Abstrak: Tesis ini membahas wacana untuk mengagendakan kebijakan rehabilitasi terhadappengguna narkotika pada prajurit TNI. Saat ini TNI belum mengenal kebijakanrehabilitasi bagi pengguna narkotika pada prajuritnya. Dilihat dari aspekkesehatan, sosial, hukum, pertahanan keamanan, dan politik diketahui bahwakebijakan rehabilitasi bagi prajurit TNI perlu untuk dibentuk. Dari aspekkesehatan, dampak dari narkotika dapat merusak kesehatan prajurit, begitu jugadari aspek sosial, dapat menurunkan kesejahteraan sosial prajurit sehingga dapatmengganggu pelaksanaan tugas prajurit yang pada akhirnya mengakibatkanterganggunya pelaksanaan tugas pokok TNI. Aspek hukum diketahui bahwakebijakan rehabilitasi narkotika merupakan amanat dari undang-undang, setiapwarga negara dan pemegang otorita negara harus tunduk dan melaksanakanperintah undang-undang tersebut sehingga seluruh warga negara khususnyaprajurit TNI juga mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lain untukdirehabilitasi. Dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, penggunaan narkotikapada prajurit dapat menyebabkan prajurit lalai dalam melaksanakan tugassehingga dapat membahayakan pertahanan dan keamanan. Tindakan hukumanpenjara tanpa rehabilitasi memungkinkan prajurit semakin dekat dengan perilakupenyalahgunaan narkotika, sedangkan solusi berupa pemecatan memungkinkanprajurit tersebut digalang oleh sindikat kejahatan khususnya sindikat narkotika.Komitmen dan kemauan politik (political will) dari Pimpinan TNI untukmerehabilitasi prajurit TNI belum ada. Hal ini terbukti dari adanya kebijakanPanglima TNI berupa Surat Telegram (ST) untuk menindak tegas pelakupenyalahguna narkotika dengan memberikan hukuman pidana bahkan pemecatan.Latar belakang kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan militer TNI bahwaprajurit TNI harus dalam kondisi siap sedia dalam menjalankan tugas pokoknya,untuk menimbulkan efek jera, serta menjaga nama baik institusi TNI. Untuk itudiperlukan suatu solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution)yaitu TNI dapat tetap melaksanakan pembinaan terhadap prajuritnya, prajurit juga mendapatkan haknya untuk direhabilitasi, serta negara dapat menjalankan tugasnya untuk melindungi dan memberikan hak kepada seluruh warga negaranya termasuk prajurit TNI. Kata kunci: Rehabilitasi, narkotika, rehabilitasi narkotika, Tentara Nasional Indonesia (TNI).

---

This thesis discusses the policy agenda of discourse for rehabilitation of drugusers on the TNI soldiers. Currently, TNI are not familiar with military policy forthe rehabilitation of drug users on the their soldiers. Research on the health,social, legal, defense security, and politics aspects are known that therehabilitation policy for soldiers need to be formed. From the aspect of health, theeffects of drugs can damage the health of the soldiers, as well as from the socialaspect, can reduce social welfare of soldiers so that soldiers can interfere withperformance of duties that ultimately resulted in the disruption of theimplementation of the basic tasks of the TNI. Legal aspects of drug rehabilitationin mind that the policy is a mandate of the law, every citizen and state authorityholder must submit and execute commands of the law so that all citizens,especially soldiers also get the same rights as other citizens to be rehabilitated.Viewed from the defense and security aspect, use of narcotics can lead soldier onsoldier negligent in performing the tasks that can endanger defense and security.Sentenced to imprisonment without rehabilitation can allow soldiers are gettingcloser to the behavior of drug abuse, while the solution in the form of dismissalallows the soldier raised by crime syndicates in particular narcotics syndicate.There is no commitment and political will of the military leadership to rehabilitatetheir soldiers.This is evidence from the existence of a policy of TNI CommanderLetter (ST) to take stern action against perpetrators of narcotics abusers byproviding criminal penalties even dismissal. The reason of this policy is in theinterests of the TNI military that soldiers should be in a readiness to execute itscore functions, to a deterrent effect, as well as to save face of the militaryinstitution. This requires a solution that benefits all parties (win-win solution) thatthe military can continue to implement the guidance to the soldiers, the soldiersalso be eligible for the right of rehabilitation, and the government can carry outtheir duties to protect and give rights to all citizens including TNI soldiers.Keywords:Rehabilitation, narcotics, drug rehabilitation, the Indonesian National ArmedForces (TNI)

Abstrak: Mengingat kondisi tugas TNI yang begitu berat dengan berbagai resiko, maka pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan TNI terutama yang telah menjadi penyandang disabilitas. Data penyandang disabilitas jumlah personel Kementerian Pertahanan dan TNI yang masih aktif pada tahun 2016 berjumlah 5.163, pada tahun 2017 berjumlah 5.574 orang dan pada tahun 2018 berjumlah 6.635 orang. Salah satu upaya peningkatan derajat hidup penyandang disabilitas adalah dengan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kapasitas fungsional serta menambah tingkat kemandirian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja implementasi program rehabilitasi medik penyandang disabilitas bagi personel Kemhan dan TNI di Pusat Rehabilitasi Kemhan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di Pusat Rehabilitasi Kemhan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara mendalam terhadap informan, observasi serta telaah dokumen. Jumlah informan dalam penelitian ini ada 12 informan. Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi program rehabilitasi medik di Pusrehab secara umum belum berjalan dengan optimal, sudah ada ukuran dan tujuan, namun ukuran dan tujuan yang di tetapkan belum dapat digunakan untuk melihat kinerja implementasi program rehabilitasi medik tersebut, Tranmisi dan kejelasan dalam komunikasi belum berjalan dengan optimal, hubungan antar organisasi belu berjalan dengan baik untuk tingkat kotama ke bawah, serta lingkungan politik belum sepenuhnya mendukung program rehabilitasi medik. Implementasi program rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas personil TNI dan PNS Kemhan masih memiliki kendala, sehingga perlu dilakukan perbaikan ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi, hubungan antar organisasi untuk keberhasilan implementasi program rehabilitasi medik

Abstrak: TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara bertugas menegakkan dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokoknya mereka berisiko tehadap peristiwa sakit, kecacatan bahkan kematian sebagai risiko yang berhubungan dengan pekerjaan. Bentuk perlindungan sosial ekonomi yang disediakan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat santunan cacat selain perawatan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen klaim santunan cacat pada program JKK bagi prajurit TNI Peserta Rehabilitasi Terpadu Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Gelombang I tahun 2019. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Lokasi penelitian di Pusrehab Kemhan dan PT. ASABRI (Persero). Hasil penelitian terdapat 60 berkas close/layak bayar dan 2 berkas reject. Peserta telah mendapatkan manfaat dengan tepat jumlah, tepat orang/sasaran, dalam waktu sekitar 2 minggu, belum semua peserta menerima manfaat santunan sesuai dengan jaminan yang diajukan. Kesimpulan manfaat santunan cacat belum dimanfaatkan secara maksimal, dikarenakan kurangnya sosialisasi, persyaratan belum sesuai standar, beberapa aktivitas dalam manajemen klaim belum diatur oleh kebijakan tertulis. Perlu disempurnakan kebijakan tertulis yang mengatur aktivitas manajemen klaim dan sosialisasi secara intens kepada pemangku kebijakan dan peserta secara berjenjang.

Abstrak: Demi meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit di Indonesia, salah satu upaya Pemerintah adalah memberlakukan sistem Badan Layanan Umum (BLU), sehingga Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia dituntut untuk menerapkan sistem badan layanan umum ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari identifikasi aspek persyaratan BLU, penjabaran regulasi, SDM dan kinerja Rumah Sakit. Penelitian ini adalah jenis penelitian observatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui teknik wawancara, telaah dokumen dan kuesioner. Penelitian dilakukan di tiga Rumah Sakit TNI AD dengan sepuluh orang sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga Rumah Sakit pernah mempersiapkan persyaratan dan siap untuk menjadi BLU ditinjau dari persyaratan substantif, teknis dan administratif serta SDM. Kinerja pelayanan dan keuangan mengalami peningkatan pada tahun 2014 dengan berjalannya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penjabaran kebijakan internal terkait BLU belum jelas dan realisasi pelaksanaannya belum ada. Penelitian ini menyarankan Rumah Sakit TNI AD dapat diajukan untuk mendapatkan status BLU penuh. Secara bertahap dimulai dari Rumah Sakit Tingkat II Dustira dan diikuti oleh ke dua Rumah sakit lainnya dengan cara belajar dan mencontoh dari Rumah Sakit yang sudah mendapatkan status BLU. Kata Kunci : Rumah Sakit TNI AD, Badan Layanan Umum, Era Jaminan Kesehatan Nasional

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang peran organisasi dan kepimpinan dalam memberikan bentuk reward kepada tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan basis data Google Scholar, Remote Lib UI dan PubMed. Hasil pencarian didapat 10literatur berasal dari China, AS, Eropa, Afrika, England, Italy, Indonesia yang telah melakukan penelitian terkait reward yang dapat diberikan untuk tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Hasil telaah literatur menunjukan peran organisasi dan pemimpin dalam menganalisis bentuk reward yang diberikan yaitu mengenai kesehatan mental, finansial dan reward lainnya yang mendukung kebutuhan tenaga kesehatan. Penulis melakukan analisis kebijakan reward ini agar dapat digunakan oleh organisasi atau fasilitas kesehatan di Indonesia dalam memberikan gambaran reward yang tepat untuk diberikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19, namun perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui tingkat efektivitas reward, agar lebih representatif.

Abstrak: Telekonsultasi FKTP adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Defenisi yang digunakan dalam Telekonsultasi ini adalah Pelayanan Kontak Tidak Langsung yang merupakan pemberian pelayanan kesehatan melalui sistem informasi yang digunakan oleh FKTP dan Peserta sebagai sarana komunikasi, atau melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, sebagai sarana komunikasi/konsultasi secara 2 arah. Kebijakan ini mulai dilaksanakan April 2020 dan hingga Agustus 2021, pencapaian secara Nasional masih belum optimal, hanya beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan pencapaian lebih baik, salah satu nya adalah pencapaian tertinggi di FKTP Kota Malang, Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi kebijakan Telekonsultasi FKTP dalam mencegah penyebaran COVID-19 tanpa pasien kehilangan hak nya untuk dapat akses ke layanan kesehatan, menggunakan metode kualitatif, selama bulan Oktober 2021 - Desember 2021 di FKTP Kota Malang. Teknik pengumpulan data melalui FGD dan Wawancara Mendalam kepada Informan utama dan telaah dokumen, menggunakan Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan November 2021 diperoleh capaian Angka Kontak KBK tercapai 135/mill dari target minimal 150/mill, Angka Kontak Tidak Langsung untuk indikator kepatuhan faskes pada kualitas mutu baru tercapai dengan bobot 15% dari target 20%, 100% FKTP Kota Malang telah Implementasi Telekonsultasi, dan pemanfaatan oleh pasien perlahan meningkat sampai dengan 33.66% serta terjadi trend peningkatan FKTP kerjasama. Pada penelitian ini, Peneliti menyarankan pelatihan petugas FKTP dilakukan secara periodik, dimulai dengan melakukan Telekonsultasi pada Peserta Prolanis, supervisi langsung dijadikan kegiatan rutin dan dukungan politik melalui Pemerintah Kota Malang untuk dapat memperbanyak hotspot-hotspot gratis yang dapat diakses oleh warga, sehingga dapat memanfaatkan pelayanan Telekonsultasi

---

Teleconsultation FKTP is one of the policies issued by BPJS Kesehatan. The definition used in this Teleconsultation is Indirect Contact Service, which is the provision of health services through an information system used by FKTP and Participants as a means of communication, or through an information system provided by BPJS Health, as a means of two-way communication/consultation. This policy began to be implemented in April 2020 and until August 2021, national achievements are still not optimal, only a few districts/cities have shown better achievements, one of which is the highest achievement in the Malang City FKTP. This study aims to analyze the implementation of the FKTP Teleconsultation policy in preventing the spread of COVID-19 without patients losing their rights to access health services, using qualitative methods, during October 2021 - December 2021 at the Malang City FKTP. Data collection techniques through FGD and in-depth interviews with key informants and document review, using the Van Meter and Van Horn Policy Implementation. The results of the research in November 2021 obtained that the KBK Contact Number reached 135/mill from the minimum target of 150/mill, the Indirect Contact Number for health facilities compliance indicators on quality was only achieved with a weight of 15% of the 20% target, 100% of Malang City FKTP had Teleconsultation implementation, and utilization by patients slowly increased up to 33.66% and there was an increasing trend of collaborative FKTP. In this study, the researcher suggests that the training of FKTP officers be carried out periodically, starting with teleconsultation to Prolanis participants, direct supervision as a routine activity and political support through the Malang City Government to be able to increase free hotspots that can be accessed by residents, so they can take advantage of the services. Teleconsultation

Abstrak: Kota Depok merupakan kota pertama ditemukan kasus terinfeksi COVID-19. Akibat meningkatnya jumlah kasus, Pemerintah Kota Depok menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok. Penerapan kebijakan tersebut juga memengaruhi kesehatan kesehatan jiwa dan psikososial.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok, Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Van Meter & Van Horn, serta keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober sampai Desember 2020.
Hasil penelitian menunjukkan beberapa kegiatan pelaksanaan kesehatan jiwa tidak terlaksana karena adanya pembatasan sosial, ukuran dan tujuan kebijakan dipahami dan telah dilaksanakan, kurangnya koordinasi lintas sektor, minimnya ketersediaan sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, komunikasi antar organisasi berjalan baik, disposisi pelaksana baik, serta adanya pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Kesimpulannya implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan baik dikarenakan pembatasan sosial, minimnya sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Rekomendasinya perlu dibuat Surat Edaran maupun Rencana Aksi Daerah tentang pelaksanaan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi termasuk upaya mitigasi

---

Depok is the first city to find cases of COVID-19 infection, until 19 October 2020 there have been 6,661 people were confirmed positive. Due to the increasing number of cases, the Depok City Government implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The implementation of these policies also affects mental and psychosocial health.
The purpose of this study is to find out the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic in Depok City, West Java Province. The research method used a qualitative approach through in-depth interviews with informants and document review with the Van Meter & Van Horn framework, and the validity of the data used triangulation of sources and methods. This research was conducted from October to December 2020.
The results showed that some mental health implementation activities were not carried out due to social restrictions, policies and objectives were understood and implemented, lack of cross-sector coordination, lack of availability of human resources and competence in mental health, communication between organizations is running well, the disposition of the executor is good, as well as the influence of the economic, social and political environment.
In conclusion, the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic has not been going well due to social restrictions, lack of human resources and mental health competence, and lack of cross-sector coordination. The recommendations need to formulate neither Circular Letter nor Regional Action Plan on the implementation of mental and psychosocial health during the pandemic including mitigation efforts

Abstrak: Tahun 2011, Komisi IX DPR RI lebih memilih menyusun RUU Keperawatan dari pada RUU Praktik Bidan, RUU Praktik Kefarmasian dan RUUTenaga Kesehatan walaupun cakupan materi RUU Tenaga Kesehatan lebih luasdari RUU Keperawatan. Asas hukum yang berbunyi lex specialis derogat legigeneralis diterapkan bila peraturan lebih luas disusun terlebih dahulu untuk menghindari tumpang tindih pengaturan. Disain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan dibahasnya RUU Keperawatan padaperiode 2010-2011 karena adanya masalah tenaga kesehatan yang tidak memilikipayung hukum untuk masing-masing profesi tenaga kesehatan. Faktor kelompok kepentingan melakukan berbagai cara advokasi, sosialisasi, lobi dan aksi, faktor kepemimpinan politik mempertimbangkan berbagai kepentingan, faktor kasuskriminalisasi perawat, faktor gerakan pemrotesan dan peliputan media massa mempengaruhi dibahasnya RUU Keperawatan pada tahun sidang 2010-2011. Namun hingga saat ini, RUU Keperawatan belum selesai dibentuk. Diperlukan keterlibatan kelompok kepentingan dalam aktor pembuat kebijakan baik dalam pemerintah maupun lembaga legislasi. Kata kunci: Penetapan Agenda, RUU Keperawatan, Prolegnas, kelompokkepentingan, kepemimpinan politik, masalah keperawatan, gerakan pemrotesan keperawatan, media massa.