Abstrak: Latar Belakang Studi ini membahas selisih pendapatan BPJS dengan tarif pelayanan sectio caesaria sebesar Rp508.932.651. Hal ini terjadi karena Perda tarif yang sudah lama tidak direvisi (tahun 2011) dan perhitungannya belum menggunakan unit cost. RSD Kol. Abundjani Bangko berdiri sejak tahun 1982 sampai sekarang belum menghitung biaya pelayanan sesuai standar keuangan. BPJS sesuai undang-undang nomor 24 tahun 2011 ditunjuk pemerintah untuk menjalankan pelayanan kesehatan bagi seluruh Indonesia. Agar rumah sakit dapat berjalan normal maka perlu dihitung biaya per layanan unit cost dan efisiensi yang bisa dilakukan berdasarkan standar clinical pathway yang dijalankan di rumah sakit Kol. Abundjani Bangko.

Tujuan Penelitian ini adalah terciptanya unit cost pelayanan sectio caesaria (SC) dan efisiensi yang bisa dilakukan di RSD Kol Abundjani Bangko. Metode Penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode cros sectional, menggunakan data retrospektif tahun 2017. Pengolahan data menggunakan metode double distribution dilanjutkan RVU untuk perhitungan unit cost. Efisiensi dapat diketahui dengan menggunakan alat bantu clinical pathway beserta tool-nya.

Hasil Penelitian diperolehnya biaya layanan section caesaria di RSD Kol. Abundjani Bangko, Ruang rawat VIP Rp6.704.891, Kelas I Rp6.491.721, Kelas II Rp6.320.449 dan Kelas III Rp6.503.920, serta inefisiensi kapasitas ruang VIP dan OK/OKE ditambah terjadi penambahan layanan pada laboratorium, obat dan BHP. Kesimpulan diperolehnya biaya satuan pelayanan kasus sectio caesaria dan upaya efisiensi yang dapat dilakukan di RSD Kol, Abundjani Bangko

Abstrak: Latar belakang: Berdasarkan data dari Poli Gigi Rumah Sakit Daerah Kolonel Abunjani Bangko banyak terdapat kasus pulpitis dan abses, dimana untuk penanganan kasus tersebut dengan melakukan tindakan perawatan saluran akar agar gigi dapat dipertahankan. Artinya banyak income yang dapat masuk ke rumah sakit bila perawatan saluran akar tersebut di laksanakan dengan baik. Selain itu tarif yang berlaku saat ini di Poli Gigi Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko masih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, khusus untuk tindakan perawatan saluran akar adalah sebesar Rp20.000,- per kunjungan, dimana penentuan tarif di rumah sakit ini masih menggunakan pendekatan historikal dengan berdasarkan pengalaman penetapan tarif yang lalu dan belum memperhitungkan besarnya biaya satuan. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan tarif yang berlaku dengan kondisi saat ini. Maka rumah sakit sangat membutuhkan input dalam bentuk informasi yang lengkap tentang perhitungan biaya satuan khususnya untuk tindakan perawatan saluran akar agar dapat dijadikan dasar untuk penetapan tarif rumah sakit.

Tujuan: Membandingkan aktivitas yang dilakukan dalam tindakan perawatan saluran akar sesuai dengan standar operasional prosedur dan mendapatkan biaya satuan perawatan saluran akar dengan diagnosa pulpitis irreversible dan diagnosa abses di poli gigi rumah sakit.

Metode: Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif observasional, dimana penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan menganalisis biaya satuan perawatan saluran akar sesuai standar operasional prosedur. Sumber data menggunakan data primer berupa observasi dan data sekunder dari rumah sakit. Perhitungan biaya menggunakan metode Activity Based Costing.

Hasil: Berdasarkan hasil observasi aktivitas tindakan perawatan saluran akar di rumah sakit ini sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Hasil perhitungan biaya satuan untuk diagnosa pulpitis irreversible sebesar Rp294,159,- dan untuk diagnosa abses sebesar Rp385,352,-.

Kesimpulan: Pada saat mengerjakan kasus pasien dengan dengan diagnosa pulpitis irreversible dan diagnosa abses, aktivitas perawatan saluran akar yang dilakukan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur perawatan saluran akar yang saat ini diterapkan dirumah sakit. Untuk hasil perhitungan biaya satuan di rumah sakit ini, untuk diagnosa abses lebih besar dari diagnosa pulpitis irreversible, karena pada diagnosa abses dilakukan tiga kali kunjungan. Dari perhitungan biaya langsung di poli gigi dan biaya tidak langsung di unit penunjang terlihat bahwa biaya langsung di poli gigi lebih besar. Pelayanan kesehatan gigi merupakan bagian integral dari pelayanan rumah sakit, untuk itulah manajemen rumah sakit harus dapat meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dari sisi sarana dan prasarana, sehingga dapat menjadikan salah satu pusat pendapatan rumah sakit

---

Background: Based on data from the Dental Polyclinic of Kolonel Abundjani Regional Hospital has a lot of cases of pulpitis and abescess, which are used to treat these cases by taking root canal treatment so that the teeth can be maintained. It means a lot of income that can go to the hospital if the root canal treatment is carried out properly. Orther than that the current tarriff at Dental Polyclinic of Kolonel Abundjani Regional Hospital is still based on Peraturan Daerah (Regional Regulation) Number 8 Year 2011. For root canal treatment, particulary, the tarrif is Rp. 20,000.- per visit, whose estimation is still based on historical approach by considering previous experiences in tarrifing, but without considering the calculation of its actual unit costs. This results in a gap between the tarrif the current situation. Therefore, hospitals are in needs of inputs in form of complete information on unit cost analysis, especially for root canal treatment, that can be used as a basis for tariffing estimation in hospitals.

Objectives: To compare the activities involved in root canal treatment with the standard operational procedures, and to estimate the unit costs for root canal treatment with irrereversible pulpitis diagnosis and abscess diagnosis in Dental Polyclinic of a hospital.

Method: This research is an observational descriptive research. This case study aimed at analyzing the unit costs of root canal treatment according to Standard Operational Procedure. The primary data were collected from observations, while the secondary data were from the hospital. The calculation of the tarrif implemented Activity Based Costing

Results: Based on the observation, the activities involved with root canal treatment has been in compliance with the standard operational procedures. Based on the analysis, the unit costs for Irreversible Pulpitis diagnosis is Rp294,159,- and the unit costs for Abscess diagnosis is Rp385,352,-

Conclusion: In the treatments of patients with irreversible pulpitis and abscess diagnoses, the activities involved have been in compliance with standard operational procedure of root canal treatment regulated by the hospital. As for the calculation of the unit costs for the treatment in the hospital, it is found that the cost for abscess diagnosis is higher than irreversible pulpitis diagnosis because the abscess treatment is conducted in three visits. From the calculation of the direct costs in Dental Polyclinic and indirect costs in supporting units, it is found that the direct cost in Dental Polyclinic is higher. Dental health services are an integral part of hospital services, for this reason hospital management must be able to improve dental health services in terms of facilities and infrastructure, so that it can make one of the centers of hospital income

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran biaya satuan rumah sakit khususnya tindakan sectio caesarea agar pihak manajemen dapat melakukan berbagai upaya efisiensi kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengolah data sekunder pasien melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam serta menggunakan pendekatan Activity Based Costing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya Tindakan sectio caesarea rata-rata sebesar Rp 14.697.705,- dimana biaya satuan untuk tindakan sectio caesarea setiap kelas rawatnya memiliki besaran yang berbeda-beda dan biaya Tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan clinical pathway. Terdapat kesenjangan rata-rata sebesar Rp 8.327.328,- jika dibandingkan dengan biaya tindakan berdasarkan layanan aktual yang diberikan kepada pasien. Efisiensi yang dapat dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengurangi tingginya variasi obat dan bahan medis habis pakai dengan evaluasi clinical pathway sectio caesarea. Untuk mengurangi besaran biaya dan biaya satuan untuk tindakan sectio caesarea efisiensi yang dapat dilakukan adalah dengan menaikkan jumlah kunjungan pasien ke RS LNG Badak Kota Bontang Kalimantan Timur.
Kata kunci:Biaya Satuan, Efisiensi, Sectio Caesarea

---

This research aims to quantify the unit cost of a hospital, particularly for cesarean section procedures, enabling management to implement various efficiency strategies. Employing a qualitative methodology, the study analyzes secondary patient data through document review and in-depth interviews, utilizing an Activity Based Costing approach. Findings reveal an average cesarean section cost of Rp 14.697.705,- with varying unit costs across different inpatient class rooms. The procedure aligns with the established clinical pathway. A significant disparity of Rp 8.327.328,- exists when compared to the cost based on actual patient procedures. To enhance efficiency, the study suggests reducing the high variability in drug and medical supply usage by evaluating the cesarean section clinical pathway. Increasing the number of patient visits to RS LNG Badak Kota Bontang, East Kalimantan, is proposed as a strategy to reduce both overall and unit costs for cesarean section procedures. 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pelayanan tindakan operasiSectio Caesaria di RS Muhammadiyah Taman Puring pada tahun 2016 denganmenggunakan Donabedian Quality of Care Framework. Analisis dilakukandengan menyajikan input-proses-dan output dari pelayanan tindakan operasiSectio Caesaria dibandingkan dengan standar yang berlaku. Metode penelitianyang dilakukan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkanpelayanan tindakan operasi Sectio Caesaria di RS Muhammadiyah Taman Puringcukup baik dengan input yang cukup kuat dimana SDM yang dimiliki sesuaidengan standar, namun masih kurang dalam fasilitas dan dukungan kebijakan.Proses pelayanan dengan berpedoman pada panduan yang sudah ada di rumahsakit, belum konsisten dijalankan sepenuhnya oleh staf rumah sakit. Output daripenelitian ini adalah angka Length of Stay 3.3 dan angka Infeksi Luka Operasisebesar 1.3 %.Kata Kunci: Donabedian, pelayanan Sectio Caesaria

---

This research aimed to obtain an overview of the section services of SectioCaesaria in Muhammadiyah Taman Puring Hospital in 2016 using theDonabedian Quality of Care Framework. The analysis was performed bypresenting the input-process-and-output of the services of Caesarian Section'smeasures compared to the prevailing standards. The research method isqualitative. Based on the result of the research, it can be concluded that theservice of Sectio Caesaria in RS Muhammadiyah Taman Puring is quite goodwith the input which is enough where the human resources owned in accordancewith the standard amount, but still lack in facilities and policy support. Theservice process by referring to existing guidance in the hospital, has not beenconsistently run entirely by hospital staff. The output of this research were LengthOf Stay 3,3 and Wound Infections Surgery hospital rates is 1,3 %.Keywords: Donabedian, Service of Sectio Caesaria.

Abstrak:

---

Abstrak: Pemerintah telah berupaya mencegah dan mengurangi angka kejadian penyakit dengan Inpres No.1 Tahun 2017 tentang GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan GERMAS di Puskesmas Kota Depok tahun 2019. Desain penelitian ini adalah cross-sectional dan data dikumpulkan dari 30 Puskesmas di Kota Depok. Analisis data statistik univariat dengan distribusi frekuensi, analisis bivariat menggunakan chi-square dan analisis multivariat dengan korelasi logistik Hasil penelitian menunjukkan 83,3% Puskesmas melaksanakan sosialisasi GERMAS dan edukasi sehat, 100% Puskesmas melakukan penyuluhan ASI ekslusif, 83.3 % Puskesmas melakukan kegiatan deteksi dini penyakit, IVA dan Ca mammae dan 80% Puskesmas melakukan kegiatan sosialisasi gemar aktivitas fisik. Ketersediaan sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan GERMAS di Puskesmas Kota depok memadai, namun belum adanya petunjuk pelaksana/SK dari Dinas Kesehatan maupun SK Kepala Puskesmas untuk pelaksanaan GERMAS di Puskesmas. Saat ini petunjuk pelaksana yang dipakai sebagai pedoman kegiatan GERMAS masih mengikuti Perwal yang ada. Perencanaan dan pengorganisasiannya belum mempunyai roadmap pelaksanaan GERMAS di Puskesmas dan 70 % Puskesmas pengawasannya baik. Terdapat hubungan yang signifikan antara sarana dan prasarana terhadap kegiatan GERMAS (p-value<0,05). Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan terhadap kegiatan GERMAS (p-value >0,05) dan terdapat hubungan yang signifikan antara pengawasan dengan pelaksanaan GERMAS . Analisis multivariat menunjukkan faktor yang dominan mempengaruhi kegiatan GERMAS adalah pengawasan. Puskesmas diharapkan meningkatkan sosialiasi dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan GERMAS.

Abstrak: ABSTRAK Angka kejadian sectio caesaria terus meningkat baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta di Indonesia. Peningkatan jumlah persalinan melalui sectio caesaria ini juga dapat terlihat pada peserta JKN, dimana sejak tahun 2014 hingga 2017, operasi pembedahan sesar selalu menduduki peringkat pertama kode CBG terbanyak di rawat inap tingkat lanjutan dan menjadi penyerap biaya manfaat jaminan kesehatan tertinggi. Belum adanya dokumentasi formal berdasarkan evidence based yang memperlihatkan evaluasi implementasi kebijakan penjamina persalinan, khususnya kasus sectio caesaria, pada peserta JKN menjadi penyebab sulitnya para pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode implementation research dengan pendekatan kuantitatif. Metode implementation research digunakan melalui pengumpulan rekap data klaim sectio caesaria peserta JKN di rumah sakit sepanjang tahun 2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 5 variable yang diteliti terdapat 3 variable yang terbukti secara signifikan mempengaruhi rate section caesaria, yaitu: 1) Hak kelas perawatan peserta JKN (p= 0,020 dan t hitung= 2,327), dimana semakin besar persentase peserta dengan hak kelas perawatan I di suatu kabupaten/kota maka semakin tinggi rate sectio caesaria, 2) Jenis kepemilikan rumah sakit (p= 0,035 dan t hitung = -2,119), dimana semakin besar persentase RS pemerintah pada suatu kabupaten kota maka semakin rendah rate sectio caesaria dan 3) Jumlah dokter spesialis kebidanan (p= 0,05 dan t hitung = -1,957), dimana semakin banyak jumlah dokter spesialis di kabupaten kota (rasio dokter spesialis terhadap penduduk semakin kecil), maka semakin tinggi angka rate sectio caesaria. Sedangkan variable jenis kelas rumah sakit (p= 0,912 dan t hitung= 0,111) dan nilai PDRB Per Kapita (p = 0,135 dan t hitung = -1,498) tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi rate sectio caesaria. Faktor determinan yang paling dominan terhadap rate sectio caesaria adalah hak kelas perawatan dengan nilai Koef. beta= 3,372 Perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengendalikan rate sectio caesaria yang dilakukan baik oleh pemerintah, BPJS Kesehatan maupun manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit sebagai salah satu aktor yang berperan penting dalam kesuksesan program JKN juga perlu melakukan beberapa upaya dalam rangka mengendalikan angka sectio caesaria, antara lain pembuatan kebijakan dan pedoman pencegahan kecurangan, pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kendali mutu kendali biaya, pengembangan budaya pencegahan kecurangan sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan klinis. Kata Kunci: Jaminan Kesehatan Nasional; Sectio Caesaria; Rumah Sakit ABSTRACT The incidence of sectio caesaria continues to increase both in government hospitals and in private hospitals in Indonesia. The increase in the number of deliveries through sectio caesaria can also be seen in JKN participants, where from 2014 to 2017 cesarean section surgery was always ranked first in the most CBG codes hospitalized at the advanced level and absorbed the highest cost of health insurance benefits. The absence of formal evidence-based documentation that shows an evaluation of the implementation of maternity insurance policies, particularly in cases of sectional caesarean section, for JKN participants is the cause of difficulties for policy makers in drafting policies. The research method used in this study is the method of implementation research with a quantitative approach. The implementation research method is used through collecting recapitulation of claims data on JKN participants in hospitals throughout 2017. The results of the analysis show that of the 5 variables studied there were 3 variables which proved to significantly affect the caesaria section rate, namely: 1) Right to care for JKN participants (p = 0.020 and t count = 2.327), the greater the percentage of participants with the right of class I care in a district / city, the higher the rate of sectional caesaria, 2) Types of hospital ownership (p = 0.035 and t count = -2.119) , the greater the percentage of government hospitals in a city district, the lower the rate of sectional caesarea and 3) the number of obstetricians (p = 0.05 and t count = -1,957), the increasing number of specialists in the district, the higher rate of Caesarean section. While the hospital class type variables (p = 0.912 and t count = 0.111) and the Per Capita GRDP value (p = 0.135 and t count = -1.449) were not proven to significantly affect the rate of caesarean section. The most dominant determinant factor for the rate of sectio caesaria is the right of treatment class with Coef value. beta = 3.372 It is necessary to do various efforts in controlling the rate of sectio caesaria carried out by the government, BPJS Health and hospital management. Hospital management as one of the actors who played an important role in the success of the JKN program also needed to make several efforts to control the sectio caesaria number, including making fraud prevention policies and guidelines, developing health services oriented to cost control quality control, developing fraud prevention culture as part of organizational and clinical governance. Keywords: National Health Insurance; Sectio Caesaria; Hospital