Ditemukan 35981 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Reny Ayu Damayanti; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Yaslis Ilyas, Nurahmiati, Zakaria
Abstrak:
Read More
Kolaborasi interprofesional melibatkan berbagai profesi kesehatan secara bersama-sama berkumpul untuk menyediakan layanan komprehensif dengan bekerja bersama pasien, keluarga mereka, dan masyarakat untuk memberikan perawatan dengan kualitas terbaik. Nusantara Sehat (NS) berbasis tim dikirimkan untuk memberikan penguatan pelayanan kesehatan dasar perlu menerapkan kolaborasi interprofesional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan faktor riwayat pendidikan interprofesional (IPE), pemahaman peran profesi dan kohesivitas tim dengan kolaborasi interprofesional setelah variabel jenis kelamin, jenis profesi; lama/pengalaman bekerja; dan usia responden dikendalikan. Desain penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan pendekatan sequensial explanatory, jumlah sampel 301 responden diambil dengan menggunakan Total Sampling. Analisis data menggunakan Uji Chi Square dan regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara peran profesi (p value=0,032) dan kohesivitas tim (p value=0,0001) dengan kolaborasi interprofesional. Setelah dikontrol variabel usia responden yang memiliki kohesivitas tim baik berpeluang 14 kali lebih besar melakukan kolaborasi interprofesional, dan pemahaman peran baik berpeluang 2 kali lebih besar melakukan kolaborasi interprofesional. Rekomendasi dari penelitian ini diperlukan suatu payung hukum yang mengikat terkait penerapan IPC di Indonesia; perlu penguatan pendidikan interprofesional (IPE) di institusi pendidikan; peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan dengan mendorong penugasan tenaga kesehatan berupa tim-tim kesehatan yang berkerja secara kolaboratif dan memiliki kohesivitas yang kuat; perlu mendorong terlaksananya koordinasi lintas organisasi profesi, kementerian, lembaga dalam membudayakan kolaborasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.
Nusantara Sehat (NS) team, whom practices interprofessional collaboration, in the future predicted as a solution of retention and deficiency problems of health professional in remote areas. This study aims to determine the perception and relationship of various factors with interprofessional collaboration. Mixed methods research design with explanatory sequential, samples using total sampling. Data were obtained from the Collaborative Practice Assessment Tool (CPAT) questionnaire and through interviews. There were 301 responses that eligible. The CPAT mean score was 264 from maximum value 318. Continued in-depth interviews with 8 informants from various health professions. Data analysis with Chi Square Test and multiple logistic regression, and compiling a matrix. The results showed that there was a relationship between the role of the profession (p value = 0.032) and team cohesiveness (p value = 0.0001) with interprofessional collaboration. The multivariate results, after controlling confounder, respondents who had good cohesiveness were 14 times more likely to do interprofessional collaboration, and roles had 2 times greater chance of doing interprofessional collaboration. Conclusion: regulations about IPC in Indonesia have not been drafted yet, IPE in Indonesia needs strengthening, encouraging the collaborative and cohesive health teams, it’s necessary to encourage coordination across professional organizations, educational institutions and government.
T-5846
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yunita; Pembimbing: Prastuti C. Soewondo; Penguji: Kurnia Sari, Hasbullah Thabrany, Siswi Puji Astuti, Andi Afdal Abdullah
Abstrak:
Proporsi perokok di Indonesia meningkat setiap tahunnya dengan usia perokok pemula yang semakin muda. Merokok memberikan dampak kerugian ekonomi pada perokok dan juga orang yang terpapar asap rokok. Penelitian dari beberapa negara membuktikan berhenti merokok dapat menurunkan utilisasi pelayanan kesehatan dan pengeluaran kesehatan dibanding tidak berhenti merokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor risiko berstatus mantan perokok dengan utilisasi pelayanan kesehatan pada peserta JKN tahun 2016. Desain studi adalah potong lintang dengan pendekatan kuantitatif. Menggunakan data sekunder Susenas dan Podes dengan sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi sebanyak 75.352 individu. Analisis regresi logistik multinomial multivariabel dilakukan dengan proses analisis faktor risiko. Dari analisis diketahui laki-laki berstatus mantan perokok meningkatkan utilisasi rajal saja, ranap saja, dan rajal dan ranap sebesar 1,3 kali (b= 3%; p=0,017), 2,6 kali (b=94%; p=0,000), dan 1,7 kali (b=55%; p=0,000) lebih besar dibanding laki-laki bukan perokok, setelah dikontrol dengan status perkawinan, proporsi ART mantan perokok, dan persepsi keparahan. Dapat disimpulkan adanya riwayat merokok pada laki-laki berhubungan dengan peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan dibanding bukan perokok, terlebih yang tidak berhenti merokok. Peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan akan berdampak pada peningkatan pengeluaran kesehatan. Upaya promosi tidak merokok dan kampanye berhenti merokok harus terus ditingkatkan.
Kata kunci: mantan perokok; bukan perokok; utilisasi pelayanan kesehatan; berhenti merokok.
The proportion of smokers in Indonesia continues to increase annually and with younger age of new-smokers. Smoking causes substantial economic losses for smokers as well as secondhand smokers. A plenitude of research from many countries proves that quitting smoking can reduce healthcare utilization and spending compared to those that do not quit smoking. This study aims to determine the relationship of risk factors of former smokers with healthcare utilization among JKN members in 2016. This is a crosssectional study with a quantitative approach using Susenas and Podes data with samples meeting the inclusion and exclusion criteria of 75,352 individuals. Multivariable multinomial logistic regression analysis was performed through the risk factor analysis process. The analysis revealed that male ex-smokers increase the utilization of outpatient only, inpatient only, and outpatient and inpatient by 1.3 times (b=23%; p= 0.017), 2.6 times (b=94%; p=0.000), and 1.7 (b=55%; p=0.000) than male nonsmokers, after controlling for marital status, proportion of former smokers among household members, and perception of severity. It can be concluded that a smoking history among men is associated with the increase in healthcare utilization, more than for non-smokers and more so for those who do not quit smoking. Increased healthcare utilization will result in increased health spending. Efforts for non-smoking and smoking cessation campaigns should be prioritized and improved.
Keywords: former smoker; never smoker; healthcare utilization; smoking cessation.
Read More
Kata kunci: mantan perokok; bukan perokok; utilisasi pelayanan kesehatan; berhenti merokok.
The proportion of smokers in Indonesia continues to increase annually and with younger age of new-smokers. Smoking causes substantial economic losses for smokers as well as secondhand smokers. A plenitude of research from many countries proves that quitting smoking can reduce healthcare utilization and spending compared to those that do not quit smoking. This study aims to determine the relationship of risk factors of former smokers with healthcare utilization among JKN members in 2016. This is a crosssectional study with a quantitative approach using Susenas and Podes data with samples meeting the inclusion and exclusion criteria of 75,352 individuals. Multivariable multinomial logistic regression analysis was performed through the risk factor analysis process. The analysis revealed that male ex-smokers increase the utilization of outpatient only, inpatient only, and outpatient and inpatient by 1.3 times (b=23%; p= 0.017), 2.6 times (b=94%; p=0.000), and 1.7 (b=55%; p=0.000) than male nonsmokers, after controlling for marital status, proportion of former smokers among household members, and perception of severity. It can be concluded that a smoking history among men is associated with the increase in healthcare utilization, more than for non-smokers and more so for those who do not quit smoking. Increased healthcare utilization will result in increased health spending. Efforts for non-smoking and smoking cessation campaigns should be prioritized and improved.
Keywords: former smoker; never smoker; healthcare utilization; smoking cessation.
T-5297
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ledy Visna Asfiani; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Anhari Achadi, Vetty Yuianty Permanasari, Purwati, Harnoto
Abstrak:
Kontinuitas peserta untuk mengikuti Prolanis merupakan salah satu indikatorkomitmen pelayanan di FKTP, sehingga mengetahui tingkat kepatuhan dan faktoryang mempengaruhinya menjadi hal yang penting. Tujuan dari penelitian iniadalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan mengikuti Prolanis dandeterminannya pada peserta dengan DM tipe 2 di lima FKTP BPJS Bekasi.Penelitian ini menggunakan disain cross sectional, pengumpulan data melaluipengisian kuesioner pada 228 peserta Prolanis dengan DM tipe 2 di lima FKTPBPJS Bekasi dan diambil dengan acak sederhana secara proporsional sesuaidengan jumlah peserta di tiap FKTP.
Hasil penelitian menunjukkan tingkatkepatuhan peserta Prolanis dengan DM tipe 2 di lima FKTP tersebut adalah 3.59.Lama menderita sakit, persepsi manfaat, persepsi penghalang dan pelaksanaanpedoman program berhubungan dengan tingkat kepatuhan peserta. Persepsipenghalang merupakan merupakan faktor dominan yang berhubungan dengantingkat kepatuhan peserta. Faktor pada individu dan provider tersebut dapatdijadikan sebagai bahan telaah bagi FKTP dalam memfasilitasi kebutuhan pesertasehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan untuk mengikuti Prolanis.Kata Kunci: Tingkat kepatuhan, peserta Prolanis, DM tipe 2, determinan.Daftar Pustaka: 83 (1985-2015).
Read More
Hasil penelitian menunjukkan tingkatkepatuhan peserta Prolanis dengan DM tipe 2 di lima FKTP tersebut adalah 3.59.Lama menderita sakit, persepsi manfaat, persepsi penghalang dan pelaksanaanpedoman program berhubungan dengan tingkat kepatuhan peserta. Persepsipenghalang merupakan merupakan faktor dominan yang berhubungan dengantingkat kepatuhan peserta. Faktor pada individu dan provider tersebut dapatdijadikan sebagai bahan telaah bagi FKTP dalam memfasilitasi kebutuhan pesertasehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan untuk mengikuti Prolanis.Kata Kunci: Tingkat kepatuhan, peserta Prolanis, DM tipe 2, determinan.Daftar Pustaka: 83 (1985-2015).
T-4592
Depok : FKM UI, 2016
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Derisca Yosa; Pembimbing: Adik Wibowo; Penguji: Adang Bachtiar, Dumilah Ayuningtyas, Trisnawati, Ngabila Salama
Abstrak:
Pelayanan pemeriksaan laboratorium Klinik Pratama KKP dirasakan masih rendah. Berdasarkan hasil studi pendahuluan pemantapan mutu internal pada tahap pra analitik, pasien mengeluhkan darah tidak berhenti sebanyak 3%, terdapat bekuan darah tabung EDTA sebanyak 7,5%, terjadi hemolisis sebanyak 10,5%. Pada tahap analitik, tidak adanya catatan evaluasi pada nilai control sedangkan pada tahap pasca analitik tidak dilakukan verifikasi validasi hasil pemeriksaan laboratorium dan ketidaklengkapan data pasien pada lembar hasil sebanyak 1,5% Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemantapan mutu internal pada instalasi Laboratorium Klinik Pratama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret - Juli 2020. Kriteria informan penelitian adalah terdiri unsur pimpinan, pelaksana dan pengguna jasa laboratorium. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat komponen input (organisasi dan manajemen) belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, kemudian secara garis besar pada komponen proses dan ouput (tahap pra analitik, analitik dan pasca analitik) terdapat factor penghambat yaitu ketidaklengkapan SOP pada tiap tahapan. Sedangkan factor pendukungnya adalah tersedianya insfrastruktur penunjang kegiatan laboratorium. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa pemantapan mutu internal laboratorium belum terlaksana dengan baik dan masih terdapat ketidaklengkapan acuan di tiap tahap pra analitik, analitik dan pasca analitik. Perlu dilakukan monitoring seberapa jauh unsur organisasi dan sistem manajemen guna meningkatkan mutu laboratorium, kemudian dukungan sarana dan prasana dalam menunjang kegiatan laboratorium. Pada tahap pra analitik, analitik dan pasca analitik, petugas laboratorium perlu menambahkan kelengkapan SOP di setiap tahapan.
Primary KKP Clinic laboratory examination services are still felt low. Based on the results of a preliminary study of internal quality assurance in the pre-analytical stage, patients complained of non-stopping blood by 3%, there was a 7.5% EDTA tube blood clot, hemolysis occurred by 10.5%. At the analytical stage, there was no evaluation record on the control value while at the post analytic stage there was no verification and validation of the results of the laboratory examination and incomplete patient data on the result sheet as much as 1.5%. This study was conducted to analyze internal quality assurance at the Primary Laboratory Laboratory in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries. This research is a qualitative study using in-depth interviews and document review. This research was conducted in March - July 2020. The criteria for the research informants consisted of elements of leadership, executors and users of laboratory services. The results of the study found that there are input components (organizational and management) that have not been fully implemented well, then in broad outline in the procces and output components (pre-analytic, analytic and post-analytic stages) there are inhibiting factors namely incomplete Standard Operating Procedure at each stage. While the supporting factor is the availability of supporting infrastructure for laboratory activities. From the results it can be concluded that the strengthening of laboratory internal quality has not been carried out properly and there are still incomplete references in each component pre-analytic, analytic and post-analytic. It is necessary to monitor the extent of the elements of the organization and management system in order to improve the quality of laboratories, then to support facilities and infrastructure to support laboratory activities. In the pre-analytical, analytic and post-analytic stages, laboratory staff need to add the completeness of the Standard Operating Procedure at each stage.
Read More
Primary KKP Clinic laboratory examination services are still felt low. Based on the results of a preliminary study of internal quality assurance in the pre-analytical stage, patients complained of non-stopping blood by 3%, there was a 7.5% EDTA tube blood clot, hemolysis occurred by 10.5%. At the analytical stage, there was no evaluation record on the control value while at the post analytic stage there was no verification and validation of the results of the laboratory examination and incomplete patient data on the result sheet as much as 1.5%. This study was conducted to analyze internal quality assurance at the Primary Laboratory Laboratory in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries. This research is a qualitative study using in-depth interviews and document review. This research was conducted in March - July 2020. The criteria for the research informants consisted of elements of leadership, executors and users of laboratory services. The results of the study found that there are input components (organizational and management) that have not been fully implemented well, then in broad outline in the procces and output components (pre-analytic, analytic and post-analytic stages) there are inhibiting factors namely incomplete Standard Operating Procedure at each stage. While the supporting factor is the availability of supporting infrastructure for laboratory activities. From the results it can be concluded that the strengthening of laboratory internal quality has not been carried out properly and there are still incomplete references in each component pre-analytic, analytic and post-analytic. It is necessary to monitor the extent of the elements of the organization and management system in order to improve the quality of laboratories, then to support facilities and infrastructure to support laboratory activities. In the pre-analytical, analytic and post-analytic stages, laboratory staff need to add the completeness of the Standard Operating Procedure at each stage.
T-6046
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dede Suryaputra; Pembimbing: Adik Wibowo; Penguji: Adang Bachtiar, Dumilah Ayuningtyas, Lahargo Kembaren, Akemat
Abstrak:
Read More
Skizofrenia adalah penyakit yang mengalami satu atau lebih fungsi abnormal yang mengganggu otonomi seseorang dalam pekerjaan, pendidikan, relasi sosial, dan kehidupan yang mandiri. Orang yang mengalami disabilitas psikiatri adalah kandidat untuk dilakukan rehabilitasi psikososial. Salah satu pelayanan di RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah pelayanan rehabilitasi psikososial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai hubungan karakteristik dengan performa dan hubungan kualitas layanan. rehabilitasi psikososial terhadap perubahan kapasitas performa fungsi personal dan sosial pasien skizofrenia di RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan kombinasi yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian yang diawali dengan penelitian kuantitatif terhadap 39 orang pasien sesuai dengan kriteria inklusi dan dilanjutkan dengan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, dan observasi layanan rehabilitasi psikososial. Data hipotesis dengan uji hubungan bivariat. Hasil penelitian bahwa ada berhubungan secara signifikan pada CI 95% adalah usia, pendidikan, frekuensi kambuh, tangibles, reliabelity, responsiveness, assurance dan emphaty. Disarankan kepada Instalasi rehabilitasi psikososial untuk meningkatkan kompetensi dokter perawat dan staf lainnya dengan pendidikan dan pelatihan, pembenahan terhadap sarana dan prasarana, serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor
Background: Schizophrenia is a disease that experiences one or more abnormal functions that interfere with a person's autonomy in work, education, social relations, and self-reliant life. People with schizophrenia disease are candidates for psychosocial rehabilitation. One of the services in RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor is a psychosocial rehabilitation service. Objectives: Assessing the quality impact of psychosocial rehabilitation services on the performance of personal and social functions in schizophrenia patients in Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Hospital in 2020. Method: Combination Research namely quantitative and qualitative research that begins with quantitative research of 39 patients according to the criteria of inclusion and continued with qualitative research by conducting in-depth interviews, and observation of psychosocial rehabilitation services. Hypotheses Data with bivariate relationship tests. Results: There are significantly related to CI 95% are age, education, relapse frequency, tangibles, reliabelity, responsiveness, assurance and Emphaty. Conclusion: Good quality of service can change the performance capacity of personal and social functions schizophrenia patients and advised to the installation of psychosocial rehabilitation to improve the competence of nurses and other staff with education and training, improvement of facilities and infrastructure, and increase cooperation and coordination with cross-sector.
T-5946
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Amilia Wulandhani; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Atik Nurwahyuni, Pujiyanto, Lina Marlina, Donni Hendrawan
Abstrak:
Read More
Ageing population merupakan permasalahan bagi sistem kesehatan di berbagai negara. Lansia merupakan kelompok rentan yang berisiko tinggi menderita penyakit tidak menular kronis, multimorbiditas, serta disabilitas. FKTP menjadi akses pelayanan kesehatan terdekat lansia berkaitan dengan sistem berjenjang dalam skema JKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan rawat jalan tingkat pertama pada lansia peserta JKN tahun 2022. Penelitian dilakukan dengan pendekatan cross-sectional menggunakan data sampel BPJS Kesehatan tahun 2023. Pemanfaatan pelayanan RJTP pada lansia peserta JKN tahun 2022 adalah 43,35%. Terdapat hubungan signifikan antara kelompok usia, jenis kelamin, hubungan keluarga, segmen peserta, wilayah tempat tinggal, riwayat penyakit kronis, jenis FKTP, dan kepemilikan FKTP dengan pemanfaatan pelayanan RJTP pada lansia. Faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan RJTP pada lansia adalah riwayat penyakit kronis dimana lansia dengan riwayat penyakit kronis berpeluang lebih besar (AOR 41,84; 95% CI 37,35-46,87; p value 0,000) memanfaatkan pelayanan RJTP dibandingkan lansia tanpa riwayat penyakit kronis. Diperlukan kerja sama antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan program pelayanan kesehatan lansia seperti ILP, Prolanis, serta mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan pelayanan RJTP pada lansia.
The ageing population is a problem for the health system across countries. The elderly are a vulnerable population with higher risk of chronic diseases, multimorbidity, and disability. Primary care facilities (FKTP) are the closest access to health services for elderly related to the tiered system in JKN scheme. This study aims to determine factors associated with the utilization of primary outpatient services (RJTP) among elderly JKN participants in 2022. This is a cross-sectional study using BPJS Kesehatan sample data in 2023. This study found RJTP utilization among elderly JKN participants in 2022 was 43,35%. There is a significant relationship between age group, gender, family relationship, participant segment, area of residence, chronic condition, type of FKTP, and ownership of FKTP with the utilization of RJTP. The most dominant factor related to the utilization of RJTP is chronic conditions, where elderly with a chronic disease have a greater chance (AOR 41,84; 95% CI 37,35–46,87; p value 0.000) of utilizing RJTP compared to elderly without a chronic disease. Collaboration is needed between Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, and local government to optimize elderly health service programs such as ILP, Prolanis, and educate people to increase RJTP utilization for the elderly.
T-7056
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Agus Tri Santoso; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Budi Hidayat
S-6417
Depok : FKM UI, 2011
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ayu Indah Lestari; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Pujianto, Atik Nurwahyuni, Ida Ayu Citarasmi, Arini Kusmintarti
T-5565
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rizky Anggraita Damayanti; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Anhari Achadi, Tresna Karmila, Arif Gunawan
Abstrak:
Read More
Keselamatan pasien adalah masalah bagi sistem perawatan kesehatan. Lingkungan keselamatan kerja dari organisasi perawatan kesehatan, dan bagaimana keterlibatan karyawan memengaruhi keselamatan pasien sangat penting untuk meningkatkan keselamatan karyawan dan pasien. Ada bukti anekdotal yang menunjukkan bahwa keterlibatan karyawan dikaitkan dengan budaya keselamatan di Rumah Sakit Citra Sari Husada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan hubungan antara keterlibatan karyawan dan budaya keselamatan pasien, dan memprediksi budaya keselamatan pasien dari skor keterlibatan karyawan. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dengan kuesioner sebagai alat ukur. Survei Gallup Q12 tentang keterlibatan karyawan dan Survei Rumah Sakit Pada Budaya Keselamatan Pasien dilakukan. Data dikumpulkan pada bulan Mei - Juni 2020 dari sampel karyawan dan dokter di seluruh Rumah Sakit Citra Sari Husada, dan terdapat 88 sampel yang bisa dianalisis. Hasil penelitian ini, kedua budaya dalam keselamatan pasien di Rumah Sakit Citra Sari Husada ditemukan dalam tingkat sedang. Dalam hasil keterlibatan karyawan tidak terlibat. Dari 12 komposit kultur keselamatan pasien, skor rata-rata tertinggi adalah dukungan manajemen untuk keselamatan pasien
Patient safety is an issue for the health care system. The work safety environment of a health care organization, and how employee involvement affects patient safety is critical to improving employee and patient safety. This study used a cross-sectional design with a questionnaire as a measuring tool. A Gallup Q12 Survey on employee engagement and a Hospital Survey on Patient Safety Culture were conducted. Data were collected in May - June 2020 from a sample of employees and doctors throughout Citra Sari Husada Hospital, and there were 88 samples that could be analyzed. The results of this study, the two cultures in patient safety at Citra Sari Husada Hospital were found to be moderate. In the involvement of employees not involved. Of the 12 patient safety culture composites, the highest mean score was management support for patient safety (62.12%). Bivariate analysis using Pearson correlation was performed, and 11 composites of patient safety culture had a correlation with employee involvement. This research model can explain the patient safety culture by 24.7%. The linear equation of this model is Patient Safety Culture = 44,279 + 0.439 total employee engagement score - 2,844 hours worked / week. The recommendations of this study are for the development of an award-winning system, workload analysis, open-minded input, and continuous workload analysis to improve patient safety culture.
T-5974
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Marshia Zefanya Rivena Rehatalanit; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Ede Surya Darmawan, Mochamad Abdul Hakam, Galih Aprilani
Abstrak:
Puskesmas berfungsi untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan UKP dan UKM pada puskesmas di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sumber data primer melalui metode wawancara mendalam. Sebagai triangulasi maka dilakukan telaah dokumen berupa peraturan kementerian kesehatan, peraturan dinas kesehatan, serta dokumen penunjang dari puskesmas lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori sistem dengan variabel masukan (SDM, biaya, metode, dan sarana pra sarana), proses (perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan, pengendalian, dan penilaian), dan keluaran (kinerja puskesmas). Kesimpulan yang didapatkan adalah puskesmas telah melakukan manajemen puskesmas berpedoman pada Permenkes no. 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Puskesmas sudah baik dalam pelaksanaan UKP dan UKM dengan SDM, biaya, dan sarana pra sarana yang tersedia. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang ditemui. SDM yang tidak sesuai standar dapat menjadi penghambat pelaksanaan UKP dan UKM. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka rekomendasi bagi pelaksanaan UKP dan UKM di Puskesmas adalah perlu adanya evaluasi secara terpadu untuk kegiatan yang dilaksanakan UKP dan UKM. Pemenuhan SDM untuk memenuhi standar dapat dilakukan dengan pengangkatan SDM non ASN menggunakan dana BOK atau BLUD.
The function of the Puskesmas is to organize Individual Health Efforts (UKP) and Community Health Efforts (UKM). This study aims to analyze the implementation of UKP and UKM at puskesmas in Semarang City. The method used is a qualitative approach with primary data sources through in-depth interviews. As a triangulation, a document review was carried out in the form of regulations from the ministry of health, regulations from the health department, as well as supporting documents from the health centers where the research was located. This study uses a sistems theory approach with input variables (HR, costs, methods, and infrastructure), process (planning, mobilization, and implementation, as well as supervision, control, and assessment), and output (health center performance). The conclusion obtained is that the puskesmas has carried out the management of the puskesmas based on Permenkes no. 44 of 2016 concerning Guidelines for Management of Community Health Centers. The Puskesmas has been good in implementing UKP and UKM with available human resources, costs, and facilities. However, there are still some obstacles encountered. HR that doesn't according to standards can be an obstacle to the implementation of UKP and SMEs. Based on the results of existing research, the recommendation for the implementation of UKP and UKM in the Puskesmas is the need for an integrated evaluation for activities carried out by UKP and UKM. Fulfillment of HR to meet standards can be done by appointing non-ASN HR using BOK or BLUD funds
Read More
The function of the Puskesmas is to organize Individual Health Efforts (UKP) and Community Health Efforts (UKM). This study aims to analyze the implementation of UKP and UKM at puskesmas in Semarang City. The method used is a qualitative approach with primary data sources through in-depth interviews. As a triangulation, a document review was carried out in the form of regulations from the ministry of health, regulations from the health department, as well as supporting documents from the health centers where the research was located. This study uses a sistems theory approach with input variables (HR, costs, methods, and infrastructure), process (planning, mobilization, and implementation, as well as supervision, control, and assessment), and output (health center performance). The conclusion obtained is that the puskesmas has carried out the management of the puskesmas based on Permenkes no. 44 of 2016 concerning Guidelines for Management of Community Health Centers. The Puskesmas has been good in implementing UKP and UKM with available human resources, costs, and facilities. However, there are still some obstacles encountered. HR that doesn't according to standards can be an obstacle to the implementation of UKP and SMEs. Based on the results of existing research, the recommendation for the implementation of UKP and UKM in the Puskesmas is the need for an integrated evaluation for activities carried out by UKP and UKM. Fulfillment of HR to meet standards can be done by appointing non-ASN HR using BOK or BLUD funds
T-6288
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉