spesialis di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dengan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam aspek komunikasi kebijakan, keterbatasan pemahaman dari sumber daya manusia dan teknologi informasi. Selain itu, masih terjadi kebingungan terkait perubahan regulasi dan lemahnya sosialisasi kepada tenaga medis. Dari sisi output, implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif dalam memastikan percepatan dan efisiensi layanan perizinan, meskipun proses digitalisasi telah mulai diterapkan. Kesimpulannya, penerapan kebijakan pembuatan SIP dokter spesialis di DKI Jakarta pasca terbitnya UU No. 17 Tahun 2023 masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan regulasi dan membutuhkan perbaikan dari aspek struktur birokrasi, dukungan teknologi, dan peningkatan koordinasi lintas sektor.

The issuance of a Practice License (SIP) for medical specialists is a crucial aspect in ensuring the legality and quality of healthcare services. The enactment of Law Number 17 of 2023 on Health has brought significant changes to licensing policies, one of which is the elimination of the requirement to obtain recommendations from professional organizations. This study aims to analyze the conformity of the implementation of SIP issuance policy for medical specialists in DKI Jakarta with the new regulation. The study uses a qualitative approach with a comparative descriptive study design through in-depth interviews with informants from the House of Representatives (DPR RI), the Health Office, One-Stop Integrated Service (DPMPTSP), hospitals, and medical specialists in Jakarta. The results show that discrepancies still exist between the norms, standards, procedures, and criteria (NSPK) and their implementation in the field, particularly in aspects of policy communication, limited understanding among human resources, and inadequate information technology systems. Furthermore, confusion persists regarding regulatory changes and weak socialization efforts toward medical personnel. From the output perspective, policy implementation has not yet been fully effective in ensuring the acceleration and efficiency of licensing services, even though digitalization processes have begun to be adopted. In conclusion, the implementation of the SIP issuance policy for medical specialists in DKI Jakarta following the enactment of Law No. 17 of 2023 has not yet fully aligned with regulatory expectations and requires improvements in bureaucratic structure, technological support, and enhanced inter-sectoral coordination.

Read More
T-7355
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive