ABSTRAK Kebijakan desentralisasi Indonesia yang ditetapkan tahun 1999 membawa implikasi terhadap program kementerian dan badan dari tingkat nasional, termasuk program Keluarga Berencana. Penelitian ini melihat implikasi kebijakan desentralisasi terhadap mix kontrasepsi. Data yang digunakan adalah data SDKI tahun 1997, 2003, 2007, dan 2012. Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif memperlihatkan bahwa kebijakan desentralisasi mempengaruhi program KB pada sisi sumber daya manusia, kelembagaan, pendanaan, serta sarana dan prasarana. Mix kontrasepsi merupakan akibat dari keputusan pemilihan kontrasepsi di level individu, yang dipengaruhi utamanya oleh persepsi terkait biaya yang dikeluarkan. Sehingga akseptor lebih memilih metode suntik dibandingkan dengan metode lain. Saran yang dapat dirumuskan adalah memasukkan program KB di dalam Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memperoleh layanan KB. Kata Kunci: kebijakan desentralisasi, KB, mix kontrasepsi Policies have a major role in the field of fertility and population. Indonesia's decentralization policy established in 1999 has implications for family planning programs. This study aims to see the implications of decentralization policy on contraceptive mix. The data used are SDKI data in 1997, 2003, 2007, and 2012. With a mixed approach between quantitative and qualitative research, decentralization policy results have influenced the family planning program on human resources, institutional, funding, and facilities and infrastructure. The variables that influence the selection of contraception at the individual level are the perceptions related to the lower costs incurred when choosing injection methods compared to other methods. The suggestion that can be formulated is to incorporate the family planning program in Minimum Service Standards (Standar Pelayanan Minimal) so that the community does not need to spend the cost to obtain family planning services. Key words: Decentralization, Family Planning, Mix Methode Contraception

Ketidaksiapaan seorang perempuan remaja untuk hamil, melahirkan dan mengasuh dapat mengakibatkan tidak tercapainya perkembangan anak. Dalam meningkatkan perkembangan anak yang optimal, diperlukan kondisi perawatan pengasuhan yang dapat meningkatkan kesehatan, nutrisi, keamanan dan keselamatan, pengasuhan responsif, serta peluang belajar sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek kehamilan remaja terhadap perawatan pengasuhan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data integrasi Susenas Kor Maret dan Riskesdas tahun 2018. Pengukuran kelas perawatan pengasuhan menggunakan analisis kelas laten. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi MPlus Versi 8.3. Perawatan pengasuhan terdiri dari 5 komponen yaitu kesehatan, nutrisi, keamanan dan keselamatan, pengasuhan responsif, serta peluang belajar sejak dini. Hasil penelitian menunjukkan proporsi anak yang dikandung oleh ibu remaja sebesar 31,7%. Terdapat 3 kelas perawatan pengasuhan dalam penelitian ini yang dapat dinamakan kelas dukungan perawatan pengasuhan yang komprehensif, GESID, dan PAUD. Dari 5 komponen perawatan pengasuhan, 3 di antaranya kesehatan, nutrisi dan peluang belajar sejak dini terungkap dibutuhkan oleh semua anak, serta 2 komponen (keamanan dan keselamatan, serta pengasuhan responsif) dibutuhkan oleh kelas tertentu. Sebanyak 62% ibu hamil membutuhkan perawatan pengasuhan komprehensif bagi anaknya, lebih tinggi dibanding ibu usia 20 tahun ke atas (10%). Analisis regresi logistik menunjukkan bahwa anak yang dikandung ibu remaja ini 2 kali lebih membutuhkan dukungan perawatan pengasuhan komprehensif dibanding anak yang dikandung oleh ibu berusia 20 tahun ke atas. Ibu remaja memerlukan bimbingan semua komponen perawatan pengasuhan. Karena isu perawatan pengasuhan adalah lintas bidang dan lintas sektor, maka koordinasi program lintas SKPD sangat penting untuk meningkatkan kesehatan, kecukupan nutrisi, dan peluang belajar sejak dini, serta sesuai kebutuhan masing-masing kelas.