Abstrak:

---

Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan prima pada Pelayanan SJP Online di tengah pandemi COVID-19 sebagai perwujudan prinsip good governance. Desain penelitian berupa kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah data sekunder. Model evaluasi menggunakan pendekatan sistem IPO yang terdiri dari aspek input, process, dan output. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan Pelayanan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online sudah cukup prima sesuai standard pelayanan prima menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 dan Permen PAN dan RB RI Nomor 15 Tahun 2014, meskipun masih terdapat beberapa kendala-kendala yang terjadi.

Abstrak: Skripsi ini membahas mengenai utilisasi pelayanan rawat inap program Jamkesda Kota Yogykarta tahun 2013-3015 berdasarkan jenis kepesertaan, jenis kelamin, umur, dan kelas rumah sakit. Penelitian ini adalah penelitian analisiskuantitaf yang bersifat deskriptif dengan pendekatan cross sectional dengan mengolah data sekunder yang di dapat dari tempat penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Seluruh data klaim dari 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2015 digunakan sebagai sampel. Analisis yang dilakukan adalah analisis Univariat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna pelayanan rawat inap program Jaminan kesehatan Daerah Kota Yogyakarta menurun hingga setengahnya dari tahun 2013 ke tahun 2015 yaitu dari 4.644 menjadi 2.422 yang sebanding dengan peningkatan jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sedangkan rerata cost sharing pengguna berkisar Rp 1.004.640 s/d Rp 1.279.369 yang menunjukkan bahwa kemampuan bayar pengguna Jamkesda setara iuran BPJS kesehatan selama tiga tahun. Jumlah kasus rawat inap dari semua kelompok peserta menurun tetapi rata-rata biaya rawat inapnya memiliki tren bervariasi yang dipengaruhi besaran biaya diagnosis penyakit dan besaran cost sharing, yaitu pada tahun 2013 sebesar 28,7% naik menjadi 40% pada tahun 2014 dan turun di tahun 2015 menjadi 26,2%. Jumlah kasus untuk jenis kelamin perempuan lebih tinggi yaitu 1.933 (55,4%) dan 1.371 (56,6%). Meskipun demikian, rata-rata biaya rawat inap untuk jenis kelamin lakilaki selalu lebih tinggi dari jenis kelamin perempuan. Jumlah kasus terbanyak pada umur 0-4 tahun (>10%) kemudian menurun hingga umur 10-14 tahun (<4%) lalu naik lagi hingga puncaknya pada umur 50-54 tahun (7,6%-10,6%) dan setelah itu menurun hingga umur 80+. Rata-rata biaya rawat inap semakin tinggi sebanding dengan kenaikan klasifikasi kelas rumah sakit. Rumah sakit kelas A adalah yang paling tinggi rata-rata biaya rawat inapnya dan rumah sakit kelas B adalah rumah sakit yang paling banyak penggunanya sedangkan rumah sakit kelas C penggunanya paling sedikit Kata kunci: Jamkesda; Pelayanan Rawat Inap; Utilisasi

Abstrak: ABSTRAK Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan bertanggung jawab atas pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI sejak tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai gambaran manajemen dengan perspektif sistem yaitu masukan, proses, dan keluaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masukan sarana prasarana sudah cukup mendukung dan kebijakan atau pedoman menyesuaikan dengan keadaan semua pihak pelayanan, namun sumber daya lainnya seperti tenaga kepegawaian dan dana belum memenuhi kebutuhan pelayanan, serta belum ada pengembangan teknologi yang berfungsi untuk mencapai efisiensi. Pada proses pelayanan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian sudah berjalan sinkron dengan pedoman yang berlaku. Pada subsistem keluaran yaitu Surat Jaminan Pelayanan dengan jumlah rata-rata 47 buah pada tahun 2017 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2018 yaitu rata-rata 115 buah, namun belum didukung oleh indikator pencapaian mutu pelayanan. Kesimpulan penelitian adalah pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI di Dinas Kesehatan Kota Depok telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang ditentukan. Kata kunci: Manajemen; Non Kuota PBI; Pelayanan Kesehatan; Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin ABSTRACT Since 2017 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan has served the Health Insurance Payment for the Poor Community in Kota Depok. The study is about the overview of the management by using system approach, consists of the input, process, and output. This is a qualitative research and the methods are observation, in-depth interview and literature review. The research shows that logistics, infrastructure and guidance as the policy are adequate, although resource such as man, money, and technology as machine hasn‟t used properly to enhance work efficiency. The service process which starts from planning, organizing, actuating, dan controlling are synced xi Universitas Indonesia with the guidance. The output which is Surat Jaminan Pelayanan, the number has increased in the year 2018, but there is no official work indicator yet. The conclusion of the research is Health Insurance Payment Service Management of the Poor Community has run side by side with the planning and policy. Key words: Health Insurance Payment of the Poor Community; Health Service; Management; Non PBI,

Abstrak: Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diwajibkan bagi seluruh masyarakat Indonesia sejak 1 Januari 2014. Dalam pelaksanaannya, pemilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) belum maksimal. Seluruh peserta PBI di Kecamatan Cipayung terdaftar di Puskesmas Kecamatan Cipayung, Depok. Penelitian ini membahas tentang efektivitas program JKN bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Cipayung Depok tahun 2017 dengan pengukuran efektivitas melalui pendekatan input, proses, dan output. Data dicari dengan menggunakan kuesioner pada sampel berjumlah 100 orang peserta PBI yang berkunjung ke Puskesmas Kecamatan Cipayung. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas untuk ketiga pendekatan mendapat nilai cukup dengan nilai prosentase berbeda. Pendekatan input mendapat prosestase 67,42%, pendekatan proses mendapat prosentase 74,67%, dan untuk pendekatan output mendapat prosentase 71,86%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program JKN bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Cipayung Depok telah berjalan cukup efektif.
Kata kunci : Efektivitas, Penerima Bantuan Iuran (PBI), pelayanan kesehatan.

---

The JKN is required for all Indonesians from 1 January 2014. In practice, the selection of first-degree healthcare facilities for PBI has not been maximized. All PBI participants in Kecamatan Cipayung are registered in Puskesmas Kecamatan Cipayung, Depok. This study discusses the effectiveness of the JKN program for the poor in access of health services at the Puskesmas Kecamatan Cipayung Depok in 2017 by measuring input indikator, process indicator and output indicator. Data were searched by using questionnaires on a sample of 100 participants of PBI who visited Puskesmas Kecamatan Cipayung. The results of this study were declared effective for assessing different percentages. Input indicator received 67,42%, process indikator get percentage of 71,86%, and for output indicator received 71,86%. Thus, it can be concluded JKN program for the poor in access of health services in Puskesmas Kecamatan Cipayung Depok has been running quite effectively.
Keywords: Effectiveness, the poor, health services.

Abstrak: Pada variabel komunikasi, proses transmisi pemangku kepentingan diluar sektor kesehatan belum mendapatkan sosialiasi. Implementator belum memahami kejelasan informasi mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pencegahan kecurangan. Pada variabel sumber daya didapatkan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai implementator kebijakan. Belum ada peraturan daerah ataupun peraturan setingkat institusi tingkat daerah yang mengatur fraud JKN di FKRTL baik di level Kota maupun di level Propinsi . Dari variabel disposisi didapatkan bahwa terdapat perbedaan sikap dan kecenderungan pada masing-masing pemangku kepentingan. Belum ada insentif khusus yang mendorong pelaksanaan regulasi oleh para implementator. Sebaliknya, harga keekonomian dari tarif JKN yang dipandang belum sesuai seakan-akan menjadi disinsentif yang akan diterima FKRTL apabila melaksanakan Permenkes No 36 tahun 2015. Pada variabel struktur birokrasi didapatkan SOP di internal FKRTL belum efektif dan belum terdapat koordinasi yang optimal antar tim pencegahan Fraud JKN dari FKRTL dan pemangku kepentingan lainnya.

Abstrak: Program Kader JKN-KIS telah berjalan selama satu tahun, sejak April 2017 di BPJSKesehatan Kantor Cabang Depok. Penagihan dan pengumpul iuran pada kelompokPBPU menjadi tujuan utama dari program tersebut. Penelitian ini membahas efektivitasimplementasi program Kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output diBPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatifmenggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan telaahdokumen. Variabel yang diteliti menggunakan gabungan Model CIPP (Context, Input,Process, Product) dan Model George Edward III. Hasil dari penelitian menunjukkankomunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kegiatan program KaderJKN-KIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sertaterdapat peningkatan angka kolektabilitas kelompok PBPU dari 61,32% menjadi68,80% pada bulan Januari 2018 dan tersisa 25,59% jumlah penduduk kota Depok yangbelum terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun demikian terdapat beberapa hal yanngperlu ditingkatkan dalam program ini, yaitu pengelolaan kembali SDM dan peninjauankembali insentif untuk Kader.
Kata kunci:Kader JKN-KIS, PBPU, Jaminan Kesehatan Nasional, Implementasi, BPJS Kesehatan

---

National Health Insurance (JKN-KIS) Cadre Program has been running for one year,since April 2017 in BPJS Health Depok Branch Office. Billing and collection ofcontributions to PBPU group are the main objectives of the program. This studydiscusses the effectiveness of JKN-KIS Cadre program implementation through input,process, and output evaluation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office 2018. This typeof research is qualitative using in-depth interview, Focus Group Discussion (FGD), anddocument review. The variables studied use a combination of CIPP Model (Context,Input, Process, Product) and George Edward III Model. The result of the research showsthat communication, resources, disposition, bureaucracy structure, and program activityof Kader JKN-KIS have been run well and in accordance with the implementationguidelines and there is an increase of collectability rate of PBPU group from 61.32% to68.80% in January 2018 and the remaining 25.59% of the total population of Depok citythat has not been registered as a participant of JKN. Nevertheless, there are severalthings that need to be improved in this program, namely the re-management of humanresources and incentive review for the Cadre.
Key words:Cadre of JKN-KIS, PBPU, National Health Insurance, Implementation, BPJS Kesehatan.

Abstrak: Tahun 2013, Program Jamkesda menambah jumlah peserta dari 183.791 menjadi 280.974 dan memberlakuan kerjasama dengan 16 rumah sakit di luar Kota Depok.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor penentu pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh peserta Jamkesda di Kota Depok. Desan penelitian adalah cross sectional dengan sampel 107 orang yang dipilih viiipurposive dari populasi 183.791 orang. Variabel dianalisis dengan analisis bivariat. Berdasarkan analisis diketahui bahwa utilisasi secara langsung dipengaruhi aksesibilitas (biaya,jarak, waktu ke fasilitas kesehatan) dan nilai pengetahuan. Agar utilisasi lebihbaik, promosi kesehatan, mempermudah aksesibilitas penting untuk dilakukan. Kata Kunci : Utilisasi, Jamkesda, aksesibilitas.