Anemia di Indonesia masih menjadi masalah gizi utama di berbagai kalangan usia termasuk balita sebagai salah satu kelompok paling rentan. Balita anemia dapat terjadi akibat berbagai faktor dan perlu diintervensi sedini mungkin untuk mencegah akibat lain yang memengaruhi kesehatan dan pertumbuhan nya di kemudian hari. Anemia pada balita Provinsi DKI Jakarta menunjukkan prevalensi tertinggi dibandingkan tingkat wilayah provinsi lainnya di pulau Jawa. Penelitian cross-sectional ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko terjadinya anemia pada balita usia 12-59 bulan berdasarkan faktor individual, faktor orang tua, dan faktor makanan. Data diperoleh dari IFLS 5 Tahun 2014/2015 yang dilakukan oleh RAND Corporation sebanyak 172 balita usia 12-59 bulan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilakukan melalui analisis kuantitatif secara univariat, bivariat, dan multivariat. Hasil penelitian diperoleh prevalensi kejadian anemia pada balita usia 12-59 bulan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 53,5% dan faktor risiko dominan terjadinya anemia adalah usia dengan p-value=<0,025 (OR=2,396 (1,165-4,926)) setelah dikontrol oleh variabel status gizi menurut PB/U atau TB/U. Usia 12-23 bulan adalah usia penting yang harus menjadi perhatian orang tua untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi seimbang serta kesehatannya untuk mencegah risiko terjadinya anemia. Dinas kesehatan Provinsi DKI Jakarta, instansi kesehatan, dan petugas kesehatan yang terlibat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setempat perlu memberi perhatian pada upaya pencegahan anemia pada balita.

Anemia in Indonesia is still a major nutritional problem for various ages, including children under five as one of the most vulnerable groups. Under-five anemia can occur due to various factor, and it is necessary to prevent as early as possible to avoid other consequences that affect children’s health and growth in the future. Anemia in children aged 12-59 months DKI Jakarta Province shows the highest prevalence compared to other provincial areas on the island of Java. This cross-sectional study aims to determine the risk factors for anemia in children aged 12-59 months based on individual factors, parental factors, and dietary factors. Data obtained from IFLS 5 Year 2014/2015 conducted by RAND Corporation as many as 376 toddlers aged 12-59 months in DKI Jakarta Province. The research was conducted through univariate, bivariate and multivariate quantitative analysis. The results showed that the prevalence of anemia in children aged 12-59 months in DKI Jakarta Province was 53.5% and  the dominant risk factor for anemia was age p-value=<0,025 (OR=2,396 (1,165-4,926)) after being controlled by variables of nutritional status according to HAZ. The age of 12-23 months is an important age to be a concern for parents to meet their balanced nutritional and health needs to prevent the risk of anemia. DKI Jakarta Provincial Health Office, health agencies, and health workers involved from DKI Jakarta Provincial Government need to pay attention to prevent anemia in children under five.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan menurut umur di bawah -2 SD standar pertumbuhan WHO, disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang banyak terjadi selama periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Seorang anak mengalami masalah stunting diakibatkan oleh multifaktor yang saling berkaitan. Masalah stunting yang dilihat dari SKI 2023 dibandingkan SSGI 2024 ataupun SSGI 2022 dengan SSGI 2024 rovinsi Riau merupakan provinsi yang mengalami peningkatan signifikan sedangkan Provinsi Jawa barat merupakan Provinsi yang menurun signifikan dilihat dari SKI 2023 dibandingkan SSGI 2024 sedangkan dilihat dari SSGI 2022 dibandingkan 2024 merupakan provinsi ke dua yang menurun signifikan di Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko stunting pada balita usia 6-23 bulan di Provinsi Riau dan Jawa Barat berdasarkan data SSGI tahun 2024. Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan jumlah sampel pada masing provinsi sebanyak 1420 anak untuk Provinsi Riau dan 4019 anak untuk Provinsi Jawa Barat. Variabel Independen terdiri dari tiga faktor besar seperti faktor anak yang terdiri dari usia, jenis kelamin, panjang badan lahir, IMD, usia diberikan MP-ASI, keragaman makanan minimum (MDD), frekuensi makanan minimum (MMF), diet minimum yang dapat diterima (MAD), konsumsi sumber protein hewani, diare, pneumonia, tuberkulosis paru, dan status imunisasi; faktor ibu yang terdiri dari pendidikan ibu, tinggi badan ibu, kunjungan ANC dan riwayat ibu hamil minum TTD; dan faktor lingkungan jumlah balita dalam rumah tangga, akses sumber air minum, dan sanitasi. Adapun variabel dependan pada penelitian ini adalah Stunting pada anak usia 6-23 bulan di Provinsi Riau dan Jawa Barat. Analisis yang diguakan dalam penelitian adalah univariat, uji chi square untuk analisis bivariat dan multivariat menggunakan regresi logistik ganda. Analisis bivariat di Provinsi Riau menunjukkan adanya perbedaan proporsi stunting berdasarkan usia anak, jenis kelamin, panjang badan lahir, status imunisasi, pendidikan ibu, tinggi badan ibu, jumlah balita dalam rumah tangga dan sanitasi sedangkan faktor dominan yang berpengaruh terhadap kejadian stunting adalah usia anak (OR=3,098). Analisis bivariat di Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya perbedaan proporsi stunting berdasarkan usia anak, jenis kelamin, panjang badan lahir, usia diberikan MP-ASI, MMF, MAD, diare dan TBC paru sedangkan faktor dominan yang berpengaruh terhadap stunting adalah panjang badan lahir (OR=2,469). Faktor dominan yang berbeda pada setiap provinsi perlu menjadi perhatian dalam menetapkan intervensi karena setiap penyebab memiliki pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikannya.

Stunting is a failure-to-thrive condition characterized by length or height-for-age below -2 SD of the WHO growth standards, caused by chronic undernutrition and recurrent  infections that predominantly occur during the first 1,000 days of life (1,000 Days). A  child's stunting is caused by multiple interrelated factors. Looking at stunting trends  based on the 2023 Indonesian Health Survey (SKI) compared with the 2024 Indonesian  Nutritional Status Survey (SSGI), as well as the 2022 SSGI compared with the 2024  SSGI, Riau Province experienced a significant increase, whereas West Java Province  experienced a significant decrease when comparing the 2023 SKI with the 2024 SSGI,  and was the province with the second-largest significant decrease on Java Island when  comparing the 2022 SSGI with the 2024 SSGI. This study aimed to identify the risk  factors for stunting among children aged 6–23 months in Riau and West Java  Provinces, based on the 2024 SSGI data. This study used a cross-sectional design with  a sample size of 1,420 children in Riau Province and 4,019 children in West Java  Province. The independent variables consisted of three major factor groups: child  factors, including age, sex, birth length, early initiation of breastfeeding (EIBF), age of  complementary feeding introduction, minimum dietary diversity (MDD), minimum  meal frequency (MMF), minimum acceptable diet (MAD), consumption of animal  source protein, diarrhea, pneumonia, pulmonary tuberculosis, and immunization status;  maternal factors, including maternal education, maternal height, antenatal care (ANC)  visits, and history of iron-folic acid (IFA) tablet consumption during pregnancy; and  environmental factors, including the number of children under five in the household,  access to drinking water sources, and sanitation. The dependent variable in this study  was stunting among children aged 6–23 months in Riau and West Java Provinces. The  analyses used were univariate analysis, chi-square test for bivariate analysis, and  multiple logistic regression for multivariate analysis. Bivariate analysis in Riau  Province showed differences in the proportion of stunting based on child's age, sex,  birth length, immunization status, maternal education, maternal height, number of  children under five in the household, and sanitation, while the dominant factor  associated with the incidence of stunting was child's age (OR=3.098). Bivariate  analysis in West Java Province showed differences in the proportion of stunting based  on child's age, sex, birth length, age of complementary feeding introduction, MMF,  MAD, diarrhea, and pulmonary tuberculosis, while the dominant factor associated with  stunting was birth length (OR=2.469). The differing dominant factors in each province  warrant attention in determining interventions, since each cause requires a different  approach to be addressed.

Underweight merupakan salah satu masalah gizi pada balita yang ditandai dengan nilai berat badan menurut umur (BB/U) kurang dari -2 standar deviasi berdasarkan Standar Pertumbuhan Anak WHO. Kondisi ini merefleksikan malnutrisi akut maupun kronis yang berdampak pada gangguan pertumbuhan, perkembangan kognitif, penurunan imunitas, hingga peningkatan risiko mortalitas pada balita. Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai salah satu provinsi dengan prevalensi underweight tertinggi di Indonesia berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian underweight pada balita usia 24-59 bulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional menggunakan data sekunder SSGI 2024. Sampel penelitian berjumlah 7.895 balita usia 24-59 bulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Analisis data dilakukan secara bivariat menggunakan uji chi-square dan analisis multivariat menggunakan regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi underweight pada balita usia 24-59 bulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 35,8%. Analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan lahir, riwayat ISPA, usia ibu saat hamil, tingkat pendidikan ibu, status pekerjaan ibu, jumlah anggota keluarga, pemberian PMT pemulihan, kepemilikan Buku KIA, sumber air minum layak, dan wilayah tempat tinggal dengan kejadian underweight (p < 0,05). Faktor dominan yang berhubungan dengan kejadian underweight pada balita usia 24-59 bulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah PMT pemulihan (aOR: 3,186; 95% CI: 2,614-3,884).

Underweight is a nutritional problem among infants and toddlers characterized by a weight-for-age (WFA) score of less than -2 standard deviations based on the WHO Child Growth Standards. This condition reflects both acute and chronic malnutrition, which can lead to growth failure, impaired cognitive development, weakened immunity, and an increased risk of mortality among infants and toddlers. East Nusa Tenggara Province is recorded as one of the provinces with the highest prevalence of underweight in Indonesia based on the 2024 Indonesian Nutrition Status Survey (SSGI). This study aims to identify factors associated with the incidence of underweight in infants and toddlers aged 24–59 months in East Nusa Tenggara Province. This is a quantitative study with a cross-sectional design using secondary data from the 2024 SSGI. The study sample consisted of 7.895 infants aged 24–59 months in East Nusa Tenggara Province. Data analysis was performed using bivariate analysis with the chi-square test and multivariate analysis with multiple logistic regression. The results of the study show that the prevalence of underweight among toddlers aged 24–59 months in East Nusa Tenggara Province is 35.8%. Bivariate analysis indicates a significant association between birth weight, history of acute respiratory infections (ARI), maternal age at conception, maternal education level, maternal employment status, household size, provision of recovery supplementary feeding (PMT), possession of a Maternal and Child Health (MCH) booklet, access to safe drinking water, and residential area with the occurrence of underweight (p < 0,05). The dominant factor associated with the prevalence of underweight among toddlers aged 24–59 months in East Nusa Tenggara Province is the provision of recovery supplementary feeding (aOR: 3.186; 95% CI: 2.614-3.884).

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai dengan pertumbuhan linier yang terhambat dinilai dari panjang badan atau tinggi badan menurut umur <-2 SD berdasarkan standar pertumbuhan anak WHO. Stunting disebabkan langsung oleh asupan gizi yang tidak adekuat dan penyakit infeksi berulang yang terjadi terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas anak, menghambat perkembangan kognitif, meningkatkan risiko penyakit tidak menular saat dewasa, serta menurunkan kapasitas kerja. Prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat (32,7%) menduduki urutan tertinggi ke 4 di Indonesia berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan determinan stunting pada anak usia 6-23 bulan di wilayah perdesaan dan perkotaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan 858 sampel yang diperoleh dari total sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Data yang digunakan adalah data sekunder dari SSGI tahun 2022. Variabel independen meliputi faktor anak, keluarga, dan lingkungan. Analisis bivariat menggunakan uji kai kuadrat dan multivariat menggunakan regresi logistik ganda model determinan. Hasil penelitian menunjukkan proporsi stunting pada anak usia 6-23 bulan di perdesaan (27,2%) dan perkotaan (28,2%). Proporsi anak dengan status imunisasi tidak lengkap, pendidikan ayah dan ibu rendah, kunjungan ANC ibu < 6 kali, anemia saat hamil, keluarga rawan pangan, sumber air minum dan sanitasi tidak layak lebih tinggi di perdesaan.  Sedangkan proporsi anak dengan riwayat tidak IMD, tidak ASI ekkslusif, waktu pengenalan MPASI < 6 bulan, ISPA, pneumonia dan tuberkulosis paru lebih tinggi di wilayah perkotaan. Proporsi stunting lebih tinggi pada anak usia 11-23 bulan, berat badan lahir < 2.500 gram, panjang badan lahir < 48 cm, tinggi badan ibu < 150 cm di wilayah perdesaan dan perkotaan serta kunjungan ANC ibu < 6 kali di wilayah perkotaan. Faktor dominan yang berhubungan dengan stunting di perdesaan dan perkotaan adalah berat badan lahir.

Stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan prevalensi yang relatif tinggi serta adanya perbedaan kondisi sosial, ekonomi, sanitasi, dan akses pelayanan kesehatan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan sosial ekonomi, sanitasi, dan layanan kesehatan dasar yang berhubungan dengan kejadian stunting pada anak usia 6–59 bulan di wilayah perdesaan dan perkotaan Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan desain potong lintang dengan data sekunder Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Sampel penelitian sebanyak 1.539 anak yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Variabel yang dianalisis meliputi status ekonomi, ukuran rumah tangga, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, sumber air minum, kepemilikan fasilitas cuci tangan, jenis sanitasi rumah tangga, pemeriksaan antenatal care, dan status imunisasi dasar lengkap. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan desain survei kompleks dan bobot sampel, meliputi analisis univariat, bivariat, dan multivariat yang distratifikasi berdasarkan wilayah tempat tinggal. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 22,8%, dengan prevalensi lebih tinggi di wilayah perdesaan sebesar 24,7% dibandingkan wilayah perkotaan sebesar 21,1%. Di wilayah perkotaan, fasilitas cuci tangan yang tidak layak merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan stunting. Anak yang tinggal di rumah tangga dengan fasilitas cuci tangan tidak layak memiliki peluang 1,938 kali mengalami stunting dibandingkan anak dengan fasilitas cuci tangan layak (OR=1,938; 95% CI: 1,257–2,989; p=0,003). Di wilayah perdesaan, status ekonomi menengah atas berhubungan dengan stunting (OR=0,409; 95% CI: 0,169–0,991; p=0,048). Pada penelitian ini determinan stunting berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Intervensi di wilayah perkotaan perlu menekankan peningkatan fasilitas dan praktik cuci tangan, sedangkan di wilayah perdesaan perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi, ketahanan pangan, dan pemenuhan pangan bergizi keluarga.

Stunting remains a public health problem in West Nusa Tenggara Province, with a relatively high prevalence and disparities in socioeconomic conditions, sanitation, and access to healthcare services between rural and urban areas. This study aimed to analyze the socioeconomic, sanitation, and basic healthcare determinants associated with stunting among children aged 6–59 months in rural and urban areas of West Nusa Tenggara Province. This cross-sectional study used secondary data from the 2023 Indonesian Health Survey. The study included 1,539 children who met the inclusion and exclusion criteria. The variables analyzed included economic status, household size, maternal education, maternal employment, drinking water source, availability of handwashing facilities, household sanitation, antenatal care attendance, and complete basic immunization status. The analyses accounted for the complex survey design and sampling weights and included univariate, bivariate, and multivariate analyses stratified by area of residence. The results showed that the prevalence of stunting in West Nusa Tenggara Province was 22.8%, with a higher prevalence in rural areas than in urban areas, at 24.7% and 21.1%, respectively. In urban areas, inadequate handwashing facilities were the factor most strongly associated with stunting. Children living in households with inadequate handwashing facilities had 1.938 times higher odds of stunting than those living in households with adequate handwashing facilities (OR=1.938; 95% CI: 1.257–2.989; p=0.003). In rural areas, upper-middle economic status was associated with stunting (OR=0.409; 95% CI: 0.169–0.991; p=0.048), indicating lower odds of stunting compared with the highest economic group. This study found that the determinants of stunting differed between urban and rural areas. Interventions in urban areas should emphasize improving handwashing facilities and practices, whereas interventions in rural areas should address household socioeconomic conditions, food security, and access to nutritious foods.