Ditemukan 35334 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Dora; Pembimbing: Wahyu Sulistiadi; Penguji: Anhari Achadi, Dumilah Ayuningtyas, Wayan Rai Suarthana, Ns. Sardi
Abstrak:
Reformasi Birokrasi memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional bidang kesehatan. Evaluasi menuju Wilayah Bebas Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dilakukan secara penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal di tingkat Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara hasil evaluasi yang dilakukan oleh TPI dengan TPN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Penilaian mandiri dalam evaluasi Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang dilakukan Inspektorat Jenderal untuk mempercepat Reformasi Birokrasi. Penelitian merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa regulasi belum lengkap, komunikasi pelaksanaan evaluasi sudah jelas, pemimpin belum memahami sepenuhnya mengenai WBK/WBBM, masih terdapat benturan kepentingan, terdapat perbedaan karakteristik satuan kerja, masih terdapat perbedaan motivasi, persepsi dan kemampuan sumber daya manusia menjadi faktor yang berpengaruh dalam efektifitas pelaksanaan evaluasi menuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi menuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan belum efektif sehingga memerlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut. Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, vii Universitas Indonesia
Read More
T-4945
Depok : FKM UI, 2017
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Trio Toufik Edwin T; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Vetty Yulianty Permanasari, Agus Syah Haerullah, Iwan Kurniawan
T-3782
Depok : FKM UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Susanna Mutmainnah; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Ede Surya Darmawan, Dumilah Ayuningtyas, Nana Mulyana, Dadi Suhardiman
Abstrak:
Read More
Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan pilar strategis dalam mengawal tata kelola pemerintahan. Pemberlakuan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 membawa pergeseran paradigma dari pemenuhan administratif menuju kualitas hasil pengawasan yang berorientasi pada nilai tambah. Transformasi ini memicu fase transisi yang berdampak pada penurunan sementara capaian kapabilitas APIP di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan (dari Level 4 menjadi Level 2). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan peningkatan kapabilitas APIP menuju peran yang efektif di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan dalam penelitian ini, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pimpinan, auditor, dan pembina BPKP, serta didukung oleh telaah dokumen strategis. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian mengungkap terjadinya kesenjangan antara tingginya mandat wewenang regulasi dengan kapasitas operasional di lapangan. Pada aspek komunikasi, efektivitas terdegradasi oleh ambiguitas instruksional dari pihak regulator dan tertahannya transmisi informasi di level pimpinan. Pada aspek sumber daya, penambahan auditor baru belum mampu menutup defisit keahlian analisis akar masalah (root-cause analysis), sementara metode remote audit justru mendegradasi daya paksa APIP terhadap entitas binaan. Pada aspek disposisi, kuatnya komitmen pimpinan puncak berhasil menjadi penahan disfungsi birokrasi, namun auditor pelaksana mengalami kelelahan adaptif akibat praktik beban kerja ganda (role overload) tanpa diimbangi insentif finansial yang proporsional. Pada aspek struktur birokrasi, koordinasi informal pimpinan efektif meredam tumpang tindih tugas, namun inefisiensi pencarian data masih terjadi akibat ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) masa transisi dan tingginya fragmentasi data digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi berada pada fase adaptasi yang rentan terhadap inefisiensi. Organisasi direkomendasikan untuk segera menerbitkan Buku Saku Transisi Pengawasan, memberlakukan aturan kepatuhan penyediaan data digital bagi auditee, merasionalisasi beban kerja dengan usulan insentif berbasis risiko, mengesahkan SOP transisi internal, serta membangun pangkalan data pengawasan yang terintegrasi.
Enhancing the capability of the Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) is a strategic pillar in safeguarding government governance. The enactment of BPKP Regulation Number 6 of 2025 shifted the paradigm from administrative compliance to value-added supervision quality. This transformation triggered a transition phase that resulted in a temporary decline in the APIP capability achievement at the Inspectorate General of the Ministry of Health (from Level 4 to Level 2). This study aimed to analyze the implementation of the APIP capability enhancement policy towards an effective role at the Inspectorate General of the Ministry of Health. A qualitative approach with a case study design was employed, where data were collected through in-depth interviews with leaders, auditors, and BPKP supervisors, supported by strategic document reviews. The analysis utilized George C. Edwards III's policy implementation theory, encompassing communication, resources, disposition, and bureaucratic structure variables. The findings revealed a gap between high regulatory mandates and operational capacity in the field. Regarding communication, effectiveness was degraded by instructional ambiguity from the regulator and stagnant information transmission at the leadership level. In terms of resources, the addition of new auditors had not resolved the skill deficit in root-cause analysis, while the remote audit method degraded APIP's enforcement power over the auditees. Concerning disposition, strong top leadership commitment successfully buffered bureaucratic dysfunction, but implementing auditors experienced adaptive fatigue due to role overload practices without proportional financial incentives. In the bureaucratic structure aspect, informal leadership coordination effectively reduced overlapping tasks, yet data retrieval inefficiency persisted due to the absence of transition Standard Operating Procedures (SOPs) and high digital data fragmentation. This study concludes that the implementation is in an adaptation phase vulnerable to inefficiency. The organization is recommended to immediately publish a Supervision Transition Pocketbook, enforce digital data compliance rules for auditees, rationalize workloads alongside proposing risk-based incentives, legalize internal transition SOPs, and build an integrated supervision data warehouse.
T-7724
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Aji Muhawarman; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Anhari Achadi, Adang Bachtiar, Mulyadi, Sundoyo
Abstrak:
Komunikasi adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan dan program pemerintah. Untuk itu peneliti akan menganalisis formulasi kebijakan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Indonesia. Beberapa temuan dari riset nasional seperti Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, dan Riset Kesehatan Dasar 2013, diperkuat dengan sejumlah penelitian lainnya serta pemberitaan di media yang menunjukkan bahwa masih terdapat kebijakan dan program kesehatan yang belum berhasil mencapai target yang antara lain disebabkan tidak berjalannya fungsi komunikasi secara optimal sehingga masyarakat belum bisa memahami dan mendukung kebijakan dan program kesehatan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, focus group discussion (FGD) dan telaah dokumen.
Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa fungsi komunikasi yang dijalankan unit hubungan masyarakat di Kementerian Kesehatan belum berjalan optimal oleh karena belum adanya pedoman yang mengatur fungsi komunikasi secara terintegrasi dan komprehensif dalam hal kelembagaan, kegiatan, tata laksana kerja dan sumber daya.
Peneliti menyarankan kepada sejumlah pihak terkait terutama Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan agar segera menyusun pedoman komunikasi atau kehumasan yang dapat mengatur seluruh aspek komunikasi yang diperlukan dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi selaku hubungan masyarakat, selain itu juga memperkuat sumber daya agar lebih memadai. Peneliti juga merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi agar menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat posisi dan peranan hubungan masyarakat dalam pembangunan nasional.
Read More
Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa fungsi komunikasi yang dijalankan unit hubungan masyarakat di Kementerian Kesehatan belum berjalan optimal oleh karena belum adanya pedoman yang mengatur fungsi komunikasi secara terintegrasi dan komprehensif dalam hal kelembagaan, kegiatan, tata laksana kerja dan sumber daya.
Peneliti menyarankan kepada sejumlah pihak terkait terutama Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan agar segera menyusun pedoman komunikasi atau kehumasan yang dapat mengatur seluruh aspek komunikasi yang diperlukan dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi selaku hubungan masyarakat, selain itu juga memperkuat sumber daya agar lebih memadai. Peneliti juga merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi agar menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat posisi dan peranan hubungan masyarakat dalam pembangunan nasional.
T-4494
Depok : FKM UI, 2015
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Randi Irmayanto; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Wahyu Sulistiadi, Roberia, Zakiah Muhammad
Abstrak:
Read More
Pengambilan keputusan tentang penanganan COVID-19 dalam situasi pandemi sangat penting untuk dilakukan di tengah banyaknya keputusan yang harus dibuat dalam rangka pembuatan kebijakan publik di sektor kesehatan. Penelitian ini berusaha melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan penanganan COVID-19 yang dilakukan di Kota Depok. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan fenomologi. Fenomena yang dilihat dalam penelitian ini adalah perkembangan kebijakan COVID-19 yang dikaitkan dengan aspek dukungan sumber daya dan strategi penanganan yang terdiri dari pencegahan, deteksi, dan respons. Hasil penelitian menunjukkan dukungan sumber daya yang digunakan untuk penanganan COVID-19 dinilai belum sesuai seperti yang diharapkan karena lebih banyak berfokus pada kegiatan respons. Sementara itu, Secara umum kebijakan penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Kota Depok dinilai sudah efektif jika dilihat dari perkembangan kasus yang tertangani sampai dengan tahun 2022. Namun begitu, berdasarkan hasil dari evaluasi efektivitas penanganan COVID-19 masih diperlukan peningkatan efektivitas pada kebijakan terkait pencegahan dan deteksi.
Decision-making on the handling of COVID-19 in a pandemic situation is very important to do in the midst of many decisions that must be made in the context of making public policies in the health sector. This study seeks to evaluate the effectiveness of covid-19 handling policies carried out in Depok City. In this study, qualitative proximity to phenomological design was used. The phenomenon seen in this study is the development of COVID-19 policies which are associated with aspects of resource support and handling strategies consisting of prevention, detection, and response. The results showed that the support resources used for handling COVID-19 were considered not as expected because they focused more on response activities. Meanwhile, in general, the COVID-19 handling policy set by Depok City is considered effective when viewed from the development of cases handled until 2022. However, based on the results of the evaluation of the effectiveness of handling COVID-19, it is still necessary to increase the effectiveness of policies related to prevention and detection.
T-6526
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Siti Hannah; Pembimbing: Wiku Adisasmito; Penguji: Vetty Yulianty, Wahyu Sulistiadi, Tajuddin, Paulina JS
Abstrak:
Tesis ini membahas pelaksanaan program KB di Kabupaten Lebak di era otonomi daerah pasca dikeluarkannya PP Nomor 38/2007 dan PP Nomor 41/2007 dilihat dari pengaruh struktur birokrasi, sumber daya manusia, dan ketepatan alokasi anggarannya terhadap pencapaian target hasil program KB di Kabupaten Lebak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitik. Hasil penelitian menemukan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan KB di Kabupaten Lebak belum berjalan maksimal, baik dari struktur organisasi yang belum mencakup aspek penting program KB, dan belum adanya SOP untuk pelaksanaan Program KB, serta kurangnya koordinasi antar instansi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan penurunan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Alokasi anggaran Program KB yang ada di Kabupaten Lebak jumlahnya masih minim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum tercapainya target program KB di Kabupaten Lebak dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut. Untuk itu perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk menjadikan Program KB menjadi Program prioritas di Kabupaten Lebak.
This thesis discusses the implementation of Family Planning Program in Lebak Regency during Regional Autonomy Era after the publication of PP No. 38/2007 and PP No. 41/2007 from the perspective of bureaucratic structure, human resources, and budget allocation accuracy. This research is a qualitative research with analytic descriptive research design. The research found that bureaucratic structure in the implementation of family planning program in the regency is not yet well managed, organization structure has not yet covers the important aspect of the family planning program, the SOP has not yet been formed and there is lack of coordination between the organizations. There is also qualitatively and quantitatively decreasing of human resources. The budget allocation for family planning program in Lebak was not adequate. The result of this research shows that the three variables are the main reasons of the failure of the targets achievement. Therefore, it is important for Lebak government to have strong commitment to make family planning program in this regency as a priority.
Read More
This thesis discusses the implementation of Family Planning Program in Lebak Regency during Regional Autonomy Era after the publication of PP No. 38/2007 and PP No. 41/2007 from the perspective of bureaucratic structure, human resources, and budget allocation accuracy. This research is a qualitative research with analytic descriptive research design. The research found that bureaucratic structure in the implementation of family planning program in the regency is not yet well managed, organization structure has not yet covers the important aspect of the family planning program, the SOP has not yet been formed and there is lack of coordination between the organizations. There is also qualitatively and quantitatively decreasing of human resources. The budget allocation for family planning program in Lebak was not adequate. The result of this research shows that the three variables are the main reasons of the failure of the targets achievement. Therefore, it is important for Lebak government to have strong commitment to make family planning program in this regency as a priority.
T-3192
Depok : FKM UI, 2010
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Tanti Siswanti; Pembimbing: Amal C. Sjaaf; Penguji: Mieke Savitri, Ede Surya Darmawan, Kodrat Pramudho, Minarto Riyadi
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK) serta faktor-faktor yang berkaitan dengan Pelaksanaan SPM-BK oleh Suku Dinas Kesehatan di 5 (lima) Wilayah DKI Jakarta. . SPM-BK adalah standar yang digunakan untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan kewenangan wajib daerah, sekaligus merupakan akuntabilitas daerah kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian yang dipergunakan adalah survey deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh dengan cara wawancara mendalam kepada 10 informan di Suku Dinas Kesehatan 5 (lima) wilayah DKI Jakarta. Setiap Suku Dinas terdiri dari 2 informan yaitu Kepala Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Kepala Suku Dinas Kesehatan Masyarakat. Dipilih Kepala Suku Dinas Kesehatan karena Kepala Suku Dinas adalah penanggung jawab program pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, dan karena itu dipandang yang paling mengetahui tentang pelaksanaan SPM-BK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun Pedoman SPM-BK belum diterima oleh para informan akan tetapi secara umum kewenangan yang tercantum dalam SPM-BK telah dilaksanakan oleh seluruh Kepala Suku Dinas Kesehatan. Jika pelaksanaan kewenangan SPM-BK dikaitkan dengan karakteristik informan , didapat kesan bahwa makin tinggi umur informan makin baik pelaksanaan kewenangannya, selanjutnya jika pelaksanaan kewenangan SPM-BK dikaitkan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman informan didapat kesan bahwa informan yang pernah mendengar SPM-BK serta yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang SPM-BK, cenderung menyelenggarakan kewenangan SPM-BK yang lebih baik. Ditemukan adanya dukungan untuk penyelenggaraan kewenangan SPM-BK, baik dari Dinas Kesehatan Propinsi maupun dari Pemerintah Daerah. Namun ada atau tidaknya dukungan tersebut agaknya tidak mempengaruhi baik atau tidaknya penyelenggaraan kewenangan SPM-BK. Pada dasarnya SPM-BK di daerah akan terlaksana apabila adanya kerjasama dari semua pihak yang berkaitan. Oleh karena itu sebelum disusun SPM-BK disetiap wilayah, maka terlebih dahulu perlu diselenggarakan pertemuan untuk menyamakan persepsi terhadap pedoman SPM-BK, agar pada waktu pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Perlu pula segera disusun SPM-BK secara tertulis untuk setiap wilayah kota, yang di satu pihak mengacu pada SPM-BK yang dikeluarkan pusat, serta dipihak lain sesuai dengan situasi dan kondisi kesehatan wilayah kota masing-masing. Selanjutnya perlu dikembangkan dasar teori yang lebih kuat tentang perlunya SPM-BK sehingga dapat dipatuhi oleh setiap penanggung jawab program kesehatan di daerah dalam rangka desentralisasi, disamping perlu dilakukan penelitian serupa yang lebih mendalam di berbagai propinsi serta kabupaten/kota lain sehingga didapatkan gambaran yang lebih riil tentang pelaksanaan SPM-13K. Daftar Pustaka 41 (1987 -- 2002)
The Analysis of the implementation of Minimum Services Standard Policy on Health in 5 (five) Municipalities in Jakarta Year 2002This study aims to understand the implementation of the Minimum Service Standard on Health (MSS-H) and the influential factors in five Municipalities in Jakarta. MSS-H is a standard that can be used to guarantee and support the implementation of obligatory regional responsibilities and also can be used as a tool to measure the accountability of the region (province and district/municipality) to the central government in implementing their responsibilities. The study design used is a descriptive survey with a qualitative approach. The collection of data was done through in depth interview with ten- (10) informants from five (5) municipalities in Jakarta. Each municipality has two informants which are Head of the Municipality Health Services and Head of Municipality Public Health. These informants were chosen because all of them are responsible person for the health development program in their respective areas and are therefore well informed about the implementation of the minimum service standards for health. The findings revealed that although the minimum service standards manual for health was not received yet by the informant, the implementation of the compulsory responsibilities that are in the minimum service standards for health, in general, has been implemented. If the implementation of the compulsory responsibilities are viewed from the informants personal characteristics, it was found that the oldest informant was implemented the compulsory responsibilities better than the youngest and the informant that had already heard and about were more experienced about minimum service standards for health are better in the implementation of these standards. This study also found that there was support from the provincial health office as well as local government in the implementation of minimum service standards for health. However the present of this support did not influences the quality of the implementation of the standards. In general, it can be said that the minimum service standards for health can be implemented if there is a good working relationship with all stakeholders. Therefore, it is recommended that as part of the development of minimum service standards for health, a meeting of all stakeholders should be conducted, with the aim to establish the same perception on minimum service standards for health and facilitate the implementation. It is also recommended that written minimum service standards for health for each municipality be developed soon, that on one hand is based on the minimum service standards for health prepared by the central government and on the other hand is adjusted to the local situation and condition. Another recommendation that would help guarantee the good implementation of the standards is to develop a theoretical basis for minimum service standards for health so the concept can be easily understood and accepted by each person responsible for health in the region. Last but not least it is also recommended that similar studies should be conducted in others provinces and districts/municipalities so this real picture of the implementation of minimum service standards for health can be better understood and documented. References: 4 1 (1987 - 2002)
T-1417
Depok : FKM UI, 2002
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Zahrina; Pembimbing: Ascobat Gani; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Amal Chalik Sjaaf, Enny Ekasari, Kirana Pritasari
Abstrak:
Read More
Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu pembagian urusan bidang kesehatan yang didesentralisasikan yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Implementasi UKM esensial yang dilaksanakan Puskesmas memiliki banyak tantangan dan belum diprioritaskan dalam implementasinya. Sejak desentralisasi ada indikasi marginalisasi UKM. Permasalahan kekurangan SDM, keterbatasan dan keterlambatan dana UKM yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi. Sebagai wilayah perkotaan, Puskesmas di Kota Depok seharusnya memprioritaskan UKM. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengevaluasi implementasi UKM esensial dalam konteks kebijakan desentralisasi meliputi politik, fungsi, fiskal dan penguatan kapasitas di Puskesmas Kota Depok. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator kinerja daerah terkait UKM esensial sebagian besar belum mencapai target. Sejumlah 13 dari 20 indikator pada renstra serta 12 dari 14 indikator RPJMD belum tercapai terutama untuk pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan dan P2P. Desentralisasi politik dalam UKM esensial sudah diberikan kewenangan yang disertai tanggungjawab dan akutabilitas. Pada konteks desentralisasi fungsi sudah tersedia NSPK yang mendukung walaupun masih ditemui sejumlah masalah. Desentralisasi fiskal belum sempurna dilaksanakan dan menjadi tantanangan implementasi UKM esensial. Permasalahannya antara lain kecukupan pembiayaan, keterlambatan anggaran dan realisasi. Penguatan kapasitas daerah di Kota Depok belum optimal dalam SDM, sistem informasi dan sarana prasarana. Pelaksanaan UKM esensial yang belum mencapai target terkendala konteks desentralisasi fiskal dan penguatan kapasitas. Namun hal yang menarik ditemukan bahwa kelembagaan Puskesmas sebagai PPK-BLUD di Kota Depok menjadi best practice yang cukup mendukung pelaksanaan UKM esensial. Kata kunci: Desentralisasi kesehatan, Upaya Kesehatan Masyarakat, Puskesmas
Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, one of the health decentralized is Public Health Efforts (PHE). There are many challenges to PHE implementation, PHE also has not been prioritized. Since decentralization, there are indications of the marginalization of PHE. Problems of lack of human resources, limitations, and delays in public health financing related to the decentralization policy. As an urban area, Puskesmas in Depok City should prioritize Public Health Effort. This study use qualitative method with a case study approach to evaluate the implementation of essential PHE in the context of decentralization policies on politics, functions, fiscal and capacity building in Puskesmas, Depok City. The results of the study show that most of the regional performance indicators related to essential PHE have not reached the target. A total of 13 from 20 indicators in the strategic plan and 12 of the 14 indicators of the RPJMD have not been achieved, especially for family health services, environmental health, and disease prevention and control. Political decentralization have been given authority with responsibility and accountability. In the context of decentralization of functions, there are already available supporting NSPKs (guideline). Fiscal decentralization has not yet been fully implemented and become the challenge. The problems include the adequacy of financing, budget delays, and realization. Regional capacity strengthening in Depok City has not been optimal in terms of human resources, information systems, and infrastructure. The implementation of essential PHE that have not yet reached the target is constrained by the context of fiscal decentralization and capacity building. However, the Puskesmas institution as PPK-BLUD in Depok City has become a best practice could support the implementation of essential PHE. Keywords: Health decentralization, Public Health Efforts, Primary Health Care
T-6347
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Katibi; Pembimbing: Suprijanto Rijadi; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Ede Surya Darmawan, Yono Soepriyono, Lucya Agung Susilawati
Abstrak:
Read More
Ditetapkannya PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang merupakan kebijakan pelaksanaan dari UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pasal 68 dan 69 dari UU tersebut, di satu sisi menjadi landasan hukum bagi rumah sakit-rumah sakit pemerintah (RSP) untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU), di sisi lain mcmbcri harapan kcpada rumah sakit pemerintah untuk lebih otonorn di bidang pengeiolaan keuangan, sehinga peningkatan kinelja pclayanan dan keuangan rumah sakit dapat terjadi dan manfaat rumah sakit bagi masyarakat mcnjadai lebih baik. PP No. 23 lahun 2005 tcrsebut sudah ditctapkan sejak tanggal I3 juni tahun 2005, letapi sampai bulan juli 2007 ini RSUD Gunung Jali Kota Circbon beium menerapkan pola pengeiolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU). Penclitian ini ditujukan untuk mengctahui tingkat persiapan RSUD Gunung Jati Kota Circbon dalam mengimplcmentasi PP 23 tahun 2005. Dcngan penelitian ini diharapkan dapat merckomendasikan kebijakan kepada yang berwcnang untuk segera mengambil aksi kebijakan yang diperlukan dalam proses uansfomnasi pola pcngelolaan keuangan RSUD Gunung Jati Kota Cirebon dari pola pcngelolaan Unit Swadana ke pola pengeloiaan badan layanan umum (PPK-BLU). Metode pcneiitian yang digunakan adalah metoda kualitatif di bidang kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi kebijakan pengelolaan keuangan badan layanan umum belum bcrjalan efcktif, penyiapan sumber daya untuk implerncntasi kebijakan tersebut belum terencana dan tcrprogram secara sistematis. Secara substanlif dan teknis RSUD Gunung Jati Kota Circbon telah memenuhi syarat untuk menerapkan pola pengclolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU). Tetapi, persyaratan administratif yang dipcrlukan untuk penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di RSUD Gunung Jati, belum selesai disiapkan. Lebih lanjut, dari hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kebijakan-kebijakan teknis, selain yang menjadi persyaratan administratif di atas, yang diperlukan dalam pengclolaan kcuangan badan layanan umum sepcrti tarif layanan yang berdasarkau pcrhitungan biaya satuan per unit pelayanan atau per investasi dana; pengelolaan keuangan yang khas pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; kelembagaan, pejabat pengelola, dan kepegawaian BLU; pembinaan dan pengawasan BLU; dan remunerasi beium selesai disiapkan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa bclum sdesainya kebijakan-kebijakan teknis yang diperlukan dalarn pengelolaan keuangan badan layanan umum disebabkan karena belum ditetapkarmya pctunjuk pelaksanaan dan tcknis dalam penerapan pola pengclolaan keuangan badan layanan umum daerah. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah cmpat masalah kebijakan yang meliputi : komunikasi kebijakan; penyiapan sumbcr daya ; penyiapan persyaralan administralif 1 dan penyiapan kebijakan-kebijakan teknis yang diperlukan untuk implemcnlasi pengclolaan keuangan badan layanan umum di RSUD Gunung Jati belum optimal dan belum selesai disiapkan oleh RSUD Gunung Jati. Untuk itu sebagai saran dari penelilian ini adalah sambil menunggu dikeluarkannya pedoman pelaksanaan dan tcknis tcntang pengelolaan keuangan BLUD, agar RSUD Gunung Jati membuat pcrencanaan kegiatan (POA : plan of acriory atas cmpat kegiatan yang rneliputi komunikasi kebijakan, penyiapan sumber daya untuk implemcntasi kebijakan, penyiapan pcrsyaratan administratii dan pcnyiapan kcbijakan-kebijakan teknis yang diperlukan dalam penclolaan kcuangan BLU secara sislematis, efektitl dan efisien.
To settled the govemment's rules (PP) No. 23 year 2005 concerning Pattem of Finance Mangement of 'Badan Layanan Umum' which is policy of execution from UU No I year 2004 concerning Exchequer Of State, specially section of 68 and 69 of UU, in one side become basis law for government's hospitals to apply the pattem of financé management of 'badan layanan Umum', and the other's gives hope to government's hospitals to be more otonom in management of iinance. So that increasing of service and financial performance of government's hospital can be occurred, and increasing of hospital`s benefit to public. PP No. 23 year 2005 the have been specitied commencing from the date of 13 j uny year 2005, but until month of July 2007 this RSUD Gunung Jati Kota Cirebon not yet apply pattern of finance management of "Badan Layanan Umum". This research addressed to know level of preparation of RSUD Gunung Jati Cirebon in implementation PP 23 year 2005. With this research expected can recommend policy to in charge to soon take policy action which required in process of p transformation of pattern of finance management of RSUD Gunung Jati Cirebon from pattern of finance management 'Unit Swaclana' to pattem of finance management of Badan Layanan Umum' (PPK-BLU). Research method which applied is qualitative method in policy area. Research result indicate that policy communication about patem of of finance finance management of 'Badan layanan umum' is unef`f`ective activity , resources preparation to implement the policy isn't plant and program systematically. Beside substantively and technically clauses, RSUD Gunung Jati Cirebon have been is up to standard to apply pattern of finance management of 'Badan Layanan Umum" (PPK-BLU). But, from clauses is administrative is unfinished RSUD Gunung Jati. Further, from this research result also lay open that technical policys, besides becoming administrative clauses above, what is required in finance management of 'Badan Layanan Umum" like service tariff which based on calculation expense of identity per service unit or per fund invesment; management of finance which typical pattem of finance management of 'Badan Layanan Umum'; institute, organizer functionary, and officer BLU; construction and observation of BLU; and remuneration prepared is unfinished. This research explain that the inchoate of technical policys which required in finance management of 'Badan Layanan Umum' by not yet specify him (it executions guides and technical in applying of pattems ofiinance management of BLUD). As conclusion of This research are four's policy problem : policy communications; preparation of resource ; and preparation of technical policy, preparation of clauses administrative which needed by is implementation of finance management of 'Badan Layanan Umum' in RSUD Gttnung Jati not yet is optimal and untinissed. As suggestion from this research is at the same time await the spent / specified of execution guide and technical in applying of pattern of finance management of 'Badan Layanan Umum Daerah' RSUD Gunung Jati have to make planning of action (POA) to solute the four's policy problem.
T-2555
Depok : FKM-UI, 2007
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dian Lestari; Pembimbing: Adik Wibowo; Penguji: Pujiyanto, Mulyadi, Iwan Kurniawan
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di lingkungan Kantor Kementerian Kesehatan dengan menggunakan model analisis Edward III. Implementasi kebijakan berjalan baikbila pelaksanaanya telah sesuai dengan peraturannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada pelaksana kebijakan Jabatan Fungsional Adminkes di lingkungan Kantor Kemenkes. Informan dipilih berdasarkan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik terkait komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menghambat implementasinya adalah sosialisasi; penempatan dan kewenangan Adminkes dalam Unit Kerja; dukungan pimpinan; fasilitas; beban kerja Unit Pembina;koordinasi internal di Kemenkes; dan sistem pengarsipan.
Kata Kunci :Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan
This research aimed to analyze the implementation of Health AdministratorFunctional Position policy at Ministry of Health office using analytical modelfrom Edward III. Implementation of the policy is assumed to be going well whenin accordance with the regulations. This research used qualitative method usingin-depth interviews to the executive staff implementing the above decrees at theMinistry of Health office. The results showed that the policy implementation ofHealth Administrator as Functional Position at the Ministry of Health needs to beimproved in terms of communications, resources, disposition and bureaucraticstructure. Factors that hinder the implementation is socialization; placement andAdminkes authority; leadership support; facilities; workload of Unit Supervisors;internal coordination in the Ministry of Health; and archiving systems
Key words:Policy, Policy Implementation, Functional Position of Health Administrator
Read More
Kata Kunci :Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan
This research aimed to analyze the implementation of Health AdministratorFunctional Position policy at Ministry of Health office using analytical modelfrom Edward III. Implementation of the policy is assumed to be going well whenin accordance with the regulations. This research used qualitative method usingin-depth interviews to the executive staff implementing the above decrees at theMinistry of Health office. The results showed that the policy implementation ofHealth Administrator as Functional Position at the Ministry of Health needs to beimproved in terms of communications, resources, disposition and bureaucraticstructure. Factors that hinder the implementation is socialization; placement andAdminkes authority; leadership support; facilities; workload of Unit Supervisors;internal coordination in the Ministry of Health; and archiving systems
Key words:Policy, Policy Implementation, Functional Position of Health Administrator
T-4237
Depok : FKM UI, 2014
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉