Abstrak: Penelitian kematangan budaya keselamatan di layanan kesehatan sangat jarang dilakukan, hanya berfokus pasien dan menggunakan instrumen MaPSaF. Tujuan penelitian untuk mengembangkan instrumen pengukuran kematangan budaya keselamatan secara komprehensif meliputi mutu, keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan pekerja dengan 5 (lima) tingkat yaitu patologi, reaktif, birokratif, proaktif, generatif. Instrumen DUTA-RS mengandung 1118 EP dari SNARS edisi 1. Desain penelitian cross-sectional dengan data sekunder akreditasi RS dari KARS (2018-2019) dan data primer sebagai post hoc evaluation untuk validasi data sekunder, berupa kuesioner, focus Group Discussion dan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan deskriptif, mean, safety culture maturity level (SCML), Confirmatory Factor Analysis dan Stuctural Equation Modeling. Hasil penelitian menunjukkan kematangan budaya keselamatan pada tingkat proaktif (58%), kelulusan paripurna menunjukkan tingkat proaktif (50,8%) dan generatif (48,7%). Model DUTA-RS memenuhi goodness of fit dengan variabel konstruk valid dan reliabel. Variabel yang berpengaruh adalah situasional (p- value=0,016, koefisien standar=0,596) dan perilaku keselamatan (p-value=0,030, koefisien standar=0,521). Indikator terkuat adalah kepemimpinan (faktor loading=0,87), manajemen risiko (faktor loading=0,87), kepatuhan (faktor loading=0,85). Variabel iklim keselamatan tidak berpengaruh terhadap kematangan budaya keselamatan (p-value=0,635). Indikator terlemah iklim keselamatan adalah pembelajaran (faktor loading=0,62), komunikasi (faktor loading=0,65). Pada data primer dan sekunder menunjukkan kesamaan nilai rata-rata iklim keselamatan dalam kategori baik dan hasil SCML pada level 4 (proaktif). Website DUTA-RS memunculkan tingkat kematangan budaya keselamatan, nilai rata-rata indikator, indikator terlemah setiap variabel, saran perbaikan. Website DUTA-RS dapat dibridging dengan SIKARS untuk benchmarking dalam skala nasional. Penelitian selanjutnya untuk pengembangan website DUTA-RS.

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: Institusi kesehatan seperti rumah sakit didesak untuk mengevaluasi budaya keselamatan pasien mereka untuk meningkatkan keselamatan, kualitas perawatan dan kesembuhan pasien. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran budaya keselamatan pasien perspektif perawat inap Rumah Sakit Hermina Tangerang. Penelitian ini dilakukan dengan studi cross sectional dengan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis univariat menggunakan instrumen kuesioner rumah sakit tentang budaya keselamatan pasien milik AHRQ. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 budaya kategori kuat (handsoff dan transisi, persepsi keseluruhan terhadap keselamatan pasien, organizational learning-perbaikan berkelanjutan, umpan balik dan komunikasi tentang kesalahan), 4 budaya kategori sedang (frekuensi pelaporan insiden, dukungan manajemen terhadap keselamatan pasien, keterbukaan komunikasi, kerjasama dalam unit,) dan 1 budaya kategori lemah (staffing). Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran budaya keselamatan pasien RS Hermina Tangerang masuk ke dalam kategori budaya keselamatan pasien sedang. Saran perbaikan diperlukan pada setiap dimensi budaya keselamatan pasien terutama pada budaya lemah staffing.

Abstrak:

---

Abstrak:

Keselamatan pasien merupakan kewajiban rumah sakit dan bagian integral dari akreditasi sejak 2008. Namun, berbagai permasalahan masih sering ditemukan, sehingga keberlanjutan perbaikan menjadi tantangan. Penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual strategi peningkatan keselamatan pasien. Penelitian menggunakan pendekatan mixed method dengan desain convergent parallel. Data kuantitatif berasal dari Riset Fasilitas Kesehatan 2019 (523 rumah sakit) dan data akreditasi (917 rumah sakit), dianalisis menggunakan uji chi-square, regresi logistik, dan analisis jalur. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen dari enam rumah sakit, dinas kesehatan provinsi, dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) wilayah di Sumatera Utara dan Bali, dengan total 95 informan. Analisis tematik menggunakan perangkat NVivo, dengan kerangka Malcolm Baldrige dan model implementasi Van Meter-Van Horn, meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus tenaga kerja, fokus operasi, fokus pelanggan, pengukuran, analisis, dan manajemen pengetahuan, komunikasi antar organisasi, serta peran akreditasi. Hasil kuantitatif menunjukkan bahwa pelaporan insiden keselamatan pasien berhubungan signifikan dengan lokasi (Jawa-Bali), status akreditasi, jumlah tempat tidur (> 200), kelas rumah sakit (A dan B), evaluasi pelayanan, audit internal, serta keaktifan komite keselamatan pasien dan pengendalian infeksi. Hasil kualitatif menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keselamatan pasien sudah berjalan, namun bervariasi tergantung kepemilikan dan ketersediaan sumber daya. Semua dimensi yang diteliti berpotensi menjadi faktor pendukung maupun penghambat tergantung pengelolaannya. Kepemimpinan yang kuat, fasilitas yang memadai, serta budaya keselamatan yang ditanamkan secara konsisten memperkuat implementasi, sedangkan lemahnya komitmen dan keterbatasan dana menjadi kendala. Hambatan juga muncul dalam pelaporan insiden, baik dari sisi organisasi maupun individu. Penelitian ini menghasilkan model konseptual strategi peningkatan keselamatan pasien yang mencakup integrasi keselamatan pasien dalam perencanaan strategis, penguatan kepemimpinan, peningkatan kapasitas staf, alokasi anggaran memadai, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta pelibatan pasien. Model ini diharapkan dapat mendorong peningkatan keselamatan pasien secara menyeluruh dan berkelanjutan di rumah sakit.

---

 

Patient safety is a mandatory obligation for hospitals and has been an integral part of hospital accreditation since 2008. However, various patient safety issues are still frequently found, making the sustainability of improvements a major challenge. This study aims to formulate a conceptual model of patient safety improvement strategies. A mixed-methods approach with a convergent parallel design was employed. Quantitative data were obtained from the 2019 Rifaskes (523 hospitals) and accreditation records (917 hospitals), and analyzed using chi-square tests, logistic regression, and path analysis. Qualitative data were collected through in-depth interviews and document reviews from six hospitals, provincial health offices, and the Indonesian Hospital Association (PERSI) in North Sumatra and Bali Provinces, involving a total of 95 informants. Thematic analysis was conducted using NVivo software, guided by the Malcolm Baldrige framework and the Van Meter–Van Horn policy implementation model. Quantitative findings showed that the reporting of patient safety incidents was significantly associated with location (Java–Bali), accreditation status, bed capacity (>200 beds), hospital class (A and B), presence of service evaluations, internal audits, and the activity of patient safety and infection control committees. Qualitative results indicated that while policy implementation was underway, it varied depending on hospital ownership and available resources. All dimensions could act as either enablers or barriers depending on how they were managed. Strong leadership and adequate facilities enhanced implementation, while weak commitment and limited funding were key constraints. Incident reporting also faced challenges at both organizational and individual levels. This study produced a conceptual model for improving patient safety through the integration of safety into strategic planning, strengthened leadership, staff capacity building, sufficient budget allocation, continuous monitoring and evaluation, and enhanced patient engagement. The model is expected to support comprehensive and sustainable patient safety improvements in hospitals

Abstrak: Pelaporan kasus Tuberkulosis di Indonesia masih menjadi tantangan besar dengan masih tingginya kasus TB yang ditemukan khususnya di rumah sakit tetapi tidak terlaporkan kepada Program TB Nasional. Oleh karena itu, pemerintah telah mengintegrasikan pengendalian TB ke dalam akreditasi rumah sakit dimana akreditasi merupakan bentuk tuntutan legitimasi terhadap rumah sakit dan tuntutan stakeholder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kontribusi akreditasi terhadap pelaporan kasus TB oleh rumah sakit sehingga diperoleh rekomendasi kebijakan penguatan upaya pelaporan untuk TB pada rumah sakit. Penelitian menggunakan data sekunder hasil penilaian akreditasi rumah sakit dan pelaporan kasus TB dalam SITT pada semua rumah sakit yang lulus SNARS 2018 periode Januari 2018-Juni 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rumah sakit menunjukkan peningkatan pada periode setelah akreditasi. Variabel akreditasi yang dikontruksi indikator manajemen informasi dan rekam medik, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dan program nasional penurunan angka kesakitan tuberkulosis berpengaruh terhadap pelaporan kasus TB dimana karakteristik rumah sakit (tempat tidur, kelas RS dan ukuran RS) mempengaruhi kedua variabel tersebut. Kerangka penguatan upaya pelaporan TB di rumah sakit yang dikembangkan mencakup: regulasi dan kebijakan, manajemen proses, fokus pada pelanggan, manajemen sumber daya, monitoring dan evaluasi serta feedback. Hal ini didukung juga oleh strategi manajemen data yang terdiri dari: (1) sumber data TB yang berasal dari berbagai unit pelayanan dilaporkan kepada tim DOTS, (2) koordinasi melalui labeling dan komunikasi rutin serta integrasi data berbasis SIMRS, (3) leveraging dan manajemen data melalui manajemen data induk, analisis data dan kualitas data, (4) tata kelola data yang didukung SDM, proses/standar, kebijakan/regulasi, dan teknologi/fasilitas, serta (5) penyelarasan data internal rumah sakit dan database kementerian kesehatan. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah: (1) penguatan pada proses penilaian akreditasi dengan memanfaatkan komponen penilaian bab manajemen informasi dan rekam medik serta bab peningkatan mutu dan keselamatan pasien; (2) penguatan pada manajemen data TB di internal rumah sakit dengan memanfaatkan sistem informasi yang terkoneksi dan terintegrasi dengan database internal dan eksternal yang disertai monitoring, evaluasi serta feedback oleh Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan sehingga surveilans TB dapat optimal;dan (3) penguatan insentif dan disinsentif dalam mendukung pelaporan kasus TB oleh rumah sakit.