Abstrak: Perubahan kualitas hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam melakukan evaluasi hasil layanan rehabilitasi narkoba. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan kualitas hidup pada para penyalahguna narkoba, seperti karakteristik demografi, pelaksanaan rencana rawatan, dan kondisi klinis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan kualitas hidup yang terjadi dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut pada klien yang sedang menjalani rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN pada tahun 2022. Adapun penelitian ini merupakan studi analitik observasional dengan desain mixed-method, dimana untuk penelitian kuantitatif menggunakan desain single-hand retro-prospective cohort dan untuk penelitian kualitatif, dilakukan dengan menggunakan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion). Terdapat 286 responden pada penelitian ini dengan rerata usia 30,55 ± 7,90 tahun. Dari analisis bivariat, diketahui bahwa terdapat perubahan kualitas hidup yang bermakna dari sebelum dan sesudah klien mendapatkan layanan rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN RI. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kualitas hidup tersebut adalah adalah jenis kelamin, status perkawinan, banyaknya jenis narkoba yang digunakan satu tahun terakhir, lama pemakaian narkoba, pelaksanaan program rehabilitasi, dan riwayat komorbid fisik.

---

Changes in quality of life are one of the indicators used in evaluating the output of drug rehabilitation services. There are various factors that can influence changes in the quality of life among people with drug use disorders, such as demographic characteristics, implementation of treatment plans, and clinical conditions. The purpose of this study is to analyse changes in the quality of life and determine the factors that influence those changes in clients who are undergoing rehabilitation at the Indonesian National Narcotic Board Drug Rehabilitation Center in 2022. This research is an observational analytic study with a mixed-method design. Quantitative research was done by using a single-hand retro-prospective cohort design and qualitative research was conducted through focus group discussions. There were 286 respondents involved in this study with an average age of 30.55 ± 7.90 years. From the bivariate analysis, it is known that there are significant changes in the quality of life occurred before and after the client received rehabilitation services at the Indonesian National Narcotic Board Drug Rehabilitation Center. The factors that influence changes in quality of life are gender, marital status, the number of drugs used in the past year, the duration of drug use, the implementation of rehabilitation programs, and a history of systemic diseases.

Abstrak:

---

Abstrak: Latar Belakang Pemerintah Indonesia dalam mengurangi masalah ketergantungan narkoba telah mengembangkan program rehabilitasi sebagai upaya pengurangan kebutuhan dengan mengurangi populasi pengguna narkoba. Program kebijakan yang ada saat ini sangat generik dan belum memperhatikan kebutuhan pengguna secara individual. Untuuk itu penelitian dilakukan untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido. Metode Penelitian ini menggunakan desain Survey Cross Sectional pada 90 subyek penelitian yang memiliki rekam perkembangan yang lengkap dari 719 residen yang diterapi selama 2018. Yang dinilai adalah perubahan perilaku yang dinilai dengan menggunakan kuesioner URICA dihubungkan dengan variable karakteristik subyek, jenis program rehabilitasi, lingkungan subyek, dan karakteristik sumber daya manusia yang memberikan pelayanan. Hasil dari subyek yang diteliti 36 % mengalami peningkatan tahapan perubahan perilaku. Dari kelompok variable yang mempengaruhinya adalah status pernikahan (OR = (2,767), dukungan hidup (OR = (0,257)), status psikiatri (OR = (5,477)), dan lama program (OR = (0,484)). Program 4 bulan dinilai lebih efektif dibandingkan dengan 6 bulan karena perbedaan kompleksitas permasaslah penggunaan narkoba. Kesimpulan Efektivitas program rehabilitasi terapi komunitas perlu ditingkatkan mengembangkan program individual dengan memperhatikan kompleksitas masalah yang dipengaruhi oleh latar belakang calon residen

---

Background The Government of Indonesia in reducing drug dependence has developed a rehabilitation program in an effort to reduce needs by reducing the population of drug users. The current policy program is very generic and has not paid attention to the needs of individual users. For this reason, research was conducted to assess the factors that influence the success of the rehabilitation program at the BNN Lido Rehabilitation Center.Method: This study used a survey cross sectional design in 90 study subjects who had a complete development record of 719 residents treated during 2018. What was assessed was behavioral changes assessed using the URICA questionnaire associated with variable subject characteristics, type of rehabilitation program, subject environment, and characteristics of human resources that provide services.Results: From the subjects studied 36% experienced an increase in the stages of behavior change. The group of variables that influenced it were marital status (OR = (2,767)), life support (OR = (0,257)), psychiatric status (OR = (5,477)), and duration of the program (OR = (0,484)). The 4-month program is considered more effective than 6 months because of the different complexity of the permasas drug use.Conclusion: The effectiveness of the community therapy rehabilitation program needs to be improved in developing individual programs by taking into account the complexity of the problems that are influenced by the background of prospective residents

Abstrak: Struktur penduduk dunia baik di Indonesia maupun dunia telah bergeser menjadi berstruktur penduduk tua. Dikatakan sebagai struktur penduduk tua, jika populasi lansia di suatu negara lebih dari tujuh persen. Pada tahun 2018 terdapat 9,27 persen (sekitar 24,49 juta) lansia di Indonesia. Beralihnya struktur ini dikarenakan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH). Jumlah lansia di perkotaan lebih banyak diandingkan di perdesaan. DKI Jakarta merupakan ibukota negara dan pusat pemeritahan. Hal ini menjadikan Jakarta sebagai perkotaan untuk memberikan contoh pelayanan kesehatan dan sosial yang baik bagi penduduknya termasuk lansia. Terdapat sejumlah 1225 lansia bertempat tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) dan komunitas masyarakat. Tingginya jumlah lansia menjadi perhatian baik pemerintah dan masyarakat untuk memperhatikan masalah lansia. Pada institusi sosial ini, lansia, sebagai kelompok yang rentan mengalami perubahan baik secara fisik, psikologis, sosial dan lingkungan memungkinkan lansia untuk sulit beradaptasi dengan lingkungannya sehingga hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitas hidup lansia menurut domain kualitas hidup World Health Organization Quality of Life-Bref (WHOQOL-Bref). Penelitian dilakukan dengan desain campuran, yakni penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penyebaran kuesioner, wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen dilakukan pada 80 responden lansia masingmasing 40 responden di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1 Cipayung dan Sasana Tresna Werdha (STW) Karya Bhakti RIA Pembangunan Cibubur. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan obat, aktifitas fisik dan domain psikologis memiliki pengaruh terhadap kualitas hidup lansia dengan p value 0,04; 0,03 dan 0,034. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan kualitas hidup dan kepuasan akan kesehatan dan domain kualitas hidup antara responden PSTW dan STW. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terkait peningkatan interaksi sosial, perbaikan kondisi lingkungan dengan pelaksanaan program dan pelatihan petugas. Diharapkan penelitian lebih lanjut terkait intervensi yang dapat meningkatkan kualitas hidup lansia di institusi sosial panti werdha.

Abstrak:

Abstrak:

---

Abstrak: Pelayanan pemeriksaan laboratorium Klinik Pratama KKP dirasakan masih rendah. Berdasarkan hasil studi pendahuluan pemantapan mutu internal pada tahap pra analitik, pasien mengeluhkan darah tidak berhenti sebanyak 3%, terdapat bekuan darah tabung EDTA sebanyak 7,5%, terjadi hemolisis sebanyak 10,5%. Pada tahap analitik, tidak adanya catatan evaluasi pada nilai control sedangkan pada tahap pasca analitik tidak dilakukan verifikasi validasi hasil pemeriksaan laboratorium dan ketidaklengkapan data pasien pada lembar hasil sebanyak 1,5% Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemantapan mutu internal pada instalasi Laboratorium Klinik Pratama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret - Juli 2020. Kriteria informan penelitian adalah terdiri unsur pimpinan, pelaksana dan pengguna jasa laboratorium. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat komponen input (organisasi dan manajemen) belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, kemudian secara garis besar pada komponen proses dan ouput (tahap pra analitik, analitik dan pasca analitik) terdapat factor penghambat yaitu ketidaklengkapan SOP pada tiap tahapan. Sedangkan factor pendukungnya adalah tersedianya insfrastruktur penunjang kegiatan laboratorium. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa pemantapan mutu internal laboratorium belum terlaksana dengan baik dan masih terdapat ketidaklengkapan acuan di tiap tahap pra analitik, analitik dan pasca analitik. Perlu dilakukan monitoring seberapa jauh unsur organisasi dan sistem manajemen guna meningkatkan mutu laboratorium, kemudian dukungan sarana dan prasana dalam menunjang kegiatan laboratorium. Pada tahap pra analitik, analitik dan pasca analitik, petugas laboratorium perlu menambahkan kelengkapan SOP di setiap tahapan.

---

Primary KKP Clinic laboratory examination services are still felt low. Based on the results of a preliminary study of internal quality assurance in the pre-analytical stage, patients complained of non-stopping blood by 3%, there was a 7.5% EDTA tube blood clot, hemolysis occurred by 10.5%. At the analytical stage, there was no evaluation record on the control value while at the post analytic stage there was no verification and validation of the results of the laboratory examination and incomplete patient data on the result sheet as much as 1.5%. This study was conducted to analyze internal quality assurance at the Primary Laboratory Laboratory in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries. This research is a qualitative study using in-depth interviews and document review. This research was conducted in March - July 2020. The criteria for the research informants consisted of elements of leadership, executors and users of laboratory services. The results of the study found that there are input components (organizational and management) that have not been fully implemented well, then in broad outline in the procces and output components (pre-analytic, analytic and post-analytic stages) there are inhibiting factors namely incomplete Standard Operating Procedure at each stage. While the supporting factor is the availability of supporting infrastructure for laboratory activities. From the results it can be concluded that the strengthening of laboratory internal quality has not been carried out properly and there are still incomplete references in each component pre-analytic, analytic and post-analytic. It is necessary to monitor the extent of the elements of the organization and management system in order to improve the quality of laboratories, then to support facilities and infrastructure to support laboratory activities. In the pre-analytical, analytic and post-analytic stages, laboratory staff need to add the completeness of the Standard Operating Procedure at each stage.

Abstrak: Program Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmen peserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Uji validitas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwa implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalan dengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja, namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap. Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masih mengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaan pedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin dengan baik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksana kurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum sepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan: implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala. Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM, sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.
Kata kunci : implementasi kebijakan; Kader JKN-KIS; sektor informal

---

The JKN-KIS Cadre Program was established to increase membership growth and increase the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. The purpose of this research is to analyze the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 with in-depth interview technique, observation and document review using Van Meter and Van Horn policy implementation theory. Test validity through a source and method triangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standards and targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximized and the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems, application technology systems, and information dissemination are still constrained. Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not been maximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN-KIS Human Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementers is not supportive and the economic, social and political environment has not fully supported the implementation of the KKD-KIS Cadre program. Conclusion: The implementation of JKN-KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The need for improvement of standards and targets, information systems, communication, human resources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIS cadre program.
Keywords: policy implementation; JKN-KIS Cadre; the informal sector