Abstrak:

Tesis ini membahas tentang Analisa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Indramayu. HIV / AIDS merupakan salah satu penyakit yang menjadi target MDGs WHO 2000 – 2015. Penderita HIV di Indonesia tahun 2008 sebesar 277.700 orang, 49 diantaranya berada di Indramayu. Tahun 2009, 263 penderita berada di Indramayu. Di tahun yang sama, Pemerintah Daerah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS. Tahun 2011 penderita menjadi 490 orang. Terdapat penemuan kasus baru sebanyak 227 kasus. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini belum diimplementasikan dengan baik. Titik lemah implementasi terletak pada sosialisasi yang kurang, komunikasi yang belum efektif, sumber daya baik manusia maupun finansial yang masih kurang, disposisi yang belum pada tempatnya termasuk insentif yang belum diberikan, juga struktur birokrasi yang terfragmentasi. Dari hasil penelitian ini disarankan agar pemerintah Indramayu harus melaksanakan sosialisasi, segera menyusun dan menyelesaikan SOPs formal untuk melaksanakan Perda ini, koordinasi yang lebih baik dengan elemen pendukung implementasi Peraturan Daerah, juga penambahan SDM dan anggaran biaya untuk mendukung implementasinya. Kata Kunci : HIV, AIDS, Perda, Indramayu

---

 The purpose of this thesis is to elicit the he implementation of Indramayuregional Regulation  Number 8 Year 2009 regarding The Prevention and Control ofHIV & AIDS at Indramayu Regency. HIV / AIDS is one of The MDGs targets ofYear 2000 – 2015. Indonesia had 277.700 peoples with HIV/AIDS in 2008, and 49 ofthem were in Indramayu. By the year of 2009, peoples with HIV/AIDS in Indramayu was increased into 263 people. In the same year, the regional government ofIndramayu have passed Regional Regulation  Number 8 Year 2009 regarding Prevention and Control of HIV & AIDS. In 2011, peoples with HIV/AIDS areincreased into 490 peoples with 277 of new cases are found. The research to conduct this study is qualitative research. The results of thisstudy found  the policy has not been implemented properly. The weak points of thisimplementations are a lack of socialization, ineffective communication, lack ofresources both human and financial, incentives are not provided, and the fragmented structure of government.  We suggested that the Indramayu’s government shouldcarry out socialization and  immediately prepares and completes the formal SOPs inaddition a good coordination must be established with the supporting elements, and adding more peoples and budgets to support the implementation of this regionalregulation. Key words : HIV, AIDS, Regulation, Indramayu

Abstrak: Perubahan Peraturan Presiden No.19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan menjadiPeraturan Presiden No.28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan yang sangat cepatmenjadi sorotan yang mencolok. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perubahanyang begitu cepat tentang kebijakan jaminan kesehatan Peraturan Presiden No.19Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan menjadi Peraturan Presiden No.28 Tahun2016 tentang Jaminan Kesehatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Berdasarkan analisis bahwa dalam proses input, proses dan output, perubahanPeraturan Presiden ini merupakan bentuk responsive Presiden melalui lembagapemerintah Kementerian Kesehatan dengan melihat respon penolakan masyarakatakan kenaikan iuran. Proses perubahan ini belum menggambarkan sebuah prosesyang demokrasi dikarenakan masih kurangnya koordinasi peran lintas sektoral dalampembahasannya. Dengan adanya perubahan Peraturan Presiden ini berdampak belummemadainya kecukupan iuran dalam penyelenggaraan BPJS. Peran KementerianKesehatan sebagai leader dalam regulasi bidang kesehatan disarankan dapatmeningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk dapat mewujudkan produk kebijakankesehatan yang lebih baik serta melengkapi instrument kebijakan yang belumditetapkan, serta untuk menjadi perhatian sector terkait Kementerian Kesehatan,DJSN dan BPJS Kesehatan bahwa kenaikan iuran harus dapat diimbangi denganpeningkatan kualitas dari pada penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.Kata kunci: Perubahan, Kebijakan, Peraturan Presiden.

Abstrak: Penyediaan APAR yang sesuai, pemasangan yang tepat dan pemeliharaan yang benar, serta pelatihan penggunaan merupakan suatu sistem salah satu pencegahan kebakaran yang sangat efektif dalam pencegahan kebakaran. Namun pada kenyataan di PT.PM ditemukan pengelolaan yang kurang sesuai dengan peraturan melingkupi pemilihan, pemasangan, inspeksi, perawatan, dan penggunaan. Penelitian ini mengevaluasi jumlah APAR sebanyak 109 unit dengan disain studi deskriptif.Hasil penelitian menunjukan masih terdapat penempatan sejumlah 68 APAR yang kurang sesuai , inspeksi dan pemeliharaan yang kurang mendetail. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah anggota sebanyak 50 personil, dalam melakukan pengelolaan APAR, tidak terdapat nya peraturan, dan kurang sosialisasi mengenai pengelolaan APAR.

---

Provision of appropriate fire extinguisher, proper installation and maintenance, as well as training to use is a highly effective sistem protection in fire prevention. But in reality at PT.PM has been founded less management in accordance with the regulations surrounding the selection, installation, inspestion, maintenance, and usage. This is descriptive study which evaluate the amount of 109 units fire extiguisher.Research shows there are 68 of fire extinguisher placement is less appropriate, inspection and, maintenance are less detailed. This is because of the limited number of fire brigades team members 50 personil in managing fire extinguisher, absence of regulation, and the lack of socialization on the management of fire extinguisher.

Abstrak: Asupan makanan yang tidak mencukupi merupakan salah satu penyebab terjadinya kekurangan gizi pada anak. Penggunaan formula pertumbuhan menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh orangtua untuk membantu mencukupi kebutuhan gizi anak usia 1-3 tahun. Tesis ini mengkaji mengenai kesesuaian kandungan zat gizi pada informasi nilai gizi, kontribusi kecukupan gizi, pelabelan,serta klaim gizi dan kesehatan formula pertumbuhan terhadap peraturan. Penelitian dilakukan dengan desain studi deskriptif. Hasil kajian kesesuaian kandungan energi dan zat gizi makro menunjukkan tingkat kesesuaian tertinggi untuk karbohidrat, sukrosa, dan asam lemak trans (100%), sedangkan terendah asam α-linolenat (60%). Tingkat kesesuaian tertinggi untuk kandungan vitamin adalah vitamin D, E, B2, niasin, dan vitamin B12 (100%), sedangkan paling rendah vitamin K (58%). Tingkat kesesuaian tertinggi untuk kandungan mineral yaitu natrium (100%), sedangkan paling rendah tembaga (68%). Untuk kesesuaian kandungan bahan lain, tingkat kesesuaian tertinggi yaitu karnitin (100%),sedangkan paling rendah DHA (44%). Hasil kajian kontribusi terhadap kecukupan gizi anak menunjukkan rata-rata persentase angka kecukupan gizi (AKG) kandungan zat gizi formula pertumbuhan sebesar 8-75% per saji atau 24-229%per hari. Serat memiliki kontribusi AKG terendah sedangkan kontribusi tertinggi diperoleh dari biotin. Hasil kajian kesesuaian pelabelan menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 100% pada pencantuman tanggal kedaluwarsa, cara penyiapan, dan pernyataan produk tidak cocok untuk bayi. Sedangkan tingkat kesesuaian terendah adalah untuk pencantuman peringatan bahaya yaitu sebesar 2%. Hasil kajian kesesuaian klaim menunjukkan tingkat kesesuaian klaim kandungan zatgizi sebesar 99,5%, klaim perbandingan zat gizi sebesar 100%, dan klaim fungsi zat gizi 62%. Kata kunci:Anak usia 1-3 tahun, formula pertumbuhan, peraturan.

Abstrak: Permasalahan produk legislasi yang dihasilkan anggota legislatif, baik yangmenyangkut kualitas, maupun pelibatan partisipasi masyarakat di dalam prosespenyusunan dan perancangan suatu Perda sedang menjadi sorotan. Kebijakanupaya perbaikan gizi dikembangkan dan diarahkan untuk meningkatkan statusgizi masyarakat khususnya di provinsi Bengkulu, Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk memperoleh informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam prosespenyusunan Peraturan Daerah menggunakan pendekatan kualitatif, denganwawancara mendalam dan studi literatur di DPRD Provinsi Bengkulu.Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa Tahapan-tahapan dalampenyusunan Perda Perda no 12 tahun 2013 tentang Perbaikan Gizi , telahmelakukan semua tahapan yang direkomendasikan mulai dari tahap Definition,Aggregation, Organitation, Representation, Agenda Setting, Formulation danterakhir tahap Legitimation. Secara keseluruhan proses penyusunan Perda No 12tahun 2013 belum mencerminkan Perda yang partisipatif karena belummelibatkan masyarakat dalam setiap proses penyusunannya. Tingkat partisipasimasyarakat yang terjadi dalam konteks formal berada pada tingkat peredamanyaitu Masyarakat dapat memberi masukan/saran dalam penentuan hasil kebijakannamun pengambilan keputusan akhir tetap berada ditangan penguasa. Tidakoptimalnya pemanfaatan ruang paritsipasi dalam proses penyusunan Perda karenakurangnya informasi yang tersedia bagi masyarakat .Kedudukan naskah akademikmerupakan bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi,pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Daerah, sebagaibahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsapenyusunan Raperda. Disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakatdalam setiap proses penyusunan produk hukum daerah dapat dilakukan denganadvokasi atau pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat yangdilakukan oleh Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat maupun pemerintahandaerah Provinsi Bengkulu sendiri, memiliki produk hukum daerah yang mengaturdan menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan Perda, sertaperlu dukunganan sumber daya manusia yang memadai, dana yang cukup danwaktu yang lebih banyak sehingga Naskah Akademik yang dihasilkan layakdijadikan acuan dalam proses penyusunan suatu peraturan daerah.Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Naskah Akademik, Peraturan Daerah

---

Problems resulting product legislation legislators, both concerning the quality, aswell as the involvement of community participation in the process of drafting anddesigning a regulation was a concern. Policy efforts to improve nutritiondeveloped and directed to improve the nutritional status of public, especially inthe province of Bengkulu, The aim of this study was to obtain information aboutpublic participation in the formulation of Local Regulation uses a qualitativeapproach, with in-depth interviews and literature studies in Bengkulu ProvincialParliament. Based on the analysis concludes that the stages in lawmakingRegulation No. 12 of 2013 on Improving Nutrition, have done all therecommended stages ranging from stage Definition, Aggregation, Organitation,Representation, Agenda Setting, Formulation and Legitimation last stage. Overallthe process of drafting Regulation No. 12 of 2013 do not yet reflect recentlegislation participatory because the community has not been involved in anydrafting process. The level of community participation that occurs in formalcontexts are at the level of damping that is public can provide input / advice on thedetermination of the policy but the final decision remains in the hands of theauthorities. Not optimal utilization of space paritsipasi in the decision-makingprocess because of the lack of information available to the public .existenceacademic text is a starting material containing ideas of urgency, approach, scopeand substance of a Regional Regulation, as consideration used in the licenseapplication initiative of drafting the proposed regulation. It is advisable to increasecommunity participation in every process of drafting local regulations to do withadvocacy or assistance to community groups conducted by universities,community organizations and the regional government of Bengkulu provincealone, have local regulations that regulate and ensure community participation inevery law making process, as well as the need support adequate human resources,adequate funding and a lot more time so that the resulting academic paper worthyof reference in the process of drafting a regional regulation.Keywords: Public Participation, Academic Manuscript, Regional Regulation.

Abstrak: Lima negara di Association of South East Asian Nation (ASEAN) yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina, menggunakan banyak zat kimia dalam industri yang menghasilkan risiko keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya. Nilai Ambang Batas (NAB) kimia digunakan sebagai regulasi atau instrumen referensi untuk mengendalikan risiko kimia. Penelitian ini membandingkan NAB kimia di negara ASEAN-5 dengan TLV ACGIH 2016 dan PEL OSHA 2016 untuk mengajukan kemungkinan harmonisasi NAB kimia di ASEAN. 713 zat kimia yang ada di dalam daftar perbandingan dengan 40 zat kimia selalu ada di semua daftar NAB kimia serta 124 zat kimia yang keluar hanya di dalam 1 daftar NAB kimia. Dalam non-metric multidimensional scaling plot, 5 NAB kimia diketahui mirip dengan TLV ACGIH 2016 dan PEL OSHA 2016 sedangkan dua daftar NAB kimia (NAB Thailand dan Permenkes 70 2016) berbeda karena jumlah substansi yang ada dalam daftar NAB tersebut jauh lebih sedikit daripada jumlah substansi NAB yang lain. NAB kimia ASEAN-5 memiliki rata-rata geometrik lebih tinggi daripada TLV ACGIH 2016 dan lebih rendah daripada PEL OSHA 2016 kecuali untuk Rule 1070 Filipina dan NAB Thailand. Ada persamaan dan perbedaan pada NAB kimia ASEAN-5 untuk dipertimbangkan dalam upaya harmonisasi NAB di ASEAN. Kata kunci: NAB Faktor Kimia, ASEAN-5, Studi Perbandingan, substansi kimia, regulasi Five countries within Association of South East Asian Nation (ASEAN) which are Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Philippine, use a lot of chemical substances in their industries that put risk on health and safety to their worker. Occupational Exposure Limit (OEL) is used as regulation or reference instrument to control chemical risk. This study compared OEL in ASEAN-5 countries with TLV ACGIH 2016 and PEL OSHA 2016 in order to propose a harmonization possibility within ASEAN. There are 713 chemical substances in comparison list with 40 substances that always available in all OEL lists and 124 unique substances that only appear on 1 list OEL. In non-metric multidimensional scaling plot, it was found that 5 OEL list were quite similar with both TLV ACGIH 2016 and PEL OSHA 2016, while the other two (Thailand OEL and Permenkes 70 2016) much differ due to less number of substances listed on these OEL lists. ASEAN-5 OEL list found higher geometric means than TLV ACGIH 2016 and lower than PEL OSHA 2016 except for Rule 1070 Philippine and OEL Thailand. There are similarities and differences in OEL ASEAN-5 to consider in ASEAN OEL harmonization effort. Key words: Occupational Exposure Limit, ASEAN-5, comparative study, regulation

Abstrak: Kepemilikan double insurance telah membuka peluang praktik Coordination of Benefit (CoB) di Indonesia, terlebih dalam era JKN saat ini. Yang mana setiap orang selain memiliki asuransi yang bersifat wajib mereka pun memiliki asuransi kesehatan tambahan yang kepesertaanya bersifat tidak wajib. Pada praktiknya CoB terkadang masih belum sesuai dengan prinsip universal asuransi. Penelitian ini mencoba menganalisis praktik CoB dan besaran biaya CoB yang terjadi di Indonesia baik antara BPJS Kesehatan dengan AKT maupun antara AKT dengan AKT. Metode yang digunakan adalah rancangan studi observasional dengan desain cross sectional. Pemodelan menggunakan pendekatan ekonometrik yaitu two-part model yang memisahkan proses antara praktik CoB dengan besaran biaya CoB. Hasil penelitian menyatakan kovariat usia, LOS dan penyakit sistem sirkulasi menunjukkan efek yang signifikan dalam pengujian secara statistik. Kurangnya koordinasi antar provider dengan asuradur atau asuradur dengan asuradur menyebabkan meningkatnya potensi moral hazard yang dilakukan baik oleh peserta maupun provider sehingga peserta berpotensi mendapatkan cakupan ganda. Saran dari penelitian ini adalah perlunya dibuat Badan/Organisasi yang khusus mengelola CoB dan dibuatnya regulasi CoB. Kata kunci : Coordination of Benefit, Regulasi CoB, Two-Part Model Nowadays, some people may have double insurance. Besides having compulsory insurance that regulated by government, they also have additional health insurance which is not mandatory. This condition has opened up opportunities for Coordination of Benefit (CoB) in Indonesia, especially in JKN era. Unfortunately, in practice CoB still not executed according to the principle of general rules of insurance. This research seeks to analyze the practice of the COB and COB fee scale that occurred between BPJS with AKT and between AKT to AKT. The method used is the observational study with cross sectional design. The modeling uses an econometric approach, that is a two-part model which separates the process between the CoB practice and the CoB funds. The result of the research states that age covariate, LOS, and circulatory system diseases show significant effects in statistical testing. Lack of coordination between providers and assurer or between assurer and assurer, causes increasing potential moral hazard by both participants and providers so that participants may get double coverage. The suggestions of this research are first the need to create an independent agency or organization that manages CoB and second the need to made regulation of CoB. Keyword: Coordination of Benefit, CoB Regulation, Two-Part Model

Abstrak: RSUD Pesanggrahan adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tesis ini membahas Analisis Kesiapan Sistem Remunerasi di RSUD Pesanggrahan berdasarkan Peraturan Gubernur No 222 Tahun 2016. Saat ini RSUD Pesanggrahan menggunakan pola pemberian penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur No 221 Tahun 2016. Kedua peraturan tersebut menerapkan pola pemberian gaji dan tunjangan kinerja dengan komponen perhitungan yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesiapan diberlakukannya sistem Remunerasi berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 222 Tahun 2016 di RSUD Pesanggrahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dengan simulasi penghitungan sistem yang akan diterapkan dan penggalian persepsi kesiapan stakeholder melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian diketahui bahwa secara umum informan sudah puas dengan penghasilan yang diterima sekarang, namun hasil simulasi penerapan sistem remunerasi dan berbagai skenario pada periode transisi memperlihatkan bahwa rumah sakit belum mampu memberlakukan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan diharapkan dapat menurunkan berbagai kebijakan memberi kesempatan bagi RS BLUD untuk menerapkan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan sebagai regulator dapat memberikan regulasi memberikan kesempatan bagi RS dengan pola keuangan BLUD yang dipandang mampu untuk memerapkan sistem remunerasi , melakukan evaluasi terhadap pendapatan BLUD, membuat standar kinerja adalah beberapa rekomendasi yang diajukan kepada Dinas Kesehatan sebagai hasil dari penelitian ini. Kata Kunci : Remunerasi, Pergub DKI Jakarta No 222 Tahun 2016 RSUD Pesanggrahan as a Health Service Unit of Special Capital Region of Jakarta which has applied financial pattern of Regional Public Service Board (BLUD). This thesis examines Remuneration System Readiness Analysis at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222/ 2016. Currently RSUD Pesanggrahan uses income generating pattern based on Governor Regulation No 221/2016. Both regulations apply salary and performance allowances with different component of calculation. The purpose of this research is to analysis readiness on the implementation of remuneration system at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222 year 2016. This research uses quantitative and qualitative methods. Quantitative with simulation of system calculation to be applied and qualitative with explore stakeholder perception readiness with indepth interview. From the result of research it is known that in general the informant is satisfied with the income received now. And from the simulate conducted, RSUD Pesanggrahan has not been able to apply the system based on Governor Regulation No 222/2016 yet. Suggestion to the Health Department as a regulator is to give the opportunity to the hosital that its BLUD income is capable to apply Remuneration system is supported by regulation, to evaluate the potential income of RSUD to make standard of employee performance target as indicator of hospital as some recommendation as a result from this research. Key word : Remuneration, Governor Regulation No 222 Year 2016.