Abstrak: Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci penting penanganan masalah kesehatan masyarakat, khususnya saat pandemi. Besarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah perlu diimbangi dengan partisipasi aktif masyarakat dalam respon krisis penanganan pandemi COVID-19 agar tertangani dengan cepat. Praktik baik di beberapa negara dengan kesadaran masyarakat tinggi guna terlibat aktif dalam mendukung penanganan COVID-19, tingkat keberhasilan mengatasi dampak COVID-19 cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara dengan warga yang terbilang cukup pasif atau bahkan tidak mau terlibat sama sekali (apatis). Pemerintah memiliki keterbatasan yaitu tidak mampu menjangkau seluruh komponen kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan dan partisipasi masyarakat akan memudahkan tugas pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode cross sectional untuk menilai korelasi antara kinerja kader Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) dengan variabel independen yang dilakukan di 11 Puskesmas di Kota Depok. Guna memperkaya hasil pembahasan dan implementasi peran instansi terkait, peneliti menambahkan informasi yang bersumber dari wawancara mendalam pada informan kunci. Hasil menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan penemuan dan pelaporan COVID 19 secara dini oleh kader, antara lain status pernikahan (p value = 0,0001), lama waktu menjadi kader (p value = 0,038), status pelatihan (p value = 0,002), dan perilaku professional p value = 0,033). Selain itu, faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID 19 secara dini ialah status pernikahan setelah dikontrol oleh variabel lain. Variabel confounding dalam penelitian ini ialah lama menjadi kader. Status pernikahan memiliki OR 15,34 artinya status menikah meningkatkan 15 kali kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID-19 secara dini (95%CI=1,9-118,8) setelah dikontrol oleh variabel lain dengan p-value 0,009. Selanjutnya adanya pelatihan surveilans berbasis masyarakat meningkatkan 3 kali kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID-19 secara dini (95%CI=1,3-5,05). Namun, jika dilihat dari p value, maka status pelatihan mendapatkan angka yang paling kecil yakni 0,006, sehingga dapat dikatakan bahwa pelatihan menjadi variabel paling berpengaruh pada kinerja kader SBM dalam penemuan dan pelaporan kasus COVID-19 di Kota Depok.

---

Community involvement is one of the important keys to handling public health problems, especially during a pandemic. The magnitude of the efforts made by the government needs to be balanced with the active participation of the community in the crisis response to the handling of the COVID-19 pandemic so that it can be handled quickly. Good practice in several countries with high public awareness to be actively involved in supporting the handling of COVID-19, the success rate in overcoming the impact of COVID-19 is quite high when compared to countries with citizens who are quite passive or even do not want to be involved at all (apathetic). The government has limitations, namely not being able to reach all components of people's lives. Thus, community involvement and participation will facilitate the government's task in carrying out the policies that have been made. The design of this study was quantitative with a cross sectional method to assess the correlation between the performance of Community-Based Surveillance (SBM) cadres and independent variables conducted at 11 Puskesmas in Depok City. In order to enrich the results of the discussion and implementation of the role of relevant agencies, the researcher added information sourced from in-depth interviews with key informants. The results showed that variables related to the early detection and reporting of COVID 19 by cadres, including marital status (p value = 0.0001), length of time being a cadre (p value = 0.038), training status (p value = 0.002), and professional behavior p value = 0.033). In addition, the most dominant factors influencing the performance of cadres in the early detection and reporting of COVID-19 is marital status after being controlled by other variables. The confounding variable in this study is the length of time being a cadre. Marital status had an OR of 15.34, meaning that marital status increased 15 times the performance of cadres in early detection and reporting of COVID-19 (95%CI=1.9-118.8) after being controlled by other variables with a p-value of 0.009. Furthermore, community-based surveillance training increased cadres' performance 3 times in early detection and reporting of COVID-19 (95%CI=1.3-5.05). However, when viewed from the p value, the training status gets the smallest number, namely 0.006, so it can be said that training is the most influential variable on the performance of SBM cadres in finding and reporting COVID-19 cases in Depok City.

Abstrak: ABSTRAK Penerapan SIS-PTM Puskesmas berbasis Website di Kota Depok belum efektif dan belum berdaya guna. Jumlah pelaporan melalui SIS-PTM Puskesmas Berbasis Website selama periode Maret-November 2017 hanya sebesar 46%. Hal ini tidak sebanding dengan target minimum sebesar 100%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor psikologis, faktor perilaku, faktor kinerja dan faktor dukungan organisasi, serta untuk mengetahui hubungan antar berbagai faktor tersebut dengan efektivitas pelaporan SIS-PTM Puskesmas berbasis Website Kota Depok Tahun 2018. Desain penelitian ini adalah potong lintang yang pengumpulan datanya dilaksanakan selama Januari-Juni 2018. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang didiseminasikan kepada seluruh penanggungjawab Program PTM di puskesmas se wilayah Kota Depok, setelah memperoleh informed consent terlebih dahulu dari sebanyak 35 orang. Walaupun tidak semua skor faktor mempunyai hubungan yang bermakna dengan efektivitas pelaporan, namun ada pernyataan dari beberapa faktor yang berhubungan dengan efektivitas pelaporan. Pengalaman penanggungjawab menggunakan sistem informasi surveilans (X2=5,536, p=0,023), Persepsi tentang kecemasan atau keraguan dalam menggunakan sistem informasi surveilans sebelumnya (X2=4,782, p=0,045), Persepsi tentang adanya dukungan dari teman seprofesi, (X2=9,265, p=0,003) serta Persepsi tentang kemudahan dalam memahami tampilan dan fungsi menu (X2=4,782, p=0,045) merupakan pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan efektivitas pelaporan. Hanya Skor Psikologis (X2=4,804, p=0,031) dan Skor Perilaku (X2=4,880, p=0,030) yang berhubungan dengan efektivitas pelaporan. Kata Kunci: Sistem Informasi Kesehatan, Surveilans Kesehatan, Puskesmas The implementation of SIS-PTM Puskesmas based on Website in Depok City has not been effective and has not been efficient. The number of reporting through SIS-PTM Puskesmas Based on Website during March-November 2017 period was only 46%. It is not worth the minimum target of 100%. This study aims to determine the description of psychological factors, behavioral factors, performance factors and organizational support factors, and to determine the relationship between these various factors with the effectiveness of reporting SIS-PTM Puskesmas based on Website Depok City in 2018. The design of this study was cross-sections whose data collection was conducted during January-June 2018. Data were collected by using questionnaires that were disseminated to all Non Communicable disease Program participants at Sub District Health Center in Depok City area, after obtaining informed consent in advance of 35 people. Although not all factor scores have a significant relationship with reporting effectiveness, there are statements from several factors related to the effectiveness of reporting. Responsible experience using surveillance information system (X2=5,536, p=0,023), Perceptions of anxiety or doubt in using previous surveillance information systems (X2=4,782, p=0,045), Perceptions of support from peers (X2=9,265, p=0,003), and perceptions about the ease of understanding the look and function of the menu (X2=4,782, p=0,045) are statements relating to the effectiveness of reporting. Only Psychological Scores (X2=4,804, p=0,031) and Behavior Scores (X2=4,880, p=0,030) which relates to the effectiveness of reporting. Keyword: Health Information System, Surveilans Health System, Sub District Health Center

Abstrak: Kota Depok merupakan kota pertama ditemukan kasus terinfeksi COVID-19. Akibat meningkatnya jumlah kasus, Pemerintah Kota Depok menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok. Penerapan kebijakan tersebut juga memengaruhi kesehatan kesehatan jiwa dan psikososial.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok, Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Van Meter & Van Horn, serta keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober sampai Desember 2020.
Hasil penelitian menunjukkan beberapa kegiatan pelaksanaan kesehatan jiwa tidak terlaksana karena adanya pembatasan sosial, ukuran dan tujuan kebijakan dipahami dan telah dilaksanakan, kurangnya koordinasi lintas sektor, minimnya ketersediaan sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, komunikasi antar organisasi berjalan baik, disposisi pelaksana baik, serta adanya pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Kesimpulannya implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan baik dikarenakan pembatasan sosial, minimnya sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Rekomendasinya perlu dibuat Surat Edaran maupun Rencana Aksi Daerah tentang pelaksanaan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi termasuk upaya mitigasi

---

Depok is the first city to find cases of COVID-19 infection, until 19 October 2020 there have been 6,661 people were confirmed positive. Due to the increasing number of cases, the Depok City Government implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The implementation of these policies also affects mental and psychosocial health.
The purpose of this study is to find out the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic in Depok City, West Java Province. The research method used a qualitative approach through in-depth interviews with informants and document review with the Van Meter & Van Horn framework, and the validity of the data used triangulation of sources and methods. This research was conducted from October to December 2020.
The results showed that some mental health implementation activities were not carried out due to social restrictions, policies and objectives were understood and implemented, lack of cross-sector coordination, lack of availability of human resources and competence in mental health, communication between organizations is running well, the disposition of the executor is good, as well as the influence of the economic, social and political environment.
In conclusion, the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic has not been going well due to social restrictions, lack of human resources and mental health competence, and lack of cross-sector coordination. The recommendations need to formulate neither Circular Letter nor Regional Action Plan on the implementation of mental and psychosocial health during the pandemic including mitigation efforts

Abstrak:

Abstrak: Latar belakang: Covid-19 adalah wabah pneumonia baru yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat termasuk di Indoesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah bersama Forkopimda adalah membentuk kampung Tangguh bencana Covid-19 di tingkat kelurahan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kampung Tangguh dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Payakumbuh. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualilatif dengan metode case study. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Dan upaya validitasi data dilakukan melalui triangulasi metode dan sumber. Hasil: Pelaksanaan Kampung Tangguh Payobasung dan Kampung Tangguh Kubang Gajah dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Payakumbuh telah berhasil sampai bulan Oktober, dibuktikan dengan tidak adanya kasus positif di kedua kampung Tangguh tersebut. Namun sejak terjadi kelonggaran pelaksanaan Kampung Tangguh terutama kegiatan piket di posko, pada bulan November sampai sekarang ditemukan peningkatan kasus positif di kedua Kampung Tangguh tersebut. Disamping itu di tahun 2021, ada beberapa pengalihan peran kader yang disesuaikan dengan kebijakan terbaru terutama dalam mensukseskan vaksinisasi. Kegiatan kader dalam mensosialisasikan dan memfasilitasi warga untuk vaksin telah berhasil mencapai cakupan vaksin di atas 30% pada kedua kampung tangguh tersebut. Kesimpulan: Kelonggaran pelaksanaan Kampung Tangguh Kubang Gajah disebabakan oleh kekurangan dana dan menurunnya kesadaran warga sejak diberlakukannya Adaptasi Kebiasaan Baru. Diharapkan semua pihak yang terlibat dapat berkolaborasi meningkatkan peran masing-masing dalam pengoptimalan pelaksanaan kampung tangguh sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Selanjutnya untuk Kelurahan lain dapat menerapkan/mengadopsi kekompakan kader dalam berkerja sama, pemanfaatan IT oleh Kampung Tangguh Kubang Gajah dan program Hatinya PKK sebagai Ketahanan Pangan Kampung Tangguh Payobasung untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kelurahan masing-masing.

---

Background: Covid-19 is a new pneumonia outbreak that has caused a public health emergency, including in Indonesia. Various efforts have been made by the Indonesian government and in collaboration with local governments for the prevention and control of Covid-19. One of the efforts made by the regional government together with Forkopimda is to form a Covid-19 disaster-resilient village at the village level. Therefore, this study aims to analyze the implementation of Kampung Tangguh in efforts to prevent and control Covid-19 at Payakumbuh city. Method: This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques are conducted through in-depth interviews, observations and document studies.And data validity efforts are carried out through triangulation of methods and sources. Result: The implementation of Kampung Tangguh Payobasung and Kubang Gajah in an effort to prevent and control Covid-19 in Payakumbuh City has been successful until October, as evidenced by the absence of positive cases in both Kampung Tangguh. However, since the implementation of Kampung Tangguh has been relaxed, especially picket activities at the post, in November until Now, an increase in positive cases has been found in both Kampung Tangguh. Besides that, in 2021, in 2021, there are several transfer of cadre roles adapted to the latest policies, especially in the success of vaccination.Cadre activities in socializing and facilitating citizens for vaccines have managed to achieve vaccine coverage above 30% in both Kampung Tangguh. Conclusion: The loose implementation of Kampung Tangguh Kubang Gajah is caused by underfunding and decreased awareness of citizens since the enactment of New Habit Adaptation. It is expected that all parties involved can collaborate to increase their respective roles in optimizing the implementation of resilient villages as an effort to prevent and control Covid-19. Furthermore, for other villages can apply / adopt the cohesiveness of cadres in cooperation, IT benefits by Kampung Tangguh Kubang Gajah and Hatinya PKK program as Food Security of Kampung Tangguh Payobasung for the prevention and control of Covid-19 in their respective villages

Abstrak: Kota Banjarbaru telah melaksanakan pencatatan pelaporan kematian dan penyebab kematian sejak tahun 2015 hingga saat ini dan telah menghasilkan statistik vital kematian dan penyebab kematian. Namun hasil capaian pelaksanaan pencatatan pelaporan kematian dan penentuan penyebab kematian belum sesuai dengan yang ditargetkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pencatatan pelaporan kematian dan penyebab kematian di Kota Banjarbaru Tahun 2019. Metode penelitian ini adalah riset implementasi dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan sejak bulan Mei sampai dengan Juli 2020 melalui wawancara mendalam dan studi data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pencatatan pelaporan kematian di Kota Banjarbaru sudah berjalan dengan baik namun belum optimal terutama pada variabel sumber daya dan karakteristik instansi pelaksana. Peneliti merekomendasikan perlunya peningkatan sumber daya manusia, anggaran dan sarana pencatatan kematian. Selain itu diperlukan peraturan daerah untuk mendorong kolaborasi antara pencatatan sipil dan sektor kesehatan serta dukungan masyarakat.

---

Kota Banjarbaru has been registering the death and the causes of death report since 2015. That results the vital statistics on deaths and causes of death. Nevertheless, the target results of the data has not yet been accomplished. The aim of this reseach is to acknowledge the implementation of the death report and causes of death report of registering policy in Banjarbaru city by the year of 2019. This research method is implementation research with qualitative approach that was carried out through in a-depth interview and secondary data studies in May to July 2020. Then, this research has shown the implementation of the death report registering in Banjarbaru city has been running quite well, yet it still needs some improvement in term of resource variable and the characteristics of the implementer institute. Researcher recommends that the improvement in the human resource, budgeting and the death records mean is needed. In addition, it needs a local regulation to support the collaboration between civil registration, the health sector, and as well as the community support

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen tata kelola obat terapi COVID-19 di Kota Depok dalam menghadapi tren pandemi yang fluktuatif. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dengan wawancara bersama berbagai macam informan dan triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi.

Abstrak: Puskesmas sebagai pelaksana Program UKS dan UKGS menjalankan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembina lingkungan sekolah yang disebut Trias UKS, termasuk Puskesmas Sambas. Semua SD yang dibina Puskesmas Sambas menjalankan UKS dan UKGS namun saat Pandemi Covid-19 sekarang, UKS dan UKGS tidak optimal. Ini disebabkan Kabupaten Sambas mengalami lonjakan kasus Covid-19 mencapai status KLB Mei 2020. Sekolah di Kabupaten Sambas banyak tidak menjalankan pembelajaran tatap muka, sehingga sulit petugas kesehatan mengoperasikan Program yang dicanangkan. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi UKS dan UKGS Puskesmas Sambas sebelum dan saat Pandemi Covid-19. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus menggunakan data primer dari wawancara mendalam, data sekunder dari telaah dokumen. Hasil penelitian pada komponen input, perbedaan utama terletak pada refokusing anggaran sehingga anggaran program UKS UKGS berkurang dari tahun sebelumnya, serta APD yang kurang memadai. Pada komponen proses, pendidikan kesehatan dilakukan secara daring, pelayanan kesehatan dilakukan dengan mempriorotaskan kegitan yang menjadi SPM, dan Renstra Kemenkes yaitu penjaringan dan BIAS dan pembinaan lingkungan dilakukan sebagai upaya persiapan sekolah menghadapi sekolah tatap muka saat pandemi. Pada komponen output, sebagian besar capaian bulanan ditahun 2020 lebih rendah daripada tahun 2019

Abstrak: Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu pembagian urusan bidang kesehatan yang didesentralisasikan yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Implementasi UKM esensial yang dilaksanakan Puskesmas memiliki banyak tantangan dan belum diprioritaskan dalam implementasinya. Sejak desentralisasi ada indikasi marginalisasi UKM. Permasalahan kekurangan SDM, keterbatasan dan keterlambatan dana UKM yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi. Sebagai wilayah perkotaan, Puskesmas di Kota Depok seharusnya memprioritaskan UKM. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengevaluasi implementasi UKM esensial dalam konteks kebijakan desentralisasi meliputi politik, fungsi, fiskal dan penguatan kapasitas di Puskesmas Kota Depok. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator kinerja daerah terkait UKM esensial sebagian besar belum mencapai target. Sejumlah 13 dari 20 indikator pada renstra serta 12 dari 14 indikator RPJMD belum tercapai terutama untuk pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan dan P2P. Desentralisasi politik dalam UKM esensial sudah diberikan kewenangan yang disertai tanggungjawab dan akutabilitas. Pada konteks desentralisasi fungsi sudah tersedia NSPK yang mendukung walaupun masih ditemui sejumlah masalah. Desentralisasi fiskal belum sempurna dilaksanakan dan menjadi tantanangan implementasi UKM esensial. Permasalahannya antara lain kecukupan pembiayaan, keterlambatan anggaran dan realisasi. Penguatan kapasitas daerah di Kota Depok belum optimal dalam SDM, sistem informasi dan sarana prasarana. Pelaksanaan UKM esensial yang belum mencapai target terkendala konteks desentralisasi fiskal dan penguatan kapasitas. Namun hal yang menarik ditemukan bahwa kelembagaan Puskesmas sebagai PPK-BLUD di Kota Depok menjadi best practice yang cukup mendukung pelaksanaan UKM esensial