Abstrak:

---

---

Abstrak: Program Rujuk Balik (PRB) merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS dalam melakukan kendali mutu dan kendali biaya. Ketersediaan Apotek PRB dan Ketidaktersediaan Obat di Apotek PRB menyebabkan PRB bagi pasien yang membutuhkan obat berjalan tidak maksimal. Tesis ini membahas kinerja Implementasi Kebijakan terkait ketersediaan Obat PRB pada Ruang Farmasi Puskesmas Kecamatan dan Apotek PRB di Jakarta Pusat Triwulan I, II dan III Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional pasal 25. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kriteria informan penelitian adalah unsur pimpinan dan petugas pengelola kebijakan pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat, Puskesmas Kecamatan Se-Jakarta Pusat dan Apotek PRB Se-Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi belum optimal yang dipengaruhi oleh standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial serta politik. Diperlukan koordinasi, komitmen dan evaluasi kegiatan dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam hal ketersediaan Obat PRB ini

---

Back-Referral Program (PRB) is one of several way to improve the quality of the health services for BPJS participants in conducting quality control and cost control. PRB Pharmacy availability and drug unavailability in PRB pharmacy causes PRB for patient who need medication is not maximum yet. This study discusses about the performance of policy implementation related to drug availability of the PRB in the pharmacy room of the District Public Health Center and the PRB Pharmacy in Central Jakarta during quarter I, II and III of 2019 based on the regulation of the Minister of Health of the Republic Indonesia Number 99 Year 2015 concerning Health Services on National Health Insurance article 25. This study is a qualitative research with a descriptive approach using the method of in-depth interviews and document review. The criteria for the research informants were the elements of the leadership and policy management officers in the DKI Jakarta Provincial Health Office, Central Jakarta Health Office, Central Jakarta BPJS Health Center, Central Jakarta District Health Center and Central Jakarta PRB Pharmacy. The results showed that the implementation performance was not Optimal which was influenced by policy standards and objectives, resources, comminication between organizations, the attitude of the implementers, the characteristics of the implementing organization and the economic, social and politics. Coordination, commitmen and evaluation of activities from the Ministry of Health, BPJS Health, Goverment Service Goods Procurement Policy Institute and DKI Jakarta Provincial Health Office are needed in terms of the availability of this PRB drug

Abstrak: Dalam kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 (Innakesda) merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Hal menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut perbedaan hasil implementasi dari kebijakan Innakesda yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya. Keberhasilan dalam implementasi ini dilihat dari adanya ketersediaan anggaran di daerah serta terlaksananya realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhasil mengimplentasikan kebijakan ini dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serta kajian literatur. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan Analisis dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Innakesda dari dimensi aktor, konten, kontek dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu daerah yang berhasil melaksanakan implementasi kebijakan Innakesda yaitu Kota Tangerang Selatan. Kesimpulan penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat faktor konteks situasional penanganan pandemi bertumpu pada peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan serta faktor struktural pada azas desentralisasi penyelenggaran pemerintah daerah dan faktor kemanusiaan, konteks ini turut mempengaruhi Political Will pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi kebijakan Innakesda. Konten kebijakan Innakesda dalam keharmonisasi peraturan prinsipnya sudah saling selaras dan serasi dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mempayung hukum kebijakan Innakesda dan berbagai upaya evaluasi implementasi kebijakan juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam membuat penyempurnaan konten kebijakan dalam upaya percepatan realisasi Innakesda di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Political Will Walikota Tangerang selatan merupakan peran kunci dalam proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Integrasi dan koordinasi refocusing dan realokasi anggaran tetap menjaga kesesuaian/keselarasan pencapaian target RPJMD dan tetap fokus dalam program penanganan COVID-19 serta Innakesda dengan melihat kemampuan penganggaran. Untuk tahap pelaksanaan dan penatausahan tetap memperhatikan azas tertib dan patuh dalam pengelolaan keuangan daerah di dukung dengan sistem pelaporan realisasi dengan memanfaatkan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL). Penelitian merekomendasikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penyempurnaan pada Perda Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah di Indonesia membuat Perda tentang penangulangan bencana non alam dengan merinci terkait penganggaran, pencatatan dan pelaporan serta memaksimalkan peran APIP. Dalam penetapan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kementerian Keuangan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Pemerintah Daerah untuk Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan baik. dan untuk penelitian selanjutnya penelitian bersifat sumatif dimana fokus penelitian akan lebih diposisikan tataran Outcome, benefit dan impact/dampak dari diimplementasikannya kebijakan Innakesda

---

In the incentive policy for health workers in regions dealing with COVID-19 (Innakesda) it is part of the health budget for handling COVID-19 which must be budgeted by local governments sourced from the Refocusing 8% DAU/DBH fund in 2021. It becomes interesting to further study the differences in the results of the implementation of the Innakesda policy carried out by the Regional Government where there are local governments that have succeeded in implementing this policy and there are also regional governments that have not succeeded in doing so. The success in this implementation can be seen from the availability of the budget and the realization of the incentive budget for health workers in the area. Therefore, it is interesting to know the factors that influence a region's success in implementing this policy. This research was conducted with a qualitative approach using in-depth interviews with several key informants and literature review. The analysis was conducted to see the success of Innakesda policy implementation from the dimensions of actors, content, context and processes in regional financial management. The location of the research was conducted in one of the areas that have successfully implemented the implementation of incentive policies for health workers in the regions, namely South Tangerang City. The conclusion of the study illustrates that there are situational context factors for handling the pandemic that rely on the role of health workers as the frontline as well as structural factors on the principle of decentralization of local government administration and humanitarian factors, this context also influences Political Will of the South Tangerang City government in implementing the Innakesda policy. Innakesda policy content in the harmonization of regulations in principle is in harmony with higher regulations to underpin the law on Innakesda policies and various efforts to evaluate policy implementation are also carried out by the central government and the results are used as input in making improvements to policy content in an effort to accelerate the realization of Innakesda in the Government South Tangerang City Area. Political Will of the Mayor of South Tangerang is a key role in the policy implementation process in regional financial management from the planning and budgeting stages in the integration and coordination of refocusing and budget reallocation while maintaining conformity/alignment of achieving RPJMD targets and staying focused on the COVID-19 handling program and Innakesda by looking at budgeting ability. For the implementation and administration stages, the principles of order and compliance in regional financial management are supported by a realization reporting system by utilizing technology in the Planning, Budgeting and Reporting Management Information System (SIMRAL). The research recommends that the South Tangerang City Government make improvements to the Regional Regulation on Disaster Management. Local governments in Indonesia make local regulations on non-natural disaster management with details related to budgeting, recording and reporting as well as maximizing the role of APIP. In determining the provision of incentives for Health Workers, the Ministry of Finance continues to pay attention to regional financial capabilities and the Ministry of Home Affairs continues to encourage Regional Governments to implement the Regional Government Information System (SIPD) properly. Keywords: Health Worker Incentives, Regional Financial Management, COVID-19

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran evaluasi terhadap implementasi sistem Program Rujuk Balik ( PRB) pada FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut) di kota Pekanbaru. Gambaran evaluasi sistem rujukan dapat dilihat pada karakteristik program rujuk balik melalui pendekatan mutu (quality) dari Donabedian Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data primer diperoleh dari melalui wawancara mendalam terhadap 13 informan yang terdiri dari unsur manajemen dan pelaksana teknis Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Pelaksana Teknis FKTP, dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) serta observasi langsung di beberapa unit layanan terkait. Data sekunder diperoleh melalui register pasien. Pengukuran terhadap karakteristik system rujukan terdiri dari standar input yang meliputi kebijakan dan sosialisasi program rujuk balik dan kelengkapan fasilitas Program Rujuk Balik. Standar process meliputi alur rujukan, kepatuhan terhadap SOP (Standar Operasional Pelayanan) , kemudian standar output meliputi rujuk balik yang tepat dan program cakupan rujuk balik dan insentif yang diterima oleh pemberi layanan Program Rujuk Balik Kata kunci, Program Rujuk Balik, Penyakitt Kronis, Kebijakan, This study aimed of analize of the implementation Program Rujuk Balik (PRB) evaluation on FKTP ( Primery Health Care) and FKTL ( The Hospital) in Pekanbaru city year 2015. A description of the evaluation of referral system can be seen in the characteristics of PRB through quality approach from Donabedian. Research using qualitative methods. The primary data obtained through interviews of more than 13 informants consisting of elements of management and technical implementation Hospital, technical implementation FKTP, Department of Health, and BPJS as well as direct observation in several units related services. Secondary data obtained through medical records and registers patiens. Measurement of the characteristics of reference system consist of standard input covering the referral system policy and sosialitation , and completeness of facility. The standard process includes, standard monitoring and evaluation, then standard output includes appropriate referral of the PRB and insentives received by the service provider Key word , Program Rujuk Balik, Degenerative Disease, Policy

Abstrak: penyakit tidak menular (ptm) merupakan penyebab utama kematian di dunia. ptm atau penyakit kronis ini tidak dapat disembuhkan sehingga dibutuhkan penanganan khusus. prevalensi ptm di dki jakarta paling tinggi di jakarta selatan. program rujuk balik merupakan program bpjs kesehatan untuk menangani peserta dengan penyakit kronis yang sudah dinyatakan stabil dan telah dirujuk kembali ke faskes primer. tujuan penelitian ini ingin mengetahui implementasi pelaksanaan prb di wilayah kerja bpjs kesehatan jakarta selatan. penelitian ini menggunakan metode kualitatif. hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program rujuk balik sudah berjalan sesuai dengan ketentuan namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya terutama obat-obatan. untuk itu perlu adanya perhatian untuk memenuhi obat-obatan agar prb berjalan dengan efektif.
kata kunci : program rujuk balik, implementasi

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan puskesmas sehingga pasien Program Rujuk Balik patuh dalam melakukan kontrol di Puskesmas Kec. Sawah Besar DKI Jakarta. Data Kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen untuk menganalisis upaya yang dilakukan Puskesmas Kec. Sawah Besar sehingga pasien PRB patuh kontrol. Adapun variabel yang digunakan adalah variabel input yang terdiri dari variabel Petugas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan. Variabel proses terdiri dari Prosedur Program Rujuk Balik, Monitoring dan Evaluasi. Variabel output terdiri dari kepatuhan kontrol peserta PRB. Dari sisi input, Petugas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan teridentifikasi sebagai peran dan upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pasien PRB seperti memberikan sosialisasi kepada pasien PRB, sarana dan prasarana yang baik sedangkan dari sisi proses teridentifikasi bahwa Pasien Program Rujuk Balik sudah bisa memahami dengan baik mengenai tahapan dalam melakukan program rujuk balik. Dari kejadian tersebut, dapat diidentifikasikan bahwa upaya yang baik dilakukan oleh puskesmas kec. sawah besar sehingga pasien patuh kontrol.

---

This study aims to determine the efforts made by puskesmas so that patients of the Refer Back Program are obedient in carrying out control at the Puskesmas Kec. Sawah Besar DKI Jakarta. Qualitative data were obtained through in-depth interviews, observations, and document reviews to analyze the efforts made by the Puskesmas Kec. Sawah Besar so that Program R patients referred to Balik obeyed the control. The variables used are input variables consisting of variables of Health Workers, Health Facilities. Process variables consist of Refer-Back, Monitoring and Evaluation Program Procedures. The output variable consists of the control compliance of participants Program Rand Balik. In terms of inputs, Health Workers, Health Facilities are identified as roles and efforts made by health workers to be able to provide good services to Program Rujuk Balik patients such as providing socialization to patients Program Rujuk Balik, good facilities and infrastructure while in terms of the process it was identified that the Patients of the Referral Program can already understand well about the stages in conducting the referral program. From this incident, it can be identified that good efforts are made by the health center of the large rice field so that the patient complies with the control.

Abstrak: Penelitian ini menggunakan metode literature review yang membahas mengenai pelaksanaan Program Rujuk Balik (PRB) pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program rujuk balik peserta BPJS Kesehatan di puskesmas. Dalam mendapatkan artikel yang diinginkan, penelitian ini menggunakan 5 database yaitu Google Scholar, GARUDA (Garba Rujukan Digital), Microsoft Academic, ProQuest, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian untuk mendapatkan literatur yang layak uji, dilakukan peninjauan literatur menggunakan pedoman PRISMA. Hasil peninjauan literatur didapatkan 9 artikel penelitian dan dalam penelitian tersebut metode yang digunakan adalah metode kualitatif maupun kuantitatif.

Abstrak: Skripsi ini membahas gambaran serta hubungan antara umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan status kepesertaan dengan kepuasan peserta terhadap pelayanan Program Rujuk Balik di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan. Rancangan penelitian adalah analitik kuantitatif dengan pendekatan potong lintang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis univariat dan bivariat uji Chi-Square. Hasil penelitian menggambarkan kepuasan peserta PRB sebesar 51,0% dan menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan kepuasan peserta PRB.
Kata kunci: Karakteristik peserta; Kepuasan peserta; Program Rujuk Balik; BPJS Kesehatan

---

The focus of this study is describe and discusses an overview as well as the relationship of age, sex, education, employment, income, and membership status with participants satisfaction to the Specialist Referral to Primary Health Care Program services in BPJS Kesehatan Main Branch Office South Jakarta working area. The study design is analytical quantitative with cross sectional approach. Data was collected by questionaires, they were analyzed by univariate and bivariate Chi-Square test. The result of this research shows that 51,0% of the participants are satisfied with the Specialist Referral to Primary Health Care Program service. Other than that, there is a significant relationship between employment with participants satisfaction.
Key words: Participants characteristics; Participants satisfaction; Specialist Referral to Primary Health Care Program; BPJS Kesehatan

Abstrak: Pandemi Covid-19 menyebabkan terhambatnya pasien Program Rujuk Balik (PRB) untuk melakukan kunjungan ke pelayanan kesehatan. Salah satu solusi pelayanan kesehatan untuk pasien PRB dalam situasi pandemi Covid-19 adalah dengan mengadopsi layanan telemedicine. Namun, sebagian besar peserta PRB merupakan pasien berusia lanjut dan tidak terlalu mahir dalam menggunakan perangkat elektronik. Sehingga, apakah memungkinkan layanan telemedicine dapat dikembangkan untuk pasien PRB? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan permasalahan dan kebutuhan pengembangan telemedicine bagi peserta PRB dan menyusun prototype telemedicine untuk peserta PRB. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa telaah regulasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa telemedicine untuk pasien PRB dapat dikembangkan untuk menghindari penularan Covid-19 pada pasien kronis yang berisiko tinggi dan pelayanan telemedicine berpotensi untuk dapat terus dimanfaatkan setelah pandemi berakhir karena penggunaan telemedicine akan sangat membantu bagi pasien yang jauh dari fasilitas kesehatan atau pasien yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengakses fasilitas kesehatan. Permasalahan utama dalam pengembangan layanan telemedicine pasien PRB yang dirasakan oleh user adalah pelaksanaan pemeriksaan fisik dan penunjang serta memastikan hasil pemeriksaan akurat, validasi data dokter dan pasien, pencatatan rekam medis secara online dan penyimpanan data yang aman, mekanisme penjelasan obat secara detail ke pasien dan mekanisme pemberian obat sehingga pasien tidak perlu datang ke faskes, monitoring kondisi pasien kronis secara berkala, pasien lansia yang tidak familiar dengan teknologi terkinidan hilangnya aspek sentuhan dan interaksi manusia dalam pelayanan telemedicine. Solusi terhadap permasalahan tersebut, menjadi dasar pengembangan desain prototype telemedicine pasien PRB, yaitu menambahkan fitur voice & video call untuk mempermudah dokter melakukan pemeriksaan fisik secara virtual disertakan dengan petunjuk pemeriksaan fisik secara virtual, proses validasi data dokter dan pasien saat mengakses layanan telemedicine dan menampilkan STR & SIP dokter dalam aplikasi telemedicine yang dilengkapi dengan link validasi data di Konsil Kedokteran Indonesia, sistem telemedicine yang berbasis pada fasilitas kesehatan, sehingga data rekam medis pasien tersimpan di faskes, resep obat dilengkapi dengan penjelasan cara penggunaan obat dan fitur pengantaran obat ke rumah dengan bekerjasama dengan jasa penagntaran, menambahkan fitur monitoring kondisi pasien secara berkala, menyederhanakan fitur telemedicine dengan langkah-langkah yang mudah dipahami dan mengadakan admin asistensi untuk mengarahkan pasien lansia., menambahkan fitur voice& video call dalam telemedicine disertai dengan SOP bagi dokter untuk memastikan aspek humanisme menjadi sentral dalam pelayanan telemedicine. Berdasarkan hasil uji kelayakan aplikasi didapatkan bahwa user pasien dan dokter menganggap bahwa desain aplikasi menarik, mudah untuk diingat, terhindar dari kesahalan dan aman digunakan, mudah untuk dioperasikan, efisien dalam memberikan dan mendapatkan pelayanan kesehatan dan user puas dengan aplikasi telemedicine