Ditemukan 41445 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Putri Nurul Khusna; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Puput Oktamianti, Adang Bachtiar
Abstrak:
Read More
Penerapan Good Corporate Governance menjadi aspek penting dalam mendukung tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja, khususnya pada sektor kesehatan yang memiliki kebutuhan aset besar dan berkaitan dengan kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara mekanisme Good Corporate Governance dan ukuran perusahaan dengan Return on Assets pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan, sedangkan variabel dependen adalah Return on Assets. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Unit analisis penelitian adalah perusahaan, dengan jumlah sampel sebanyak 22 perusahaan. Data setiap variabel diolah dalam bentuk rata-rata selama periode 2022–2024. Analisis data dilakukan menggunakan uji korelasi Spearman Rank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris memiliki korelasi positif sangat lemah dengan Return on Assets (ρ = 0,067; p = 0,769), Proporsi Komisaris Independen memiliki korelasi negatif sangat lemah (ρ = -0,037; p = 0,872), Kepemilikan Institusional memiliki korelasi negatif sangat lemah (ρ = -0,057; p = 0,801), dan Ukuran Perusahaan memiliki korelasi positif lemah (ρ = 0,146; p = 0,516). Seluruh hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, mekanisme Good Corporate Governance dan ukuran perusahaan dalam penelitian ini belum menunjukkan hubungan yang bermakna dengan Return on Assets.
The implementation of Good Corporate Governance is an important aspect in supporting transparent, accountable, and performance-oriented corporate governance, particularly in the healthcare sector, which requires substantial assets and is closely related to public interests. This study aims to analyze the relationship between Good Corporate Governance mechanisms and firm size with Return on Assets among healthcare sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2022–2024 period. The independent variables consist of the Board of Commissioners, the Proportion of Independent Commissioners, Institutional Ownership, and Firm Size, while the dependent variable is Return on Assets. This study employed a quantitative approach with a cross-sectional design. The data used were secondary data obtained from companies’ annual reports and financial statements. The unit of analysis was the company, with a total sample of 22 companies. Each variable was processed using the average value for the 2022–2024 period. Data were analyzed using Spearman’s Rank correlation test. The results show that the Board of Commissioners had a very weak positive correlation with Return on Assets (ρ = 0.067; p = 0.769), the Proportion of Independent Commissioners had a very weak negative correlation (ρ = -0.037; p = 0.872), Institutional Ownership had a very weak negative correlation (ρ = -0.057; p = 0.801), and Firm Size had a weak positive correlation (ρ = 0.146; p = 0.516). None of these relationships were statistically significant. Therefore, Good Corporate Governance mechanisms and firm size in this study did not show a significant relationship with Return on Assets.
S-12391
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Desti Setyaningrum; Pembimbing: Masyitoh; Penguji: Purnawan Junadi, Clara Poppy Widyastuti
Abstrak:
Proses pemulangan pasien melibatkan peran dari berbagai bagian yang salingberkoordinasi untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dan aman bagi pasien.Proses yang melibatkan peran dari berbagai bagian ini menyebabkan proses pemulanganpasien menjadi rentan mengalami penundaan. Data pencatatan respon time di UnitAdministrasi Rawat Inap menunjukkan lamanya waktu proses administrasi pasienpulang pada pasien asuransi dan jaminan perusahaan adalah 3 jam 39 menit. Waktu initidak sesuai dengan Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 yang menyatakan bahwakecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap adalah kurangdari 2 jam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil analisis dariaktivitas atau proses non value added untuk mengurangi waktu proses pemulanganpasien asuransi dan jaminan perusahaan di RS Hermina Bekasi dari perspektif provider.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan melakukanobservasi, wawancara mendalam, telaah dokumen serta perhitungan waktu pada 30siklus proses pemulangan pasien. Hasil dari penelitian ini yaitu lamanya prosespemulangan pasien asuransi dan jaminan perusahaan 4 jam 5 menit 39 detik, denganaktivitas value added sebanyak 1 jam 19 menit 18 detik (32,3%) dan aktivitas non valueadded 2 jam 46 menit 20 detik (67,7%). Proses pemulangan pasien paling lama terjadidi Unit Administrasi Rawat Inap dengan aktivitas waste terbanyak adalah menunggu(waiting), yaitu menunggu semua tindakan terinput serta menunggu persetujuanasuransi. Usulan perbaikan yang diberikan di antaranya penerapan standardize work, visual management dan penerapan Electronic Health Record (EHR).
Kata kunci: pemulangan pasien, asuransi, perusahaan, lean six sigma
Read More
Kata kunci: pemulangan pasien, asuransi, perusahaan, lean six sigma
S-9772
Depok : FKM UI, 2018
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Gabrielle Andrea Lazetti; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Popy Irawati
Abstrak:
Read More
Unmet need kontrasepsi sebesar 11,1% dan prevalensi penggunaan kondom yang hanya 1,8% (Kemenkes, 2023) menunjukkan bahwa promosi kesehatan reproduksi di Indonesia masih belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh fragmentasi regulasi serta belum optimalnya kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinkronisasi regulasi kontrasepsi kondom serta kolaborasi sektor swasta dalam promosi kesehatan reproduksi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis Policy Triangle Framework (Walt & Gilson, 1994). Data diperoleh melalui telaah terhadap lima dokumen regulasi nasional dan wawancara semi-terstruktur dengan lima informan kunci dari Kementerian Kesehatan, BKKBN, Dinas Kesehatan dan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, serta sektor swasta komersial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi kondom belum diatur secara mandiri, fungsi dual protection masih diatur secara terpisah, dan ketiadaan standar KIE digital menciptakan regulatory gap. Selain itu, keselarasan antara regulasi dan implementasi promosi kondom masih belum optimal. Sistem tata kelola relatif kuat pada aspek supply side, tetapi masih lemah pada aspek demand side. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi publik-swasta dalam promosi kondom belum berjalan secara operasional dan masih terbatas pada instrumen formal tanpa didukung desain program yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi fungsi dual protection dalam regulasi teknis, penyusunan pedoman KIE digital, serta penguatan mekanisme public-private partnership (PPP) dengan mempertimbangkan prinsip Total Market Approach (TMA).
The unmet need for contraception at 11.1% and the low prevalence of condom use at only 1.8% (Indonesia Health Survey, 2023) indicate that reproductive health promotion in Indonesia remains suboptimal. This condition is influenced by regulatory fragmentation and inadequate cross-sector collaboration. This study aims to analyze the synchronization of condom contraceptive regulations and the dynamics of private sector collaboration in reproductive health promotion in Indonesia. This study employed a descriptive qualitative approach based on the Policy Triangle Framework (Walt & Gilson, 1994). Data were obtained through a review of five national regulatory documents and semi-structured interviews with five key informants from the Ministry of Health, BKKBN, the Provincial Health Office and PPAPP Office of DKI Jakarta, as well as representatives from the commercial private sector. The findings indicate that condom regulation has not yet been independently established, the dual protection function remains regulated separately, and the absence of digital health communication standards has created a regulatory gap. Furthermore, the alignment between regulation and condom promotion implementation remains suboptimal, with governance relatively strong on the supply side but weak on the demand side. This study concludes that public-private collaboration in condom promotion has not yet been operationalized and remains limited to formal instruments without sustainable program design. Therefore, the integration of the dual protection function into technical regulations, the development of digital health communication guidelines, and the strengthening of public-private partnership (PPP) mechanisms informed by Total Market Approach (TMA) principles are needed.
S-12347
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Aulia Agustina; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Pujiyanto, Masyitoh, Donni Hendrawan, Indra Rachmad Dharmawan
Abstrak:
Kesehatan gigi dan mulut di Indonesia hingga saat ini masih merupakan permasalahan yang belum kunjung usai. Sebanyak 57,6% penduduk Indonesia yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulutnya, baru terdapat 10,2% penduduk yang memperoleh perawatan dari tenaga medis gigi. Tesis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kepemilkan jaminan kesehatan meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut ke tenaga medis gigi di Indonesia tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data Riskesdas terintegrasi Susesnas tahun 2018 dengan desain studi potong lintang. Permodelan menggunakan instrumental variabel digunakan karena adanya endogenitas pada variabel kepemilikan jaminan kesehatan. Hasil penelitian turut membandingkan besaran pengaruh antara kepemilikan jaminan kesehatan JKN dan Non-JKN.
Read More
T-6338
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ernawati Roeslie; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Purnawan Junadi, Amal Chalik Sjaaf, Edduwar Idul Riyadi, Enny Ekasari
Abstrak:
Read More
ABSTRAK Nama : Ernawati Roeslie Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Analisis Kesiapan Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 Pembimbing : dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah program prioritas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Indikator 8: Kesehatan Jiwa belum mendapat perhatian khusus di Kota Depok, kasus Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mengalami peningkatan dari 3986 kasus pada tahun 2016 menjadi 5768 kasus pada tahun 2017, dimana kasus skizofrenia dan gangguan psikotik kronik lainnya mengalami kenaikan dari 1687 kasus pada 2016 menjadi 2342 kasus pada 2017. Analisis kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 merupakan tahapan penting sebagai penentu keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi program PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok Tahun 2018 dilihat dari variabel komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi menggunakan Teori Edward III. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Grup Discussion (FGD) dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok berdasarkan 4 (empat) variabel implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai belum siap untuk dilaksanakan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Di samping itu hambatan program yang ada bisa diatasi dengan tersedianya pendanaan yang cukup. Saran dari penelitian ini adalah agar meningkatkan pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dengan metode pelatihan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat. Kata kunci: Analisis Kesiapan Implementasi; Kebijakan; Kesehatan Jiwa; Program Indonesia Sehat; Teori Edward III.
ABSTRACT Name : Ernawati Roeslie Study Program : Public Health Science Judul : Analysis of Implementation Readiness of Healthy Indonesia Program with Family Approach (Indicator 8: Mental Health) in Depok City 2018 Counselor : dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc. The Healthy Indonesia Program with Family Approach (PIS-PK) is the Ministry of Health's priority program implemented by the Puskesmas. Indicator 8: Mental Health has not received special attention in Depok City, severe case of people with mental disorder increased from 3986 in 2016 cases to 5768 cases in 2017, where schizophrenia cases and other chronic psychotic disorders increased from 1687 cases in 2016 to 2342 cases in 2017. Analysis of PIS-PK implementation readiness (Indicator 8: Mental Health) in Depok 2018 is an important stage as a success determinant of local government performance in the health sector. This research is a qualitative research with descriptive design. The purpose of this research is to determine the implementation readiness of PIS-PK (Indicator 8: Mental Health) in Depok 2018 reviewed from communication, disposition, resources and bureaucratic structure using Edward III theory. Data collection method was performed using in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD) and document review. The research result indicates that PIS-PK implementation (Indicator 8: Mental Health) in Depok were not ready based on 4 (four) implementation variables according to Edward III theory, ie communication, resources, disposition and bureaucracy structure. The research recommends to improve the all aspect of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in order to achieve the successful implementation. In addition, the program contraints can be reduced by sufficient funding availability. The research suggests to increase the empowerment of family role and community contribution using training method in order to improve the mental health and reduce the stigma in society. Key words: Analysis of Implementation Readiness; Edward III Theory; Healthy Indonesia Program; Mental Health; Policy.
T-5124
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Gede Wirabuana Putra; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Pujiyanto, Mardiati Nadjib, Maliki, Enny Ekasari
Abstrak:
Latar belakang: Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Gini Ratio) dengan mengakomodir pemanfaatan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pada data Riskesdas tahun 2018 proporsi persalinan pada perempuan umur 15- 49 tahun, melakukan persalinan tidak pada fasilitas kesehatan sebesar 16 %. Salah satu Komponen kesehatan yang diwajibkan sebagai Keluarga Penerima manfaat (KPM) PKH adalah ibu hamil wajib bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh PKH terhadap pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk bersalin di Indonesia. Metode: Penelitian ini degan desain cross sectional yang menggunakan data Susenas dan Podes tahun 2018 dengan jumlah sampel 8.636 ibu berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup terakhir pada periode dua tahun sebelum survei dilaksanakan. Analisis menggunakan metode Propensity Score Matching (PSM) dengan model Logit yang melihat nilai OR Hasil: PKH memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan bersalin di fasilitas kesehatan. faktor dominan yang mempengaruhi ibu dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk bersalin adalah Wilayah tempat tinggal di perkotaan, ibu dan kepala keluarga dengan pendidikan tinggi, kepemilikkan alat komunikasi dan informasi, kepemilikkan sarana transportasi dan bantuan komplementer JKN-PBI Kesimpulan: Implmentasi PKH serta faktor pendukung lainnya memiliki manfaat yang cukup besar dalam rangka membantu masyarakat, terutama penduduk miskin dan rentan untuk mendapat hak Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk bersalin.
Program Keluarga Harapan (PKH) aims to improve the standard of living of the community by accommodating the utilization of health services. One health component that is required as a PKH Beneficiary Family (KPM) is that pregnant women must deliver in a health care facility. The purpose of this study is to look at the effect of PKH on the use of health facilities for delivery in Indonesia. This study used a cross sectional design using Susenas and Podes data in 2018 with a total sample of 8,636 mothers aged 15-49 who had had their last live deliver in the two-year period before the survey was conducted. The analysis uses the Propensity Score Matching (PSM) method with the Logit model that looks at the OR value. PKH has an influence on the use of maternity in health facilities. Dominant
factors that influence mothers in utilizing health facilities for deliveryh are urban residential areas, mothers and household heads with higher education, ownership of communication and information tools, ownership of transportation facilities and complementary assistance JKN-PBI. PKH implantation and other supporting factors have beneficial benefits quite large in order to help the community, especially the poor and vulnerable population to get the right to Utilize health care facilities for delivery.
Read More
Program Keluarga Harapan (PKH) aims to improve the standard of living of the community by accommodating the utilization of health services. One health component that is required as a PKH Beneficiary Family (KPM) is that pregnant women must deliver in a health care facility. The purpose of this study is to look at the effect of PKH on the use of health facilities for delivery in Indonesia. This study used a cross sectional design using Susenas and Podes data in 2018 with a total sample of 8,636 mothers aged 15-49 who had had their last live deliver in the two-year period before the survey was conducted. The analysis uses the Propensity Score Matching (PSM) method with the Logit model that looks at the OR value. PKH has an influence on the use of maternity in health facilities. Dominant
factors that influence mothers in utilizing health facilities for deliveryh are urban residential areas, mothers and household heads with higher education, ownership of communication and information tools, ownership of transportation facilities and complementary assistance JKN-PBI. PKH implantation and other supporting factors have beneficial benefits quite large in order to help the community, especially the poor and vulnerable population to get the right to Utilize health care facilities for delivery.
T-5861
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rain Dollar Sitinjak; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Anhari Achadi, Pujiyanto, Bai Kusnadi, Elis Rohmawati
Abstrak:
ABSTRAK Nama : Rain Dollar Sitinjak Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH Tesis ini membahas gambaran pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2018 berdasarkan sumber, pengelola, pemberi pelayanan, fungsi kesehatan, program kesehatan, mata anggaran, jenjang kegiatan, penerima manfaat, realisasi anggaran, capaian kesehatan serta kebijakan pengalokasian pembiayaan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data alokasi anggaran yang bertujuan untuk menganalisis pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana Kabupaten kepulauan Anambas baik di instansi pengelola (finance intermediers) maupun di unit pengguna dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan terpilih yang dapat memberikan informasi terkait pembiayaan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Alokasi pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tahun 2018 sebesar 11,94 % terhadap total APBD Kabupaten di luar gaji telah memenuhi UU 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, (2) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut sumber pembiayaan kesehatan yaitu berdumber dari pemerintah kabupaten sebesar 72,32 %, (3) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut pengelola anggaran yaitu puskesmas sebesar 50,65 %, (4) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut penyedia layanan yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar 49,26 %, (5) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut fungsi kesehatan yaitu fungsi kuratif sebesar 47,16 %, (6) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenis program yaitu program kesehatan individu sebesar 47,08 %, (7) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenis kegiatan terbesar yaitu kegiatan tidak langsung sebesar 79,24 %, (8) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut mata anggaran terbesar yaitu mata angggaran operasional sebesar 81,33 %, (9) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenjang kegiatan yaitu jenjang kegiatan kecamatan/puskesmas sebesar 51,25 %, (10) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut penerima manfaat yaitu semua kelompok umur sebesar 93,78 %, (11) Realisasi anggaran terbesar menurut sumber pembiayaan kesehatan yaitu APBD Provinsi sebesar 99,80 %, (12) Capaian Kesehatan menurut SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 terdapat 9 (sembilan) indikator SPM Kesehatan yang masih dibawah target 100 % dan terdapat 3 (tiga) indikator SPM Kesehatan mencapai target 100 %. Disarankan agar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana agar menyusun kebijakan pembiayaan kesehatan secara efektif dan efisen dengan menekankan kepada fungsi pelayanan dan pencegahan kesehatan masyarakat yang mendukung kepada pelaksanaan program kesehatan masyarakat berorientasi kepada aspek promotif dan preventif, dan meningkatkan alokasi pembiayaan kesehatan kepada kelompok bayi, balita, dan ibu serta lansia sebagai indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Kata kunci : Pembiayaan Kesehatan, DHA, Belanja Kesehatan ABSTRAC Nama : Rain Dollar Sitinjak Program Studi : Public Health Judul : Health Financing Analysis Sourced Government in the Health Office, Population Control and Family Planning Anambas Islands District in 2018 Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH This thesis discusses an overview of health financing analysis sourced government in the Health Office, Population Control, and Family Planning Anambas Island District in 2018 based on financial sources, financing agents, health providers, function of health care, programs, health inputs, level of health activities, and health beneficiaries, budget realization, achievements health and health funding allocation policies. This study used a descriptive qualitative research design by collecting budget allocation data aimed at analyzing government-funded health financing in the Health Office, Population Control, and Family Planning Anambas Islands District in both the finance intermediers and the user units by conducting in-depth interviews with selected informants who can provide information related to health financing. The results of the study showed (1) Allocation of government-funded health funding in the Health Office, Population Control and Family Planning Year 2018 amounted to 11,94% of the total District Budget outside the salary had met Law 36 of 2009 concerning health, (2) The largest allocation of health financing according to health financing sources is from the district government of 72,32%, (3) The largest allocation of health financing according to the financing agents is the puskesmas of 50,65%, (4) The largest allocation of health financing according to health providers is the Health Office, Population Control and Family Planning at 49.26%, (5) The largest allocation of health financing according to function of health care is a curative function of 47.16%, (6) The largest allocation of health financing according to program is an individual health program of 47.08%, (7) The largest allocation of health financing according to the largest of health activity is indirect activity of 79.24%, (8) The largest allocation of health financing according to the largest health inputs is the operational budget of 81.33%, (9) The largest allocation of health funding according to the level of health activities is the level of activity of the sub-district / puskesmas by 51.25%, (10) The largest allocation of health financing according to the health beneficiaries is all age groups of 93.78%, (11) The largest budget realization according to health financing sources, namely the Provincial APBD of 99.80%, (11) Health Outcomes according to the Minimum Service Standards (MSS) of the Anambas Islands District Health Sector In 2018 there were 9 (nine) indicators of Minimum Health Service Standards which were still below the 100% target and there were 3 (three) Health SPM indicators reaching the target of 100%. It is recommended that the Office of Health, Population Control and Family Planning to formulate health financing policies effectively and efficiently by emphasizing the function of service and prevention of public health that supports the implementation of public health programs oriented to the promotive and preventive aspects, and increasing the allocation of health financing to groups babies, toddlers, and mothers and the elderly as indicators of achievement of the Minimum Service Standards (MSS) in the Health Sector. Keywords: Health Financing, DHA, Health Expenditures
Read More
T-5781
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rahma Muthia Zakia; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Martya Rahmaniati Makful, Ananda
Abstrak:
Read More
Fenomena penuaan penduduk di Indonesia ditandai dengan terus meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia. Kelompok pra lansia (45-59 tahun) dan lansia (≥60 tahun) menanggung beban penyakit tidak menular tertinggi sehingga memerlukan upaya deteksi dini melalui skrining kesehatan. Meskipun demikian, pemanfaatan layanan skrining pada penduduk usia pra lansia dan lansia di Indonesia masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran dan fator-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan skrining kesehatan pada usia ≥45 tahun berdasarkan data Indonesia Longitudinal Aging Survey (ILAS) 2023. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan sampel penelitian yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Variabel independen yang diteliti meliputi usia, jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, tingkat pendidikan, partisipasi sosial, sumber pendapatan, dan status kesehatan. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat menggunakan uji Chi-Square, dan multivariat menggunakan uji regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan skrining kesehatan pada penduduk usia ≥45 tahun baru mencapai 37,1%, masih jauh di bawah target Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia 2020–2024 sebesar 60%. Seluruh variabel independen terbukti memiliki hubungan yang signifikan (p value < 0,05) dengan pemanfaatan skrining kesehatan. Pemanfaatan skrining lebih tinggi pada kelompok lansia (≥60 tahun), perempuan, penduduk perkotaan, berpendidikan tinggi, aktif berpartisipasi sosial, bersumber pendapatan tidak mandiri, serta berstatus kesehatan buruk. Faktor yang paling dominan memengaruhi pemanfaatan skrining kesehatan adalah tingkat pendidikan (OR = 1,975; 95% CI: 1,691–2,307). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan aksesibilitas serta penguatan strategi promosi skrining yang menargetkan kelompok dengan pemanfaatan rendah.
The aging of Indonesia’s population is characterized by a steadily increasing proportion of older adults. The pre-elderly (45–59 years) and elderly (≥60 years) groups bear the highest burden of noncommunicable diseases, necessitating early detection efforts through health screening. However, the utilization of screening services among the pre-elderly and elderly populations in Indonesia remains low. This study aims to analyze the profile and factors associated with the utilization of health screening among individuals aged ≥45 years based on data from the 2023 Indonesia Longitudinal Aging Survey (ILAS). This study employed a cross-sectional design with a sample selected based on inclusion and exclusion criteria. The independent variables examined included age, sex, residential area, educational level, social participation, source of income, and health status. Data were analyzed using univariate, bivariate (Chi-Square test), and multivariate (multiple logistic regression) analyses. The study results show that the utilization rate of health screenings among the population aged ≥45 years is only 37.1%, still far below the 60% target set by the 2020–2024 National Action Plan for Elderly Health. All independent variables were found to have a significant association (p < 0.05) with the utilization of health screenings. Screening utilization was higher among the elderly (aged 60 years and older), women, urban residents, those with higher education, those actively participating in social activities, those with non-independent sources of income, and those in poor health. The most dominant factor influencing health screening utilization was education level (OR = 1.975; 95% CI: 1.691–2.307). Therefore, improved accessibility and strengthened screening promotion strategies targeting groups with low utilization are needed.
S-12358
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fatiha Farah Santi Dewi; Pembimbing: Masyitoh; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Fortuna Febi Fajri
Abstrak:
Read More
Transformasi praktik Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menuntut perusahaan untuk bergerak melampaui kepatuhan regulatif menuju pengelolaan program yang terukur, berbasis bukti, dan berkelanjutan. Tantangan utama dalam TJSL bidang kesehatan masih terletak pada dominasi pendekatan ad-hoc, lemahnya integrasi perencanaan berbasis kebutuhan, serta keterbatasan indikator kinerja yang mampu merefleksikan kualitas pelaksanaan dan output program. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program TJSL pilar kesehatan di Perusahaan X tahun 2025 menggunakan kerangka Evidence-Informed Theory of Change (ToC) dari World Health Organization (WHO), dengan fokus pada keterkaitan antara tahap input, activity, dan output. Pendekatan penelitian menggunakan desain kualitatif studi kasus melalui wawancara mendalam, telaah dokumen internal perusahaan, serta triangulasi data. Analisis dilakukan terhadap ketersediaan sumber daya, proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta karakteristik output yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TJSL kesehatan Perusahaan X telah memenuhi aspek regulatif dan kemitraan, namun masih didominasi oleh pendekatan berbasis kegiatan jangka pendek, keterbatasan dokumentasi teknis, serta belum optimalnya penggunaan indikator output berbasis bukti. Meskipun demikian, program menghasilkan layanan dan produk kesehatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Evidence-Informed Theory of Change secara operasional, yang diturunkan ke dalam SOP teknis, indikator kinerja terukur, dan sistem monitoring dan evaluasi terstruktur, berpotensi memperkuat akuntabilitas, kualitas pelaksanaan, serta keberlanjutan program TJSL kesehatan. Temuan ini menegaskan pentingnya pergeseran pengelolaan TJSL dari orientasi event-based menuju service-based program yang terintegrasi dengan strategi keberlanjutan perusahaan.
The implementation of Health-focused Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs at Company X, a Third Party Administrator (TPA), faces challenges related to implementation consistency, technical governance clarity, and alignment with sustainability principles and national health policies. These challenges risk positioning the program as event-based, weakly measured, and insufficiently oriented toward service quality. This study aims to analyze the implementation of the Health TJSL program at Company X using the Evidence-Informed Theory of Change (ToC) framework, focusing on the input, activity, and output stages. A qualitative approach was employed through in-depth interviews with internal and external stakeholders, document reviews, and comparative analysis of relevant regulations and implementation standards. The findings reveal significant gaps between existing TJSL Standard Operating Procedures (SOPs) and the technical requirements of health program implementation, particularly in needs-based planning, role delineation among actors, performance indicators, and monitoring and evaluation systems. The program implementation remains predominantly activity-oriented, with limited emphasis on process quality and measurable service outputs. This study contributes by developing a technical Health TJSL SOP, formulating measurable key performance indicators from input to output stages, and designing an integrated monitoring and evaluation matrix. The findings highlight the necessity of shifting Health TJSL management from an event-based approach toward a service-oriented, measurable, and accountable program model to enhance sustainability and strengthen its contribution to health development outcomes.
S-12168
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Khairun Nisa`il Hulwah; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Pujiyanto, Kurnia Sari, Andi Sari Bunga, Wahyu Pudji Nugraheni
Abstrak:
Read More
Pendahuluan: Kejadian cedera yang mengakibatkan kegiatan sehari-hari terganggu cendrung meningkat dari tahun 2007 hingga 2018 yaitu 7,5% menjadi 9,2%. Sementara, proporsi cedera disebabkan kecelakaan lalu lintas di Indonesia yaitu 2,2% dan paling tinggi pada usia 15-24 tahun sebesar 4,9%. Total konsumsi alkohol per kapita diperkirakan akan meningkat di Indonesia pada tahun 2025. Perilaku mengonsumsi minuman beralkohol meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan desain studi cross sectional. Analisis penelitian menggunakan analisis univariat, analisis bivariat dengan Chi-Square dan regresi logistik, dan analisis multivariat dengan metode regresi logistik ganda. Hasil: kejadian cedera disebabkan kecelakaan lalu lintas adalah 76,5% dari total kejadian cedera pada responden dan persentase penyebab kecelakaan lalu lintas terbesar adalah mengendarai sepeda motor sebesar 72,7%. Tingkat kejadian cedera disebabkan kecelakaan lalu lintas di Indonesia tinggi pada responden yang mengonsumsi alkohol, kelompok dewasa, jenis kelamin laki-laki, memiliki tingkat pendidikan tinggi, responden yang bekerja, tinggal di wilayah perkotaan dan domisili di Pulau Sulawesi. Kesimpulan: Semua variabel, baik konsumsi alkohol dan sosial demografi (umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, wilayah tempat tinggal, pulau domisili), mempunyai dampak yang signifikan terhadap kejadian cedera disebabkan kecelakaan lalu lintas. Hubungan konsumsi alkohol dengan cedera disebabkan kecelakaan lalu lintas pada responden usia > 10 tahun adalah signifikan setelah dikontrol variabel konfounder (umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, wilayah tempat tinggal dan pulau domisili) dengan risiko orang yang mengonsumsi alkohol sebesar 2,436 kali dibandingkan orang yang tidak mengonsumsi alkohol. Kata kunci: Cedera, kecelakaan lalu lintas, konsumsi alkohol
Introduction: Injury that interferes daily activities tends to increases from 2007 to 2018, as much as 7.5% to 9.2%. Meanwhile, the proportion of injury caused by traffic accident in Indonesia is 2.2% and the highest at the age of 15-24 years is 4.9%. The amount of alkohol consumption per capita is expected to increases in Indonesia by 2025. Drinking behavior increases the risk of traffic accidents. Method: This study uses a quantitative study using cross sectional study design. Research analysis using univariate analysis, bivariate analysis with Chi-Square and logistic regression, and multivariate analysis with multiple logistic regression methods. Results: the incidence of injury caused by traffic accidents was 76.5% of the total injuries to respondents and the largest percentage of traffic accidents were motorcycle riders at 72.7%. The level incidence of injury caused by traffic accidents in Indonesia is high in respondents who consume alkohol, adult groups, male sex, have a high level of education, respondents who work, live in urban and domicile areas on Sulawesi Island. Conclusion: All variables, both alkohol consumption and sociodemographies (age, sex, education, occupation, residential area, domicile island), are significantly related to the incidence of injuries caused by traffic accidents. The relationship between alkohol consumption and injury caused by traffic accidents in respondents aged over 10 years was significant after being controlled by confounder variables (age, sex, education, occupation, residential area and island of domicile) with the risk of people consuming alkohol by 2,436 times those who did not consume alkohol. Key words: Injury, traffic accidents, alcohol consumption
T-5959
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉