Abstrak: Proses pemulangan pasien melibatkan peran dari berbagai bagian yang salingberkoordinasi untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dan aman bagi pasien.Proses yang melibatkan peran dari berbagai bagian ini menyebabkan proses pemulanganpasien menjadi rentan mengalami penundaan. Data pencatatan respon time di UnitAdministrasi Rawat Inap menunjukkan lamanya waktu proses administrasi pasienpulang pada pasien asuransi dan jaminan perusahaan adalah 3 jam 39 menit. Waktu initidak sesuai dengan Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 yang menyatakan bahwakecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap adalah kurangdari 2 jam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil analisis dariaktivitas atau proses non value added untuk mengurangi waktu proses pemulanganpasien asuransi dan jaminan perusahaan di RS Hermina Bekasi dari perspektif provider.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan melakukanobservasi, wawancara mendalam, telaah dokumen serta perhitungan waktu pada 30siklus proses pemulangan pasien. Hasil dari penelitian ini yaitu lamanya prosespemulangan pasien asuransi dan jaminan perusahaan 4 jam 5 menit 39 detik, denganaktivitas value added sebanyak 1 jam 19 menit 18 detik (32,3%) dan aktivitas non valueadded 2 jam 46 menit 20 detik (67,7%). Proses pemulangan pasien paling lama terjadidi Unit Administrasi Rawat Inap dengan aktivitas waste terbanyak adalah menunggu(waiting), yaitu menunggu semua tindakan terinput serta menunggu persetujuanasuransi. Usulan perbaikan yang diberikan di antaranya penerapan standardize work, visual management dan penerapan Electronic Health Record (EHR).
Kata kunci: pemulangan pasien, asuransi, perusahaan, lean six sigma

Abstrak: Kesehatan gigi dan mulut di Indonesia hingga saat ini masih merupakan permasalahan yang belum kunjung usai. Sebanyak 57,6% penduduk Indonesia yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulutnya, baru terdapat 10,2% penduduk yang memperoleh perawatan dari tenaga medis gigi. Tesis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kepemilkan jaminan kesehatan meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut ke tenaga medis gigi di Indonesia tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data Riskesdas terintegrasi Susesnas tahun 2018 dengan desain studi potong lintang. Permodelan menggunakan instrumental variabel digunakan karena adanya endogenitas pada variabel kepemilikan jaminan kesehatan. Hasil penelitian turut membandingkan besaran pengaruh antara kepemilikan jaminan kesehatan JKN dan Non-JKN.

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Ernawati Roeslie Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Analisis Kesiapan Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 Pembimbing : dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah program prioritas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Indikator 8: Kesehatan Jiwa belum mendapat perhatian khusus di Kota Depok, kasus Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mengalami peningkatan dari 3986 kasus pada tahun 2016 menjadi 5768 kasus pada tahun 2017, dimana kasus skizofrenia dan gangguan psikotik kronik lainnya mengalami kenaikan dari 1687 kasus pada 2016 menjadi 2342 kasus pada 2017. Analisis kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 merupakan tahapan penting sebagai penentu keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi program PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa)  di Kota Depok Tahun 2018 dilihat dari variabel komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi menggunakan Teori Edward III. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Grup Discussion (FGD) dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok berdasarkan 4 (empat) variabel implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai belum siap untuk dilaksanakan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Di samping itu hambatan program yang ada bisa diatasi dengan tersedianya pendanaan yang cukup. Saran dari penelitian ini adalah agar meningkatkan pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dengan metode pelatihan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat. Kata kunci: Analisis Kesiapan Implementasi; Kebijakan; Kesehatan Jiwa; Program Indonesia Sehat; Teori Edward III.

---

ABSTRACT Name : Ernawati Roeslie Study Program : Public Health Science Judul : Analysis of Implementation Readiness of Healthy Indonesia Program with Family Approach (Indicator 8: Mental Health) in Depok City 2018 Counselor : dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc. The Healthy Indonesia Program with Family Approach (PIS-PK) is the Ministry of Health's priority program implemented by the Puskesmas. Indicator 8: Mental Health has not received special attention in Depok City, severe case of people with mental disorder increased from 3986 in 2016 cases to 5768 cases in 2017, where schizophrenia cases and other chronic psychotic disorders increased from 1687 cases in 2016 to 2342 cases in 2017. Analysis of PIS-PK implementation readiness (Indicator 8: Mental Health) in Depok 2018 is an important stage as a success determinant of local government performance in the health sector. This research is a qualitative research with descriptive design. The purpose of this research is to determine the implementation readiness of PIS-PK (Indicator 8: Mental Health) in Depok 2018 reviewed from communication, disposition, resources and bureaucratic structure using Edward III theory. Data collection method was performed using in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD) and document review. The research result indicates that PIS-PK implementation (Indicator 8: Mental Health) in Depok were not ready based on 4 (four) implementation variables according to Edward III theory, ie communication, resources, disposition and bureaucracy structure. The research recommends to improve the all aspect of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in order to achieve the successful implementation. In addition, the program contraints can be reduced by sufficient funding availability. The research suggests to increase the empowerment of family role and community contribution using training method in order to improve the mental health and reduce the stigma in society. Key words: Analysis of Implementation Readiness; Edward III Theory; Healthy Indonesia Program; Mental Health; Policy.

Abstrak: Latar belakang: Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Gini Ratio) dengan mengakomodir pemanfaatan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pada data Riskesdas tahun 2018 proporsi persalinan pada perempuan umur 15- 49 tahun, melakukan persalinan tidak pada fasilitas kesehatan sebesar 16 %. Salah satu Komponen kesehatan yang diwajibkan sebagai Keluarga Penerima manfaat (KPM) PKH adalah ibu hamil wajib bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh PKH terhadap pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk bersalin di Indonesia. Metode: Penelitian ini degan desain cross sectional yang menggunakan data Susenas dan Podes tahun 2018 dengan jumlah sampel 8.636 ibu berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup terakhir pada periode dua tahun sebelum survei dilaksanakan. Analisis menggunakan metode Propensity Score Matching (PSM) dengan model Logit yang melihat nilai OR Hasil: PKH memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan bersalin di fasilitas kesehatan. faktor dominan yang mempengaruhi ibu dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk bersalin adalah Wilayah tempat tinggal di perkotaan, ibu dan kepala keluarga dengan pendidikan tinggi, kepemilikkan alat komunikasi dan informasi, kepemilikkan sarana transportasi dan bantuan komplementer JKN-PBI Kesimpulan: Implmentasi PKH serta faktor pendukung lainnya memiliki manfaat yang cukup besar dalam rangka membantu masyarakat, terutama penduduk miskin dan rentan untuk mendapat hak Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk bersalin.

---

Program Keluarga Harapan (PKH) aims to improve the standard of living of the community by accommodating the utilization of health services. One health component that is required as a PKH Beneficiary Family (KPM) is that pregnant women must deliver in a health care facility. The purpose of this study is to look at the effect of PKH on the use of health facilities for delivery in Indonesia. This study used a cross sectional design using Susenas and Podes data in 2018 with a total sample of 8,636 mothers aged 15-49 who had had their last live deliver in the two-year period before the survey was conducted. The analysis uses the Propensity Score Matching (PSM) method with the Logit model that looks at the OR value. PKH has an influence on the use of maternity in health facilities. Dominant
factors that influence mothers in utilizing health facilities for deliveryh are urban residential areas, mothers and household heads with higher education, ownership of communication and information tools, ownership of transportation facilities and complementary assistance JKN-PBI. PKH implantation and other supporting factors have beneficial benefits quite large in order to help the community, especially the poor and vulnerable population to get the right to Utilize health care facilities for delivery.

Abstrak: ABSTRAK Nama : Rain Dollar Sitinjak Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH Tesis ini membahas gambaran pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2018 berdasarkan sumber, pengelola, pemberi pelayanan, fungsi kesehatan, program kesehatan, mata anggaran, jenjang kegiatan, penerima manfaat, realisasi anggaran, capaian kesehatan serta kebijakan pengalokasian pembiayaan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data alokasi anggaran yang bertujuan untuk menganalisis pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana Kabupaten kepulauan Anambas baik di instansi pengelola (finance intermediers) maupun di unit pengguna dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan terpilih yang dapat memberikan informasi terkait pembiayaan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Alokasi pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tahun 2018 sebesar 11,94 % terhadap total APBD Kabupaten di luar gaji telah memenuhi UU 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, (2) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut sumber pembiayaan kesehatan yaitu berdumber dari pemerintah kabupaten sebesar 72,32 %, (3) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut pengelola anggaran yaitu puskesmas sebesar 50,65 %, (4) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut penyedia layanan yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar 49,26 %, (5) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut fungsi kesehatan yaitu fungsi kuratif sebesar 47,16 %, (6) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenis program yaitu program kesehatan individu sebesar 47,08 %, (7) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenis kegiatan terbesar yaitu kegiatan tidak langsung sebesar 79,24 %, (8) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut mata anggaran terbesar yaitu mata angggaran operasional sebesar 81,33 %, (9) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenjang kegiatan yaitu jenjang kegiatan kecamatan/puskesmas sebesar 51,25 %, (10) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut penerima manfaat yaitu semua kelompok umur sebesar 93,78 %, (11) Realisasi anggaran terbesar menurut sumber pembiayaan kesehatan yaitu APBD Provinsi sebesar 99,80 %, (12) Capaian Kesehatan menurut SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 terdapat 9 (sembilan) indikator SPM Kesehatan yang masih dibawah target 100 % dan terdapat 3 (tiga) indikator SPM Kesehatan mencapai target 100 %. Disarankan agar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana agar menyusun kebijakan pembiayaan kesehatan secara efektif dan efisen dengan menekankan kepada fungsi pelayanan dan pencegahan kesehatan masyarakat yang mendukung kepada pelaksanaan program kesehatan masyarakat berorientasi kepada aspek promotif dan preventif, dan meningkatkan alokasi pembiayaan kesehatan kepada kelompok bayi, balita, dan ibu serta lansia sebagai indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Kata kunci : Pembiayaan Kesehatan, DHA, Belanja Kesehatan ABSTRAC Nama : Rain Dollar Sitinjak Program Studi : Public Health Judul : Health Financing Analysis Sourced Government in the Health Office, Population Control and Family Planning Anambas Islands District in 2018 Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH This thesis discusses an overview of health financing analysis sourced government in the Health Office, Population Control, and Family Planning Anambas Island District in 2018 based on financial sources, financing agents, health providers, function of health care, programs, health inputs, level of health activities, and health beneficiaries, budget realization, achievements health and health funding allocation policies. This study used a descriptive qualitative research design by collecting budget allocation data aimed at analyzing government-funded health financing in the Health Office, Population Control, and Family Planning Anambas Islands District in both the finance intermediers and the user units by conducting in-depth interviews with selected informants who can provide information related to health financing. The results of the study showed (1) Allocation of government-funded health funding in the Health Office, Population Control and Family Planning Year 2018 amounted to 11,94% of the total District Budget outside the salary had met Law 36 of 2009 concerning health, (2) The largest allocation of health financing according to health financing sources is from the district government of 72,32%, (3) The largest allocation of health financing according to the financing agents is the puskesmas of 50,65%, (4) The largest allocation of health financing according to health providers is the Health Office, Population Control and Family Planning at 49.26%, (5) The largest allocation of health financing according to function of health care is a curative function of 47.16%, (6) The largest allocation of health financing according to program is an individual health program of 47.08%, (7) The largest allocation of health financing according to the largest of health activity is indirect activity of 79.24%, (8) The largest allocation of health financing according to the largest health inputs is the operational budget of 81.33%, (9) The largest allocation of health funding according to the level of health activities is the level of activity of the sub-district / puskesmas by 51.25%, (10) The largest allocation of health financing according to the health beneficiaries is all age groups of 93.78%, (11) The largest budget realization according to health financing sources, namely the Provincial APBD of 99.80%, (11) Health Outcomes according to the Minimum Service Standards (MSS) of the Anambas Islands District Health Sector In 2018 there were 9 (nine) indicators of Minimum Health Service Standards which were still below the 100% target and there were 3 (three) Health SPM indicators reaching the target of 100%. It is recommended that the Office of Health, Population Control and Family Planning to formulate health financing policies effectively and efficiently by emphasizing the function of service and prevention of public health that supports the implementation of public health programs oriented to the promotive and preventive aspects, and increasing the allocation of health financing to groups babies, toddlers, and mothers and the elderly as indicators of achievement of the Minimum Service Standards (MSS) in the Health Sector. Keywords: Health Financing, DHA, Health Expenditures

Abstrak:

---

Abstrak: Pendahuluan: Kejadian cedera yang mengakibatkan kegiatan sehari-hari terganggu cendrung meningkat dari tahun 2007 hingga 2018 yaitu 7,5% menjadi 9,2%. Sementara, proporsi cedera disebabkan kecelakaan lalu lintas di Indonesia yaitu 2,2% dan paling tinggi pada usia 15-24 tahun sebesar 4,9%. Total konsumsi alkohol per kapita diperkirakan akan meningkat di Indonesia pada tahun 2025. Perilaku mengonsumsi minuman beralkohol meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan desain studi cross sectional. Analisis penelitian menggunakan analisis univariat, analisis bivariat dengan Chi-Square dan regresi logistik, dan analisis multivariat dengan metode regresi logistik ganda.
Hasil: kejadian cedera disebabkan kecelakaan lalu lintas adalah 76,5% dari total kejadian cedera pada responden dan persentase penyebab kecelakaan lalu lintas terbesar adalah mengendarai sepeda motor sebesar 72,7%. Tingkat kejadian cedera disebabkan kecelakaan lalu lintas di Indonesia tinggi pada responden yang mengonsumsi alkohol, kelompok dewasa, jenis kelamin laki-laki, memiliki tingkat pendidikan tinggi, responden yang bekerja, tinggal di wilayah perkotaan dan domisili di Pulau Sulawesi.
Kesimpulan: Semua variabel, baik konsumsi alkohol dan sosial demografi (umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, wilayah tempat tinggal, pulau domisili), mempunyai dampak yang signifikan terhadap kejadian cedera disebabkan kecelakaan lalu lintas. Hubungan konsumsi alkohol dengan cedera disebabkan kecelakaan lalu lintas pada responden usia > 10 tahun adalah signifikan setelah dikontrol variabel konfounder (umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, wilayah tempat tinggal dan pulau domisili) dengan risiko orang yang mengonsumsi alkohol sebesar 2,436 kali dibandingkan orang yang tidak mengonsumsi alkohol.

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pedagang kaki lima. Rancangan penelitian adalah analitik kunatitatif dengan pendekatan potong lintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, 43 responden telah membeli JKN. Hasil uji Chi-square menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia, pendapatan, risiko riwayat penyakit kronis keluarga, risiko finansial keluarga,harga/iuran JKN, tempat/lokasi BPJS Kesehatan, tempat/lokasi rumah sakit, bukti fisik BPJS Kesehatan; dan SDM (Sumber Daya Manusia) BPJS Kesehatan dengan keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja sektor informal (pedagang kaki lima) di Kota Bogor Tahun 2017. Kata kunci: Jaminan Kesehatan Nasional; membeli; pedagang kaki lima; Bogor This study analyzed the factors affecting the decision for purchasing National Health Insurance (JKN Program) among street vendors. The study design was analytical quantitative with cross sectional approach. The result of research showed that from 100 respondents who had been interviewed, 43 respondents had bought National Health Insurance. Chi-square test showed that there were significant results between age, income, family history of chronic disease, family financial risk, premium of JKN Program, the location of BPJS Kesehatan, the location of hospital, proof of BPJS Kesehatan, and human resources of BPJS Kesehatan with decision for purchasing national health insurance among street vendors in Bogor 2017. Key words: National Health Insurance ; purchasing ; street vendors ; Bogor

Abstrak:

---