Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Asri Nur Maulidya; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Anhari Achadi, Junadi Purnawan, Budi Hartono, Marisa Aristiawati Hardigaloeh
Abstrak:
Pengabaian hak akan kesehatan menyebabkan munculnya disparitas kesehatan antaramasyarakat adat. Suku Baduy Dalam merupakan masyarakat adat di Indonesia yangmenolak mengikuti perkembangan kehidupan modern. Capaian pelayanan kesehatanpada masyarakat Baduy Dalam sebagai indikator kinerja pemerintah dalam meratakanpelayanan kesehatan belum tercatat dengan baik. Ketersediaan, keterjangkauan, danketerimaan Pelayanan kesehatan sebagai hal fundamental dalam pemerataan hak akankesehatan perlu ditelaah lebih lanjut.Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigma Hak Asasi Manusiabertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai pelayanan kesehatan padamasyarakat Baduy. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dan informandipilih berdasarkan teknik purposif untuk memenuhi kesesuaian dan kecukupan informasipenelitian. Informan dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah di bidang kesehatan,tenaga kesehatan, stakeholder di Desa Kanekes, kader kesehatan, dan masyarakat. Hasilpenelitian dianalisis menggunakan matriks dan menggunakan content analysis untukmenyimpulkan fenomena tematik. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan penelaahandokumen dan literatur terkait topik penelitian sebagai triangulasi.Adanya larangan menggunakan alat transportasi ke wilayah Baduy Dalam membuattenaga kesehatan tidak memiliki pilihan lain selain berjalan kaki melewati jalan setapakyang terjal. Pemberian pelayanan kesehatan mobile terkendala dengan jumlah tenagakesehatan dan kemampuan masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan modern.Pelayanan kesehatan modern belum bisa dilakukan karena masih terdapat anggapanpelayanan kesehatan modern mengancam kelestarian adat. Keterlibatan dan perhatianinstansi pemerintah terhadap pelayanan kesehatan pun sangat rendah.Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelayanan kesehatan untuk Baduy Dalam belumdilaksanakan dengan baik karena adanya kendala dari sisi ketersediaan tenaga kesehatan,akses geografis, dan penerimaan terhadap pelayanan kesehatan modern yang rendah.
Differences in rights to health cause a disparity between indigenous communities andpeople in general, which should be avoidable. The Baduy Dalam Tribe is one of theindigenous communities in Indonesia that refuses to follow modern developments. Theprovision of health services to the Baduy Dalam community has become an indicator ofthe government rsquo s performance, in an effort to better equalize undocumented healthservices. Availability, affordability, and acceptance of health services as a fundamentalequalizer of rights to health needs to be further analyzed.This qualitative research uses a Basic Human Rights paradigm approach to obtain indepthinformation regarding health services among the Baduy community. The methodused was in depth interviews, and informants were chosen using a purposive techniqueto achieve correct and adequate information for this research. The informants includedthe government health department, healthcare personnel, Kanekes Village stakeholders,health cadres, and the community. Results were analyzed using a matrix and contentanalysis to identify the thematic information. To maintain validity, document review andliterature review on the subject were conducted.Restrictions to use vehicles in the Baduy Dalam area caused healthcare personnel toalways have to walk on a narrow road to reach the area. The provision of mobilehealthcare services is also made difficult due to the lack of healthcare personnel andcommunity acceptance of modern healthcare services. The community does not acceptthese services as there is an assumption that it threatens the survival of their traditions.Involvement of government institutions in these healthcare programs is also minimal.Healthcare services to the Baduy Dalam Community is not performed well as there arevarious obstacles in the availability of healthcare personnel, geographical access, and lowacceptance level of modern healthcare services.
Read More
Differences in rights to health cause a disparity between indigenous communities andpeople in general, which should be avoidable. The Baduy Dalam Tribe is one of theindigenous communities in Indonesia that refuses to follow modern developments. Theprovision of health services to the Baduy Dalam community has become an indicator ofthe government rsquo s performance, in an effort to better equalize undocumented healthservices. Availability, affordability, and acceptance of health services as a fundamentalequalizer of rights to health needs to be further analyzed.This qualitative research uses a Basic Human Rights paradigm approach to obtain indepthinformation regarding health services among the Baduy community. The methodused was in depth interviews, and informants were chosen using a purposive techniqueto achieve correct and adequate information for this research. The informants includedthe government health department, healthcare personnel, Kanekes Village stakeholders,health cadres, and the community. Results were analyzed using a matrix and contentanalysis to identify the thematic information. To maintain validity, document review andliterature review on the subject were conducted.Restrictions to use vehicles in the Baduy Dalam area caused healthcare personnel toalways have to walk on a narrow road to reach the area. The provision of mobilehealthcare services is also made difficult due to the lack of healthcare personnel andcommunity acceptance of modern healthcare services. The community does not acceptthese services as there is an assumption that it threatens the survival of their traditions.Involvement of government institutions in these healthcare programs is also minimal.Healthcare services to the Baduy Dalam Community is not performed well as there arevarious obstacles in the availability of healthcare personnel, geographical access, and lowacceptance level of modern healthcare services.
T-5270
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Syefira Salsabila; Pembimbing: R. Sutiawan; Penguji: Ede Surya Darmawan, Yovsyah, Monika Saraswati Sitepu, Ganda Raja Partogi Sinaga
T-4939
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rona Firmana Putri; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Purnawan Junadi, Nurrahmiati, Andi Alfian Zainuddin
Abstrak:
Read More
Indonesia masih mengalami kesulitan terkait akses masyarakat terhadap layanan kesehatan serta kurangnya tenaga kesehatan, terutama di wilayah perdesaan dan terpencil. Berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), terdapat kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter, yang ditandai dengan masih banyaknya jumlah Puskesmas tanpa dokter. Provinsi Maluku adalah salah satu Provinsi yang memiliki persentase Puskesmas tanpa dokter tertinggi yaitu 17,6% dan Puskesmas tersebut mayoritas terletak di wilayah perdesaan dan terpencil yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi dokter untuk bekerja di daerah perdesaan dan terpencil di Provinsi Maluku. Desain penelitian ini adalah cross-sectional menggunakan kuesioner online yang disebarkan kepada 344 dokter yang bekerja di Provinsi Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 192 (56%) dokter yang mengisi kuesioner, faktor pengalaman di perdesaan dan terpencil (p=0,032), peluang karir (p=0,000), peluang pengembangan pendidikan dan profesional (p=0,010) dan kondisi kehidupan (p=0,016) merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi dokter untuk bekerja di daerah perdesaan dan terpencil di Provinsi Maluku. Sementara faktor yang paling dominan berhubungan adalah peluang karir (AOR=4,32 95% CI 1,43-11,76 95% CI) dan pengalaman di perdesaan dan terpencil 1-5 tahun (AOR=4,30 95% CI 1,24-14,70 95% CI). Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membuat kebijakan untuk mengatasi kekurangan dokter di daerah perdesaan dan terpencil khususnya di Provinsi Maluku, pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap peluang pengembangan pendidikan dan profesional, kondisi kehidupan, dan terutama kebijakan terkait peluang kemajuan karir dokter serta kebijakan yang menunjang dokter agar memiliki pengalaman praktik di perdesaan dan terpencil.
Indonesia is still experiencing difficulties related to community access to health services and the need for more health workers, especially in rural and remote areas. Based on data from the Health Human Resources Information System (SISDMK), there is a shortage of health workers, especially doctors, as indicated by the large number of Public Health Centers that are without doctors. Maluku Province is one of the provinces with the highest percentage of Public Health Centers without doctors, at 17.6%, and most of these are located in rural and remote areas designated by the government. This study aims to determine the factors that associated with doctors' motivation to work in rural and remote areas in Maluku Province. The design of this study was cross-sectional, using an online questionnaire distributed to 344 doctors working in Maluku Province. The results showed that of 192 (56%) partisipants who filled out the questionnaire, the factors of experience in rural and remote areas (p=0.032), career opportunities (p=0.000), educational and professional development opportunities (p=0.010), and living conditions (p=0.016) were factors associated with doctors' motivation to work in rural and remote areas in Maluku Province. While the most dominant factors associated are career opportunities (AOR = 4.32 95% CI 1.43-11.76 95% CI) and experience in rural and remote areas 1-5 years (AOR=4,30 95% CI 1,24-14,70 95% CI). This study suggests that in making policies to overcome the shortage of doctors in rural and remote areas, especially in Maluku Province, the government should consider the following factors such as educational and professional development opportunities, living conditions, and primarily policies related to opportunities for career advancement of doctors and policies that support doctors to have practice experience in rural and remote areas.
T-7039
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rizki Rahayuningsih; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Yanti Herman, Molyadi
Abstrak:
Read More
Program pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan upaya paling efektif untuk mencegah terjadinya HAIs” (Healthcare-Associated Infections), yaitu infeksi akibat pelayanan kesehatan, yang dapat menjadi ancaman masuknya penularan wabah ke komunitas. Implementasi dan pelaporan program PPI cukup beragam. Ketiadaan pelaporan dan data implementasi PPI di Fasilitas Palayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dapat menempatkan posisi layanan priemr dalam kondisi tidak siap dalam menghadapi ancaman wabah dan menambah kesenjangan. Tujuan penelitian untuk melihat gambaran implementasi PPI dan kesesuaian implementasi PPI di FKTP DTPK Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan mix methode dengan desain sequential explanatory. Pada tahap pertama dilakukan pengisian kuesioner baku menggunakan kuesioner baku IPCAF- minimum requirement assesment for primary care oleh seluruh tim PPI dilanjutkan dengan wawancara mendalam kepada 11 informan dan dilakukan observasi dokumen. Hasil didapatkan 23,8% Puskesmas di level Kabupaten belum memenuhi kesesuaian standar minimum program PPI, akan tetapi pada Puskesmas DTPK 36,4% Puskesmas sudah memenuhi kesesuaian standar minimum program PPI. Dari 8 komponen inti PPI, pada level Kabupaten nilai tertinggi didapat komponen monitoring dan umpan balik, sedangkan pada Puskesmas DTPK nilai tertinggi didapat pada komponen surveilans HAIs. Sementara pada level Kabupaten maupun Puskesmas DTPK, nilai terendah didapatkan pada komponen pendidikan pelatihan dan beban kerja kepegawaian dan ketersediaan tempat tidur. Perencanaan dan pembiayaan pendidikan pelatihan serta pemanfaatan pelatihan daring dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan nilai komponen pendidikan pelatihan.
Infection prevention and control programs are the most effective way to prevent "Healthcare-Associated Infections" (HAIs), which are healthcare-associated infections that can threaten the entry of outbreaks into the community. Implementation and reporting of the IPC program is quite various. The absence of reporting and data on the implementation of IPCs in Primary Care Facilities (FKTP) in rural/remote area (DTPK) can place the position of primary care facilities in an unprepared condition in facing the threat of an outbreak and increase inequality. The purpose of the study was to look at the description of IPC implementation and the suitability of IPC implementation in DTPK FKTP Kubu Raya Regency. This study used a mix method with a sequential explanatory design. In the first stage, a standard questionnaire was filled in using the IPCAF- minimum requirement assessment for primary care by the entire IPC team, followed by in-depth interviews with 11 informants and document observation. The results showed that 23.8% of FKTP at the district level had not yet compliance with the minimum standards of the IPC program, but at FKTP DTPK 36.4% of FKTP have met the minimum standards of the IPC program. Of the 8 core components of PPI, at the district level the highest value is obtained for the monitoring and feedback component,. while at the FKTP DTPK the highest value is obtained in the HAIs surveillance component. While at both the district and DTPK health center levels, the lowest scores were obtained in the components of training education and staffing workload and bed availability.
T-6995
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Agnes Nina Eureka; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Helen Andriani, Vetty Yulianty Permanasari, Mohamad Riyatno, Jaelan
Abstrak:
Read More
Latar Belakang: Keluhan kesehatan sering dihadapi oleh banyak individu. 30.16% masyarakat di Jawa Tengah dilaporkan mengalami keluhan kesehatan. Tidak seluruh penduduk ingin mencari pengobatan untuk keluhan kesehatan. Hal ini berdampak pada komplikasi yang dapat muncul dan menimbulkan tantangan dalam layanan kesehatan. Fenomena tersebut dapat ditemukan di Kabupaten Wonosobo yang merupakan daerah terpencil. Tujuan: diketahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku tidak berobat (PTB) masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Metode: dilakukan analisis regresi logistik multivariat terhadap data SUSENAS KOR 2023 penduduk Kabupaten Wonosobo. Hasil: hasil chi-square menunjukkan gangguan dari keluhan kesehatan pada kegiatan sehari-hari (p=0.000), pekerjaan (p=0.020) memiliki hubungan dengan PTB. Tingkat pendidikan memiliki hubungan lemah (p =0.072) dengan PTB. Usia, jenis kelamin, asuransi dan akses tidak memiliki hubungan. Melalui model regresi logistik, Gangguan Keluhan Kesehatan dan Usia memiliki hubungan bermakna dengan PTB, dengan pekerjaan sebagai variabel perancu. Kesimpulan: Variabel usia dan gangguan dari keluhan kesehatan pada kegiatan sehari-hari memiliki hubungan terhadap perilaku tidak berobat, dengan variabel pekerjaan sebagai perancu. Perumusan kebijakan untuk mengangani PTB perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut.
Background: Health complaints are frequently experienced by many individuals. It is reported that 30.16% of the population in Central Java have health complaints. Not all residents seek treatment for these complaints. This can lead to complications and pose challenges to healthcare services. This phenomenon can be observed in Wonosobo Regency, a remote area. Objective: To identify the factors related to the behavior of healthcare avoidance (HA) among the residents of Wonosobo Regency. Methods: A multivariate logistic regression analysis was conducted on the SUSENAS KOR 2023 data from the people of Wonosobo Regency. Results: Chi-square results show that disruptions in daily activities due to health complaints (p=0.000) and occupation (p=0.020) are associated with HA. Educational level has a weak association (p=0.072) with HA. Age, gender, insurance, and access have no association. Through the logistic regression model, disruptions from health complaints and age have a significant relationship with HA, with occupation as a confounding variable. Conclusion: Age and disruptions in daily activities due to health complaints are related to the behavior of not seeking treatment, with occupation as a confounding variable. Policy formulation to address HA needs to consider these factors.
T-6976
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dewi Tri Nugraheni; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Adang Bachtiar, Amal Chalik Sjaaf, Yetty Azriani, Dwi Kartika Rahayuningtyas
Abstrak:
Read More
Dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Daerah Terpencil Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan kebijakan Peraturan Kementerian Kesehatan nomor 27 tahun 2021 tentang Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (Padinakes). Kebijakan ini telah ditetapkan dan dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Jakarta III sejak tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan nomor HK.02.02/I/10434/2021, namun dalam pelaksanaan kebijakan terkendala dalam pendayagunaan lulusan dan penghentian rekrutmen peserta pada tahun 2022 di Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, menganalisis faktor-fakor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan Padinakes di Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain Rapid Assessment Procedure (RAP). Teknik pengumpulan data dengan dengan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik terutama pada implementasi pendayagunaan lulusan padinakes Poltekkes Kemenkes Jakarta III ke Fasyankes DTPK dan DBK. Faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan adalah capaian indikator program padinakes belum sesuai tujuan kebijakan, sosialisasi dengan Pemerintah Daerah belum berjalan baik, semua pembiayaan menggunakan APBN, struktur organisasi Pemerintah Daerah bukan bertanggung jawab kepada Kementerian Kesehatan, sikap Pemerintah Daerah yang belum patuh dalam pendayagunaan program padinakes, Pemerintah Daerah belum terlibat dalam perencanaan kouta, rekrutmen, monitoring dan evaluasi, dan pendayagunaan peserta, belum ada sanksi tegas untuk Pemerintah daerah yang tidak mendayagunakan lulusan padinakes. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan diharapkan dapat melakukan revisi kebijakan; penyesuaian indikator program dengan tujuan kebijakan; advokasi ke Kemendagri dan Kemenkeu untuk sanksi ke Pemerintah Daerah; pendampingan ke Pemerintah Daerah dalam proses replikasi program nusantara sehat; membuat tracer study khusus; penyempurnaan e-Padinakes; peningkatan kapasitas dan menetapkan SK tim pengelola; menetapkan SK pendayagunaan peserta program studi lain yang tidak ada di kebijakan (Fisioterapi); rutin monitoring dan evaluasi Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan Fasyankes DTPK dan DBK
In an effort to fulfill health workers in Health Service Facilities (Fasyankes) in Remote Areas, Borders and Islands (DTPK) and Health Problem Areas (DBK), the Indonesian Ministry of Health issued a policy Ministry of Health Regulation number 27 of 2021 concerning the Health Worker Higher Education Affirmation Program (Padinakes). This policy has been determined and implemented at the Poltekkes Kemenkes Jakarta III since 2021 based on the Decree (SK) of the Head of the Health Human Resources Development and Empowerment Agency number HK.02.02/I/10434/2021, but the implementation of the policy is constrained in the utilization of graduates and the termination of recruitment of participants in 2022 at the Poltekkes Kemenkes Jakarta III. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy on education and utilization of health workers, analyze the driving and inhibiting factors in the implementation of the Padinakes policy at the Poltekkes Kemenkes Jakarta III. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure (RAP) design. Data collection techniques were in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGDs) and document review. The results of this study indicate that policy implementation has not gone well, especially in the implementation of the utilization of graduates of the Jakarta III Health Polytechnic to DTPK and DBK health facilities. Factors that hinder the implementation of the policy are the achievement of Padinakes program indicators that are not in accordance with policy objectives, socialization with local governments has not gone well, all financing uses the state budget, the organizational structure of the local government is not responsible to the Ministry of Health, the attitude of local governments that have not complied with the utilization of the Padinakes program, local governments have not been involved in planning quota, recruitment, monitoring and evaluation, and utilization of participants, there are no strict sanctions for local governments that do not utilize Padinakes graduates. Therefore, the Ministry of Health is expected to revise the policy; adjust program indicators with policy objectives; advocate to the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance for sanctions to local governments; assist local governments in the process of replicating the healthy archipelago program; create a special tracer study; improve e-Padinakes; increase capacity and determine the management team decree; determine the decree on the utilization of participants in other study programs that are not in the policy (Physiotherapy); routine monitoring and evaluation of the Poltekkes Kemenkes Jakarta III and DTPK and DBK health facilities.
T-6889
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
R.R. Endah Khristanti Wahyu Wijayanti; Pembimbing: Amal C. Sjaaf; Penguji: Purnawan Junaidi, Vetty Yulianty Permanasari, Ida Ayu Agung, Achwan
T-3428
Depok : FKM UI, 2011
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Indriya Purnamasari; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Purnawan Junadi, Anhari Achadi, Asjikin Iman Hidayat Dachlan
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan menggali lebih dalam ketersediaan dokter spesialis serta upaya yangdilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis pada Rumah Sakit UmumKelas C milik Pemerintah di daerah terpencil. Penelitian kualitatif dilakukan denganpendekatan studi kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe (RSUDHAMBA) Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dan RSUD Malingping Kabupaten Lebak,Provinsi Banten.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dokter spesialis baik di RSUD HAMBAmaupun RSUD Malingping masih belum memadai. Kedua RS masih kekurangan tenagaspesialis baik dari segi jenis dan jumlah, sehingga mengakibatkan belum optimalnyapelayanan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat,namun masih terdapat kendala, antara lain letak geografis, kondisi infrastruktur danperekonomian daerah yang masih belum memadai, kurangnya kompensasi baik yang bersifatfinansial maupun non finansial, selain tentunya kebijakan dan komitmen Pemda setempat,yang masih perlu ditingkatkan.Kesimpulan penelitian ini adalah suasana kerja yang nyaman serta kebijakan dan komitmenPemda sangat berperan terhadap peningkatan motivasi dan retensi dokter spesialis di daerah.Perlu dirumuskan kebijakan dan regulasi yang spesifik mengenai standar pola rekrutmen,penempatan, serta hak dan kewajiban dokter spesialis secara komprehensif.Kata Kunci : Dokter Spesialis, Pemenuhan, RS Umum Kelas C, Daerah Terpencil danKebijakan.
Read More
B-1810
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉