Terjadinya pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap sektor ekonomi. Tingkat kemiskinan di Kota Depok meningkat menjadi 2,58% di tahun 2021. Tingkat penularan yang cepat dan kasus yang meningkat mendorong pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial sehingga berpotensi menurunkan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Self-Medication menjadi salah satu alternatif piliahan yang dilakukan. Tren perilaku mengobati sendiri meningkat di Jawa Barat dari 73,32% di tahun 2019 menjadi 88,28% di tahun 2021. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengeluaran kesehatan rumah tangga untuk self-medication selama pandemi COVID-19 di Kota Depok dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional untuk mengetahui pola dan faktor yang berkontribusi. Pertama adanya kenaikan dilihat dengan membandingkan kondisi sebelum dan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya faktor yang berhubungan dianalisis menggunakan uji hubungan dan dilanjutkan dengan regresi Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan rumah tangga untuk self-medication di Kota Depok meningkat selama pandemi COVID-19. Status pendidikan dan tingkat ekonomi berhubungan signifikan dan menunjukan arah hubungan yang positif dengan pengeluaran kesehatan rumah tangga untuk self-medication selama pandemi COVID-19. Analisis multivariat menunjukkan variabel tingkat ekonomi berpengaruh secara signifikan dimana semakin tinggi tingkat ekonomi maka pengeluaran kesehatan rumah tangga untuk self-medication selama pandemi COVID-19 semakin tinggi. Upaya pengawasan praktik self-medication khususnya penggunaan obat tanpa resep dari tenaga kesehatan menjadi hal utama untuk melindungi rumah tangga baik dari bahaya yang dapat ditimbulkan dan dari tambahan beban pengeluaran rumah tangga terutama kondisi pasca pandemi COVID-19.

The occurrence of the COVID-19 pandemic has had an impact on the economic sector. The poverty rate in Depok City increased to 2.58% in 2021. The fast transmission rate and increasing cases have prompted the government to implement a social restriction policy that has the potential to reduce visits to health facilities. Self-medication is one of the alternative choices. The trend of self-medication behavior is increasing in West Java, from 73.32% in 2019 to 88.28% in 2021. This research was conducted to analyze household health expenditure for self-medication during the COVID-19 pandemic in Depok City using data from the National Socioeconomic Survey to find patterns and contributing factors. First, there is an increase seen by comparing conditions before and during the COVID-19 pandemic. Then the related factors were analyzed using the relationship test, followed by Ordinary Least squares (OLS) regression. The results of the study show that household health expenditures for self-medication in Depok City increased during the COVID-19 pandemic. Educational status and economic level are significantly related and show a positive relationship with household health expenditure for self-medication during the COVID-19 pandemic. Multivariate analysis shows that the economic level variable has a significant effect, where the higher the economic level, the higher the household health expenditure for self-medication during the COVID-19 pandemic. Efforts to monitor self-medication practices, especially the use of drugs without a prescription from health workers, are the main thing to do to protect households both from the dangers that can be caused and from the additional burden on household expenses, especially in post-pandemic conditions like COVID-19.

Pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak pada implementasi Sisrute kasus rujukan ke rumah sakit. Sisrute RSUD Siti Aisyah pada rujukan dalam dan keluar memengaruhi morbiditas dan mortalitas pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sisrute meliputi kebijakan, kapasitas petugas, sistem jaringan, komunikasi rujukan dan pelayanan rujukan yang berdampak pada keterlambatan respons rujukan. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan, telaah dokumen dan wawancara mendalam 13 informan yang berkerja di RSUD Siti Aisyah. Penelitian menunjukkan bahwa penolakan rujukan Sisrute dalam dan keluar baik pada kasus COVID-19 dan non- COVID-19 lebih dari 80%. Response time rujukan kurang dari 60 menit paling banyak pada rujukan keluar non-COVID-19 (64%). Alasan penolakan rujukan meliputi ketidaktersediaan ruangan isolasi COVID-19, ICU-COVID-19, ketidaklengkapan berkas rujukan, ketidaktesediaan ruangan perawatan, kendala sistem jaringan, petugas lambat merespons, ketiadaan dokter spesialis, ketiadaan fasilitas kesehatan, kebijakan Dinas Kesehatan lokal terkait penanganan kasus COVID-19 dan lainnya. Pada kebijakan rujukan, tidak terdapat kebijakan Sisrute dan dokumentasi sosialisasi kebijakan dan dilakukan secara lisan dan Whatsapp. Pada kapasitas petugas rujukan, secara umum cukup adekuat untuk aplikasi Sisrute, petugas sudah mendapatkan pelatihan dari RSUD. Kendala kapasitas petugas meliputi kurangnya pengetahuan medis, rendahnya komitmen, kecakapan dan rangkap tugas sehingga berdampak pada lambannya respons rujukan. Pada sistem jaringan rujukan, didapatkan bahwa jaringan komputer dan konektifitas internet yang sama digunakan pada semua layanan yang ada di rumah sakit, SIMRS yang tidak terintergrasi dan infrastruktur penunjang belum adekuat. Komunikasi rujukan dilakukan melalui aplikasi Sisrute dan dibantu telepon dan Whatsapp grup Sisrute se-Sumsel pada sebelum, selama dan setelah rujukan dilakukan. Komitmen petugas, kecepatan penyampaian informasi dan situasi faskes penerima dalam komunikasi rujukan berdampak pada keterlambatan respons Sisrute. Pelayanan rujukan menggunakan pedoman rujukan nasional, tidak memiki pedoman Sisrute, mengikuti alur rujukan, mengikuti prosedur klinis, administratif, dan operasional. Kendala pelayanan rujukan yaitu tidak terpenuhinya persyaratan rujukan, rujukan tidak prosedural, penerimaan keluarga, permasalahan biaya, ketersediaan infrastruktur dan SDM pendamping. Monitoring dan evaluasi tidak dilakukan pada masing-masing variabel. Dengan demikian, Pada implementasi Sisrute di RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau perlu adanya perbaikan dan peningkatan pada kebijakan rujukan, kapasitas petugas rujukan, sistem jaringan rujukan, komunikasi rujukan dan pelayanan rujukan serta dilakukan monitoring dan evaluasi rutin dapat mempercepat proses rujukan guna menekan morbiditas dan mortalitas pasien rujukan.