Abstrak: Kader JKN-KIS adalah individu yang menjadi mitra BPJS Kesehatan yang menjalankan sebagaian fungsi BPJS Kesehatan dalam suatu wilayah tertentu, kader ini biasanya berasal dari warga atau masyarakat setempat, tugas-tugas kader adalah mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat, edukasi tentang BPJS , serta sebagai pengingat dan pengumpul iuran. Tujuan dari didirikannya kader adalah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan bagi segmen peserta informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah PBPU (BPJS Kesehatan) kader ini hanya fokus pada Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) saja. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis implementasi kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output terhadap implementasi pelaksanaan tugas Kader JKN-KIS di BPJS Kesehatan Kantor Cabang kota Bogor pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi yang dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi serta talaah dokumen. Sumber data penelitian ini yaitu hasil analisis dari data primer melalui wawancara mendalam dan data skunder melalui talaah dokumen. Dari hasil analisa data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, FGD, dan talaah dokumen didapatkan informasi mengenai SDM, SOP/Kebijakan, s arana dan prasarana, gambaran proses kegiatan Kader JKN-KIS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja Kader JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Bogor masih belum optimal dengan beberapa faktor penghambat keberhasilan berupa: SDM, pengetahuan Kader,serta karakteristik peserta. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Bogor untuk meningkatkan kinerja Kader JKN-KIS. Kata kunci : Kader JKN-KIS, BPJS Kesehatan KC Kota Bogor, implementasi Kader JKN-KIS

Abstrak: Program Kader JKN-KIS telah berjalan selama satu tahun, sejak April 2017 di BPJSKesehatan Kantor Cabang Depok. Penagihan dan pengumpul iuran pada kelompokPBPU menjadi tujuan utama dari program tersebut. Penelitian ini membahas efektivitasimplementasi program Kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output diBPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatifmenggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan telaahdokumen. Variabel yang diteliti menggunakan gabungan Model CIPP (Context, Input,Process, Product) dan Model George Edward III. Hasil dari penelitian menunjukkankomunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kegiatan program KaderJKN-KIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sertaterdapat peningkatan angka kolektabilitas kelompok PBPU dari 61,32% menjadi68,80% pada bulan Januari 2018 dan tersisa 25,59% jumlah penduduk kota Depok yangbelum terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun demikian terdapat beberapa hal yanngperlu ditingkatkan dalam program ini, yaitu pengelolaan kembali SDM dan peninjauankembali insentif untuk Kader.
Kata kunci:Kader JKN-KIS, PBPU, Jaminan Kesehatan Nasional, Implementasi, BPJS Kesehatan

---

National Health Insurance (JKN-KIS) Cadre Program has been running for one year,since April 2017 in BPJS Health Depok Branch Office. Billing and collection ofcontributions to PBPU group are the main objectives of the program. This studydiscusses the effectiveness of JKN-KIS Cadre program implementation through input,process, and output evaluation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office 2018. This typeof research is qualitative using in-depth interview, Focus Group Discussion (FGD), anddocument review. The variables studied use a combination of CIPP Model (Context,Input, Process, Product) and George Edward III Model. The result of the research showsthat communication, resources, disposition, bureaucracy structure, and program activityof Kader JKN-KIS have been run well and in accordance with the implementationguidelines and there is an increase of collectability rate of PBPU group from 61.32% to68.80% in January 2018 and the remaining 25.59% of the total population of Depok citythat has not been registered as a participant of JKN. Nevertheless, there are severalthings that need to be improved in this program, namely the re-management of humanresources and incentive review for the Cadre.
Key words:Cadre of JKN-KIS, PBPU, National Health Insurance, Implementation, BPJS Kesehatan.

Abstrak: Program Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmen peserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Uji validitas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwa implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalan dengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja, namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap. Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masih mengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaan pedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin dengan baik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksana kurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum sepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan: implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala. Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM, sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.
Kata kunci : implementasi kebijakan; Kader JKN-KIS; sektor informal

---

The JKN-KIS Cadre Program was established to increase membership growth and increase the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. The purpose of this research is to analyze the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 with in-depth interview technique, observation and document review using Van Meter and Van Horn policy implementation theory. Test validity through a source and method triangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standards and targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximized and the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems, application technology systems, and information dissemination are still constrained. Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not been maximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN-KIS Human Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementers is not supportive and the economic, social and political environment has not fully supported the implementation of the KKD-KIS Cadre program. Conclusion: The implementation of JKN-KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The need for improvement of standards and targets, information systems, communication, human resources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIS cadre program.
Keywords: policy implementation; JKN-KIS Cadre; the informal sector

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impelementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Timur Tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Penelitian menunjukkan bahwa ada masalah dalam sisi komunikasi, sumber daya, sikap implementor, struktur birokrasi dan implementasi kegiatan Prolanis. Peneliti menyarankan agar dilakukan upaya perbaikan dalam hal sosialisasi, komitmen penyediaan obat, pembuatan SOP pelaksanaan kegiatan Prolanis, anggaran khusus Prolanis dan sebuah aplikasi yang menunjang kegiatan Prolanis.
Kata kunci: Program Pengelolaan Penyakit Kronis, Implementasi

---

The purpose of this research is to determine Implementation of Chronic Disease Management Programe (Prolanis) at BPJS Kesehatan, Branch Office, East Jakarta, 2016. This study used qualitative method, data collection is done through in-depth interviews, observation and documents analysis. Result of this study found that there are problems in communication, resources, bureaucracy structure, attitude implementor and implementation of activities Prolanis. Researches suggest that do improvements in terms of socialization, the commitments, manufacture of SOP implementation, budgets of all activities prolani and an application programe for prolanis.
Keywords: Chronic Disease Management Program, Implementation

Abstrak: BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional mengupayakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan untuk peserta. Salah satu caranya adalah melakukan survei kepuasan yang disebut Walk Through Audit (WTA). Tujuan dari WTA adalah terhimpunnya data kepuasan peserta yang sesuai dengan Sasaran Pokok Peta Jalan JKN tahun 2019, yaitu indeks kepuasan peserta 85%. Umpan balik akan diberikan oleh BPJS Kesehatan pada FKTP sehingga diketahui Area of Improvement (AOI) yang dapat ditingkatkan oleh FKTP tiap bulan. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya implementasi WTA di wilayah BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Utara. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penilaian menunjukkan bahwa pelaksanaan WTA sudah cukup baik namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya terutama masalah komunikasi umpan balik. Perlu adanya sosialisasi dan kajian lebih lanjut untuk mengoptimalkan pelaksanaan WTA. Kata kunci: Walk through audit, BPJS Kesehatan, Implementasi

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai implementasi sistem rujukan berjenjang di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan KCU Bogor tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem rujukan berjenjang telah berjalan di FKTP tetapi belum optimal. Dalam implementasi sistem rujukan berjenjang terdapat masalah dari sisi komunikasi, dan sikap implementor. Peneliti menyarankan agar dilakukan upaya perbaikan dalam hal sosialisasi, membuat suatu sistem online yang dapat memberikan informasi kepada peserta, pembuatan SOP pelaksanaan rujukan berjenjang, serta melibatkan peran Dinkes untuk pelaksanaan monitoring dan sosialisasi terkait sistem rujukan berjenjang. Kata kunci: Sistem rujukan berjenjang, FKTP, Implementasi This study aimed to obtain in-depth information on the implementation of a tiered referral system at the First Level Health Facility (FKTP) in collaboration with BPJS Kesehatan KCU Bogor in 2016. The research method used was qualitative approach with data collection through interviews, observation, and document review. The results of this study indicated that the implementation of a tiered referral system had been running in FKTP but not yet optimal. In the implementation of a tiered referral system there were problems from the communication side, and the attitude of the implementor. The researcher recommended improvement efforts in socialization, to create an online system that could provide information to the participants, making SOP implementation of tiered referrals, and involved the role of Health Office for the implementation of monitoring and socialization related to tiered referral system. Key words: Tiered referral system, FKTP, Implementation

Abstrak: penyakit tidak menular (ptm) merupakan penyebab utama kematian di dunia. ptm atau penyakit kronis ini tidak dapat disembuhkan sehingga dibutuhkan penanganan khusus. prevalensi ptm di dki jakarta paling tinggi di jakarta selatan. program rujuk balik merupakan program bpjs kesehatan untuk menangani peserta dengan penyakit kronis yang sudah dinyatakan stabil dan telah dirujuk kembali ke faskes primer. tujuan penelitian ini ingin mengetahui implementasi pelaksanaan prb di wilayah kerja bpjs kesehatan jakarta selatan. penelitian ini menggunakan metode kualitatif. hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program rujuk balik sudah berjalan sesuai dengan ketentuan namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya terutama obat-obatan. untuk itu perlu adanya perhatian untuk memenuhi obat-obatan agar prb berjalan dengan efektif.
kata kunci : program rujuk balik, implementasi

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan dan sikap calon peserta PBPU yang sedang mendaftar di kantor BPJS Kesehatan tentang sistem rujukan berjenjang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan desain studi Cross Sectional. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 107 calon peserta PBPU. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden memiliki tingkat pengetahun tinggi (63,6%) dan sikap favorable (mendukung/positif) (51,4%) terhadap sistem rujukan berjenjang. Terdapat perbedaan yang signifikan antara usia dengan tingkat pengetahuan (p-value 0,048) dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan sikap (p-value 9,199).

Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, Calon Peserta PBPU, Sistem Rujukan

---

This research discusses the factors associated with the knowledge and attitude of PBPU candidates applying in the Main Branch Office of BPJS Kesehatan Bekasi towards the Tiered Referral System of Health Services. The study takes on a quantitative approach with a cross sectional design. The respondents of this study consist of 107 PBPU candidates. The result of this research shows that respondents have a high level of knowledge (63.6%) and a favorable attitude (supportive/positive) (51.4%) towards the tiered referral system. A significant difference was shown between age and level of knowledge (p-value = 0.048), while no significant difference was shown between level of knowledge and attitude (p-value = 9.199).

Key words: Knowledge, Attitude, PBPU Candidates, Referral System