Abstrak: Alat kesehatan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan disamping obat. Selain memiliki fungsi sosial, alat kesehatan juga memiliki fungsi ekonomi dan menjadi komoditas yang memiliki nilai menjanjikan. Indonesia adalah pasar yang besar untuk pemasaran alat kesehatan dengan nilai pasar sekitar 800 juta USD pada tahun 2015 dan diperkirakan mencapai 1,2 miliar USD pada tahun 2019 (BMI, 2015). Namun, kebutuhan alat kesehatan masih dipenuhi lebih dari 90% alat kesehatan impor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik Indept Interview. Hasil penelitian: Komunikasi pada implementasi kebijakan hilirisasi hasil riset alat kesehatan di Universitas Gadjah Mada masih belum efektif. Sumber daya di Universitas Gadjah Mada seperti SDM, fasilitas dan dana belum optimal. Struktur Birokrasi, belum adanya SOP dalam pelaksanaan hilirisasi hasil riset alkes. Kesimpulan: Implementasi kebijakan hilirisasi hasil riset alat kesehatan di Universitas Gadjah Mada masih belum optimal dalam penyelenggaraan hilirisasi hasil riset alat kesehatan. Hambatan: Komunikasi periset Universitas Gadjah Mada dengan LKPP kurang bersinergi sehingga produk-produk yang dihasilkan yang seharusnya dapat disusun dalam tata kelola pengadaan alat kesehatan masih adanya penolakan oleh LKPP. Disposisi pada persepsi penggunaan alat kesehatan luar negeri lebih bagus mutunya serta kurangnya minat industri untuk memproduksi alat kesehatan dan pelaku usaha untuk menanamkan investasi di bidang industri alat kesehatan. Sumber daya periset secara kuantitas yang masih kurang dalam mendukung riset alat kesehatan secara konsisten, selama ini fungsi dosen sebagai tenaga pengajar dan sebagai periset. Serta laboratorium pengujian yang masih kurang bagi periset Universitas Gadjah Mada. Struktur organisasi kurang menyusun SOP tugas direktur, periset dan tim advokasi dalam melaksanakan tanggungjawabnya sehingga kurangnya pencapaian tujuan dari prototype, Izin Edar, HAKI, dan komersialisasi hasil riset.

---

Medical devices are an important component of healthcare besides drugs. In addition to having a social function, medical devices also has an economic function and commodity that has promising value. Indonesia is a big markets for medical devices marketing with a market value of about 800 million USD by 2015 and is estimated to reach 1.2 billion USD by 2019 (BMI, 2015). However, the need for medical devices is still fulfilled by more than 90% of imported medical devices. This research uses qualitative method with In-depth Interview technique. Research Result of: Communication on the hilirization policy implementation of medical devices research results in Gadjah Mada University still not effective. Resources at Gadjah Mada University such as human resources, facilities and funds have not been optimal. Bureaucracy Structure, the have not SOP in the the hilirization policy implementation of medical devices research results. Conclusion: the hilirization policy implementation of medical devices research results in Gadjah Mada University is still not optimal in the hilirization implementation of medical devices research results. Obstacles: Gadjah Mada University researchers' communication with LKPP is less synergic so that the products that should be arranged in the governance of medical devices procurement are still rejected by LKPP. The disposition on the perception of the use of foreign medical devices is of better quality and the lack of industry interest in producing medical devices and business actors to invest in the medical devices industry. Research resources in quantity are still lacking in supporting the research of medical devices consistently, so far the function of lecturers as teaching staff and as a researcher. And testing laboratories are still lacking for Gadjah Mada University researchers. The organizational structure lacks the SOP of the director's job, the researchers and the advocacy team in carrying out their responsibilities resulting in a lack of achievement of the objectives of the prototype, Circulation License, HAKI, and commercialization of research results. 

Abstrak: Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap anak berhakmemperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinyapenyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Pemerintah juga wajib memberikanimunisasi dasar lengkap kepada setiap bayi dan anak. Pada tahun 2017, Kota Depokberstatus KLB difteri dengan 12 kasus suspect difteri dan 1 orang meninggal. Kota Depokmerupakan wilayah yang berpotensi transmisi penyakit menular tinggi karena padatpenduduk dan mobilitas tinggi. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) merupakan salah satuprogram dari kebijakan imunisasi yang lama dilaksanakan namun belum menemuikeberhasilan yang diharapkan. Analisis implementasi ditujukan untuk melihat bagaimanapengimplementasian program imunisasi dasar lengkap di Puskesmas. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumenterkait, sesuai dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn berdasarkan6 (enam) variabel. Hasil penelitian didapatkan bahwa standar dan sasaran kebijakanbelum tercapai sepenuhnya. Sumber daya terkendala berdasarkan indikator insentif yangbelum dirasakan secara optimal dalam menunjang optimalnya penyelenggaraan IDL diPuskesmas. Komunikasi antar organisasi pelaksana baik. Karakteristik pelaksanaterkendala dengan keterbatasan SDM. Sikap pelaksana mendukung. Kondisi ekonomidan politik baik, namun kondisi sosial belum mendukung. Kesimpulan didapatkan bahwaimplementasi IDL di Kota Depok masih memiliki kendala di setiap variabelnya dan perludilakukan proses pemenuhan variabel yang kurang. Rekomendasi penelitian ini yaitukeberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik darisisi standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristikpelaksana, sikap pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, politik. Hambatan program yangada bisa diatasi dengan mengoptimalkan wewenang Puskesmas sebagai pembina wilayah.

---

Health Law Number 36 of 2009 states that every child deserved in basic immunizationaccording the provisions to prevent the occurrence of diseases that can be avoided throughimmunization. The government is also required to provide a complete basic immunizationto every baby and child. In 2017, Depok became outbreak with 12 cases suspectdiphtheria and 1 person died. The city of Depok is an area with high transmission potentialfor communicable diseases due to high population and high mobility. Complete BasicImmunization (IDL) is one of the old immunization policy implemented but has not metthe expected success. Complete Basic Immunization Program is one of the oldimmunization policy programs implemented but has not met the expected success. Theimplementation analysis is intended to see how the implementation of the complete basicimmunization program at the Puskesmas. This research is a qualitative research with in-depth interview technique and related document study which using the policyimplementation theory of Van Meter and Van Horn based on 6 (six) variables. The resultsobtained that the standard and objective have not been fully achieved. Resources areconstrained by incentive indicators that have not been felt optimally in supporting theoptimal implementation of complete basic immunization in Puskesmas. Inter-organizational communication is good. Characteristic of implementing agencies areconstrained by human resource constraints. Disposition of implementors supported, butstill found some implementers who are not orderly. Economic and political conditions aregood, but social condition are not yet supportive. Conclusion found that implementationof complete basic immunization in Depok still has constraints in each variable and needto be done process of fulfillment of less variable. The recommendation of this research isthe success of implementation will be achieved if the improvement of deficiency, bothfrom the side of standard and objective, policy resources, interorganizationalcommunication, characteristic of implementing agencies, disposition of implementors,and social, economy, political condition. Barriers to existing programs can be overcomeby optimizing the Puskesmas's authority as a regional coach.

Abstrak: Rumah sakit sebagai tempat bekerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit sehingga kesehatan pegawai rumah sakit perlu menjadi perhatian. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit maka RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi telah mengimplementasikan kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Panduan Pelayanan Kesehatan Kerja di RSUD R. Syamsudin,SH dan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pegawai rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai Analisis Implementasi Kebijakan terkait Kesehatan Kerja Pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assesment Procedure (RAP), pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan kerangka teori dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakterikstik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana dan dukungan lingkungan sosial ekonomi dan politik. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kendala berdasarkan enam variabel dari teori van meter dan van horn sehingga implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi belum optimal dilaksanakan. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di rumah sakit, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk kesehatan kerja pegawai, serta membuat mekanisme atau SOP terkait implementasi kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit.

---

Hospitals as workplaces that have a high risk to the safety and health of hospital human resources so that the health of hospital employees need to be a concern. With the issuance of Regulation of the Minister of Health No. 66 of 2016 on Occupational Health and Safety of Hospitals, RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi has implemented a work health policy for hospital staff with the issuance of Director Decree No. 88 of 2017 on Health Service Guidelines at RSUD R. Syamsudin, SH and conducting promotive, preventive, curative and rehabilitative activities for hospital staff. This study aims to obtain in-depth information on Policy Implementation related to Occupational Health of Employees in RSUD R. Syamsudin, SH. City of Sukabumi Year 2018. This research uses qualitative method with approach Rapid Assessment Procedure (RAP), data collecting by in-depth interview, observation and document review. This study uses the theoretical framework of Van Meter and Van Horn which consists of six variables, namely standard and policy objectives, resources, executing agency characteristics, inter-organizational communication, implementing disposition and support of socioeconomic and political environment. In this research, there are some obstacles based on six variables from van meter and van horn theory so that the implementation of employee health policy in RSUD R. Syamsudin, SH. The city of Sukabumi has not been optimally implemented. Suggestions recommended in this study include socializing and monitoring periodic evaluations of the implementation of health policy of employees in the hospital, local governments allocate special budgets for occupational health to worker, as well as establishing relevant mechanisms or SOPs implementation of occupational health policy for hospital staff.

Abstrak: Permenkes No. 17 Tahun 2017 ditetapkan sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 6 Tahun 2016 khususnya poin ldquo;memfasilitasi pengembangan industri alat kesehatan alkes rdquo;. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah industri dan kapasitas produksi alkes substitusi impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pengembangan industri alkes dalam negeri khususnya dalam mencapai tujuan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen serta studi literatur mengenai kebijakan terkait, dan data sekunder melalui dokumen perizinan alkes di Kementerian Kesehatan, dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Hasil penelitian mendapatkan bahwa komunikasi sudah dilakukan oleh pelaksana kebijakan; adanya kekurangan pada aspek SDM pada variabel sumber daya; disposisi dari pelaksana kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai; dan struktur birokrasi yang masih terkendala pada koordinasi antar lintas sektoral. Disposisi merupakan variabel yang paling berpengaruh, yaitu sikap dari pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan ini ditunjukkan dengan tercapainya tujuan kebijakan dalam meningkatkan jumlah industri dan kapasitas produksi alkes substitusi impor.

---

Regulation of Minister of Health number 17 year 2017 was designated as a follow up to Presidential Instruction number 6 year 2016 in particular pointed to facilitate the development of medical devices industry . One of its objectives is to increase the number of industries and production capacity of import substitution medical devices. This study aimed to find out how the implementation of domestic medical devices industrial development policy especially in increasing the number of industries and production capacity of import substitution medical devices.
The research method used was qualitative research method with primary data through in depth interview, observation and document review and literature study regarding related policy, and secondary data through Ministry of Health medical devices approved database, with variables communication, resources, disposition and bureaucratic structures.
The result of the research showed that communication has been done by the policy implementers lack of human resource aspects in resource variables disposition of policy implementers so that the objectives of the policy can be achieved and bureaucratic structures that are still constrained on inter sectoral coordination. Disposition is the most influential variable, the attitude of the policy implementers in implementing this policy is indicated by the achievement of policy objectives in increasing the number of industries and production capacity of import substitution medical devices.

Abstrak: Peraturan tentang tenaga kesehatan selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dibuatlah UU. No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang mengatur secara komprehensif. Sebagai sebuah profesi yang telah ditetapkan oleh undang-undang mewajibkan tenaga kesehatan masyarakat untuk melaksanakan apa yang diamatkan sesuai konten/isi kebijakan. Konten kebijakan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat antara lain, kewajiban untuk melakukan registrasi sebelum melakukan praktik profesinya di masyarakat dan mengikuti ujian kompetensi sebagai syarat pengurusan registrasi yang nanti kepadanya diberikan Surat Tanda Registrasi (STR). Selain itu kebijakan juga telah memisahkan kesehatan lingkungan dari kelompok tenaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi kebijakan khususnya terhadap konten kebijakan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat. Evaluasi isi kebijakan ini dibedah menggunakan analisis retrospektif yang dibandingkan dengan kondisi nyata tenaga kesehatan masyarakat di lapangan, literatur review kebijakan terkait, teori tentang ilmu kesehatan masyarakat dan pandangan para ekspert kesehatan masyarakat.
Hasil penelitian diketahui tenaga kesehatan layak disebut sebagai sebuah profesi kesehatan sesuai dengan konten kebijakan. Uji kompetensi yang dilaksanakan tidak melanggar konten kebijakan sepanjang uji kompetensi yang dilaksanakan pada ranah profesi bukan syarat kelulusan (exit exam). Solusi STR bagi tenaga kesehatan masyarakat yang lulus sebelum peraturan ini ditetapkan dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013. Secara teoritis pemisahan kesehatan lingkungan dari kelompok kesehatan masyarakat tidak ditemukan dalam literatur.

---

Regulations on health workers have been scattered in various laws and regulations, therefore made the Act. No. 36 of 2014 on the comprehensive regulating Health Manpower. As a profession that has been established by law requires public health workers to implement what is saved according to the content / content of the policy. The content of policies related to public health personnel, among others, the obligation to register before doing the profession praxis in the community and to take the competency exam as a condition of registration of the registration which later on is given the Registration Certificate (STR). In addition, the policy has also separated the environmental health of public health personnel groups. Therefore, the researcher is interested to conduct policy evaluation especially to policy content related to public health worker. The evaluation of the contents of this policy was dissected using retrospective analysis compared to real conditions of public health personnel in the field, related policy review literature, theories about public health sciences and the views of public health experts. The result of the research is known that health workers deserve to be called as a health profession in accordance with policy content. The competency test carried out does not violate the policy content during the competency test conducted in the professional field not the exit exam. STR solutions for public health personnel who pass before this regulation is set up can refer to Minister of Health Regulation No. 46 of 2013. Theoretically the separation of environmental health from public health groups is not found in the literature.

Abstrak: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia(HAM) mengamanatkan bahwa hak atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlindungandari ancaman adalah hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab Negara.Keadaan Negara Indonesia yang strategis menimbulkan berbagai jenis ancaman yangberimplikasi pada pertahanan negara. Ancaman menjadi dasar utama penyusunan desainsistem pertahanan negara baik yang bersifat aktual maupun potensial. Permen Pertahanan(Permenhan) Nomor 19 tahun 2015 membagi ancaman menjadi tiga jenis berdasarkanbentuk dan jangka waktunya, yaitu ancaman militer, nonmiliter, dan ancaman hibrida.
Keberlangsungan eksistensi NKRI saat ini dan di masa yang akan datang, akan sangatdipengaruhi oleh perkembangan ancaman yang majemuk, termasuk ancaman hibrida,yang salah satu manifestasinya adalah kemungkinan penggunaan agen biologis sebagaisenjata biologis dalam bioterorisme. Saat ini bioterorisme masih dipandang sebelah matakarena dianggap belum terjadi di Indonesia. Sehingga belum ada payung hukum yangjelas terkait bioterorisme. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metodepenelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa peneliti ingin mendapatkan informasi mendalam mengenai kesiapan Komponen Pertahanan Negara Republik Indonesiamenghadapi ancaman bioterorisme, didukung oleh pandangan pakar (expert judgement) dan penelusuran dokumen sebagai upaya menjaga validitas data.
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan adanya berbagai faktor hambatan dalam proses implementasipermenhan di lingkungan pelaksana kebijakan, salah satunya yaitu belum mendapatkansosialisasi secara langsung berupa penjelasan mengenai pokok-pokok kebijakanPermenhan Nomor 19 tahun 2015. Akibatnya, tujuan utama pengintegrasian seluruhpower komponen utama dan pendukung menjadi tidak tercapai dengan baik. Bentuk koordinasi antara Kemhan RI, TNI, dengan kementerian atau lembaga lain dalam penanggulangan ancaman bioterorisme belum ditetapkan dalam suatu roadmap yangjelas, karena masih ada hambatan dalam hal komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasilintas sektor. Langkah yang perlu dilakukan adalah membuat suatu roadmap di bawahpayung hukum yang jelas agar seluruh komponen pertahanan negara siap menghadapiancaman bioterorisme.

---

Republic of Indonesia Law Number 28 regarding Basic Human Rights (Hak AsasiManusia, HAM) states that rights to personal protection, a feeling of safety, andprotection from threats is a basic human right that should be provided by the country.Indonesian contextual circumstances pose various potential threats to the safety of thecountry. These threats are the primary cause for developing a good defense system in thecountry that is able to tackle real and potential threats. Defense Ministry RegulationNumber 19 year 2015 classifies threats into three based on the type and duration,including military threats, non-military threats, and hybrid threats.
Continuous existenceof NKRI into the future is greatly affected by the development of multiple threats,including hybrid threats. One possibility is the use of biological agents as weapons inbioterrorism. Currently, bioterrorism does not receive adequate attention, owing to thefact that it has not occurred in Indonesia. Therefore, there is no defined law with regardsto bioterrorism. This is a qualitative analytic study. Informants were chosen using apurposive approach. It was done under the consideration that detailed informationregarding readiness of the National Defense Component of Republic of Indonesia in theface of bioterrorism threats is crucial. Data collected from informants is supported byexpert judgment for triangulation purpose.
The results show that there are obstacles in theimplementation of the Ministry of Defense regulations in the environment on the Ministryof Defense. These include direct socialization of the primary policies of Regulation of theMinistry of Defense Number 19 Year 2015 has yet to be conducted. Hence, the primaryaim of integrating the entire primary and supporting strength components are not wellachieved. Coordination between the Ministry of Defense, the national guard, with theministry or other organizations in overcoming the threat of bioterrorism have yet to bedefined in a clear roadmap as there are obstacles in communication, coordination, andsynchronization between sectors. The next step is to determine the urgency ofbioterrorism, to form a consideration across sectors regarding the importance of formingregulations to encompass overcoming bioterrorism in Indonesia.

Abstrak: Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasaryang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 72,3 , pelayanan kesehatan ibubersalin sebesar 73,8 dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 64,82 masih di bawah target 100 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorpenentu implementasi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakserta hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan desan Rapid Assesment Procedure RAP melalui pengumpulan data primer dandata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SPM BidangKesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan 4 faktor yangberpengaruh terhadap implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi danstruktur birokrasi belum berjalan optimal. Faktor penentu yang mempengaruhiimplementasi SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbuadalah pada aspek sumber daya manusia namun saling dipengaruhi oleh aspek yang lainnya. Masukan bagi Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan daerah terkait SPMBidang Kesehatan Pelayanan KIA agar implementasi yang dilakukan dapat berjalansecara maksimal dan menyeluruh.

---

Minimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough.

Abstrak: Implementasi Promosi Kesehatan di Rumah Sakit PKRS sangat penting karena tidak hanya bermanfaat bagi pasien untuk mendorong perilaku sehat, mencegah pasien berobat ulang dan juga menjaga kualitas hidup pasien, meningkatkan status kesehatan staf Rumah Sakit, serta berdampak pula pada peningkatan mutu layanan dan citra nama baik rumah sakit itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi bahwa masih ada beberapa orang yang merokok di Lingkungan Rumah Sakit dan masih ditemuinya sebagian petugas pemberi pelayanan kesehatan yang tidak melakukan konseling terhadap pasien/ kliennya. Meskipun telah ada Tim PKRS namun implementasi PKRS di RSUD Pringsewu dirasa masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penentu Belum Optimalnya Implementasi Promosi Kesehatan di Rumah Sakit PKRS pada RSUD Pringsewu pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Promosi Kesehatan di Rumah Sakit PKRS Pada Rumah Sakit Umum RSUD Pringsewu Kabupaten Pringsewu dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi belumlah berjalan secara optimal. Faktor penentu yang mempengaruhi implementasi PKRS di RSUD Pringsewu adalah kualitas dan kuantitas SDM yang belum optimal, proses komunikasi yang belum efektif dan struktur birokrasi yang belum melibatkan banyak sektor serta belum adanya SOP terkait pelaksanaan PKRS.

---

Implementation of Health Promotion in Hospital HPH is very important because it is not only beneficial for patient to encourage healthy behavior, but also to the prevent patient from re treatment and maintain the patient 39 s quality of life, improve the health status of hospital staff, and also impact on improvement of service and prestige good name of the hospital it self. Based on the observation result, there are still some people who smoke in the Hospital environment and still meet some health service providers who do not counsel to patients clients. Although HPH Team has existed, implementation of HPH in Pringsewu is Hospital is still not optimal. This study aims to know the Determinant Factor of Optimal Implementation of Health Promotion in Hospital HPH at Pringsewu is Hospital in 2018. This research is a qualitative research through primary data collection and secondary data. The result of research shows that Implementation of Health Promotion in Hospital HPH at Pringsewu General Hospital is influenced by 4 factors, these are communication, resources, disposition and bureaucracy structure has not run optimally yet. The determinant factors affecting the implementation of HPH in Pringsewu is Hospital are the quality and quantity of human resources that have not been optimal, the communication process has not been effective and the bureaucratic structure has not involved many sectors and the lack of SOP related to the implementation of HPH.

Abstrak: Posbindu PTM merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan mengendalikanpenyakit tidak menular melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam deteksi dinifaktor risiko penyakit tidak menular. Cakupan kunjungan masyarakat ke Posbindu PTMdi Kota Bogor pada tahun 2017 hanya 12,96% belum mencapai target yang diharapkanyaitu 30%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kegiatanPosbindu PTM di Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam,Focus Group Discussion (FGD), telaah dokumen dan observasi. Informan penelitianterdiri dari 11 informan wawancara mendalam dan 24 informan FGD. Observasidilakukan di 2 Posbindu PTM di Puskesmas Mekarwangi dan Puskesmas Cipaku. Hasilpenelitian berdasarkan aspek standar dan tujuan kebijakan sudah cukup mendukungnamun untuk sasaran peserta Posbindu PTM belum semua informan mengetahui, aspeksumber daya manusia tenaga dan kompetensi kader masih kurang, anggaran berasal daridana APBD dan BOK, sarana prasana sudah cukup memadai namun untuk media promosipreventif masih kurang, aspek komunikasi antar pelaksana kegiatan sudah terjalin namunbelum efektif terutama pada penyebaran informasi mengenai sasaran dan jadwal kegiatan,aspek karakteristik badan pelaksana untuk hubungan dan proses koordinasi sudah terjalinnamun belum optimal terutama kordinasi tugas antar kader, aspek sikap pelaksanapetugas sudah cukup baik namun sikap dan motivasi kader masih kurang belum semuanyaterlibat aktif pada kegiatan, aspek dukungan lingkungan sosial belum optimal hadirnyatokoh masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan, dukungan dana sudah cukupmendukung dari bantuan masyarakat, dan dukungan politik dari pemerintah daerah sudahcukup baik dengan dikeluarkannya SK Walikota. Rekomendasi perlu adanya refreshingkader dengan melakukan studi banding ke Posbindu terbaik, pelatihan secara berkala danperekrutan kader baru, pemberian reward atau pemilihan kader teladan dan PosbinduPTM terbaik, peningkatan kerja sama lintas sektor lembaga pendidikan, pemerintah danswasta.

---

Non Communicable Disease Integrated Service Post (NCDISP) is one of the efforts toprevent and control non-communicable diseases by using, will also change the language.The coverage of the community to NCDISP in 2017 only 12.96% has not reached theexpected target of 30%. This study aims to find out how the implementation of NCDISPactivities in the city of Bogor. The method used is in-depth interviews, Focus GroupDiscussion (FGD), study documents and observations. The research informants consistedof 11 informant interviews and 24 FGD informants. Observations were conducted at 2NCDISP at Mekarwangi Health Center and Cipaku Health Center. The results of researchbased on the aspects of standards and objectives that exist but still for the targetparticipants NCDISP not all information, resources and energy resources cadres are stilllacking, funds come from APBD and BOK funds, facilities are quite adequate yet forpreventive media campaign less, communication aspect between executor of activity hasnot been established but not yet effective especially at disseminating information abouttarget and schedule of activity, executor body aspect for relationship and process whichhave been intertwined but not optimal especially for duties among cadres, and others.good but the attitude and motivation of the cadres are still less actively involved activelyin the activities, the social environment is not optimally the presence of communityfigures at the time of implementation of activities, The amount of funds is enough supportfrom the public assistance, and funds from the local government is quite good with theissuance of SK Mayor. Suggestions need to be refreshed by doing cadres by conductingcomparative studies to the best NCDISP, online training and recruitment of new cadres,reward prizes or selecting best cadres and NCDISP, enhancing education, governmentand private sector cooperation.