Abstrak: Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia merupakan imported cases. Untuk mencegah dan mengendalikan kasus importasi COVID-19, maka Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan terkait protokol kesehatan dalam penanganan kedatangan penumpang dari luar negeri dalam bentuk surat edaran Menkes pada bulan Mei 2020. Periode Mei hingga September 2020 ditemukan 704 penumpang yang hasil RDT reaktif terhadap COVID-19 dari 29840 penumpang di Bandara Soetta. Tujuan penelitian adalah untuk melakukan analisis implementasi kebijakan protokol kesehatan penanganan penumpang dari luar negeri dalam pencegahan penyebaran COVID-19 oleh KKP Kelas I Soekarno Hatta. Penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif dengan perspektif teori implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan protokol kesehatan penanganan penumpang dari luar negeri tidak berjalan dengan efektif dimana masih terdapat permasahan yang ditemukan di lapangan yaitu sasaran kebijakan yang tidak mematuhi persyaratan yang diminta untuk masuk ke Indonesia dan tidak melakukan pengisian eHAC. Peneliti menyarankan agar mempertimbangkan membuat aturan yang lebih tinggi kekuatan hukummnya dari Surat Edaran sehingga bisa mengatur sanksi bagi penumpang yang tidak patuh. Selain itu perlu meningkatkan pengawasan dan komitmen bersama antara lintas sektor serta pengembangan aplikasi eHAC untuk bisa melakukan validasi hasil PCR secara digital, tracking penumpang dan mengklasifikasikan risiko infeksi dari wisatawan berdasarkan riwayat perjalanan dan asal penerbangan.

---

The first cases of COVID-19 found in Indonesia were imported cases. To prevent and control it, the Ministry of Health issued a policy related to health protocols in handling passenger arrivals from abroad in the form of a circular in May 2020. From May to September 2020, were found 704 passengers that RDT results were reactive to COVID-19. The purpose of this thesis research is to analyze the implementation of health protocol policies for handling passengers from abroad in preventing the spread of COVID-19 by Soekarno Hatta Port Health Office. This research is a qualitative analytic research with the perspective of policy implementation theory. The results found that the implementation of the health protocol policy not working effectively because there were still found problems in the field. There are still policy targets that do not comply with the requirements to enter Indonesia. Researchers suggest to consider making higher legal force regulations than the circular letter, so can regulate sanctions for passengers who do not obey.In additions, it is necessary to increase supervision and commitment between sectors and develop eHAC applications to digitally validate PCR results, classify the risk of infection from tourists based on travel history and passenger tracking

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: Sekolah memainkan peran penting dalam penularan COVID-19, oleh karena itu memahami proses penularan di sekolah dapat meningkatkan kemampuan untuk merencanakan intervensi yang efektif dalam menanggapi pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan sekolah dasar negeri dalam upaya penerapan protokol kesehatan untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada masa pandemic COVID-19 di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan desain non eksperimental dan comparative descriptive pada rentang waktu dari bulan April-Juni 2022. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah dokumen, observasi, wawancara mendalam terhadap 13 informan dari sekolah maupun guru dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap 8 informan dari siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa PTM terbatas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada 4 SDN dari 4 kecamatan tersebut sudah diterapkan dengan perencanaan matang, pelaksanaan yang cukup terarah, dan rutin melakukan evaluasi kegiatan PTM terbatas meskipun ada beberapa hambatan yang dialami sehingga belum dapat memenuhi semua persyaratan SKB 4 Menteri Tahun 2021 secara penuh. Berdasarkan hasil penelitian menyarankan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor maupun sekolah agar melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas dalam penyebaran informasi, pengawasan sekaligus penegakan disiplin, sosialisasi terkait dengan peningkatan daya tahan tubuh, serta melakukan evaluasi dalam mempersiapkan PTM dengan acuan regulasi terbaru yaitu SKB 4 Menteri tahun 2022.

---

Schools play an important role in Covid-19 transmission, therefore understanding the transmission pattern helps improve capability in planning effective intervention to address covid-19 pandemic. This study aims to define public schools preparedness in implementing the health protocol for limited Face-to-face meeting during Covid-19 pandemic in Bogor District. This study uses qualitative data types with non-experimental and comparative descriptive designs was conducted during April-June 2022. Data was derived from documents review, observation, and in-depth interview to 13 informants from schools including teachers, Focus Group Discussion (FGD) with 8 students. This study shows that the implementation of Face-to-face meeting, organized by the education authorities in 4 schools from 4 villages has been well-planned, focused, and has routinely conducted evaluation, despite the hurdles in achieving SKB 4 2022 requirements. This study suggests Bogor District Education Authorities and schools to keep increasing both quality and quantity in distributing information, monitoring and enforcing discipline. Socializing the way to improve immunity, and doing evaluation in planning PTM according to new regulation, SKB from 4 Ministries 2022.

Abstrak: Kebijakan komunikasi risiko yang tertuang dalam Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan menjadi topik yang perlu diperhatikan sebab Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam dan sedang mengalami bencana non-alam yaitu Pandemi COVID-19. Ada perbedaan komunikasi risiko pada penanganan COVID-19 di daerah rawan bencana. Hal ini di sebabkan ada dua ancaman sekaligus di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan komunikasi risiko dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 di daerah rawan bencana. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dan kualitaif. Desain penelitian adalah Cross Sectional dengan jumlah sampel 451 responden di Wilayah Kabupaten Pandeglang dan menggunakan teknik random sampling. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Metode pengumpulan data yang kedua dengan cara wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan ke 4 informan yang berasal dari BPBD Wilayah Kabupaten Pandeglang dan Dinas Kesehatan Wilayah Kabupaten Pandeglang. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19 dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, karena p sebesar 0,002 (p value < 0,05). Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan, namun perlu adanya pertimbangan perubahan dalam isi Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan dan memperhatikan ketersediaan anggaran khususnya anggaran program bencana alam

Abstrak: Dinamika kasus COVID-19 hingga tahun 2022 masih berlangsung di berbagai dunia dan mengakibatkan fluktuasi angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Berbagai ledakan kasus akibat Variant of Concern (VOC) berdampak secara langsung kepada puskesmas sebagai layanan primer. Untuk melakukan penguatan terhadap puskesmas diperlukan strategi kebijakan pengendalian COVID-19 berupa prevent, detect, dan respond yang diikuti dengan optimalisasi implementasi kebijakan yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pada tingkat puskesmas di era pandemi COVID-19 berdasarkan literature review. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan pendekatan PRISMA. Kebutuhan penelusuran literatur menggunakan online database berupa google scholar dan GARUDA sehingga didapatkan 14 literatur terinklusi. Selain itu, berbagai kepustakaan yang diperoleh dalam penelitian berbentuk artikel jurnal, report lembaga kesehatan, text book, dan website berbahasa Inggris dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan di puskesmas masih ditemukan berbagai permasalahan serta hambatan antara lain pembuatan SOP yang tidak komprehensif diikuti kurangnya sosialisasi terkait SOP kepada petugas puskesmas, adanya keterbatasan jumlah petugas surveilans di puskesmas, pelatihan dan sosialisasi untuk melakukan tracing dan surveilans masih belum memadai, serta keterbatasan logistk kesehatan berupa obat-obatan terapi COVID-19 seperti oseltamivir, azitromisin, dan favipiravir. Kesimpulannya implementasi kebijakan di puskesmas masih belum berjalan dengan baik dikarenakan belum optimalnya penerapan kebijakan prevent, detect, dan respond dalam pengendalian COVID-19. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan yaitu pembuatan SOP penanganan COVID-19 yang komprehensif, memperkuat strategi komunikasi dan community engagement, melakukan perencanaan mengenai estimasi petugas surveilans, dan memfasilitas petugas kesehatan untuk mendapatkan program pelatihan.

---

The dynamics of COVID-19 cases until 2022 are still ongoing worldwide and resulting high fluctuations in morbidity and mortality rates. Various explosions of cases due to Variant of Concern (VOC) have a direct impact on puskesmas as primary care. To strengthen puskesmas, a policy strategy for controlling COVID-19 is needed in the form of prevention, detect, and response, followed by optimizing the implementation of policies carried out in the field. This study aims to describe the implementation of policies at the puskesmas level in the era of the COVID-19 pandemic based on a literature review. The analysis used in this study is a literature review with the PRISMA approach. The need for literature searches using online database in the form of Google Scholar and GARUDA so that 14 included literatures are obtained. In addition, various literatures obtained in the research are in the form of journal articles, reports from health institutions, text books, and websites in English and Indonesian. The result showed that the implementation of policies at the puskesmas still found various problems and obstacles, including the making of SOPs that were not comprehensive followed by a lack of socialization related to SOPs to puskesmas officers, the limited number of surveillance officers at the puskesmas, training and socialization for tracing and surveillance were still inadequate, and limited health logistics in the form of COVID-19 therapeutic drugs such as oseltamivir, azithromycin, and favipiravir. In conclusion, the implementation of policies at puskesmas has not gone well due to the lack of optimal implementation of preventive, detect, and response policies in controlling COVID-19. Therefore, suggestions that can be given are making a comprehensive SOP for handling COVID-19, strengthening communication strategies and community engagement, planning for surveillance officer estimates, and facilitating health workers to receive training programs.

Abstrak:

---

Abstrak: Walaupun pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia sudah dapat berlangsung secara tatap muka, bukan berarti ancaman terhadap paparan COVID-19 pada warga sekolah telah hilang. Hal tersebut terlihat dari tingginya kasus positif COVID-19 di Indonesia, di mana Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia. Selain itu, keberadaan klaster penularan COVID-19 di sekolah-sekolah juga menunjukkan pentingnya penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah. SDN Ujung Menteng 02 merupakan salah satu sekolah yang harus ditutup selama dua minggu akibat terdapat beberapa warga sekolah yang positif COVID-19. Dalam penelitian ini dibahas mengenai implementasi protokol kesehatan COVID-19 di SDN Ujung Menteng 02 dengan melihat variabel yang terdapat pada Model Implementasi Edward III. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Metode pengambilan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Berdasarkan data yang diperoleh, SDN Ujung Menteng 02 telah cukup baik dalam mengimplementasikan protokol kesehatan COVID-19. Namun, masih terdapat perilaku warga sekolah yang harus dibenahi, seperti penggunaan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Sumber daya, komunikasi, dan disposisi (sikap) warga sekolah sudah baik dalam mengimplementasikan protokol kesehatan COVID-19 di SDN Ujung Menteng 02. Namun, struktur birokrasi pada Satgas COVID-19 SDN Ujung Menteng 02 masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

---

Although schools in various regions in Indonesia have been opened, the threat of exposure to COVID-19 for the school residents has not disappeared. This can be seen from the number of positive cases of COVID-19 in Indonesia, where DKI Jakarta Province is the province with the highest positive cases of COVID-19 in Indonesia. The COVID-19 transmission clusters in schools also show the importance of implementing COVID-19 health protocols in schools. SDN Ujung Menteng 02 was one of the schools that had to be closed due to several school residents who were positive for COVID-19. This study discusses the implementation of the COVID-19 health protocol at SDN Ujung Menteng 02 by looking at the variables from Edward III Implementation Model. The type of research used is qualitative research with case study design, using in-depth interviews and observation. Based on the data obtained, there are still behaviors of school residents that must be addressed, such as the use of masks, physical distancing, etc. Resources, communication, and disposition of school residents are good in implementing the COVID-19 health protocol at SDN Ujung Menteng 02. However, the bureaucratic structure of the Satgas COVID-19 SDN Ujung Menteng 02 still needs to be improved.

Abstrak: Pemerintah daerah Kabupaten Kudus telah berkomitmen untuk percepatan pencegahan kasus stunting dan berupaya dalam mewujudkan Kudus zero stunting dengan menerbitkan Peraturan Bupati Kudus No. 53 tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kudus. Namun pelaksanaan konvergensi di Kabupaten Kudus belum berjalan optimal. Hasil rapat kerja penilaian aksi konvergensi pencegaham stunting terintegrasi di Jawa Tengah tahun 2020, kapasitas pelaksanaan analisis situasi dan inputing serta kualitas analisis situasi dengan keterlibatan lintas sektor di Kabupaten Kudus belum optimal, rembug stunting belum dilakukan secara intensif, dan belum adanya regulasi untuk memperkuat publikasi pencegahan stunting. Selain itu pandemi COVID-19 menimbulkan adanya refocusing anggaran dari pelayanan dan program yang lain termasuk pencegahan stunting. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kudus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Edward III meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dan Van Meter dan Van Horn meliputi variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Informan penelitian yaitu perwakilan dari perangkat daerah yang tergabung dalam tim percepatan pencegahan stunting pada tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa/kelurahan serta Kader Pembangunan Manusia (KPM). Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan namun intervensi gizi sensitif belum maksimal, komunikasi yang dilakukan terbatas dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, sumber daya yang tersedia cukup memadai, terdapat panduan kebijakan yang telah diketahui dan dipahami oleh pelaksana kebijakan, koordinasi yang terjalin belum optimal, lingkungan ekonomi dan sosial yang belum cukup mendukung dan lingkungan politik cukup mendukung kebijakan. Kesimpulannya implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan optimal dengan masih adanya kendala pada variabel sumber daya manusia, koordinasi, serta lingkungan ekonomi dan sosial. Dengan demikian pelaksanaan konvergensi masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan kegiatan secara koordinatif antar lembaga. Sosialisasi kepada masyarakat tetap digencarkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Diperlukan adanya penyesuaian kebijakan dengan Perpres terbaru tantang percepatan penurunan stunting.

---

The local government of Kudus Regency has committed to accelerating the handling of stunting cases and is trying to realize Kudus zero stunting by issuing Regional Regulation Number 53/2020 concerning the Acceleration of Stunting Prevention in Kudus Regency. However, the implementation of convergence in Kudus has not run optimally. The results of the work meeting on the assessment of the integrated stunting prevention convergence action in Central Java in 2020, the capacity for implementing situation analysis and inputting as well as the quality of situation analysis with cross-sectoral involvement in Kudus Regency has not been optimal, the stunting discussion has not been carried out intensively, and there are no regulations to strengthen publications of stunting prevention. In addition, the COVID-19 pandemic has led to a refocusing of the budget from other services and programs, including stunting prevention. The purpose of this study is to analyze the implementation of policies to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic in Kudus Regency. This research is qualitative research. Data were collected through in-depth interviews with informants and document review with the Edward III framework covering the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure and Van Meter and Van Horn covering variables of the economic, social and political environment. Research informants are representatives from regional apparatus who are members of the stunting prevention acceleration team at the district, sub-district, and village/kelurahan levels as well as the Human Development Cadre (KPM). The study was conducted from April to May 2022. The results show that policy implementation has been running but sensitive nutrition interventions have not been maximized, communication is limited due to the COVID-19 pandemic, the available resources are adequate, and there are policy guidelines that are known and understood by policy implementers, coordination is not optimal. , the economic and social environment is not yet sufficiently supportive and the political environment is sufficiently supportive of policies. In conclusion, the implementation of the policy to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic has not run optimally, with constraints on human resource variables, coordination, as well as the economic and social environment. Thus, the implementation of convergence still needs to be improved by carrying out activities in a coordinated manner between institutions. Socialization to the community continues to be intensified so that policy objectives can be achieved. This policy need to be adjusted with the latest Presidential Regulation on accelerating stunting reduction.

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok, Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Van Meter & Van Horn, serta keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober sampai Desember 2020.
Hasil penelitian menunjukkan beberapa kegiatan pelaksanaan kesehatan jiwa tidak terlaksana karena adanya pembatasan sosial, ukuran dan tujuan kebijakan dipahami dan telah dilaksanakan, kurangnya koordinasi lintas sektor, minimnya ketersediaan sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, komunikasi antar organisasi berjalan baik, disposisi pelaksana baik, serta adanya pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Kesimpulannya implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan baik dikarenakan pembatasan sosial, minimnya sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Rekomendasinya perlu dibuat Surat Edaran maupun Rencana Aksi Daerah tentang pelaksanaan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi termasuk upaya mitigasi

---

Depok is the first city to find cases of COVID-19 infection, until 19 October 2020 there have been 6,661 people were confirmed positive. Due to the increasing number of cases, the Depok City Government implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The implementation of these policies also affects mental and psychosocial health.
The purpose of this study is to find out the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic in Depok City, West Java Province. The research method used a qualitative approach through in-depth interviews with informants and document review with the Van Meter & Van Horn framework, and the validity of the data used triangulation of sources and methods. This research was conducted from October to December 2020. The results showed that some mental health implementation activities were not carried out due to social restrictions, policies and objectives were understood and implemented, lack of cross-sector coordination, lack of availability of human resources and competence in mental health, communication between organizations is running well, the disposition of the executor is good, as well as the influence of the economic, social and political environment. In conclusion, the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic has not been going well due to social restrictions, lack of human resources and mental health competence, and lack of cross-sector coordination. The recommendations need to formulate neither Circular Letter nor Regional Action Plan on the implementation of mental and psychosocial health during the pandemic including mitigation efforts