Abstrak: Latar belakang: Rumah Sakit Umum Hasanah Graha Afiah HGA merupakan RumahSakit rujukan di Kota Depok yang memiliki tugas dan fungsi sebagai tempat pelayanankesehatan, yang memiliki potensi terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibatkerja yang dialami oleh petugas kesehatan, pasien maupun pengunjung Rumah Sakit.RSU HGA telah mendapatkan Akreditasi Utama akan tetapi masih ditemukannya temuandalam penilaian akreditasi pada Manajemen Fasilitas dan Keselamatan MFK sepertibelum optimalnya program K3RS yang efektif untuk mencegah cedera bagi pasien,keluarga, staf dan pengunjung serta belum sepenuhnya program deteksi dini kebakarandan asap.
Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penentu perilakutidak aman oleh pelaku pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Hasanah GrahaAfiah berdasarkan Permenkes No. 66 Tahun 2016.
Metode: Penelitian ini menggunakanpendekatan kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah bersifat observasionalcross sectional. Pengumpulan data primer melalui kuesioner sedangkan pengumpulandata sekunder dilakukan dengan penelusuran dokumen.
Hasil: Penelitian dilakukan padabulan April-Mei 2018 di Rumah Sakit Umum Hasanah Graha Afiah, Depok, ProvinsiJawa Barat. Sampel 127 responden yang memiliki profesi sebagai perawat, bidan, petugaslaboratorium dan petugas radiologi. Analisis chi square dan regresi logistik. Variabelyang dominan adalah pelatihan p value=0,000; OR= 4,250 dan pengetahuan pvalue=0,01; OR=3,986.
Saran: Dengan adanya penelitian ini setelah melihat hasilpenelitian diharapkan untuk dapat dipertimbangkan bagi pihak Rumah Sakit untukmengeluarkan peraturan turunan dari Permenkes No. 66 Tahun 2016 dalam bentukperaturan Rumah Sakit.

---

Background: RSU Hasanah Graha Afiah HGA is a referral hospital in Depok City thathas duties and functions as a place of health services, which has the potential for work relate dillnesses and accidents due to work experienced by health workers, patients and visitors Sick. RSU HGA has received Major Accreditation but still finds findings inaccreditation assessment on Facility and Safety Management such as not yet optimaleffective K3RS program to prevent injury to patient, family, staff and visitors and not yetfully fire and smoke early detection program.
Objective: The purpose of this study wasto decide the determinants of unsafe behavior by health service actors at RSU HasanahGraha Afiah based on Permenkes No. 66 Tahun 2016.
Method: This research usesquantitative approach. The research design used was observational cross sectional.Primary data collection through questionnaires while secondary data collection is doneby tracking documents.
Results: The study was conducted in April May 2018 at RSUHasanah Graha Afiah, Depok, West Java Province. Sample 127 respondents who haveprofession as nurse, midwife, laboratory officer and radiology officer. Chi square analysisand logistic regression. The dominant variable is training p value 0,000 OR 4,250 and knowledge p value 0.01 OR 3,986.
Suggestion: Given this research afterlooking at the results of the research is expected to be considered for the Hospital to issuederivative regulations from Permenkes No. 66 Tahun 2016 in the form of Hospitalregulations.

Abstrak: Implementasi Promosi Kesehatan di Rumah Sakit PKRS sangat penting karena tidak hanya bermanfaat bagi pasien untuk mendorong perilaku sehat, mencegah pasien berobat ulang dan juga menjaga kualitas hidup pasien, meningkatkan status kesehatan staf Rumah Sakit, serta berdampak pula pada peningkatan mutu layanan dan citra nama baik rumah sakit itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi bahwa masih ada beberapa orang yang merokok di Lingkungan Rumah Sakit dan masih ditemuinya sebagian petugas pemberi pelayanan kesehatan yang tidak melakukan konseling terhadap pasien/ kliennya. Meskipun telah ada Tim PKRS namun implementasi PKRS di RSUD Pringsewu dirasa masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penentu Belum Optimalnya Implementasi Promosi Kesehatan di Rumah Sakit PKRS pada RSUD Pringsewu pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Promosi Kesehatan di Rumah Sakit PKRS Pada Rumah Sakit Umum RSUD Pringsewu Kabupaten Pringsewu dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi belumlah berjalan secara optimal. Faktor penentu yang mempengaruhi implementasi PKRS di RSUD Pringsewu adalah kualitas dan kuantitas SDM yang belum optimal, proses komunikasi yang belum efektif dan struktur birokrasi yang belum melibatkan banyak sektor serta belum adanya SOP terkait pelaksanaan PKRS.

---

Implementation of Health Promotion in Hospital HPH is very important because it is not only beneficial for patient to encourage healthy behavior, but also to the prevent patient from re treatment and maintain the patient 39 s quality of life, improve the health status of hospital staff, and also impact on improvement of service and prestige good name of the hospital it self. Based on the observation result, there are still some people who smoke in the Hospital environment and still meet some health service providers who do not counsel to patients clients. Although HPH Team has existed, implementation of HPH in Pringsewu is Hospital is still not optimal. This study aims to know the Determinant Factor of Optimal Implementation of Health Promotion in Hospital HPH at Pringsewu is Hospital in 2018. This research is a qualitative research through primary data collection and secondary data. The result of research shows that Implementation of Health Promotion in Hospital HPH at Pringsewu General Hospital is influenced by 4 factors, these are communication, resources, disposition and bureaucracy structure has not run optimally yet. The determinant factors affecting the implementation of HPH in Pringsewu is Hospital are the quality and quantity of human resources that have not been optimal, the communication process has not been effective and the bureaucratic structure has not involved many sectors and the lack of SOP related to the implementation of HPH.

Abstrak: Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasaryang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 72,3 , pelayanan kesehatan ibubersalin sebesar 73,8 dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 64,82 masih di bawah target 100 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorpenentu implementasi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakserta hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan desan Rapid Assesment Procedure RAP melalui pengumpulan data primer dandata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SPM BidangKesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan 4 faktor yangberpengaruh terhadap implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi danstruktur birokrasi belum berjalan optimal. Faktor penentu yang mempengaruhiimplementasi SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbuadalah pada aspek sumber daya manusia namun saling dipengaruhi oleh aspek yang lainnya. Masukan bagi Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan daerah terkait SPMBidang Kesehatan Pelayanan KIA agar implementasi yang dilakukan dapat berjalansecara maksimal dan menyeluruh.

---

Minimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough.

Abstrak: Masuknya Penyakit Tidak Menular sebagai salah satu target dalam SustainableDevelopment Goals (SDGs) 2030,mengisyaratkan bahwa PTM secara global telahmendapatkan perhatian khusus yang menjadi prioritas nasional. Salah satu cara dalamprogram pengendalian PTM adalah melalui kegiatan Pos Pembinaan Terpadu(Posbindu) PTM. Puskesmas Kecamatan Setiabudi dalam menjalankan skrining melaluiPosbindu PTM menerapkan Permenkes No.43 tanu 2016 tentang standar pelayananminimal bidang kesehatan yaitu setiap warga usia 15-59 tahun mendapatkan skriningsesuai standar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yangberhubungan dengan pemanfaatan Posbindu PTM di wilayah kerja PuskesmasKecamatan Setiabudi Tahun 2018. Desain penelitian ini adalah cross sectional denganpendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu warga usia 15-59 tahun dengansampel 145 orang. Analisis data penelitian ini menggunakan uji Chi Square dan ujiRegresi Logistik Sederhana. Hasil penelitian adalah warga yang memanfaatkanPosbindu PTM sebanyak 57,9%. Variabel yang berhubungan dengan pemanfaatanPosbindu PTM adalah jenis kelamin (p=0,026) OR=2,856, pekerjaan (p=0,024)OR=2,382, pengetahuan (p=0,010) OR=2,553, akses ke Posbindu PTM (p=0,013)OR=2,748, ketersediaan sarana Posbindu PTM (p=0,012) OR=2,567, dukungankeluarga (p=0,037) OR=2,153, dukungan petugas kesehatan (p=0,004) OR=2,825,dukungan kader (p=0,000) OR=6,970, kebutuhan akan Posbindu PTM (p=0,035)OR=2,397. Variabel yang paling dominan adalah dukungan kader OR= 4,680 (95% CI2,2-10,8). Kesimpulan penelitian ini adalah dukungan kader menjadi faktor yang palingdominan dalam pemanfaatan Posbindu PTM.

---

The introduction of Non-Communicable Diseases as one of the targets inSustainable Development Goals (SDGs) 2030, suggests that PTM globally has gainedspecial attention which is a national priority. One of the ways in PTM control programis through Posbindu PTM. Public Health Center Setiabudi in running screening throughPosbindu PTM apply Permenkes No.43 in 2016 about minimum service standard ofhealth field that every citizen age 15-59 year get standard screening. This study is aimedat determining the factors associated with the utilization of Posbindu PTM in theworking area of Setiabudi Pubic Health Center in 2018. The design of study is crosssectional with quantitative approach. The population of this study is citizens age 15-59years with the samples are 145 people. The data analysis are Chi Square test and SimpleLogistic Regression test. Result of the study is the people who utilize active PosbinduPTM is 57,9%. Variables related to the utilization of Posbindu PTM that gender (P =0.010) OR = 2,382, knowledge (p = 0,010) OR = 2,553, access to Posbindu PTM (p =0,013) OR = 2,784, family support (P = 0,037) OR = 2,153, the support of healthworkers (p = 0,004) OR = 2,825, cadre support (p = 0,000) OR = 6,970, needs willPosbindu PTM (p = 0.035) OR = 2,397. The most dominant variable is cadre supportOR = 4,680 (95% CI 2,2-10,8). The conclusion is cadre support become the mostdominant factor in the utilization of Posbindu PTM.

Abstrak: Posbindu PTM merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan mengendalikanpenyakit tidak menular melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam deteksi dinifaktor risiko penyakit tidak menular. Cakupan kunjungan masyarakat ke Posbindu PTMdi Kota Bogor pada tahun 2017 hanya 12,96% belum mencapai target yang diharapkanyaitu 30%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kegiatanPosbindu PTM di Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam,Focus Group Discussion (FGD), telaah dokumen dan observasi. Informan penelitianterdiri dari 11 informan wawancara mendalam dan 24 informan FGD. Observasidilakukan di 2 Posbindu PTM di Puskesmas Mekarwangi dan Puskesmas Cipaku. Hasilpenelitian berdasarkan aspek standar dan tujuan kebijakan sudah cukup mendukungnamun untuk sasaran peserta Posbindu PTM belum semua informan mengetahui, aspeksumber daya manusia tenaga dan kompetensi kader masih kurang, anggaran berasal daridana APBD dan BOK, sarana prasana sudah cukup memadai namun untuk media promosipreventif masih kurang, aspek komunikasi antar pelaksana kegiatan sudah terjalin namunbelum efektif terutama pada penyebaran informasi mengenai sasaran dan jadwal kegiatan,aspek karakteristik badan pelaksana untuk hubungan dan proses koordinasi sudah terjalinnamun belum optimal terutama kordinasi tugas antar kader, aspek sikap pelaksanapetugas sudah cukup baik namun sikap dan motivasi kader masih kurang belum semuanyaterlibat aktif pada kegiatan, aspek dukungan lingkungan sosial belum optimal hadirnyatokoh masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan, dukungan dana sudah cukupmendukung dari bantuan masyarakat, dan dukungan politik dari pemerintah daerah sudahcukup baik dengan dikeluarkannya SK Walikota. Rekomendasi perlu adanya refreshingkader dengan melakukan studi banding ke Posbindu terbaik, pelatihan secara berkala danperekrutan kader baru, pemberian reward atau pemilihan kader teladan dan PosbinduPTM terbaik, peningkatan kerja sama lintas sektor lembaga pendidikan, pemerintah danswasta.

---

Non Communicable Disease Integrated Service Post (NCDISP) is one of the efforts toprevent and control non-communicable diseases by using, will also change the language.The coverage of the community to NCDISP in 2017 only 12.96% has not reached theexpected target of 30%. This study aims to find out how the implementation of NCDISPactivities in the city of Bogor. The method used is in-depth interviews, Focus GroupDiscussion (FGD), study documents and observations. The research informants consistedof 11 informant interviews and 24 FGD informants. Observations were conducted at 2NCDISP at Mekarwangi Health Center and Cipaku Health Center. The results of researchbased on the aspects of standards and objectives that exist but still for the targetparticipants NCDISP not all information, resources and energy resources cadres are stilllacking, funds come from APBD and BOK funds, facilities are quite adequate yet forpreventive media campaign less, communication aspect between executor of activity hasnot been established but not yet effective especially at disseminating information abouttarget and schedule of activity, executor body aspect for relationship and process whichhave been intertwined but not optimal especially for duties among cadres, and others.good but the attitude and motivation of the cadres are still less actively involved activelyin the activities, the social environment is not optimally the presence of communityfigures at the time of implementation of activities, The amount of funds is enough supportfrom the public assistance, and funds from the local government is quite good with theissuance of SK Mayor. Suggestions need to be refreshed by doing cadres by conductingcomparative studies to the best NCDISP, online training and recruitment of new cadres,reward prizes or selecting best cadres and NCDISP, enhancing education, governmentand private sector cooperation.

Abstrak: Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terus berkembang seiring denganmeningkatnya tingkat pendidikan dan status kehidupan sosial. Untuk meningkatkanpelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman, dan berorientasi pada kepuasan konsumen,pemerintah sebagai penyedia layanan kesehatan dituntut untuk membenahi sistempelayanan yang bersifat layanan publik. Untuk mendukung program pembangunankesehatan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dibentuk BadanLayanan Umum (BLU) di setiap Puskesmas. Di kabupaten Bogor pada tahun 2017sudah ditetapkan 19 puskesmas untuk dilakukan penilaian adminsitratif sebagai syaratpenetapan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penelitian ini bertujuanuntuk melihat kesiapan Puskesmas dari segi masukan yaitu sumber daya yang dimiliki,yaitu sumber daya manusia, anggaran, sarana, serta peraturan untuk ditetapkan menjadiBLUD. Selain itu, dilakukan juga analisis untuk mengetahui bagaimana manajemenpuskesmas berupa proses pengaturan organisasi dan penetapan tujuan dalam persiapanpenetapan BLUD. Faktor luar puskesmas juga mempunyai pengaruh dalam kesiapanpuskesmas dalam penerapan BLUD. Dari hasil penelitian ini akan diketahui informasimendalam tentang kesiapan administratif penerapan BLUD Puskesmas, serta faktor apasaja yang menjadi penghambat dalam proses persiapan dalam penerapan BLUDPuskesmas di Kabupaten Bogor.

---

Public awareness of the importance of health continues to grow along with increasinglevels of education and social life status. To improve the quality of health services,comfortable, and consumer-oriented, the government as a healthcare provider isrequired to fix the service system that is public service. To support health developmentprograms by improving services to the community, a Local Public Service (BLU) isestablished in every Public Health (Puskesmas). In Bogor regency in 2017, there are 19public health centers have been set up for administrative assessment as a condition ofdetermination to become the Local Public Service Agency (BLUD). This study aims tosee the preparedness of Puskesmas in terms of input that is resources, namely human,budget, facilites, and regulations to be established into BLUD. In addition, analysis isalso conducted to find out how the management of puskesmas in the form oforganizational arrangement process and goal setting in preparation of the determinationof BLUD. The outside factors of the puskesmas also have an influence in the puskesmasreadiness in applying BLUD. From the results of this study will be known in-depthinformation about the administrative readiness of the application BLUD Puskesmas, aswell as any factors that hamper the preparation process in the application of BLUDPuskesmas in Bogor Regency.

Abstrak: Kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia masih kurang. 18.5% bangunanPuskesmas rusak sedang hingga berat dan 26.3% puskesmas memiliki kelengkapan alatkurang dari 40%. 40.9% tidak memiliki ruang tunggu, dan 22.3% tidak memiliki airbersih. Penelitian di PKM UI Tahun 2013 menunjukkan hasil 45% puas akan pelayanankesehatan di PKM UI, yaitu 57% puas pada tangible, 52% pada assurance, 43% padareliability, 42% pada empathy, dan 45% pada tangible. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui persepsi mahasiswa terhadap pelayanan kesehatan yang ada di layanandokter umum Klinik Satelit UI Tahun 2018. Design penelitian ini adalah kuantitatifdengan responden 160 mahasiswa UI yang baru saja menggunakan pelayanan kesehatandi layanan dokter umum Klinik Satelit UI. Diteruskan dengan penelitian kualitatifdengan metode wawancara mendalam kepada provider.Hasil penelitian menunjukkan 96% mahasiswa memiliki persepsi baik terhadapkualitas pelayanan kesehatan di layanan dokter umum Klinik Satelit UI, yaitu 86.9%pada tangible, 73.8% pada reliability, 77.5% pada responsiveness, 80.7% padaassurance, dan empathy 73.3%. Harapan mahasiswa tertinggi pada reliability, yaitu98.6%. Beberapa hal yang belum memenuhi harapan mahasiswa dan memiliki prioritastinggi adalah prosedur pelayanan, kegiatan administrasi, sikap petugas, dan kecakapanperawat dalam menjalankan tugas. Disarankan untuk mempertegas prosedurpendaftaran terutama bagi mahasiswa yang tidak membawa lengkap syarat pendaftaranawal, membuat sistem registrasi online atau menerima siswa magang, menerapkanbudaya pelayanan 5S, dan terus mengusahakan pembuatan sistem antrian monitor ataumenerapkan proses pemanggilan pasien seperti sistem monitor antrian.

Abstrak: Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur utama pantura dengan kondisi geografis yang berbukit banyak turunan, tanjakan, dan tajam menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kabupaten Batang membentuk PSC 119 Si Slamet pada tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Inpres Nomor 4 tahun 2013, Permenkes Nomor 19 Tahun 2016 dan Pergub Jawa Tengah Nomor 15 tahun 2017. Kabupaten Batang melakukan inovasi meluncurkan aplikasi berbasis android bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dibidang kesehatan khususnya pelayanan gawat darurat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kualitas layanan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Public Safety Center (PSC) 119 SI SLAMET sebagai inovasi layanan gawat darurat Pra Rumah Sakit menggunakan teori Knowledge Management dan Servqual. Metode pengumpulan data secara kualitatif dengan indepth interview dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSC119 SI SLAMET adalah pemberian cara baru layanan kegawatdaruratan yang memberi kemudahan akses kepada masyarakat dengan cara menelepon ke nomor 119, sms, whatsapp atau aplikasi berbasis android selama 7 hari 24 jam dengan target respon time maksimal 10 menit. Layanan ini berkualitas baik lihat dari dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance serta empathy. Akan tetapi dalam pelaksanaanya sosialisasi yang kurang maksimal kepada sebagian masyarakat. Rekomendasai yang diberikan adalah perlunya peningkatan sosialisai PSC 119 Si Slamet, melengkapi dokumen, dan peningkatan mutu pelayanan PSC 119.

---

Batang regency is one of the regencies in Central Java province which is located in main line of pantura with geographical condition which is hilly many derivative, incline, and sharp become one cause of high traffic accident number. Batang regency establishes PSC 119 Si Slamet in 2016 as stated in Presidential Instruction No. 4 of 2013, Permenkes No. 19 of 2016 and Pergub Jawa Tengah No. 15 of 2017. Batang District innovation launched android-based applications aimed at improving the quality of health services in the field of health in particular emergency services. The purpose of this research is to know service quality of Integrated Emergency Management System (SPGDT) Public Safety Center (PSC) 119 SI SLAMET as an innovation of pre hospital emergency service using Knowledge Management and Servqual theory. Method of collecting data qualitatively with indepth interview and document review. The results show that the PSC119 SI SLAMET is a new way of emergency service that provides easy access to the public by calling to the number 119, sms, whatsapp or android based applications for 7 days 24 hours with a target response time of maximum 10 minutes. The service is of good quality see from tangible dimension, reliability, responsiveness, assurance and empathy. However, in the implementation of socialization is less than the maximum to some communities. Recommendations include the need to improve the socialization of PSC 119 Si Slamet, complete the document, and improve the service quality of PSC 119.

Abstrak: Skripsi ini meneliti gejala low back pain diantara pekerja RSU-HGA yang terdiri dari Perawat dan Staf Administrasi. Desain penelitian yang digunakan adalah Potong Lintang (cross sectional) pada populasi sebanyak 346 orang, dan sampel sebanyak 135 orang dengan instrument pengambilan data berupa kuesioner QEC dan kombinasi kuesioner psikososial. Uji statistik yang digunakan adalah Chi-Square untuk menunjukkan pola hubungan antara faktor fisik dan psikososial terhadap terjadinya gejala low back pain. Variabel independent pada penelitian ini yaitu Faktor Individual (umur, jenis kelamin, IMT, riwayat penyakit, masa kerja), Faktor Psikososial (tuntutan pekerjaan, dukungan sosial, pekerjaan monoton, kepuasan kerja, dan stress kerja), serta Faktor Fisik (postur janggal, aktivitas manual handling, force dan durasi). Untuk kepentingan analisis dibuat Skor Faktor Psikososial dan Skor Faktor Fisik. Analisis dimulai dengan univariate, bivariate dan multivariate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor fisik maupun faktor psikososial. Hanya jenis pekerjaan yang memiliki hubungan terhadap gejala low back pain (p= 0,005). Oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut melalui beberapa pendekatan metode untuk menilai lebih dalam terkait masalah ini.

Abstrak: Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikanpelayanan yang bermutu sesuai dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut sejak Januari 2015 di Kabupaen Brebesdiberlakukan pola keuangan BLUD dengan sistem holding salah satunya di UPTDPuskesmas Banjarharjo melalui Peraturan Bupati No.91 Tahun 2014 tentang Pola TataKelola BLUD UPTD Puskesmas Banjarhajo. Silpa dari tahun ke tahun di UPTDPuskesmas Banjarharjo semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui dan menggali lebih dalam hambatan dan kendala mengenaiImplementasi Pola Keuangan dengan sistem holding di UPTD Puskesmas Banjarharjotahun 2018. Penelitian ini dilakukan di UPTD Puskesmas Banjarharjo dan 9 puskesmasdi bawahnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan datadilaksanakan dengan cara wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan terdiridari 11 orang pejabat keuangan BLUD yang terdiri dari 1 orang KPA, 1 orang PPK dan9 orang PPTK. Penelitian ini menunjukan hambatan dan kendala implementasi polakeuangan BLUD dengan sistem holding dikarenakan belum konsistennya informasiyang diberikan, SDM yang belum kompeten dan masih kurangnya tenaga akuntansiserta sikap para pelaksana yang tidak mendukung kebijakan tersebut. Dinas KesehatanKabupaten Brebes diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, pengawasan danevaluasi dengan pihak BLUD dan membentuk tim khusus guna menanganipermasalahan di BLUD UPTD Puskesmas, melakukan diklat keuangan bagi bendaharaBLUD dan Puskesmas. Sedangkan UPTD Puskesmas Banjarharjo diharapkanmeningkatan monitoring baik ke puskesmas maupun terhadap staf dalam pelaksanaanpola keuangan BLUD, Memberikan pengarahan pada staf, Pengadaan tenaga akuntansidimasing- masing puskesmas.