Rasio angka kematian ibu melahirkan di Indonesia masih tinggi. Keluarga Berencana (KB) berkontribusi secara langsung terhadap penurunan rasio angka kematian ibu. Namun, kebutuhan KB yang tidak terpenuhi dan angka penggunaan kontrasepsi cara modern di Indonesia masih stagnan. Belum ada definisi dan pengukuran baku mengenai partisipasi laki-laki dalam KB. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tren partisipasi laki-laki dalam KB di Indonesia pada tahun 2007, 2012 dan 2017 dengan alasannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian potong lintang berdasarkan data pasangan dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, 2012 dan 2017. Subyek penelitian adalah pasangan (suami dan istri) yang berhasil diwawancarai dalam SDKI namun mereka menyatakan bahwa istrinya tidak sedang hamil dan menyatakan tidak ingin memiliki anak. Jumlah subyek penelitian sebesar 4.661 pasangan pada tahun 2007, 4.553 pasangan pada tahun 2012 dan 5.117 pasangan pada tahun 2017. Variabel bebas pada penelitian ini adalah sumber informasi KB yang diterima oleh suami baik melalui tenaga kesehatan, tenaga penyuluh KB atau media. Variabel terikat pada penelitian ini adalah partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana yang diukur berdasarkan hasil analisis faktor dari pengetahuan suami mengenai kontrasepsi, sikap suami mengenai KB, sikap suami mengenai kontrasepsi, komunikasi pasangan mengenai KB, pengambil keputusan mengenai kontrasepsi, dan penggunaan kontrasepsi. Variabel kontrol adalah karakteristik sosial demografi pasangan. Analisis menggunakan analisis satu arah (one- way) dan analisis varians ganda (multiway Analysis of Variance-ANOVA). Dapat disimpulkan bahwa pemberian informasi secara langsung antara suami dengan tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh KB berhubungan secara signifikan dengan partisipasi laki-laki dalam KB. Suami yang mendapat informasi KB dari tenaga penyuluh KB memiliki skor partisipasi yang baik daripada suami yang mendapat informasi dari tenaga kesehatan. Media tidak berhubungan secara signifikan dengan partisipasi laki-laki dalam KB. Disarankan tenaga penyuluh KB maupun tenaga kesehatan memberikan informasi KB secara langsung kepada suami dengan pendekatan yang sensitif jender.

Latar Belakang: Otonomi seksual perempuan merupakan determinan penting kesehatan reproduksi, termasuk risiko infeksi menular seksual (IMS), namun studinya masih terbatas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis distribusi dan determinan otonomi seksual perempuan berpasangan serta hubungannya dengan self-reported IMS. Metode: Studi ini menggunakan desain explanatory sequential mixed-methods. Tahap kuantitatif menggunakan data SDKI 2017 (cross-sectional) melibatkan perempuan berpasangan usia 15–49 tahun. Analisis data menggunakan Principal Component Analysis (PCA), Chi-Square, regresi logistik, dan regresi multilevel pada 19 variabel (faktor individu, relasional, masyarakat). Tahap kualitatif berupa wawancara mendalam lintas pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi temuan kuantitatif. Hasil: Mayoritas responden memiliki otonomi seksual tinggi (54,2%), dengan tingkat pendidikan sebagai determinan paling dominan (OR=3,63). Analisis multilevel menunjukkan perbedaan antarprovinsi (faktor makro) berkontribusi sebesar 33,4% terhadap variasi otonomi seksual. Otonomi seksual rendah berhubungan dengan penurunan pelaporan gejala IMS sebesar 0,60 kali setelah dikontrol variabel sikap kekerasan fisik, pengetahuan HIV/AIDS dan IMS,  otonomi pengambilan keputusan, pekerjaan, dan usia responden.  Hal ini berkaitan dengan health-seeking behavior di tengah stigma masyarakat, di mana sikap terhadap kekerasan fisik menjadi prediktor dominan kejadian IMS (AOR=2,14). Kesimpulan: Otonomi seksual perempuan di Indonesia dipengaruhi secara kuat oleh struktur lingkungan dan agama. Intervensi kesehatan reproduksi harus diintegrasikan dengan penguatan kesetaraan gender di ranah domestik untuk meningkatkan otonomi seksual dan menekan transmisi IMS.

Background: Women's sexual autonomy is a critical determinant of reproductive health, including the risk of Sexually Transmitted Infections (STIs); however, studies on this topic remain limited in Indonesia. This study aims to analyze the distribution and determinants of sexual autonomy among partnered women and its association with STIs. Methods: This study employed an explanatory sequential mixed-methods design. The quantitative phase utilized cross-sectional data from the 2017 Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS), involving partnered women aged 15–49 years. Data were analyzed using Principal Component Analysis (PCA), Chi-Square, logistic regression, and multilevel regression across 19 variables encompassing individual, relational, and community factors. The qualitative phase consisted of in-depth interviews across multiple stakeholders to explain the quantitative findings. Results: The majority of respondents demonstrated high sexual autonomy (54.2%), with educational attainment emerging as the most dominant determinant (OR=3.63). Multilevel analysis revealed that inter-provincial variations (macro factors) contributed 33.4% to the variance in sexual autonomy. Low sexual autonomy was associated with a 0.60-fold decrease in reporting STI symptoms after adjusting for variables such as attitudes toward physical violence, knowledge of HIV/AIDS and STIs, decision-making autonomy, employment, and respondents' age. This phenomenon is closely linked to health-seeking behavior amidst social stigma, wherein attitudes toward physical violence served as the dominant predictor for STI occurrence (AOR=2.14). Conclusion: Women's sexual autonomy in Indonesia is strongly influenced by environmental structures and religion. Reproductive health interventions must be integrated with the strengthening of gender equality within the domestic sphere to enhance sexual autonomy and mitigate STI transmission.

Pendahuluan: . Mortalitas dan morbiditas pada wanita hamil dan bersalin adalah masalah besar di negara berkembang Masih tingginya unmet need ini patut diduga berkontribusi terhadap landainya penurunan Angka kematian ibu (AKI) dimana program KB merupakan salah satu upaya penurunan AKI. Unmet need KB pada SDKI 2017 masih berada pada angka yang sama dengan SDKI 2012 yaitu 11 persen. AKI dapat disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan oleh ibu. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat mendorong ibu melakukan hal yang tidak aman dalam pelayanan Kesehatan seperti tindakan aborsi. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Hasil penelitian dianalisis menggunakan complex sample analysis dengan tiga tahap yaitu univariat, bivarat dan multivariat. Hasil: Faktor yang berhubungan dengan unmet need KB adalah umur, Pendidikan, daerah tempat tinggal. pekerjaan, pengetahuan, jumlah anak ideal, ketersediaan layanan, paparan media massa sedangkan faktor kunjungan kurang signifikan dengan unmet need. Keputusan suami merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap unmet need di Indonesia. Kesimpulan: Faktor yang paling dominan terjadi status unmet need KB pada wanita subur di Indonesia dengan menggunakan data SDKI 2017 adalah faktor persetujuan suami. Factor ini menunjukkan 6.92 kali berisiko lebih besar untuk berstatus unmet need dibandingkan status unmet need dengan responden yang bukan keputusan suami. Hal ini setelah dikontrol dengan variable umur, bekerja, jumlah ideal anak, pengetahuan KB. Saran: Memperkuat KIE yang selama ini dilaksanakan yang dimana belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat utamanya, bahan-bahan edukasi terkait dengan komplikasi, efek samping dan kegagalan serta mengoptimalkan pelayanan KB mobile pada DTPK Kata kunci : unmet need, KB, SDKI

Introduction: Mortality and morbidity in pregnant and childbirth women are a major problem in developing countries still at unmet need, which is to be expected to contribute toward the gradual decline in maternal mortality (aki), where the birth control program is one of the aki decline. The unmet need for KB in 2017 is still at the same number as sdki 2012, which is 11 percent. Aki can be caused by an unwanted pregnancy by the mother. An unwanted pregnancy may lead mothers to unsafe practices in health services such as abortion. Method: this study USES a quantitative approach with a design for a sectional study. Analysis with a complex of specimen analysis with three stages: univariate, bivarat and multivariate. Results: factors related to unmet need birth control are age, education, home territory. Work, knowledge, the ideal number of children, availability of services, media exposure while visiting factors are less significant with unmet need. The decision of husbands is the most influential factor in Indonesia's unmet need. Conclusion: the most dominant factor in the unmet need KB status on fertile women in Indonesia using 2017 resources data is the husband's approval factor. This factor indicates that 6.92 times greater risk of status unmet need than that of unmet need with respondents who are not making a husband. It's being controlled by variables, work, the ideal number of children, birth control. keywords: unmet need, family planning, IDHS

Latar Belakang : Kemampuan kognitif anak dipengaruhi oleh kondisi gizi anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau saat anak usia dini. Upaya dalam peningkatan kemampuan kognitif anak salah satunya dengan menanggulangi masalah stunting anak baduta di Indonesia. Kondisi kejar tumbuh anak memberikan pengaruh pada kemampuan kognitif saat usia sekolah hingga remaja akhir. Tujuan: Menganalisis pengaruh kejar tumbuh dengan kemampuan kognitif anak di Indonesia.Metode : Penelitian menggunakan data longitudinal Indonesia Family Life Survey (IFLS) dengan desain studi observasional metode retrospektif. Penelitian dibagi menjadi 2 model sesuai periode pengamatan yaitu model 1 usia 0-23 bulan s/d 10-12 tahun (643 anak) dan model 2 usia 0-23 bulan s/d usia 17-19 tahun (515 anak). Penelitian ini menggunakan 2 model pengamatan karena pengukuran kemampuan kognitif menggunakan kuesioner yang berbeda saat usia 10-12 tahun dan usia 17-19 tahun. Anak dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan perubahan nilai HAZ >-1 SD, menjadi (1) kelompok tidak stunted, (2) stunted kejar tumbuh, (3) tidak stunted menjadi stunted, dan (4) stunted tidak kejar tumbuh. Hasil Penelitian : Hasil multivariat model 1 menunjukkan anak yang stunted tidak kejar tumbuh saat usia balita memiliki kemampuan kognitif usia 10-12 tahun 1,7 poin lebih rendah dibandingkan dengan anak tidak pernah stunted (p=0,001). Model 2 menunjukkan bahwa kelompok anak stunted kejar tumbuh memiliki kemampuan kognitif 0,9 poin lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak stunted (p=0,020). Anak stunted yang kejar tumbuh memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tidak kejar tumbuh pada usia 10-12 tahun, namun memiliki skor kemampuan kognitif yang lebih rendah pada usia 17-19 tahun. Kesimpulan : Stunted pada usia 0-23 bulan merupakan faktor penting dalam menentukan kemampuan kognitif anak pada usia selanjutnya. Kejar tumbuh setelah stunted pada usia sebelumnya mengindikasikan hubungan dengan kemampuan kognitif pada usia selanjutnya (usia 10-12 tahun dan 17-19 tahun), walaupun usia terjadinya berbeda pada model 1 dan 2. Penelitian ini merekomendasikan anak yang sudah terlanjur stunted harus didukung untuk kejar tumbuh, dengan cara harus tetap dipantau dalam pemberian makan, stimulasi dan pertumbuhannya agar memenuhi kebutuhan pertumbuhan linier dan perkembangan otak sehingga meningkatkan kemampuan kognitif