Abstrak: Latarbelakang:Alat kesehatan memiliki peran yang penting dalam sektor kesehatan. Pengendalian dan pengawasan alat kesehatan dimulai dari proses produksi, distribusi, penggunaan hingga pembuangan dan keseluruhan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan. Dalam proses pemberian berita acara pemeriksaan sarana penyalur alat kesehatan yang ada di propinsi DKI jakarta, PTSP tidak melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi kenyataan ini bertentangan dengan pergub nomor 281 tahun 2016. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan cara distribusi alat kesehatan yang baik (CDAKB) dalam menjamin ketersediaan alat kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat. Metode: Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Hasil: Penelitian dilakukan pada bulan Maret - April 2017, berlokasi di wilayah DKI Jakarta dengan hasil penelitian terdapat 20 peraturan perundang udangan mulai dari pusat hingga daerah, paradigma pemisahan perizinan dan pengawasan, dan masih adanya perbedaan implementasi dan persepsi dalam pelaksanaan di organisasi pelaksana di daerah. Kesimpulan: Tingkatan hirarki regulasi sudah ada dan konsisten serta sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2011, tetapi masih ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1191 tahun 2010 pasal 13 yang perlu dilakukan revisi dan harmonisasi regulasi oleh Kementerian Kesehatan baik itu secara vertikal maupun horizontal. Dan perlunya dilakukan pemeriksaan teknis bersama antara Dinas Kesehatan dan Dinas PM dan PTSP. Sehingga dengan percepatan pelayanan publik tetapi tidak mengesampingkan keamanan, mutu dan manfaat dari produk alat kesehatan serta mampu memenuhi CDAKB. Kata kunci: PTSP, CDAKB, Alat Kesehatan Background: Medical device have an important role in the health sector. Control and supervision of medical devices shall be started from the production, distribution, use and disposal processes and the whole is an inseparable activity. In the process of giving the news of the examination of the means of distribution medical device in Jakarta proponsi Jakarta, the PTSP did not coordinate and cooperate with the Provincial Health Office. This fact is contradictory to the regulation number 281 of 2016. Purpose: The purpose of this research is to know the fulfillment of the distribution of medical device both in ensuring the availability of safe, quality and efficacy of medical device. Method: This research is a descriptive study with qualitative analysis method by conducting in-depth interviews and document tracking. Results: The study was conducted in March - April 2017, located in DKI Jakarta area with the result of the research there are 20 legislation from central to local, paradigm of separation of permit and supervision, and there is still difference of implementation and perception in execution at implementing organization in regionConclusion: The level of hierarchy of regulation already exist and consistent and is in accordance with Act number 12 year 2011, but still there is Regulation of Minister of Health number 1191 year 2010 article 13 that need to be revised and hamonization regulation by Ministry of Health either vertically or horizontally. And the need for a joint technical examination between the Provincial Health Office and the PTSP is required. So that with the acceleration of public services but do not rule out the safety, quality and efficacy of medical device products and able to meet CDAKB. Key words: PTSP, CDAKB, Medical Device

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan ProgramKesehatan Ketuk Pintu Layani Dengan Hati. Jenis penelitian yang digunakan adalahkualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi datadilakukan dengan triangulasi metode dan sumber. Penelitian diukur dengan variabelkomunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitianmenunjukkan masih banyak kesenjangan dari keempat variabel tersebut. Komunikasibelum berjalan secara efektif, petugas KPLDH hanya paham sebatas teknis. Sumber dayadari sisi staf, informasi, wewenang dan fasilitas tidak adekuat dalam mendukungkebijakan. Disposisi dari pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya tersebut.Adapun struktur birokrasi yang tidak terintegrasi. Total pendataan KPLDH di wilayahKecamatan Cakung per Juni Tahun 2018 sebesar 40,15% dari target total 538.262 jiwapenduduk.Kata kunci:Implementasi, KPLDH, Kebijakan Publik.

Abstrak: Tesis ini membahas aspek keberhasilan dan kendala dalam implementasi kebijakan penyesuaian izin PBF sesuai Permenkes 1148 Tahun 2011 tentang PBF di Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat Tahun 2013 berdasarkan teori EdwardIII. Data pengawasan Badan POM pada PBF di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta Tahun 2012 s/d 2013, dan data Perizinan PBF Kementerian Kesehatan tahun 2012 s/d Mei 2014, lebih dari 90% PBF yang tidak memenuhi ketentuan CDOB belum melakukan penyesuaian izin. Penelitian menggunakan metodekualitatif melalui analisis konten dan studi literatur. Hasil penelitian: aspekkeberhasilannya adalah kompetensi dan komitmen petugas, ketersediaaninstrumen dan SOP yang aplikatif, koordinasi antar instansi berjalan dengan baik. Aspek kendalanya adalah definisi penyesuaian izin belum jelas, sosialisasi belum maksimal, jumlah petugas kurang, Instrumen tidak dapat diakses secara online, dan ketersediaan sumber dana dan sarana. Kata kunci : Implementasi kebijakan, penyesuaian izin, PBF, Edward III

---

This thesis addressess key successes and constraints on the implementation ofpolicy adjustment on PBF referring to Ministrial Decree no. 1148/2011 in DKIJakarta and West Java in 2013 using theory of Edward III. Results onsurveillance on PBF in West Java and Jakarta of NADFC in 2012 until 2013, andthe data PBF Licensing of Ministry of Health in 2012 until May 2014, indicatesthat more than 90% PBF did not comply with CDOB, thus not make adjustmentspermission. Research using qualitative methods of content analysis and literaturereview. Results: aspects of competence and commitment to success of theofficers, the availability of instruments and applicable SOPs, coordination amongagencies run well. Obstacles found in several aspects including lack of cleardefinition of permits adjustment, lack of socialization, insufficient number ofofficers, inaccessibility of instruments online basis, and lack of availability ofresources and facilities.Key word: Policy implementation, adjustment policies, PBF, Edward III

Abstrak: Salah satu tujauan uji kompetensi adalah mewujudkan Sumber daya manusia kesehatan yang unggul, kompetitif serta mampu berdaya saing. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen agar Pelaksanaan uji Kompetensi teknis jabatan fungsional dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Uji Komptensi teknis jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta keselarasannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian menggunakan Model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan menggunakan 4 variabel yang digunakan yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Srtuktur Birokrasi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan menggunakan telaah dokumen. Informan penelitian adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dan para tim Penguji Uji Kompetensi dari berbagai rumpun jabatan Funsgional. Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei-Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan uji kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan sudah berjalan namun pada pelaksanaan kebijakan ditemukan beberapa ketidaksesuaian yaitu belum semua jenis jabatan fungsional kesehatan yang sudah melaksanakan uji kompetensi. Pada variabel Komunikasi khususnya pada sub variabel transmisi terlihat bahwa proses sosialisasi masih kurang sehingga berdampak pada kurangnya antusiasme dan pemahaman para pemangku jabatan fungsional terhadap pelaksanaan uji kompetensi. Pada variabel Sumber Daya yaitu pada sub variabel Sumber daya manusia dan fasilitas ditemukan bahwa masih sedikitnya jumlah para tim penguji uji kompetensi yang memiliki sertifikat uji komptensi dan dari segi fasilitas juga masih ditemukan kekurangan terkait tempat dilaksanakannya uji kompetensi dan sarana prasarana yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan uji kompetensi belum selaras dengan amanah Undang-Undang yaitu belum semua tenaga kesehatan melaksanakan uji kompetensi

Abstrak:

---

Abstrak:

Abstrak:

---