Ditemukan 32485 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Diabetes mellitus is a chronic disease that cannot be cured and can cause serious complications, including diabetic gangrene. Diabetic gangrene can cause severe infection that requiring debridement. Debridement is considered the fastest and most efficient method of treating diabetic gangrene. This causes the patient to be hospitalized, which requires a lot of money and long-term care. Longer treatment days and expensive medical expenses are problems that need special attention. This research is a retrospective non-experimental descriptive study that aims to analyze factors related to the bill for diabetic gangrene debridement services at Aisyiyah Bojonegoro Hospital in 2021. Of the 151 patients who met the criteria, it was found that most diabetic gangrene patients who underwent debridement were aged under 60 years (66.2%), with the most sex being female (53%), and the most degree being grade 1 (51.7%). The average length of stay was 4.72 days. With a minimum length of stay of 2 days and a maximum length of stay of 13 days. From the results of the study, it was found that the bill was more than ina-cbgs by 37 cases at degree I, 6 cases at degree II, and 24 cases at degree III. So that from a total of 151 patients treated with diabetic gangrene debridement, there were 67 cases where hospital bills were higher (deficit) than ina-cbgs. The deficit results were found in all treatment classes and all levels of severity except in class 2 degrees I and III and in class 1 degree II where a surplus was obtained compared to ina-cbgs. Based on the results of the study, it was found that P-Value <0.05 was at the level of severity, fornas compliance, length of stay and DPJP which means that there was a significant relationship between severity, fornas compliance, length of stay, and DPJP with the total real bills of diabetic gangrene debridement patients. The most dominant variable affecting the patient's total bill is the length of stay which has an Exp (β) value of 13,108 meaning that the longer the patient is treated, the more the total real bill will increase in patients with diabetic gangrene debridement.
Penanganan program kesehatan bagi masyakat tidak mampu adalah tanggung jawab Pemerintah. Melalui subsidi diharapkan penanganan tersebut menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan pengobatan. Agar subsidi yang ada tepat, baik secara ukuran kuantitatif maupun kualitatif maka periu dilakukan perhitungan biaya yang rill dan evaluasi terhadap penerimaan subsidi tersebut kepada pihak yang memang membutuhkan.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kecukupan subsidi pasien tidak mampu di lnstalasi Rawat Jalan RSUD Koja berdasarkan perhitungan biaya satuan dan bagaimana evaluasi penerimaan subsidi tersebut untuk pasien yang benar-benar tidak mampu (validasi). Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, pengumpulan data sekunder dan survei lapangan untuk validasi pasien tidak mampu.Hasil penelitian menyimpulkan besarnya biaya satuan pelayanan rawat jalan untuk pasien tidak mampu adalah sebesar Rp. 104.000,- termasuk biaya obat, yang diperoleh dengan perhitungan analisis biaya Activity Based Costing. Evaluasi ketepatan subsidi kepada Pasien tidak mampu yang berhak menerima dengan kriteria yang telah ditetapkan memiliki validitas ketidakmampuan sebesar 96 %. Sebanyak 4 % sisanya merupakan pasien tidak mampu yang berasal dari luar Jakarta Utara sehingga tidak diperhitungkan.Untuk mendapatkan angka subsidi yang mencukupi kebutuhan pengobatan pasien tidak mampu maka pemerintah perlu memperhitungkan besar biaya satuan. Dan untuk pelaksanaan prosedur dan ketepatan pemberian subsidi tersebut perlu dilakukan pengawasan dari pihak terkait.Daftar bacaan : 35
Analysis on Cost Subsidy for the Poor at Ambulatory Care Service unit, Koja General District HospitalProtecting the poor is Government's responsibilities. Implementation of subsidy policy seems to be the important strategy to meet the medical treatment need for the poor effectively. To ensure appropriateness of the subsidy, calculation on the unit cost is needed.The objective of this study is to obtain information on subsidy for Ambulatory in Unit of Koja General District Hospital based on the unit cost and validation of those who entitled to obtain the subsidy.The study showed that the cost was Rp. 104.000,- based on Activity Based Costing analysis. It is also confirmed that 96% subsidy provided is distributed to the entitled person. The remaining 4% was dedicated for those who reside outside North Jakarta.Based on the study result, the Government need to calculate the unit cost of subsidy for the poor. To ensure the appropriateness and sufficient subsidy, control to the subsidy disbursement is needed.References: 35
Dalam tesis ini akan dihitung rata-rata biaya pelayanan (average cost), nilai karakteristik, nilai kapitasi untuk pembiayaan layanan rawat inap bagi pasien JPK Gakin di rumah sakit pemerintah dan swasta wilayah Jakarta Timur. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang besaran biaya kapitasi pelayanan rawat inap di rumah sakit wilayah Jakarta Timur, termasuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi biaya kapitasi tersebut. Penelitian deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan terdiri dari laporan bulanan klaim biaya rawat inap pasien JPK Gakin dari rumah sakit Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Total biaya untuk pelayanan RITL di rumah sakit wilayah Jakarta Timur diperkirakan sebesar Rp 33,6 milyar dengan nilai kapitasi sebesar Rp 191.063 per orang per tahun atau sebesar Rp 15.922 per orang per bulan. Average claim cost untuk RS Jakarta Timur adalah Rp 3.359.799 dan tingkat utilisasi RITL rata-rata 7. Peneliti menyarankan untuk : (1) memperluas penelitian dan analisis untuk seluruh rumah sakit dan puskesmas yang ada di DKI Jakarta, (2) menggunakan sistem kapitasi dalam mekanisme pembayaran di RS, (3) penerapan DRG guna mendukung penerapan Tarif Paket Pelayanan Essensial, (4) adanya pendataan ulang yang akurat tentang jumlah penduduk miskin DKI yang perlu mendapat kartu gakin, renovasi dan evaluasi sistem/program senantiasa dilakukan agar realisasi program JPK-Gakin semakin optimal dan sesuai tujuan, (5) Diagnosa penyakit dengan pembiayaan terbesar, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian baik oleh RS maupun dinas kesehatan agar beban anggaran dapat dikurangi.
This thesis calculated the average cost of care, characteristic value, the value of capitation for in-patient health services payment of the program of health service assurance for the poor family (HAS-PF) in hospitals government and the private area of East Jakarta. The Study purposed to obtain information about amount of capitation cost of in-patient health service at east Jakarta hospitals, and the analysis of factors that affect the capitation cost. Descriptive-analytic study using quantitative approaches. Data used consisted of monthly reports expense claim of the in-patient of HAS-PF programs at the east Jakarta hospitals. The results showed that the total cost of the in-patient health services at the hospital east Jakarta area is estimated at Rp 33.6 billion with a value of capitation Rp 191.063 per person per year, or Rp 15.922 per person per month. Average claim cost for the Hospital, East Jakarta is Rp 3,359,799, and the utilization rate of in-patient 7. The study suggested to: (1) expand research and analysis for all hospitals and puskesmas in Jakarta, (2) using a capitation system of payment mechanisms in hospitals, (3) application of DRG in order to support the implementation of Essential Service Package Rates (PPE), (4 ) the existence of accurate data about the number of repeated poor DKI people who need to get a gakin card, the renovation and evaluation systems / programs are constantly maintained so that the realization of program-Gakin JPK more optimal and appropriate objectives, (5) Diagnosis of the disease with the largest financing, needs to be done step- control measures by both the hospital and health department so that the budget burden can be reduced.
