Dalam menghadapi era desentralisasi, RSUD Ujungberung memerlukan suatu perencanaan strategis sumber daya manusia di dalam mewujudkan visi dan mini serta rencana strategis dan program-program yang akan dilaksanakan dalam kunun waktu 2003-2007. Inilah yang menjadi alasan dan tujuan dari penelitian Mi. Untuk dapat menyusun perencanaan strategis SDM Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberungjenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian operasional dengan teknis analisis yaitu kornbinasi dari analisis kualitatif dan kuantitatif, dibantu dengan peramalan menggunakan time series forecasting dengan teknik double exponential smoothing with linear trend melalui program QS (Quant System) Version 2.0. Penyusunan strategi ini dilakukan melalui beberapa tahap, tahap pertama (input stage) terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan internal SDM RSUD Ujungberung, yang dilakukan oleh Consensus Decision Making Group (CDMG). Pada tahap kedua (matching stage), CDMG melakukan analisis dengan Internal-Eksternal matrix dan SWOT matrix. Secara tersendiri dilakukan analisis beban kerja dengan dasar jumlah kunjungan pasien dan jumlah hari perawatan yang disertai estimasi kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat Map, yang akan menghasilkan salah sate contoh jumlah kebutuhan SDM. Pada tahap ketiga (decision stage) analisis dilakukan dengan menggunakan QSPMuntuk menentukan prioritas strategi. Dari hash penelitian, pada pemilihan altematif strategi dengan berdasarkan IE matrix, diketahui bahwa posisi SDM RSUD Ujungberung Kota Bandung berada pada sel I, yang artinya pada posisi pertumbuhan yang perlu dukungan baik internal maupun ekstemal. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa untuk snencapai tujuan jangka panjang SDM RSUD Ujungberung, dalam menghadapi era desentralisasi tahun 2003 - 2007 diperlukan advokasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Sebagai saran untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini adalah perlunya dibuat tim perencana untuk merumuskan langkah-langkah pengembangan SDM, membuat program pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan SDM yang merupakan operasionalisasi dari perencanaan strategis SDM ini.

Strategic Plan for Human Resource in Ujungberung General Hospital, Bandung, West Java Province in Applying Decentralization, 2003-2007.Within the decentralization era, Ujungberung General Hospital requires the strategic plan for human resources to concrete vision and mission and program will be conducted in period of 2003 - 2007. This is major reason of the research. To arrange the strategic plan of human resource in District General Hospital of Ujungberung, operational research has been conducted by using qualitative and quantitative analysis assisted by model prediction of time series forecasting using double exponential smoothing with linear trend through QS program (Quant System) Version 2.0. Strategy arrangement is conducted through several stages. First stage (input stage) consist of external and internal environmental analysis of Ujungberung District General Hospital done by Consensus Decision Making Group (CDMG). The second stage (matching stage), CDMG performs the analysis with Internal - External matrix and SWOT matrix. Separately, analysis of work charge is conducted based on the amount of patient visiting and day of nursing accompanied by visiting of contact care and hospitalizing care, which produce one of human resource requirement. In the third stage (decision stage), analysis is conducted by using QSPM to decide strategy priority. From the research of strategy alternative option based IE matrix, it is known that the position of Ujungberung District Hospital is in cell 1, it shows the developing position which is required both internal and external support. It is concluded that to obtain long term purpose of human resource of Ujungberung District Hospital in decentralization age of 2003- 2007, it is required the ad vocation and coordination with Bandung District Government. To follow up research result, it needs to form planning team to formulate the further steps of human resource development, to make educational and training program which operational form of human resource strategy planning.

Penataan kelembagaan dan kewenangan Pemerintah Daerah merupakan dampak administrasi pembaruan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ternyata dampak tersebut rnenimbulkan banyak masalah diantaranya Pusat belum melimpahkan wewenang pengawasan, pembinaan teknis dan perijinan skala propinsi serta koordinasi antara Dinas Kesehatan Propinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota lebih sulit. Penelitian ini tentang penataan kembali kelembagaan dan kewenangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali saat diberlakukannya pembaruan penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan November 2005 dengan tujuan untuk memperoleh usulan rancangan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam kebijakan otonomi daerah tahun 2005. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam penataan kelembagaan dan kewenangannya adalah PP No. 84/2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang berpedoman pads UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah; Perda Provinsi Bali No. 2/2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; SK Gubernur Bali No. 32/2001 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan; dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tahun 1987. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang ditata sesuai dengan kebijakan tersebut terdiri atas Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha dengan empat Subbagiannya dan lima Subdinas yang masing-masing Subdinas memiliki empat Seksi. Perencanaan berdasarkan usulan dari bawah sudah dilaksanakan dalam proses penataan dengan pemikiran bahwa yang lebih mengerti keputusan organisasi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali sendiri. Kebijakan yang diambil dalam melakukan pengurangan satuan organisasi adalah menggabungkan satuan organisasi yang tugas dan fungsinya mirip atau berdekatan sehingga terdapat penambahan beban kerja dan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan organisasi tersebut. Masih terdapat perbedaan persepsi dalam menentukan tugas dan fungsi organisasi sebagai perangkat daerah otonom. Keterbatasan pengetahuan dan keputusan yang diambil dalam memberdayakan jabatan fungsional menggambarkan bahwa istilah miskin struktur kaya fungsi belum dijadikan acuan. Pemberlakuan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diprediksi akan mengubah pedoman organisasi perangkat daerah tidak diantisipasi segera dengan melakukan pengkajian pada struktur organisasi dan tata kerjanya. Dan basil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum matang mempersiapkan kebijakan yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali, belum adanya kesamaan persepsi tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta belum maksimalnya pemberdayaan jabatan fungsional yang dibutuhkan. Rancangan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang diusulkan berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah dan Sistern Kesehatan Daerah Provinsi Bali serta LIU No. 32/2004 hanya bersifat umum saja.

Restructurization is a part of the impact of decentralizing governance. Some of the problem of this impact are the Central does not submit its authority to the District Government and coordination among District Government is more difficult than before. This is a qualitative study on institusional and authority restructurization that has been done by Health Office of Bali Province when reformation of decentralization has been obtained. This study had been done on July until November 2005. This study aims to get complete information of organization structure and job administration design in Health Office of Bali Province in the decentralization era in the year 2005. The result of this study showed that the regulation which is implemented in Health Office of Bali Province are Government Regulation Number 8412000 and Government Regulation Number 2512000 under The Law Number 22/1999, Bali Provincal Regulation Number 212001, Bali Governor Regulation Number 3212001 and Number 360/1987, and documents from Internal Affairs Department and Human Resources Department. The organization structure of Health Office of Bali Province which was arranged based on that policy are consist of : official head, vice official head, six division that each of division has four section. The bottom-up planning has been done in the process of restructurization, based on the opinion that Health Office of Bali Province is more understand in organization necessity _ The policy that used to reduce the units of division is to unite them which have similar same function and job administration. The impact of this unity will make overload and overlap in job administration. The perception on task and function of organization are different, The terminology of poor structure but rich function is not to be a reference because the knowledge of the family of health function has not been used yet as a reference. It caused by limitation of knowledge and decision making in using functional position . There is no evaluation about structure and its job administration in Health Office of Bali Province to anticipate the Law Number 3212004, The conclusion of this study showed that Central and district government have an immature planning and organizing in restructurization of structure and job administration, the difference perception in task and function, and using the family of health function is minimal. The proposal of structure and job administration design of Health Office of Bali Province was based on policy direction and health system of Bali Province and also the Law Number 3212004.