Abstrak:

---

Abstrak: Kebijakan pemerintah Republik Indonesia mengenai Keselamatan Pasien dituangkan dalamIUndang-UndangInomor 44Itahun 2009Itentang RumahISakit, khususnyaIpasal 43. Kemudianudijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Kebijakan ini menjadi dasar kewajiban pelaksanaan Keselamatan Pasien bagi rumah sakit. Rumah sakit jiwa mempunyai keunikannya sendiri dibandingkan dengan rumah sakit umum, termasuk dalam ranah Keselamatan Pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berperan dalam kurang standarnya Keselamatan Pasien ditinjau dari perspektif implementasi kebijakan. Penelitianiini adalahipenelitian kualitatifidengan desainideskriptif yangidilaksanakan di RSJDeSungai BangkongeProvinsi KalimantaneBarat. 9 orangeinforman terlibatedalam penelitianfini. Pengumpulanfdata dilakukanfdenganfobservasi, telaahfdokumen, diikuti wawancaraimendalam danikemudian dilakukanianalisis dataikualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 3 kelompok besar dalam kinerja penyelenggaraan keselamatan pasien belum terlaksana optimal. Telah ada produk kebijakan keselamatan pasien berupa keputusan direktur untuk pembentukan Sub Komite Keselamatan Pasien sebagai bagian dari Komite PMKP, namun hanya 1 dari 7 tugas Sub Komite Keselamatan Pasien yang telah dilaksanakan. Untuk ketersediaan sumber daya, terdapat kekurangan SDM keperawatan dan keamanan, serta belum adanya SOP dan panduan lainnya yang mengatur penyelenggaraan keselamatan pasien. Telah ada struktur organisasi yang relatif baik dalam bentuk Sub Komite Keselamatan Pasien. Kekurangan yang ditemukan dalam komponen kewenangan adalah belum adanya petugas Penggerak Keselamatan Pasien, serta adanya sikap menyalahkan individu dalam penerapan pelaporan IKP. Pada komponen fasilitas masih terdapat banyak kekurangan pada sumber daya penunjang, antara lain belum lengkapnya fasilitas fisik penunjang keselamatan dasar, tidak terdapat ruangan khusus dan fasilitas pendukung untuk administrasi, kurangnya pemanfaatan kemajuan teknologi, khususnya pada alat physical restraint dan sistem informasi untuk pendataan IKP yang baik. Dari komponen komunikasi terdapat kekurangan terutama pada jalur transmisi yang digunakan, yaitu kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang terencana kepada para pelaksana pelayanan. Pada komponen pelatihan ditemukan standar pendidikan belum dipenuhi oleh RSJDSB untuk seluruh petugasnya. Tidak ada kebijakan insentif untuk petugas pelaksana dalam Penyelenggaraan Keselamatan Pasien. Secara keseluruhan implementasi kebijakan keselamatan pasien di RSJDSB tahun 2019 disimpulkan belum optimal sehingga diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan pada ketersediaan sumber daya dan pelaksanaan program penyelenggaraan keselamatan pasien.

Abstrak: Latar belakang: Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah satu-satunya rumah sakit di Provinsi Bali yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah rumah sakit milik pemerintah Provinsi Bali yang terletak di kabupaten Bangli. Rumah sakit ini melayani pasien dengan kategori pasien umum, pasien Askes PNS, BPJS Kesehatan, Pasien Jamsostek, Pasien JKBM. Prosedur pengajuan klaim BPJS di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mengalami masalah tidak lengkapnya berkas klaim pasien rawat inap sehingga hal ini merupakan masalah yang berpengaruh terhadap pendapatan rumah sakit. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian berbagai faktor permasalahan dalam kelemahan sistem klaim BPJS Kesehatan terhadap pasien rawat inap yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, Metode: Penelitian ini menggunakan metode campuran yakni kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif akan melakukan telaah berkas secara retrosepktif untuk menilai ketiga aspek yang berperan dalam penolakan berkas klaim yaitu kelengkapan berkas, ketepatan resume medis, dan kelengkapan resume medis. Analisis data dilakukan melalui estimasi rasio odds. Data kualitatif didapat melalui deep interview terhadap narasumber yang relevan terkait dengan pengajuan berkas klaim BPJS. Hasil: Penelitian ini menemukan berkas klaim tidak lengkap memiliki risiko 25 kali untuk mengalami klaim pending, resume medis yang tidak lengkap memiliki risiko 36 kali lebih besar untuk mengalami klaim pending, dan resume medis yang tidak tepat memiliki risiko 19 kali untuk mengalami klaim pending. Melalui analisis kualitatif didapatkan adanya bukti pendukung bahwa kelengkapan berkas merupakan hal yang sering terlewatkan dalam proses pengecekan sehingga menyebabkan penyerahan berkas klaim yang tidak lengkap dan berujung pada penolakan klaim dan membutuhkan revisi. Simpulan: Kelengkapan berkas klaim, ketepatan resume medis, kelengkapan resume medis sangat menentukan keberhasilan suatu klaim BPJS Kesehatan. Kata kunci: berkas klaim, BPJS, kelengkapan berkas Background: Mental Hospital of Bali Province is the only hospital in Bali Province that provides mental health services. Mental Hospital of Bali Province is a hospital owned by the government of Bali Province located in Bangli district. This hospital caters to patients with categories of general patients, Askes, BPJS Health, Patients Jamsostek, Patients JKBM. BPJS claims filing procedure at Bali Province Mental Hospital has problems with incomplete claims file of inpatient so that this is a problem affecting hospital income. Objective: This study aims to assess various problem faktors in BPJS Health claims system weaknesses to inpatients undergoing treatment at Mental Hospital of Bali Province, Method: This study used a mixed method that is quantitative and qualitative model. Quantitative data will retrospectively review the three aspects that play a role in the denial of claims files, the completeness of the files, the precision of medical resumes, and the completeness of medical resumes. Data analysis was done through estimation of odds ratio. Qualitative data is obtained through deep interviews with relevant sources related to the filing of BPJS claims file. Results: The study found that incomplete files had a 25 times fold risk for pending claims, an incomplete medical resume has 36 times greater risk for pending claims, and inappropriate medical resumes 19 times the risk for pending claims. Through qualitative analysis, there is evidence to support that the completeness of the file is often overlooked in the checking process, causing the submission of incomplete claims file and resulting in the rejection of claims and requiring revisions. Conclusion: Completeness of the claim file, the accuracy of medical resume, the completeness of medical resume are the three most decisive faktors to the success of a BPJS Health claim. Keywords: claim file, BPJS, file completeness

Abstrak:

Keselamatan pasien merupakan salah satu faktor penting di dalam pelaksanaan rumah sakit. Tujuan penelitian ini untuk melihat kesiapan penerapan keselamatan pasien di RSIA Assalam. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Metode survey dilakukan secara total sampling terhadap 59 pegawai, dan wawancara mendalam terhadap 5 informan. Hasil survey menunjukkan RSIA Assalam membudaya sedang dalam keselamatan pasien.

Dari hasil analisis menunjukkan belum siapnya RSIA Assalam dalam menerapkan budaya keselamatan pasien. Penelitian merekomendasikan penyusunan standar prosedur operasional tentang keselamatan pasien, meningkatkan jumlah pelaporan kejadian dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh pegawai tentang keselamatan pasien.

Patient safety is one of the important factors in the implementation of the hospital. The purpose of this study to look at the implementation of patient safety preparedness in Assalam RSIA. The research was conducted using quantitative research and qualitative research. Methods of sampling survey conducted to 59 employees total, and depth interviews with 5 informants. The survey shows RSIA Assalam being entrenched in patient safety.

From the analysis of the readiness of the application of patient safety culture in hospitals shows RSIA Assalam unprepared to implement patient safety culture. Study recommends the creation of standard operating procedures on patient safety, increase the number of reporting events and providing education and training to all employees about patient safety.

Abstrak:

---

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dapat digunakan sebagai masukan optimalisasi pelayan program rujuk balik di instalasi rawat jalan RS Mitra Medika Batanghari. Metode penelitian. Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan metode case study. Informan dari 22 orang pasien hipertensi yang telah dirujuk balik dan 6 orang petugas RS Mitra Medika Batanghari, sumber data dari wawancara mendalam, observasi telah dokumen. Hasil. Sebagian besar pasien hipertensi yang telah dirujuk balik tidak patuh mengunjungi FKTP. Pengetahuan pasien terhadap PRB kurang. Akses menuju fasyankes mudah. Penghambat tidak optimalnya pelayanan PRB adalah kurangnya sosialisasi monitoring dan evaluasi kebijakan PRB di lingkungan rumah sakit, tidak ada SOP terkait PRB, PIC PRB bertugas melayani PRB dan non PRB, tidak ada pelatihan terkait PRB, Pojok PRB tidak tersedia, tidak ada insentif petugas pelaksana PRB, pasien tidak patuh terhadap instruksi DPJP, tidak ada SRB rekomendasi dokter dan lembar resep khusus PRB, SRB tidak diisi lengkap, edukasi pasien singkat. Faktor pendukung pelayanan PRB yaitu petugas pelaksana berkomitmen aktif terhadap PRB, DPJP patuh merujuk balik pasien PRB, komunikasi dan koordinasi antar petugas pelaksana PRB baik, petugas pelaksanan mengetahui formularium nasional obat PRB. Kesimpulan. Program rujuk balik di instalasi rawat jalan RS Mitra Medika Batanghari belum terimplementasi dengan baik karena tidak ada panduan yang jelas terkait PRB dan masih ada pasien hipertensi yang telah direkomendasikan untuk dirujuk balik tidak melanjutkan hingga terdaftar sebagai pasien PRB. Saran. Pelayanan PRB akan terimplementasi dengan baik apabila rumah sakit memiliki panduan pelayanan PRB yang jelas yang mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan PRB serta dilakukannya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut terkait PRB diharapkan dapat meneliti secara holistik dengan melibatkan seluruh stakeholder.

Abstrak:

---