Ditemukan 34465 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Elga Hedianty Putri; Ascobat Gani; Penguji: Atik Nurwahyuni, Khaidarmansyah
Abstrak:
Read More
Integrasi Jamkesda di Kota Bandar Lampung telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dengan didaftarkannya sebanyak 800 orang penduduk sebagai Peserta PBI APBD Program JKN-KIS. Meskipun integrasi Jamkesda telah dilakukan, Kota Bandar Lampung tetap mempertahankan pelaksanaan P2KM atau program jaminan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk Kota Bandar Lampung dengan alasan kemampuan fiskal daerah. Kondisi ini menghambat tercapainya universal health coverage (UHC) di Kota Bandar Lampung, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung mencapai UHC ditinjau dari 4 (empat) aspek tata kelola jaminan kesehatan, yaitu aspek kepesertaan, manfaat, penyedia pelayanan kesehatan, dan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 16 informan yang terlibat dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di Kota Bandar Lampung, serta telaah dokumen terhadap produk kebijakan pelaksanaan jaminan kesehatan di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengintegrasikan sebagian penduduknya ke dalam JKN, yaitu sebanyak 53.438 Peserta PBPU Pemda dan menyediakan anggaran sebesar Rp29.824.334.795,00 pada tahun 2022. Sedangkan, penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta JKN atau asuransi kesehatan lainnya akan ditanggung biaya pengobatannya oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui P2KM dengan sistem klaim kepada fasilitas kesehatan. Namun, manfaat yang dijamin dan jaringan penyedia pelayanan kesehatan yang telah bekerja sama pada P2KM masih terbatas. Agar seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung dapat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif dan akses kepada fasilitas kesehatan yang lebih luas, serta tercapainya UHC di Kota Bandar Lampung, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mengintegrasikan P2KM ke dalam JKN, yaitu dengan mendaftarkan 130.279 penduduk Kota Bandar Lampung dan menyediakan anggaran sebesar Rp81.006.609.600,00 per tahun.
The integration of regional health insurance scheme (Jamkesda) in Bandar Lampung has been held since 2017 with the registration of 800 residents as PBI APBD Participants for the JKN-KIS Program. Even though the integration of Jamkesda has been carried out, Bandar Lampung continues to implement the P2KM or free health insurance program for all residents of Bandar Lampung with the consideration of their fiscal capacity. This condition hinders the achievement of universal health coverage (UHC) in Bandar Lampung, therefore it is necessary to analyze Bandar Lampung Local Government’s efforts to achieve UHC in terms of 4 (four) aspects of health insurance governance, namely aspects of membership, benefits, health service providers, and finance. This research is a qualitative research conducted through in-depth interviews with 16 informants involved in the implementation of health insurance in Bandar Lampung, as well as a review of documents on product policies for implementing health insurance in Bandar Lampung. The results of the study show that the Government of Bandar Lampung City has integrated part of its population into JKN, namely as many as 53,438 PBPU Pemda Participants and has provided a budget of Rp29,824,334,795.00 in 2022. Meanwhile, residents who have not been registered as JKN Participants or other health insurance will become the Government of Bandar Lampung City’s responsibility to bear the cost of treatment through P2KM with a claim system for health facilities. However, the benefits guaranteed and the network of health service providers who have collaborated on P2KM are still limited. In order for all the people of Bandar Lampung to benefit from more comprehensive health services and access to wider health facilities, as well as achieving UHC in Bandar Lampung, the Government of Bandar Lampung needs to integrate P2KM into JKN, namely by registering 130,279 residents of Bandar Lampung and provided a budget of Rp81,006,609,600.00. per year.
S-11225
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Evander Todho Dwitranarova; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Fikrotul Ulya
Abstrak:
Read More
Skripsi ini membahas terkait gambaran penolakan penolakan permohonan jaminan persalinan untuk pemohon non peserta JKN di Kota Depok Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data sekunder Jaminan persalinan merupakan bantuan jaminan Kesehatan dalam aspek persalinan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat non peserta JKN bagi kasus kegawatdaruratan maternal neonatal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program Jampersal untuk pemohon non peserta JKN di Kota Depok dan mengidentifikasi faktor penyebab dari adanya penolakan pengajuannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran Penolakan permohonan Jaminan Persalinan untuk pemohon non peserta JKN di Kota Depok pada tahun 2022, diketahui jumlah pemohon yang ditolak adalah sebanyak 53 pemohon dari 947 total pemohon Jampersal untuk pemohon non peserta JKN (5,6%). Dalam jumlah penolakan tersebut, teridentifikasi faktor penyebabnya adalah faktor pengecualian, sebanyak 29 pemohon (54,72%), faktor batas manfaat yang dapat diajukan, sebanyak 9 pemohon (16,98%), faktor kriteria parameter kemiskinan, yaitu sebanyak 8 pemohon (15,09%). faktor kelengkapan berkas permohonan Jampersal, sebanyak 4 pemohon (7,55%), dan faktor batas waktu pengajuan permohonan Jampersal, sebanyak 3 pemohon (5,66%).
This thesis discusses the description of the rejection of maternity guarantee application for non-JKN participants in Depok City in 2022. This is a quantitative descriptive study using secondary data collection methods. Maternity guarantee is a health insurance assistance in the aspect of childbirth by the Depok City Regional Government to non-JKN participants in cases of maternal neonatal emergencies. The study aims to determine the description of the implementation of the Jampersal program for non-JKN participants in Depok City and to identify the factors causing the rejection of their applications. The results of the study show that the number of rejected applicants is 53 out of 947 total Jampersal applicants for non-JKN participants (5.6%). The identified factors causing the rejection are exclusion factors, 29 applicants (54.72%), benefit limit factors that can be proposed, 9 applicants (16.98%), poverty parameter criteria factors, 8 applicants (15.09%), completeness of Jampersal application documents, 4 applicants (7.55%), and Jampersal application deadline factor, 3 applicants (5.66%).
S-11289
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nur Husnul Mar'iyah Aziz; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Kurnia Sari, Fikrotul Ulya
Abstrak:
Read More
Skripsi ini membahas terkait analisis kategori kemiskinan penerima bantuan biaya berobat pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kota Depok Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data sekunder. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI merupakan bantuan sosial berupa pendanaan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, yang berdomisili di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penerima bantuan biaya berobat yang mempunyai tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan karakteristik kemiskinan penerima bantuan berdasarkan Parameter Kemiskinan Kota Depok. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi Dinas Kesehatan Kota Depok agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima bantuan biaya berobat yang tunggak bayar berjumlah 541 penerima atau 42% dari keseluruhan total penerima bantuan. Dari jumlah tersebut, terdapat 165 penerima (30%) yang tergolong dalam kategori Rentan Miskin, 371 penerima (69%) yang tergolong dalam kategori Miskin, dan 5 penerima (1%) yang tergolong dalam kategori Sangat Miskin. Mayoritas dari mereka termasuk dalam kelompok masyarakat berkategori miskin dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Namun meskipun kelompok rentan miskin termasuk dalam prioritas bantuan dan mayoritas penerima bantuan merupakan masyarakat berkategori miskin. Guna optimalisasi pencapaian UHC tanpa memberatkan anggaran Pemerintah Daerah Kota Depok, evaluasi lanjutan terhadap penerima bantuan kategori rentan miskin dapat dipertimbangkan.
This thesis discusses the distribution of poverty categories for recipients of medical expenses in the Community Health Insurance Program in Depok City in 2022. This research is a descriptive quantitative study using secondary data collection methods. The Non Quota PBI Health Insurance Program for the Poor is a social assistance in the form of funding to replace health services aimed at the poor and disadvantaged, who live in Depok City. This study aims to determine the number of beneficiaries of medical expenses who have BPJS Health arrears and the distribution of poverty categories of beneficiaries based on the Poverty Parameter of Depok City. It is hoped that the results of this study can be used as material for evaluating the Community Health Insurance Program for the Depok City Health Office so that it is right on target in providing assistance to the poor. The results of the study showed that 541 beneficiaries or 42% of the total beneficiaries were in arrears on medical expenses. Of these, there were 165 beneficiaries (30%) belonging to the Vulnerable Poor category, 371 beneficiaries (69%) belonging to the Poor category, and 5 beneficiaries (1%) belonging to the Very Poor category. The majority of them belong to the poor category of people with low socioeconomic conditions. However, even though the poor vulnerable group is included in the priority assistance and the majority of aid recipients are people who are categorized as poor. In order to optimize the achievement of UHC without burdening the Depok City Government budget, further evaluation of vulnerable poor category aid recipients can be considered.
S-11463
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Medi Kurniawan; Pembimbing: Does Sampoerno
S-3997
Depok : FKM-UI, 2004
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Wildan Agung Nur'Alim; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Rien Pramindari
Abstrak:
Read More
Penelitian ini menganalisis utilisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Penelitian menggunakan desain cross-sectional dengan menggunakan data sampel BPJS tahun 2015-2022 yang berisi data kunjungan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan Chi-square. Dalam penelitian ini dapat diobservasi bahwa utilisasi pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh peserta JKN pada tahun 2015-2022 sebesar 331.008.686 kunjungan dengan total kunjungan ke pelayanan kesehatan mental di FKTP sebesar 1.158.843 kunjungan. Proporsi utilisasi pelayanan kesehatan mental di FKTP di Indonesia lebih besar pada jenjang umur dewasa dengan besar 994.553 kunjungan, jenis kelamin laki-laki sebesar 639.442 kunjungan, status belum kawin sebesar 632.421, tinggal di Provinsi Jawa Tengah sebesar 234.583 kunjungan, berkunjung ke puskesmas sebesar 935.204 kunjungan, dan segmen peserta PBI APBN sebesar 470.619 kunjungan. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan mental di FKTP beserta tenaga ahli kesehatan mental yang terlatih dan sesuai standar harus ditingkatkan, terlebih daerah dengan kunjungan tertinggi.
This study analyses the utilisation of first-level health facilities for mental health services in Indonesia. The study used a cross-sectional design using BPJS sample data for 2015-2022 which contained visit data for 2022. This study used Chi-square. It was observed that the utilisation of primary healthcare services by JKN participants in 2015-2022 was 331,008,686 visits with a total of 1,158,843 visits to mental health services at primary healthcare facilities. The proportion of mental health service utilisation at primary healthcare facilities in Indonesia is greater in the adult age group with 994,553 visits, male gender with 639,442 visits, unmarried status with 632,421 visits, living in Central Java Province with 234,583 visits, visiting puskesmas with 935,204 visits, and the PBI APBN participant segment with 470,619 visits. Therefore, ensuring the availability of mental health service facilities at FKTP along with trained and standardised mental health experts must be improved, especially in areas with the highest visits.
S-11716
Depok : FKM UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yoana Samuela; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Atik Nurwahyuni, Khaterina Kristina Manurung
Abstrak:
Read More
Latar belakang: Penyakit jantung iskemik merupakan salah satu penyakit dengan beban biaya katastropik secara global. Pada tahun 2022, penyakit jantung iskemik di Indonesia masih menjadi penyumbang terbesar pengeluaran anggaran BPJS Kesehatan dengan jumlah 15,5 juta kasus dan menghambiskan dana sebesar 12 triliun. Tujuan: Melalui hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membahas analisis Cost of Illness (COI) peserta JKN dari perspektif BPJS Kesehatan Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi observasional dengan pendekatan cross-sectional dengan analisis univariat dan bivariat. Sampel penelitian adalah peserta JKN dengan diagnosis primer penyakit jantung iskemik (I20-I25). Hasil: Pada tahun 2022, rata-rata biaya akibat sakit (cost of illness) adalah sebesar Rp11.963.200,-, melalui hasil ini, biaya peserta kemudian dikategorikan menjadi rendah dan tinggi. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa yang menjadi pemicu tingginya biaya penyakit jantung iskemik peserta JKN Tahun 2022 di antaranya adalah peserta JKN dengan usia 50 – 74 tahun (p-value<0,05), peserta dengan Jenis Kelamin laki-laki (p-value<0,05), wilayah Regional 1 FKRTL (p-value<0,05), Status Perkawinan yaitu status kawin (p-value<0,05), Lama Hari Rawat di atas rata-rata hari rawat (3,8 hari) (p-value<0,05), Diagnosis Primer dari Infark Miokard Akut (p value<0,05), Tingkat Keparahan (Ringan, Sedang, dan Berat) (p-value<0,05), Kepemilikan FKRTL (p-value<0,05), Kelas Perawatan (p-value<0,05), dan adanya Intervensi Koroner Perkutan (p-value<0,05).
Background: Ischemic heart disease is one of the most catastrophic diseases globally. In 2022, ischemic heart disease in Indonesia is still the largest contributor to BPJS Health budget expenditure with 15.5 million cases and 12 trillion in funds. Objective: Through this, this study aims to discuss the Cost of Illness (COI) analysis of JKN participants from the perspective of BPJS Health Methods: This study used an observational study design with a cross-sectional approach with univariate and bivariate analysis. The study sample was JKN participants with a primary diagnosis of ischemic heart disease (I20-I25). Results: In 2022, the average cost of illness was IDR 11,963,200, Through these results, participants' costs were then categorized into low and high. Conclusion: Based on the results of the study, it was found that the triggers of high costs of ischemic heart disease for JKN participants in 2022 included JKN participants aged 50 - 74 years (p-value <0.05), participants with male gender (p-value <0.05), FKRTL Regional 1 region (p value <0.05), marital status, namely married status (p-value <0, 05), Length of Stay above the average length of stay (3.8 days) (p-value<0.05), Primary Diagnosis of Acute Myocardial Infarction (p-value<0.05), Severity Level (Mild, Moderate, and Severe) (p value<0.05), FKRTL Ownership (p-value<0.05), Treatment Class (p-value<0.05), and presence of Percutaneous Coronary Intervention (p-value<0.05).
S-11680
Depok : FKM UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dina Yuliarty; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Prastuti Soewondo, Elshe Theresia
Abstrak:
Read More
Latar Belakang: Pada tahun 2021, kasus TB di Indonesia diperkirakan sebanyak 969.000 kasus, dengan notifikasi kasus TB pada tahun 2022 mencapai 724.309 kasus (75%). Penemuan kasus TB pada tahun 2022 ini merupakan penemuan kasus tertinggi sejak 1 dekade terakhir. Situasi ini dapat berkontribusi pada peningkatan biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit TB. Tujuan: Mengetahui biaya pelayanan kesehatan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun. Metode: Desain studi cross-sectional dengan analisis univariat dan bivariat. Sampel penelitan yaitu peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan Tahun 2023. Hasil: Hasil analisis didapatkan bahwa BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran sebesar Rp14.244.980.234 (14 Milyar) untuk membayar klaim 3.492 peserta JKN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan penyakit Tuberkulosis (TB) pada Tahun 2022. Faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya Tuberkulosis (TB) peserta JKN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu umur, jenis kelamin, penyakit penyerta (komorbiditas), segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, kunjungan RJTL, kunjungan RITL, lama hari rawat inap dan Wilayah tempat tinggal. Kesimpulan: Penelitian ini menggambarkan besarnya biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) sehingga program deteksi dini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam menghemat biaya.
Background: In 2021, TB cases in Indonesia are estimated to be 969,000 cases, with TB case notifications in 2022 reaching 724,309 cases (75%). The discovery of TB cases in 2022 is the highest case discovery since the last decade. This situation can contribute to increasing service costs for JKN participants with TB disease. Objective: To find out the cost of health services for JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in one year. Method: Cross-sectional research design with univariate and bivariate analysis. The research sample is JKN participants with Tuberculosis (TB) based on BPJS Health sample data for 2023. Results: The results of the analysis showed that BPJS Health spent a budget of IDR 14,244,980,234 (14 billion) to pay claims for 3.492 JKN participants in the Province. DKI Jakarta with Tuberculosis (TB) in 2022. Factors related to the cost of Tuberculosis (TB) for JKN participants in the DKI Jakarta Province Region in 2022, namely age, gender, comorbidity, membership segmentation, treatment class rights, RJTL visits, RITL visits , length of stay and region of residence. Conclusion: This research illustrates the high costs of JKN service participants with Tuberculosis (TB), so that an early detection program is very important to carry out as an effort to save costs.
S-11570
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Salsabila Meirinsyah; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Amila Megraini
Abstrak:
Read More
Penyakit kardiovaskuler atau yang lebih dikenal dengan istilah Cardio Vascular Disease (CVD) merupakan kelompok penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Kematian di Indonesia yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler mencapai 651.481 penduduk per tahun. Prevalensi penyakit jantung di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter adalah 0,85%, dengan Provinsi DI Yogyakarta memiliki angka tertinggi sebesar 1,67%. Dengan biaya untuk pelayanan kesehatan penyakit kardiovaskuler dan penyakit katastropik sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis dan mengetahui nilai besaran rata-rata Cost of Illness pada pasien kardiovaskular serta faktor-faktor yang mempengaruhi Cost of Illness peserta JKN khususnya di wilayah Provinsi DI Yogyakarta berdasarkan Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2022. Penelitian dilakukan dengan pendekatan Cross Sectional menggunakan data sampel BPJS Kesehatan tahun 2022 dengan pelayanan kardiovaskular sesuai inklusi dan eksklusi. Terdapat beberapa karakteristik peserta yang memiliki hubungan yang signifikan dengan Cost of Illness Peserta JKN dengan pelayanan kardiovaskular adalah variabel lama hari rawat, jenis kepemilikan FKTP dan jumlah kunjungan FKTP. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan Cost of Illness pada pelayanan kardiovaskular adalah lama hari rawat . Berdasarkan hasil analisis pada Odds Ratio (OR), peserta yang dirawat lebih dari 3 hari memiliki kemungkinan 9.597 kali lebih besar dibandingkan peserta yang tidak dirawat (0 Hari). Penguatan program promotif dan preventif di FKTP bisa mengurangi total biaya per peserta yang tinggi. Langkah ini bertujuan untuk mendeteksi dan menangani lebih awal.
Cardiovascular disease (CVD) refers to a group of disorders affecting the heart and blood vessels. In Indonesia, cardiovascular diseases cause approximately 651,481 deaths annually. The prevalence of heart disease based on doctor diagnoses is 0.85%, with D.I. Yogyakarta Province recording the highest prevalence at 1.67%. The healthcare costs associated with cardiovascular and catastrophic diseases are notably high. This study aims to analyze and determine the average Cost of Illness (COI) for cardiovascular patients and identify the factors influencing COI among JKN participants in D.I. Yogyakarta Province, based on BPJS Kesehatan sample data from 2022. The research employed a cross-sectional approach using BPJS Kesehatan sample data from 2022, focusing on cardiovascular services that met inclusion and exclusion criteria. The findings revealed several participant characteristics significantly associated with COI, including the length of hospital stay, the type of FKTP ownership, and the number of FKTP visits. Among these factors, the length of hospital stay was the most dominant variable affecting COI for cardiovascular services. According to the Odds Ratio (OR) analysis, participants hospitalized for more than three days were 9.597 times more likely to incur high costs compared to those who were not hospitalized (0 days). Strengthening promotive and preventive programs at FKTP could help reduce the high per-participant costs by enabling early detection and intervention.
S-11846
Depok : FKM UI, 2025
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Khansa Asikasari; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Tri Yunis Miko Wahyono, Dwi Nurmawaty
Abstrak:
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang berkaitan dengan kasus rujukan peserta JKN di Puskesmas Cipayung dan Puskesmas Cimanggis Kota Depok tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (mixed methods) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan pengumpulan data secara bertahap (sequential mixed methods), menggunakan data sekunder dari aplikasi primary care puskesmas dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor usia, jenis kelamin, jenis kepesertaan, diagnosa medis, jarak puskesmas ke pusat rujukan, kelengkapan peralatan penunjang pelayanan kesehatan, ketersediaan, lama kerja sebagai dokter, rasio dokter dengan peserta terdaftar, pemahaman dokter mengenai peran gatekeeper dan kapitasi, serta ketersediaan obat adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kasus rujukan. Dokter berperan penting untuk menekan angka rujukan yang bukan berdasarkan pada indikasi medis dan kriteria syarat yang diperbolehkan untuk merujuk, serta dibutuhkan koordinasi antara pihak puskesmas, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan dalam menyediakan fasilitas dan sarana para-sarana kesehatan yang dibutuhkan di puskesmas. Kata kunci: Kasus rujukan, dokter, puskesmas, pasien JKN Kata kunci: Kasus rujukan, dokter, puskesmas, pasien JKN This study aims to determine the description of factors related to the case of referral of JKN participants at Cipayung Primary Health Center and Cimanggis Primary Health Center of Depok City in 2018. This research used mixed methods research with quantitative and qualitative approach with collecting data in sequence, using secondary data from primary care apps in puskesmas and in-depth interviews with informants. The results of this study found that factors of age, sex, type of membership, medical diagnosis, distance between primary health center and referral center, completeness of health care supporting equipment, availability, length of doctor's work, doctor's ratio with registered participants, physician's understanding of gatekeeper and capitation role, and the availability of drugs are the factors related to referral cases. Doctors play an important role to suppress referral rates that are not based on medical indication and criteria of conditions that are allowed to refer, and coordination between Puskesmas, BPJS Kesehatan and Dinas Kesehatan is required in providing health facilities and facilities needed at primary health center (Puskesmas). Keywords: Referral cases, doctor, primary health center, patient JKN
Read More
S-9734
Depok : FKM-UI, 2018
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Anggi Dwi Fadila; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Pujiyanto; Eddy Sulistijanto Hadie
Abstrak:
Keberlangsungan program BPJS Kesehatan didukung oleh iuran yang diperoleh dari peserta yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Peserta mandiri atau PBPU merupakan salah satu jenis peserta dalam JKN. Namun, jumlah persentase kolektabilitas iuran pada peserta mandiri di BPJS Kesehatan Kota Bekasi belum mencapai target ideal 100%, sampai dengan bulan April 2020 hanya sebesar 86,88%. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di BPJS Kesehatan KC Kota Bekasi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Populasi dalam penelitian ini merupakan peserta mandiri yang terdaftar di BPJS Kesehatan Kota Bekasi dengan sampel 124 responden. Pengambilan data dilakukan dengan cara accidental sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner online. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah peserta mandiri yang patuh membayar iuran (76,6%) lebih tinggi dibandingkan dengan peserta yang tidak patuh membayar iuran (23,4%). Selain itu, faktor predisposisi pada variabel pengetahuan (p-value = 0,032) memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Sedangkan faktor pemungkin dan faktor pendorong tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Kata kunci: BPJS Kesehatan, Peserta Mandiri, Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan The progression of the BPJS Health program is supported by payment premiums that obtained from participants who registered with BPJS Kesehatan. Independent participants or PBPU are one of the type participants in JKN. But, the percentage of contribution collectibility for independent participants in BPJS Kesehatan Bekasi City has not reached the ideal target of 100%, until April 2020 only amounted to 86.88%. The purpose of this research is to find out the factors related to the compliance behavior of independent participants in making BPJS Health payment premium at branch office BPJS Kesehatan in Bekasi City. The methodology of this research is quantitative research by using cross sectional study design. Population in this research is independent participants who registered in BPJS Kesehatan Bekasi city with 124 respondents as sample. Data retrieval from the participants by using accidental sampling. The data collection has been collected through online questionnaire. The results indicated that the number of independent compliance participants in payment premium is 76.6%, which is higher than noncompliance participants, only get 23,4%. In addition, predisposing factors of variable (pvalue = 0.032) has a significant relationship with the compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan. While as, the enabling factors and reinforcing factors do not have relationship with compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan. Key words: BPJS Kesehatan, Independent Participants, Compliance in Payment Premium of BPJS Health.
Read More
S-10426
Depok : FKM-UI, 2020
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉