Latar Belakang. Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan masalah kesehatan di Indonesia yang juga membebani kondisi RSU Bhakti Yudha karena merupakan kasus penyakit tertinggi yang memiliki nilai defisit negatif tertinggi (-112%) untuk kasus rawat inap JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) non tindakan tahun 2021. Perhitungan Cost of Treatment (COT) DBD diperlukan sebagai evaluasi biaya pelayanan agar tercipta kendali mutu dan biaya. Tujuan Penelitian ini agar diketahui cost of treatment rawat inap DBD pada pasien JKN di RSU Bhakti Yudha tahun 2021. Metode Penelitian yaitu dengan pendeketan kuantitatif untuk memperoleh informasi cost of treatment DBD. Perhitungan cost of treatment didasari oleh perhitungan unit cost pada unit produksi pelayanan DBD yaitu IGD, Laboratorium, Radiologi, dan Rawat Inap dengan metode Activity Based Costing. Sampel penelitian yaitu 109 pasien yang dipilih sesuai kriteria inklusi dan perhitungan metode Slovin. Perhitungan biaya dilakukan melalui wawancara serta studi dokumentasi dari data rekam medis, laporan keuangan, dan data terkait lainnya. Hasil penelitian diperoleh karakteristik pasien JKN dengan diagnosis DBD mayoritas kelompok umur 10-14 tahun, jenis kelamin perempuan, ruang perawatan kelas 1, dan rata-rata LOS 3,5 hari. Variasi aktivitas DBD cukup tinggi. Unit cost untuk setiap tindakan/aktivitas di unit produksi telah didapatkan untuk menghitung COT DBD. COT DBD untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 secara berurutan yaitu Rp1.910.461, Rp1.639.751, dan Rp1.906.122. Kesimpulan. Telah diperoleh COT DBD untuk pasien DBD dimana hasil COT DBD masih menunjukkan selisih negatif kelas 3 dengan tarif INA-CBG. Perlu adanya upaya efisiensi yang dilakukan dengan cara menurunkan biaya tidak langsung dengan meningkatkan utilisasi pelayanan. Upaya efisiensi yang dapat dilakukan khusus untuk pelayanan DBD adalah pembuatan Clinical Pathway dan audit kepatuhannya agar tercipta kendali mutu dan kendali biaya.

---

Background. Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a health problem in Indonesia which also a burden to Bhakti Yudha General Hospital due to its highest case with the highest negative deficit value (-112%) for non-operative JKN (National Health Insurance) inpatient cases in 2021. The Cost of Treatment (COT) of DHF is needed as an evaluation of service costs in order to create quality and cost control. Purpose. This study aimed to identify the cost of treatment of DHF JKN inpatients at Bhakti Yudha General Hospital in 2021. Research method. A quantitative approach to obtain information on the costs of DHF treatment. The calculation of the cost of treatment was based on the calculation of the unit cost in production units for DHF services, namely the Emergency Room, Laboratory, Radiology, and Inpatient Care using the Activity Based Costing method. The research sample was 109 patients selected according to the inclusion criteria and the calculation of the Slovin method. Cost calculations were carried out through interviews and documentation studies from medical record data, financial reports, and other related data. Result. The results show that the significant characteristics of JKN patients with DHF were age group of 10-14, female sex, class 1 treatment room, and an average LOS of 3.5 days. The variation of DHF activity was quite high. The unit costs for each activity in the production unit were obtained to calculate the COT of DHF. COT of DHF for class 1, class 2, and class 3 respectively were Rp1,910,461, Rp1,639,751, and Rp1,906,122. Conclusion. The results of DHF COT show a negative difference with INA-CBG rates for class 3. Management should carry out efficiency efforts by reducing indirect costs by increasing service utilization. Efficiency efforts that can be made specifically for DHF services are the creation of a Clinical Pathway and compliance audit to create quality control and cost control.

Rumah sakit harus selalu berusaha untu.k meningkatkan mutu pelayanannya kepada pasien untuk menjadi yang terbaik di era globalisasi saat ini, Salah satu upaya untuk mengukut mutu pelayanan kesebatan adalah dengan mengukur kepuasan pasien. Saat ini beJum ada instrumen yang sahih dan handal untuk mengukur kepuasan pasien di lnsta1asi Rawat Jalan Poliklinik Kulit dan Kelamin RSCM. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan instrumen yang sahih dan handa1, untuk mendapatkan gambaran karakteristik pasien dan tingkat kepuasan pasien. Jenis penelitian berupa kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel dipilih secara acak dengan menggunakan metode systemaric random sampling, Metode pengukuran kepuasan dengan menggunakan konsep ServQual. Penelitian ini menghasilkan instrumen yang sahih dan handal untuk mengukur kepuasan pasien, dengan nilai corrected item total correlation dan Crombach S alpha > 0,361, dan mempunyai bubungan yang kuat dan sempurna (r > 0.5). Sebagian besar responden memiliki persepsi baik terhadsp cilta RS (68,4%). persepsi mabal terhadap tarif(89,55%), ingin kembali berobat ke Poliklinik Kulit dan Kelamin RSCM (86,5%) dan ingin merekomendasikan kepada teman atau keluarga (84,2%). Responden yang puas adalab 18,8% dan yang Hdak puas adalah 81.2%. Nilai kapuasan tertinggi didapat pada aspek empati (0,84) dan teretulah pada aspek ketanggapan (0,80). Diperlihatkan juga adanya bubungan antara persepsi responden terhadap citra RS dengan tingkat kapuason (p=0.036), kepuasan dengan keinginan berobat kembali (p=0.024), kepuasan dengan keinginan merekomendasikan (p=O,Ol3), persepsi terhadap citra RS dengan keinginan berobat kembali (p=O,OOO), persepsi terhadap klinik RS dengan keinginan merekomendasikan klinik.

Latar Belakang. Pelayanan obat kronis pada pasien Program Rujuk Balik (PRB) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibiayai melalui mekanisme klaim Non INA-CBGs untuk pemenuhan terapi selama 23 hari. Posisi finansial adalah selisih biaya dengan pendapatan dalam hal ini yaitu besaran biaya pokok perolehan obat yang dikeluarkan rumah sakit dengan nilai klaim obat kronis yang diterima. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan defisit ataupun surplus yang berdampak pada keberlanjutan pembiayaan pelayanan, namun bukti empiris mengenai besarnya posisi finansial serta faktor-faktor yang berhubungan masih terbatas. Tujuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi finansial klaim obat kronis Non INA-CBGs serta faktor-faktor yang berhubungan pada pasien Program Rujuk Balik di RSU Menteng Mitra Afia. Metode. Penelitian menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan potong lintang (cross-sectional) menggunakan data sekunder periode November 2024 hingga Mei 2026. Unit analisis terdiri atas 170 episode pelayanan obat kronis pada pasien PRB. Posisi finansial dihitung berdasarkan selisih antara biaya pokok perolehan obat dan nilai klaim obat kronis. Analisis dilakukan menggunakan uji bivariat, regresi linear multivariat, serta analisis deskriptif terhadap distribusi defisit berdasarkan kelompok diagnosis dan obat dengan selisih biaya terbesar. Hasil. Sebanyak 70,6% episode pelayanan berada pada kondisi defisit. Kelompok hipertensi memberikan kontribusi defisit kumulatif terbesar, sedangkan penyakit paru dan kelompok diagnosis lainnya memiliki rata-rata defisit per episode yang lebih tinggi. Analisis bivariat dan multivariat menunjukkan bahwa diagnosis PRB (p=0,005; p=0,002) dan jenis obat (p=0,006; p=0,013) berhubungan dengan posisi finansial. Telaah lebih lanjut menunjukkan bahwa insulin analog dan inhaler kombinasi merupakan kelompok obat dengan kontribusi defisit terbesar akibat tingginya selisih antara harga pokok perolehan dan nilai klaim yang diterima rumah sakit. Kesimpulan. Pelayanan obat kronis Non INA-CBGs pada pasien PRB di RSU Menteng Mitra Afia masih didominasi oleh kondisi defisit. Posisi finansial dipengaruhi oleh karakteristik diagnosis dan jenis obat, sementara besarnya defisit juga dipengaruhi oleh kesenjangan antara harga pokok perolehan obat dan tarif penggantian yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan strategi pengelolaan farmasi, pengadaan obat berbasis data, serta evaluasi kebijakan pembiayaan obat kronis untuk mendukung keberlanjutan pelayanan dalam sistem JKN.

Background. Chronic medication services for patients enrolled in the BPJS Kesehatan Back-Referral Program (Program Rujuk Balik/PRB) are reimbursed through the Non INA-CBG claims scheme, which covers a 23-day medication supply. The financial position reflects the difference between total revenue and total cost, represented in this study by the difference between the hospital's drug acquisition cost and the reimbursement received for chronic medication claims. This financing mechanism may result in either a financial surplus or deficit, potentially affecting the sustainability of hospital pharmaceutical services. However, empirical evidence regarding the financial position of chronic medication claims and the factors associated with it remains limited. Objective. To analyze the financial position of Non INA-CBG chronic medication claims and identify factors associated with the financial position among patients enrolled in the BPJS Kesehatan Back-Referral Program at Menteng Mitra Afia General Hospital. Methods. A quantitative cross-sectional study was conducted using secondary data collected from November 2024 to May 2026. The unit of analysis consisted of 170 chronic medication service episodes among PRB patients. Financial position was calculated as the difference between drug acquisition cost and reimbursement received for chronic medication claims. Data were analyzed using bivariate analysis, multiple linear regression, and descriptive analysis to evaluate the distribution of financial deficits across PRB diagnostic groups and medications with the largest cost-reimbursement gaps. Results. Of the 170 service episodes analyzed, 70.6% resulted in a financial deficit. Hypertension contributed the largest cumulative deficit because of its high service volume, whereas pulmonary diseases and other diagnostic groups showed higher average deficits per service episode. Both bivariate and multivariable analyses demonstrated that PRB diagnosis (p=0.005; p=0.002) and medication type (p=0.006; p=0.013) were significantly associated with financial position. Further analysis revealed that insulin analogs and combination inhalers accounted for the largest financial deficits due to substantial gaps between drug acquisition costs and reimbursement rates.Conclusion. Non INA-CBG chronic medication services for PRB patients at Menteng Mitra Afia General Hospital were predominantly characterized by financial deficits. Financial position was associated with diagnostic category and medication type, while the magnitude of the deficit was also influenced by the discrepancy between drug acquisition costs and reimbursement rates. These findings highlight the need to strengthen pharmaceutical management strategies, implement data-driven procurement practices, and periodically evaluate chronic medication reimbursement policies to support the sustainability of healthcare financing within Indonesia's National Health Insurance system. Keywords: Back-Referral Program (PRB), chronic medication services, Non INA-CBG claims, financial position, drug acquisition cost, National Health Insurance

Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan di dunia dengan Indonesia merupakan negara tertinggi di Asia Tenggara yang masih endemik DBD. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan kasus DBD di Aceh dengan kematian tertinggi di kota Banda Aceh. Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala (RSPUSK) merupakan rumah sakit tipe D di Aceh yang beroperasional sejak tahun 2012 hingga sekarang, dengan sebagian besar kunjungan pasien merupakan pasien JKN (98,5%) dan memberikan pelayanan rawat jalan (emergensi dan poliklinik), rawat inap dan penunjang. DBD merupakan penyakit tertinggi yang dirawat inap di RSPUSK sejak tahun 2016 hingga 2022, dengan perbandingan pembayaran klaim INACBGs lebih rendah yaitu sebesar 50% daripada besaran tagihan perawatan rumah sakit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tagihan perawatan DBD pasien JKN di RSPUSK Aceh pada tahun 2022. Metode penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional digunakan dalam penelitian ini dengan sampel berupa total sampling dari data sekunder rekam medis RSPUSK tahun 2022 yang telah memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. Hasil penelitian menemukan bahwa rata-rata tagihan perawatan DBD pasien JKN di RSPUSK Aceh tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.549.946. Faktor lama rawat / Lenght of Stay (LOS) berhubungan dengan tagihan perawatan DBD pasien JKN di RSPUSK Aceh tahun 2022 sedangkan faktor umur, jenis kelamin, kelas rawatan, Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dan komorbid tidak berhubungan secara signifikan. Terdapat peluang efisiensi yang harus dilakukan di internal manajemen terkait dengan tata kelola pelayanan DBD yang dipicu oleh pemeriksaan laboratorium, radiologi, pemberian obat dan perilaku DPJP. Apabila hal ini bisa dikendalikan dengan baik maka overutilisasi dapat dikendalikan. Upaya yang dapat dilakukan berupa penyusunan struktur tarif rumah sakit berbasis unit cost; optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS); dan update Clinical Pathway yang dilanjutkan dengan sosialisasi, supervisi maupun monitoring evaluasi secara berkala sebagai upaya mengawal perilaku DPJP dan menjaga mutu layanan rumah sakit.