Upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau adalah dengan menerapkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembiayaan layanan kesehatan pasien JKN diatur secara ketat melalui paket INA-CBGs. RSUI merupakan rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sejak akhir tahun 2020, dan melakukan upaya kendali mutu kendali biaya dalam mengelola pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Peningkatan jumlah pasien yang signifikan dan perubahan regulasi yang cepat membutuhkan suatu alat yang terintegrasi dengan SIMRS untuk membantu proses kendali mutu kendali biaya. Oleh karena itu, pengembangan SIMRS yang lebih efektif menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kendali mutu, kendali biaya dan juga pentingnya menjaga kesinambungan pelayanan pasien BPJS Kesehatan agar mampu mempertahankan kualitas dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan SIMRS yang bisa mendukung proses kendali mutu kendali biaya pasien rawat inap JKN di RSUI. Desain penelitian ini adalah eksploratif untuk mengetahui masalah dalam pengembangan SIMRS dengan pendekatan design thinking. Permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah Pengguna merasa terhambat dengan proses manual dan ketidakjelasan status approval, yang mengganggu kelancaran layanan. Pengguna membutuhkan tampilan SIMRS berupa informasi secara real time, user friendly, ringkas dan informatif. Pengembangan SIMRS yang dapat dilakukan adalah penambahan persentase masing-masing komponen billing dan penambahan fitur untuk melihat proses approval Case Manager. Hasil test Prototype mendapatkan skor SUS 95, itu berarti Prototype ini sangat disukai dan diterima oleh pengguna. Prototype ini layak dipertimbangkan sebagai solusi yang efektif efisien untuk penggunaannya dalam skala besar.

The Indonesian government's effort to provide quality and affordable healthcare services is implemented through the National Health Insurance (JKN) Program. The financing of JKN patient healthcare services is tightly regulated through the INA-CBGs package. Universitas Indonesia Hospital (RSUI) has been collaborating with BPJS Kesehatan since late 2020 and has undertaken quality and cost control measures to manage BPJS Kesehatan financing. The significant increase in patient numbers and rapid regulatory changes require an integrated tool within the SIMRS to support quality and cost control processes. Therefore, developing a more effective SIMRS is necessary to enhance quality and cost control while maintaining service continuity for BPJS Kesehatan patients to ensure long-term quality. This study aims to develop a SIMRS that supports quality and cost control processes for JKN inpatient services at RSUI. The study employs an exploratory design to identify issues in SIMRS development using a design thinking approach. The identified problems include users feeling hindered by manual processes and unclear approval statuses, which disrupt service flow. Users need a SIMRS interface that provides real-time information, is user-friendly, concise, and informative. Proposed SIMRS enhancements include adding billing component percentages and features for tracking Case Manager approval processes. Prototype testing resulted in a SUS score of 95, indicating the prototype is highly favored and accepted by users. This prototype is considered a feasible, effective, and efficient solution for large-scale implementation.

Menghadapi pasar global dimana persaingan sangat terbuka maka industri pelayanan kesehatan harus mampu merubah paradigma lama, pelayanan yang berorientasi dokter ke pelayanan yang berorientasi pelanggan, tidak terkecuali rumah sakit. Upaya untuk pemenuhan tuntutan tersebut maka rumah sakit sebagai penyedia jasa layanan kesehatan harus selalu berupaya untuk meningkatkan mutu layanannya. Mutu pelayanan rumah sakit merupakan sesuatu yang abstrak sehingga banyak definisi dibuat oleh peneliti di bidang kesehatan. Disadari bahwa mutu sangat erat kaitannya dengan kondisi atau nilai -nilai yang dianut baik oleh rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan maupun pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Sampai sa'at ini belum ada suatu standar baku atau alat ukur baku yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap mutu pelayanan rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode Servqual untuk rnengukur kepuasan pelanggan berdasarkan harapan dan persepsi mereka terhadap mutu pelayanan yang dikembangkan oleh Parasuraman dkk ( 1985 ) serta dilakukan juga penelitian terhadap minat beli ulang. Desain penelitian adalah cross sectional dengan analisis deskriptif dan merupakan penelitian survey terhadap 200 orang pasien yang dirawat di RS MMC Jakarta dengan menggunakan kuesioner Parasuraman dkk yang telah dimodifikasi sesuai kondisi rumah sakit. Kuesioner berisi lima dimensi mutu Servqual, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty yang menggambarkan harapan dan persepsi pasien terhadap mutu pelayanan. Kepuasan adalah tingkat kesesuaian antara harapan dan persepsi pasien minat beli ulang dibagi menjadi empat subvariabel, seperti ; minat beli setelah melihat fasilitas, lingkungan fisik, pelayanan perawat dan pelayanan dokter. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa semua variabel mutu Servqual baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mempunyai hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Metode Servqual bisa digunakan sebagai alat ukur kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan di rumah sakit. Kelima dimensi mutu pelayanan mempegaruhi kepuasan sebesar 44,6 %, sedangkan sisanya 55.4 % dijelaskan oleh faktor lain. Ketidak puasan pasien terlihat pada dimensi emphaty, reliability ( kehandalan pelayanan ) dan responsiveness ( ketanggapan pelayanan ). Pengaruh kepuasan terhadap minat beli ulang rawat inap adalah sebesar 42.1 % sedangkan sisanya 57.9 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh rumah sakit sebagai salah saru alat untuk menyusun strategi perbaikan mutu pelayanan.

Facing thc global market and open competition, the health care industry, including hospital, needs a paradigm doctor-centered to patient-centeredb health serivices. In the effort to meet the needs, hospital as a health care sevice provider should seriously improve the quality of its services. Since quality is a relative term, many health serivices researchers have defined quality of hospital services. It is realized that quality is to a large extent is determined by the conditions and values of hospital as the service provider as well as the patients as the recipient of the health care services. Currently, there is no quality standard nor standardized instruments to measure customer satisfaction onthe quality of hospital care. This research utilized SERVQUAL method to measure customer satisfaction based on expectation and perception of patients on the quality of service developed by Parasuraman et al. ( 1985 ). In relation to satisfaction, behavioral intention to receive care from the same hospital is also investigated. The research design i s cross-sectional with descriptive analysis on a survey of 200 in-patients. Questionnaire developed by Parasuraman et al. ( 1985 ) is modified to accommodate a hospital condition.'I'he questionnaire contain tive dimension of the SERVQUAL quality, i.e. tangible, reliability, responsiveness, assurance, and emphaty that describes expectation and perception of the patients on quality of service provided hospital. The satisfaction is positive if the quality provides is perceived to be equal or better than expected. The behavioral intention to receive care from same hospital is classified into intention utter observing facilities, physical environment, nursing care, and doctor care. The investigation shows that all SERVQUAL quality variables, individually or collectively, correlate with the customer satisfaction. Hence, the SERVQUAL method may be employed as instrument to measure the in-patient satisfaction on the quality of hospital care. The live dimensions of SERVQUAL affects 44.6% of the satisfaction while the rest is determined by other factors. The effect of satisfaction onintention to receive care from same hospital is 42.1% and with strong correlation as shown by a score of 0.649. The results of this investigation is expected to provide the MMC Hospital Jakarta with data and informatiob in developing the hospital service quality imrovement.

Latar Belakang: Implementasi Clinical Pathway (CP) Sectio Caesarea (SC) merupakan instrumen strategis kendali mutu dan biaya era JKN. Clinical Pathway (CP) di RS Islam Namira pada kasus SC beberapa kali belum berjalan sehingga evaluasi pelayanan komprehensif mulai dari proses penyusunan hingga pelayanan yang ada penting dilakukan karena tingginya angka tindakan namun variasi pelayanan yang signifikan antar Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) masih ditemukan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi CP SC ditinjau dari praktik klinis, mutu, dan biaya. Metode: Studi kasus deskriptif evaluatif dengan pendekatan kuantitatif menilai pelayanan SC yang ada (melakukan telaah 123 rekam medis dan billing pasien SC elektif severity level 1 pada Agustus-Desember tahun 2025) dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam 15 informan terdiri dari manajemen dan klinisi serta kuantitatif di RSI Namira Lombok Timur. Hasil: Dokumen CP eksisting belum sesuai pedoman Kementerian Kesehatan karena didesain lebih kepada evaluasi tarif tanpa kolom evaluasi klinis dan kolom varians. Variabel input diperoleh cukup lemah karena ketiadaan SK Tim CP dan SPO pengembangan CP. Tahap proses berjalan top-down tanpa forum konsensus (FGD) dan sosialisasi formal sehingga proses lebih banyak dilakukan dari manajemen dengan keterlibatan pelaksana yang masih kurang. Pada dimensi output, masih ditemukan keberagaman pelayanan klinis mencapai 100%  berbeda dari CP yang sudah ada pada aspek obat-obatan dan BMHP (terutama benang bedah) karena dominasi preferensi personal dokter penanggung jawab pasien (DPJP). Capaian mutu mobilisasi pasca tindakan SC dengan metode ERACS berjalan baik (1–2 hari) meskipun masih ditemukan ketidakseragaman pengetahuan lama waktu perawatan oleh pelaksana. Seluruh sampel mengalami balance negatif dengan rata-rata selisih tarif rumah sakit berbanding klaim INACBGs mencapai sebesar -Rp1.723.939 (-31%) per pasien. Kesimpulan: Implementasi CP SC belum optimal untuk mendukung kendali mutu klinis dan efisiensi biaya akibat masih banyaknya variasi praktik klinis yang ditemukan sehingga perlunya perbaikan pada proses tata kelola klinis dan manajemen, penegakan regulasi, serta konsensus interprofesional.

Background: The implementation of the Clinical Pathway (CP) for Cesarean Section (CS) serves as a strategic instrument for quality and cost control under the National Health Insurance (JKN) system. The CS CP at Rumah Sakit Islam Namira has repeatedly failed to operate effectively. Therefore, a comprehensive evaluation covering the entire spectrum from the development process to the clinical services provided is critical, particularly given the high volume of procedures alongside significant variations in practices among the attending physicians. This study aims to evaluate the implementation of the CS CP in terms of clinical practice, quality, and cost. Methods: An evaluative descriptive case study utilizing a quantitative approach to assess the current CS services (reviewing 123 medical records and billing files of severity level-1 elective CS patients from August to December 2025), complemented by a qualitative approach consisting of in-depth interviews with 15 management and clinician informants at RSI Namira, East Lombok. Results: The existing CP document does not align with the Ministry of Health guidelines as it is primarily structured around tariff evaluations rather than clinical evaluations, and lacks a variance tracking section. Analysis of the input variables revealed a weak baseline due to the absence of official CP Team decrees and CP development SOPs. The process stage operates in a top-down mechanism, completely lacking consensus building forums (FGDs) and formal socialization, which results in management driven processes with insufficient engagement from frontline practitioners. In the output dimension, clinical service variations reached 100% divergence from the established CP regarding pharmaceuticals and medical supplies (specifically surgical sutures) due to the dominating personal preferences of the attending physicians. Regarding quality metrics, patient mobilization following the ERACS method performed well (1-2 days), despite non-uniformity in the practitioners' knowledge regarding the appropriate length of stay. Consequently, 100% of the sample incurred negative financial balances, with an average deficit between hospital tariffs and INA-CBGs claims reaching -IDR 1,723,939 (-31%) per patient. Conclusion: The implementation of the CS CP has not functioned optimally to support clinical quality control and cost efficiency due to the persistent variations in clinical practices. This underscores the urgent need for structural improvements in clinical and administrative governance, the enforcement of regulatory frameworks, and the establishment of an interprofessional consensus.

Pengendalian mutu pelayanan medis merupakan bagian penting dalam tata kelola klinis rumah sakit karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien, efektivitas layanan, dan akuntabilitas profesional tenaga medis. RSU Bunda Margonda telah menerapkan sistem indikator mutu pelayanan medis rawat inap serta evaluasi kinerja dokter spesialis melalui mekanisme Ongoing Professional Practice Evaluation (OPPE). Meskipun keduanya telah berjalan sebagai bagian dari sistem tata kelola klinis, hubungan antara capaian indikator mutu pelayanan medis dengan hasil penilaian OPPE pada Kelompok Staf Medis (KSM) Bedah belum pernah dianalisis secara sistematis dan komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh capaian indikator mutu pelayanan medis rawat inap terhadap hasil penilaian OPPE dokter spesialis KSM Bedah di RSU Bunda Margonda tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain sequential explanatory, di mana analisis kuantitatif terhadap 16 dokter spesialis dari 8 sub-spesialisasi bedah dilakukan terlebih dahulu, kemudian diperdalam melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang meliputi Kepala Bidang Medis dan Ketua Komite Mutu. Instrumen OPPE yang digunakan mencakup tiga dimensi utama, yaitu dimensi Perilaku (bobot 30%), Pengembangan Profesional (bobot 30%), dan Kinerja Klinis (bobot 40%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang nyata dan bermakna antara capaian indikator mutu pelayanan medis rawat inap dengan hasil penilaian OPPE dokter spesialis KSM Bedah. Rata-rata total skor OPPE KSM Bedah mencapai 4,086 dengan predikat B-Very Good, di mana 6 dokter (37,5%) meraih predikat A-Excellent, 8 dokter (50,0%) meraih predikat B-Very Good, dan 2 dokter (12,5%) berada pada predikat C-Good. Sub-spesialisasi Bedah THT-KL mencatat rata-rata skor tertinggi (4,326), sedangkan Bedah Umum mencatat rata-rata terendah (3,647) dengan variasi terlebar. Dimensi Kinerja Klinis mencapai capaian proporsional tertinggi (93,3% dari skor maksimum), sementara Dimensi Perilaku menjadi sumber variabilitas tertinggi antar dokter. Indikator outcome klinis, khususnya angka IDO/ILO (Infeksi Daerah Operasi/Infeksi Luka Operasi) dan angka re-operasi, ditemukan sebagai indikator yang paling dominan berkontribusi terhadap skor OPPE. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa indikator mutu pelayanan medis rawat inap, terutama kepatuhan visite DPJP, kelengkapan rekam medis, kepatuhan PPK/Clinical Pathway, kepatuhan Surgical Safety Checklist (SSC) dan IPSG, angka IDO/ILO, serta angka re-operasi, memiliki keterkaitan yang signifikan dengan hasil penilaian OPPE. Sistem OPPE RSU Bunda Margonda telah memiliki fondasi yang selaras dengan prinsip evidence-based clinical governance, namun masih terdapat lima kesenjangan dibandingkan standar internasional yang perlu diperkuat, meliputi mekanisme peer review formal, integrasi data indikator mutu secara otomatis, representasi keenam domain kompetensi ACGME, data volume kasus operatif per dokter, serta standarisasi mekanisme umpan balik kepada dokter. Penguatan sistem OPPE melalui pengembangan SIMRS, umpan balik berkelanjutan, dan peer review terstruktur direkomendasikan untuk mendukung tata kelola klinis berbasis data yang lebih kuat di RSU Bunda Margonda.

Quality control of medical services is a fundamental component of clinical governance in hospitals, as it directly influences patient safety, service effectiveness, and professional accountability of healthcare providers. RSU Bunda Margonda has implemented inpatient medical service quality indicators alongside a physician performance evaluation system through the Ongoing Professional Practice Evaluation (OPPE). Despite both systems being operational as part of clinical governance, the relationship between quality indicator achievements and OPPE assessment outcomes within the Surgical Medical Staff Group had not been systematically or comprehensively analyzed.  This study aims to analyze the influence of inpatient medical service quality indicators on OPPE assessment results among specialist doctors in the Surgical Medical Staff Group at RSU Bunda Margonda in 2025. The study employed a mixed methods approach with a sequential explanatory design, where quantitative analysis of 16 specialist doctors from 8 surgical sub-specializations was conducted first, followed by in-depth interviews with key informants including the Head of Medical Services and the Quality Committee Chair. The OPPE instrument comprised three main dimensions: Behavior (weight 30%), Professional Development (weight 30%), and Clinical Performance (weight 40%).  The findings confirm a significant and meaningful relationship between inpatient medical service quality indicator achievements and OPPE assessment results among Surgical Medical Staff doctors. The average total OPPE score for the Surgical Medical Staff Group reached 4.086 (B-Very Good), with 6 doctors (37.5%) achieving A-Excellent, 8 doctors (50.0%) achieving B-Very Good, and 2 doctors (12.5%) rated C-Good. The ENT-Head and Neck Surgery subspecialty recorded the highest average score (4.326), while General Surgery recorded the lowest average (3.647) with the widest variation. The Clinical Performance dimension achieved the highest proportional score (93.3% of maximum), while the Behavior dimension contributed the greatest variability among individual physicians. Clinical outcome indicators, particularly the surgical site infection (SSI/IDO-ILO) rate and re-operation rate, were identified as the most dominant contributors to OPPE scores.  In conclusion, inpatient medical service quality indicators particularly specialist physician visit compliance, medical record completeness, clinical pathway adherence, Surgical Safety Checklist (SSC) and IPSG compliance, surgical site infection rate, and re-operation rate demonstrated significant associations with OPPE assessment outcomes. The OPPE system at RSU Bunda Margonda has a foundation aligned with evidence-based clinical governance principles; however, five gaps remain compared to international standards: the absence of a formal peer review mechanism, manual integration of quality indicator data, incomplete representation of all six ACGME competency domains, unavailability of per-physician operative case volume data, and non-standardized physician feedback mechanisms. Strengthening the OPPE system through enhanced hospital information system (SIMRS) development, continuous feedback cycles, and structured peer review is recommended to support more robust data-driven clinical governance at RSU Bunda Margonda.