Ditemukan 33284 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Darwati; Pembimbing: Budi Hidayat, Pujiyanto, Leadya Herfani, Atmiroseva
Abstrak:
Read More
Peningkatan kepesertaan PBI APBD Kota Tangerang rata-rata per tahun sebesar 8,85% berdampak pada peningkatan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai iuran JKN setiap tahunnya. Sedangkan kepesertaan mandiri sejak tahun 2017 – 2022 rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,7% per tahun. Anggaran yang dikeluarkan Pemda Kota Tangerang untuk membiayai iuran JKN peserta PBI APBD Kota Tangerang jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk program UKM. Tujuan: mengetahui besaran ATP dan WTP iuran JKN serta variabel yang mempengaruhi. Metode: menggunakan desain studi cross sectional melalui pendekatan kuantitatif, sampel sebanyak 400 orang peserta PBI yang dipilih secara random accidental. Pengambilan data dilakukan di 2 rumah sakit pada bulan Juni 2023 menggunakan kuesioner. Hasil: Rata-rata ATP sebesar Rp 54.904. Rata-rata WTP sebesar Rp 49.464. ATP > Rp 35.000 sebesar 61,25%. WTP > Rp 35.000 sebesar 69%, < Rp 35.000 sebesar 10%, dan Rp 0 sebesar 21%. Dari 61,25% yang memiliki ATP > Rp 35.000 didapati 72,24% WTP > Rp 35.000. Analisis multivariat ATP: Variabel signifikan adalah jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, pendapatan, pengeluaran pangan, pengeluaran non pangan. Variabel dominan adalah pengeluaran non pangan. Analisis multivariat WTP: Variabel signifikan adalah jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan. Variabel dominan adalah pendidikan.
The increase in PBI membership in the Tangerang City APBD by an average of 8.85% per year has an impact on increasing the amount of the budget needed to finance JKN contributions each year. Meanwhile, independent membership from 2017 – 2022 has decreased by an average of 0.7% per year. The budget issued by the Regional Government of Tangerang City to finance JKN contributions for PBI participants in the Tangerang City APBD is much larger than the budget for the UKM program Objective: find out the amount of ATP and WTP JKN contributions and the influencing variables. Methods: this study used a cross-sectional study design through a quantitative approach with a sample of 400 PBI participants who were selected incidentally randomly. Data collection was carried out in 2 hospitals in June 2023 using a questionnaire instrument. Results: The average ATP IDR 54,904. The average WTP is IDR 49,464. ATP > IDR 35,000 are 61.25%. WTP > IDR 35,000 are 69%, < IDR 35,000 are 10%, and IDR 0 are 21%. Of the 61.25% who had ATP > IDR 35,000, 72.24% found WTP > IDR 35,000, 9.80% WTP < IDR 35,000, and 17.96% did not want to pay. Results of ATP multivariate analysis: Variables that were significantly related were gender, number of family members, income, food expenditure and non-food expenditure. The dominant variable is non-food expenditure. Results of multivariate analysis of WTP: Variables that are significantly related are gender, education, occupation and income. The dominant variable is education
T-6803
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nuim Mubaraq; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Mardiati Nadjib, Vetty Yulianty Permanasari, Mohammad Edison, Revaldi R.
T-3979
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Pri Helga Ismiati; Pembimbing: Amila Megraini; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Budi Hartono, Naniek Isnaeni
T-2700
Depok : FKM-UI, 2007
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Emmy Kezia; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Jaslis Ilyas, Amila Megraini
Abstrak:
Read More
Penelitian ini mengkaji Willingness to Pay (WTP) iuran asuransi kesehatan sosial di kalangan pekerja informal. Meskipun WTP merefleksikan kesediaan membayar, realitas pendapatan fluktuatif dan kendala operasional di sektor informal menjadi tantangan signifikan bagi kepatuhan iuran, berbeda dengan sistem formal yang terjamin melalui pemotongan gaji. Tujuan penelitian ini adalah menyintesis faktor-faktor dominan yang memengaruhi WTP pekerja informal berdasarkan tinjauan pustaka yang komprehensif. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor sosioekonomi, literasi asuransi, persepsi manfaat, dan kepercayaan, serta kualitas dan aksesibilitas layanan secara kolektif memengaruhi WTP. Temuan ini menggarisbawahi bahwa WTP pekerja informal cenderung di bawah tarif iuran JKN yang berlaku, dipicu oleh ketidaksesuaian premi dengan kemampuan membayar. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang determinan WTP pekerja informal, sebagai dasar perumusan kebijakan premi yang lebih adaptif dan strategi peningkatan kepatuhan yang efektif untuk mencapai UHC.
This research examines the Willingness to Pay (WTP) for social health insurance premiums among informal sector workers. Although WTP reflects the willingness to pay, the reality of fluctuating incomes and operational constraints in the informal sector poses a significant challenge to premium compliance, unlike the formal system which is guaranteed through salary deductions. The objective of this study is to synthesize the dominant factors influencing WTP among informal sector workers based on a comprehensive literature review. The analysis results indicate that socioeconomic factors, insurance literacy, perception of benefits, and trust, as well as service quality and accessibility, collectively influence WTP. These findings highlight that informal workers' WTP tends to be below the prevailing JKN premium rates, triggered by a mismatch between premiums and their ability to pay. This study contributes to a better understanding of the determinants of WTP among informal sector workers, serving as a basis for formulating more adaptive premium policies and effective compliance improvement strategies to achieve UHC.
S-11991
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yustika Mahayu Putri; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Kurnia Sari, Pujiyanto, Widiya Solihat Eka Riani, Jefri Adriansyah
Abstrak:
Read More
Layanan kesehatan jiwa, khususnya konsultasi psikolog, memegang peran krusial dalam mengatasi beban masalah jiwa yang signifikan, namun aksesibilitasnya masih terbatas salah satunya oleh kendala biaya. Penelitian ini menganalisis kesediaan membayar (Willingness to Pay – WTP) pengguna layanan Psylution untuk konsultasi psikolog menggunakan Discrete Choice Experiment (DCE). WTP dipahami sebagai harga maksimal yang bersedia dibayarkan konsumen di pasar jasa kesehatan yang heterogen, dengan mempertimbangkan preferensi atribut layanan. Studi kuantitatif cross-sectional ini melibatkan 135 responden, didominasi perempuan (89,63%) usia dewasa muda (rata-rata 23,9 tahun), mayoritas mahasiswa/pelajar (40,74%), dan 74,81% tergolong Gangguan Mental Emosional (GME). Hasil menunjukkan metode konsultasi, pengalaman psikolog, dan biaya adalah atribut signifikan yang memengaruhi pilihan. Metode tatap muka sangat disukai (WTP +Rp157.570), sedangkan metode chat sangat ditolak (WTP -Rp152.080). Psikolog berpengalaman lebih dihargai (WTP untuk 2-5 tahun: +Rp69.490; >5 tahun: +Rp69.280). WTP dipengaruhi oleh status pekerjaan (terutama mahasiswa/pelajar yang memiliki WTP total lebih tinggi), pendapatan, tingkat pendidikan, dan skor status kesehatan jiwa. Implikasinya, terdapat demand tinggi pada kelompok tertentu (misalnya mahasiswa) meski potensi pendapatan terbatas, yang memicu saran diferensiasi harga dan evaluasi ulang format layanan bagi Psylution. Bagi pemangku kebijakan, hasil ini menjadi dasar advokasi untuk merumuskan strategi dan pembiayaan yang lebih efektif guna meningkatkan aksesibilitas layanan psikolog.
Mental health services, particularly psychologist consultations, play a crucial role in addressing the significant burden of mental health problems, yet their accessibility is limited by cost barriers. This study analyzes the Willingness to Pay (WTP) of Psylution service users for psychologist consultations using a Discrete Choice Experiment (DCE). WTP is the maximum price consumers are willing to pay in a heterogeneous healthcare service market, considering service attribute preferences. This quantitative cross-sectional study involved 135 respondents, predominantly female (89.63%) and young adults (average 23.9 years), mostly students (40.74%), with 74.81% categorized with Emotional Mental Disorders (EMD). Results show that face-to-face consultation was highly preferred (WTP +IDR 157,570), while the chat method was strongly rejected (WTP -IDR 152,080). Experienced psychologists were valued higher (WTP for 2-5 years: +IDR 69,490; >5 years: +IDR 69,280). WTP was influenced by occupation (especially students who exhibited higher total WTP), income, education level, and mental health status score. Implications include high demand in specific groups (e.g., students) despite limited income potential, prompting suggestions for price differentiation and re-evaluation of service formats for Psylution. For policymakers, these findings serve as a basis for advocating more effective strategies and financing to enhance the accessibility of psychologist services.
T-7362
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Pawarti; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Mochammad Hasan, Lindawati
T-2270
Depok : FKM-UI, 2006
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Laksana Budhi S.; Pembimbing: Ronnie Rivany; Penguji: Mieke Savitri, Sri Basuki Dwi Lestari
S-4114
Depok : FKM-UI, 2005
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Lis Budi Rahayu; Pembimbing: Hasbullah Thabrany; Penguji: Pujiyanto, Dumilah Ayuningtyas, Kazarni, Elizabet
Abstrak:
RSUD Tanjung Uban mengalami keterlambatan pengajuan klaim peserta JKN keBPJS Kesehatan rata-rata ±32 hari dari batas waktu yang diatur PMK 28 tahun 2014.Tujuan penelitian untuk mengevalusi keterlambatan klaim. Metode yang digunakankualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen.Hasil menunjukkan keterlambatan klaim karena kurangnya koordinasi, sosialisasipemahaman tentang peraturan pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yangberlaku sehingga terdapat perbedaan penegakan diagonisis. Hal ini membuat persyaratanklaim lama terpenuhi. Sementara itu ketersediaan sumber daya manusia (SDM)pengklaiman dan ketrampilan masih kurang, sistem informasi kurang mendukung sertaseringnya gangguan supply listrik mengakibatkan operasional penatalaksanaanpelayanan rumah sakit sering terganggu.Sebagai kesimpulan penelitian bahwa diperlukan peningkatan komunikasi,koordinasi, sosialisasi dengan pihak BPJS Kesehatan. RS memerlukan analisiskebutuhan SDM dalam peningkatan penatalaksanaan klaim, pengawasan operasioanlsistem informasi dan supply listrik yang memadai akan memperlancar klaim .Kata kunci : JKN, Klaim , Keterlambatan Klaim
RSUD Tanjung Uban experience delays in claims submission of UHCparticipants to BPJS approximately 32 days from the deadline that been regulated withPMK 28 tahun 2014. The aim of this research is to evaluate the claims delay. Thisresearch use qualitative with methode in-depth interviews and documents review.The results indicate that the delay claims due to a lack of coordination,understanding socialization of UHC patient service regulations so there is a differencein diagnosis and make the claim requirement complience takes a long time. Theres a lackof human resources with skill especially supported with lack of information system andpower supply disruption that often occur make a disruption of hospital operationalmanagement service.The conclusion is necessary to increase communication, coordination,socialization with BPJS. Hospital need human resources needs analysis, increasing inclaim management, operational control of information systems and supply sufficientelectricity to expedite claims.Key Word : UHC, Claim handling, Acurate and timely
Read More
RSUD Tanjung Uban experience delays in claims submission of UHCparticipants to BPJS approximately 32 days from the deadline that been regulated withPMK 28 tahun 2014. The aim of this research is to evaluate the claims delay. Thisresearch use qualitative with methode in-depth interviews and documents review.The results indicate that the delay claims due to a lack of coordination,understanding socialization of UHC patient service regulations so there is a differencein diagnosis and make the claim requirement complience takes a long time. Theres a lackof human resources with skill especially supported with lack of information system andpower supply disruption that often occur make a disruption of hospital operationalmanagement service.The conclusion is necessary to increase communication, coordination,socialization with BPJS. Hospital need human resources needs analysis, increasing inclaim management, operational control of information systems and supply sufficientelectricity to expedite claims.Key Word : UHC, Claim handling, Acurate and timely
T-4679
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ulfathea Mulyadita; Pembimbing : Pujiyanto; Penguji: Mardiyati Nadjib, Nasruddin Djoko, Meita Veruswati
Abstrak:
Defisit yang dialami oleh BPJS-Kesehatan sebagai pelaksana program JKN diperkirakan mencapai Rp16.5 triliun. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi defisit yang terjadi pada BPJS-Kesehatan, memberikan dana talangan sebesar Rp. 4.9 triliun namun upaya tersebut belum mengatasi akar penyebab dari defisit itu sendiri. Diungkapkan bahwa bahwa salah satu penyebab terjadinya defisit adalah besaran iuran belum sesuai dengan perhitungan aktuaria. Penelitian ini akan mengidentifikasi besaran ability to pay (ATP) iuran jaminan kesehatan nasional dengan menggunakan data Susenas 2017 dengan unit analisis rumah tangga di seluruh Indonesia. Hasil didapatkan median ATP masyarakat Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 131.902 per rumah tangga. Dari besaran median ATP didapatkan nilai per orang per bulan adalah Rp 39.000. Apabila iuran ditetapkan sebesar Rp 42.714 per orang per bulan hanya ada 34.69% rumah tangga yang mampu membayar iuran. Hipotesis terbukti bahwa faktor sosial demografi, faktor kesehatan, faktor sumberdaya secara statistik berhubungan dengan besaran ATP dan dari keseluruhan variabel independen, variabel yang paling berpengaruh terhadap besaran ATP adalah status sosial ekonomi.
Read More
T-5635
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Aprilia Dwi Ardianti; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Sandi Iljanto, Anhari Achadi, Harimat Hendrawan
Abstrak:
Evaluasi terhadap program pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional sangat penting dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan dengan menilai tingkat kepuasan pasien. Tujuan penelitian adalah diketahuinya analisis perbedaan kepuasaan antara pasien BPJS Kesehatan PBI dan Non PBI yang berobat ke Poli Kebidanan dan Non Kebidanan terhadap kualitas pelayanan rawat jalan di Puskesmas Ngawi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan design penelitian cross sectional. Sampel penelitian adalah 160 orang. Analisis menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pasien BPJS PBI dan Non PBI yang berobat ke Poli Kebidanan dan Non Kebidanan di Puskesmas Ngawi menunjukkan tidak adanya perbedaan yang bermakna. Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pasien
Read More
T-4428
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
