Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease) yang keberadaannya pertama kali teridentifikasi pada akhir tahun 2019, telah menjadi masalah kemanusiaan secara global. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus ini dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia, jenis kelamin, dan status sosial, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan data secara global pada tahun 2019, diperkirakan 15% dari populasi dunia memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas lebih cenderung memiliki kesehatan yang buruk. Situasi pandemi COVID-19 menjadi kekhawatiran khususnya pada disabilitas yang tinggal dalam ruangan terbatas, padat penghuni, tempat tertutup dan keterbatasan lain dalam panti. Penelitian dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Peneliti menganalisis proses implementasi kebijakan menggunakan model Edward III, dari aspek: Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Organisasi. Temuan penelitian ini adalah bahwa Kebijakan pencegahan COVID19 yang tertuang pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial telah dapat disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan baik di setiap panti. Aturan dalam bentuk perundang-undangan tidak ditemukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Provinsi DKI Jakarta sudah baik. Namun dalam penanganannya memiliki tantangan tersendiri karena kondisi disabilitas WBS yang memiliki tingkat keparahan disabilitas berbeda-beda sehingga sulit untuk disiplin karena keterbatasan yang mereka miliki. WBS Penyandang Disabilitas mental dan intelektual sulit untuk disiplin dalam menggunakan masker, komunikasi secara personal dan peringatan yang dilakukan secara berulang menjadi solusi penerapan kepatuhan protokol Kesehatan. Rekomendasi lain adalah bahwa Penanganan COVID-19 harus dilakukan dengan kerja sama lintas sektor. Kata Kunci: Disabilitas, Analisis Implementasi, Pencegahan COVID-19.

The Pandemic COVID-19 (Coronavirus Disease) which was firstly identified in the late 2019, has become humans’ problem globally. The rapid increase in the number of COVID-19 cases occurred requires immediate treatment. This virus easily spreads and infects anyone regardless of age, gender, and social status, including people with disabilities. Based on global data of 2019, it is estimated that 15% of the world's population has a disability. People with disabilities are more likely to have poor health. The situation of the COVID-19 pandemic is a concern, especially for people with disabilities who live in densely populated areas, in limited living space, closed places, and other residential limitations. The study was conducted to analyze the implementation of COVID-19 prevention policies at Social Institutions for People with Disabilities in the area of DKI Jakarta Province. The researchers analyzed the policy implementation process using the Edward III model, from 4 aspects namely communication; resources; disposition; and organizational structure. The COVID-19 prevention policy contained in the Circular issued by the Head of the Social Service can be properly socialized and coordinated in each nursing home. Rules in the form of legislation were not found. The results showed that the overall implementation of the COVID-19 prevention policy at the Social Institutions for Disabilities in DKI Jakarta Province was good. However, in handling it, it has its own challenges because residents of those institutions who have disabilities (WBS) have different levels of disability, making it difficult to discipline them because of their limitations. It is difficult to discipline WBS with mental and intellectual disabilities to use masks. It was found that personal communication and repeated warnings are solutions for implementing Health protocol. The handling of COVID-19 is carried out with cross-sectoral cooperation. Keywords: Disability, Implementation Analysis, Prevention of COVID-19.

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan baik itu fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Para penyandang disabilitas sering kali lebih rentan terhadap masalah kesehatan sehingga dapat menurunkan kualitas hidup mereka. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru mencapai 933 orang. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2016, terdapat sebanyak 152 orang penyandang disabilitas di Kecamatan Tenayan Raya. Masih terdapat permasalahan akses kesehatan bagi penyandang disabilitas yang belum ditemukan solusinya untuk memenuhi kebutuhan disabilitas terhadap pelayanan kesehatan yang ideal bagi mereka. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan pelayanan kesehatan ramah disabilitas di Puskesmas Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan teori sistem berdasarkan komponen input, proses dan output. Hasil dari penelitian ini yaitu pelayanan kesehatan di Puskesmas Rejosari masih belum ramah disabilitas karena sumber daya manusia yang tidak bisa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, sarana prasarana yang kurang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau kebijakan yang mengatur pelayanan kesehatan ramah disabilitas. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah perlunya dikeluarkan kebijakan tentang pelayanan kesehatan ramah disabilitas di Kota Pekanbaru dan perlunya kerja sama lintas sektoral agar terciptanya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, terpenuhinya hak kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas

Survei Literasi Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa pada penduduk dewasa di Pulau Jawa, wilayah yang dihuni 55,58% penduduk Indonesia, proporsi yang tidak pernah mencari konseling kesehatan mencapai 71%, tidak mengikuti edukasi kesehatan 52%, dan tidak melakukan pemeriksaan kesehatan mandiri 44%, mengindikasikan rendahnya tanggung jawab kesehatan. Kondisi ini terjadi meskipun literasi persepsi tergolong memadai (37,5%), sedangkan literasi fungsional masih terbatas (1,6% mencukupi), menunjukkan kesenjangan pemahaman dan penerapan informasi kesehatan. Belum adanya penelitian yang menganalisis keterkaitan determinan sosial,literasi kesehatan dan tanggung jawab kesehatan pada populasi dewasa di Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan determinan sosial dan literasi kesehatan dengan tanggung jawab kesehatan pada penduduk dewasa di Pulau Jawa, menggunakan desain cross-sectional dengan data sekunder Survei Literasi Kesehatan Kemenkes 2024–2025. Sampel terdiri atas 1.419 penduduk dewasa usia 17–65 tahun atau telah menikah di enam provinsi Pulau Jawa. Variabel dependen adalah tanggung jawab kesehatan (subskala HPLP-II, skor 1–4); variabel independen meliputi literasi kesehatan (HLS-EU-Q16, skor 0–4) dan determinan sosial. Analisis menggunakan uji Independent Samples t-Test, korelasi Pearson, dan regresi linear berganda berbobot. Rerata skor tanggung jawab kesehatan 1,83 (SD = 0,53), kategori sedang-rendah; rerata literasi kesehatan 3,01 (SD = 0,44), kategori mencukupi. Literasi kesehatan memiliki hubungan positif terbesar dengan tanggung jawab kesehatan (B = 0,327; 95% CI: 0,264–0,390; p < 0,001). Usia ≥45 tahun (B = 0,140), pendidikan SMA–perguruan tinggi (B = 0,150), dan status menikah (B = 0,088) berhubungan positif; jenis kelamin laki-laki (B = −0,139) dan status bekerja (B = −0,088) berhubungan negatif (semua p < 0,05). Pendapatan tidak signifikan (B = −0,036; p = 0,220) dan bukan confounder. Penguatan literasi kesehatan perlu menjadi prioritas promosi kesehatan, terutama pada laki-laki, usia muda, dan pendidikan rendah di Pulau Jawa. Kata kunci: Determinan sosial, literasi kesehatan, tanggung jawab kesehatan, HPLP-II, HLS-EU-Q16, Pulau Jawa

The 2024–2025 Ministry of Health Health Literacy Survey showed that among adults in Java, home to 55.58% of Indonesia’s population, 71% had never sought health counselling, 52% had never participated in health education programmes, and 44% had never undertaken self-health examinations, indicating low levels of health responsibility. This occurred despite perception-based health literacy being relatively adequate (37.5%), while functional health literacy remained limited (only 1.6% achieved an adequate level), suggesting a gap between understanding and the application of health information. To date, no study has examined the relationship between social determinants, health literacy, and health responsibility among the adult population in Java. This study aimed to analyse the association between social determinants, health literacy, and health responsibility among adults in Java using a cross-sectional design and secondary data from the 2024–2025 Ministry of Health Health Literacy Survey. The sample comprised 1,419 adults aged 17–65 years or those who were married, drawn from six provinces in Java. The dependent variable was health responsibility (Health-Promoting Lifestyle Profile II [HPLP-II] subscale, score range 1–4), while the independent variables included health literacy (HLS-EU-Q16, score range 0–4) and social determinants. Data were analysed using independent-samples t-tests, Pearson’s correlation, and weighted multiple linear regression. The mean health responsibility score was 1.83 (SD = 0.53), indicating a moderate-to-low level, whereas the mean health literacy score was 3.01 (SD = 0.44), indicating an adequate level. Health literacy showed the strongest positive association with health responsibility (B = 0.327; 95% CI: 0.264–0.390; p < 0.001). Age ≥45 years (B = 0.140), upper secondary to tertiary education (B = 0.150), and being married (B = 0.088) were positively associated with health responsibility, whereas being male (B = −0.139) and being employed (B = −0.088) were negatively associated (all p < 0.05). Income was not significantly associated with health responsibility (B = −0.036; p = 0.220) and was not identified as a confounding variable. Strengthening health literacy should therefore be prioritised in health promotion initiatives, particularly among men, younger adults, and individuals with lower educational attainment in Java. Keywords: social determinants, health literacy, health responsibility, HPLP-II, HLS-EU-Q16, Java Island